Pencemaran Nama Buruk

Eddy Satriya Mudah2an tidak termasuk pencemaran nama buruk. Minggu lalu channel tv first media saya hang. saya telp call center dan janjian akan diganti dekodernya kemaren, setelah sy diminta untuk reset selalu gagal lagi, hang lagi. tadi saya pulang hang lagi, kata isteri gak diganti tapi decodernya hanya di "perbaiki" kata teknisi. sy call lagi..sy disuruh reset lagi..dasar.!!
7 hours ago · Comment · LikeUnlike

Era Sakti and Alhilal Hamdi like this.

Abe Anak Puji
pake modem smart aja Pak Eddy, lbh murah n cepat
7 hours ago · Delete

Eddy Satriya
menarik juga tuh...! dah pulang dari sby Ji?
7 hours ago · Delete

Nina Brabo
Hahahah...bilang dong uda ama teknisinya : reset ..reset muluk...Gua reset juga lho...
7 hours ago · Delete

Abe Anak Puji
sdh Pak...
7 hours ago · Delete

Eddy Satriya
Nina..bisa ngelucu juga ya wakakak....!
7 hours ago · Delete

Yl Bambang Sumaryo Hadi
ganti dekoder DVB-T saja ..... tapi dapetnya cuma e-TV dan telkom vision sport ... selain tv nasional (tidak semua) .... yang penting gak bayar abonemen ...
6 hours ago · Delete

Eva Evarina
Kasihan deh broer gua dikerjain sama senjatanya sendiri.Yang sabar ya broer,aku doain cepat berlalu dari masalahnya.
6 hours ago · Delete

Eddy Satriya
Nah tks mas Bambang SH, betul kan...? pasang status gak ada jeleknya, malah banyak manfaatnya karena bisa "silaturahmi" lebih intens dan costless. So majukan terus Indonesia dengan terus mengkritik jangan takut akan pencemaran nama buruk. UU meski kontroversi tentu lah tidak akan seenaknya bisa "dimainkan" oleh jaksa atau polisi saat sekarang. Mas Bambang, belinya dimana?
2 minutes ago · Delete

detikSurabaya : Dielus-elus Kemaluannya, 14 Siswi Laporkan Guru SD

Astagafirullah, tentu itulah reaksi kebanyakan orang ketika membaca berita ini. namun perlu kiranya juga dicermati adalah bagaimana kebenaran berita. Semoga ini bukan kabar burung yang saat ini demikian mudah dan marak terjadi.

detikSurabaya : Dielus-elus Kemaluannya, 14 Siswi Laporkan Guru SD

Download Full Rekaman Perekayasaan Kriminalisasi KPK (11 file )

Download Full Rekaman Perekayasaan Kriminalisasi KPK (11 file )
LINK KE REKAMAN KASUS KPK VS POLRI

for my eyes only!

Suara Pembaca | e-Toll card Terpotong Dua Kali di Gerbang Tol Pluit

Praktek yangbegini ini yang menghambat aplikasi e-commerce. Memang tidak mudah memberikan gambaran kepada masyaarakat bahwa memakai transaksi elektronik memang lebih efisiean dan bebas salah dalam pelaksanaannya.

detikcom : Suara Pembaca | e-Toll card Terpotong Dua Kali di Gerbang Tol Pluit

Sabtu, 19/09/2009 13:33 WIB
e-Toll card Terpotong Dua Kali di Gerbang Tol Pluit
Djoni Gunawan - suaraPembaca

Jakarta - Saya baru menyadari bahwa pemakaian e-Toll card sangat membahayakan kalau tidak teliti karena Petugas Tol di Gerbang Tol Pluit ke arah Bandara gardu paling kiri dapat melakukan beberapa kali transaksi pemotongan tanpa kita sadari. Saya curiga kenapa agak lama kartu diberikan.

Setelah saya menerima kartu saya langsung jalan. Pada saat menunggu kemacetan di ring road saya iseng melihat struk yang tadi diberikan oleh petugas. Ternyata saldo terpotong dua kali. Saya langsung menelepon Call Mandiri 14000 dan diterima oleh Ibu Sofi dan Bapak Baim agar ke Indomaret untuk cek transaksi. Ternyata benar dua kali dipotong.

Mohon para pengguna e-Toll card agar jangan membuang struk yang ada karena bila mengalami hal seperti ini akan sulit. Seharusnya para petugas sudah ditraining oleh pihak kantor atau juga mendapat pengarahan dari pihak Bank Mandiri bagaimana cara menggunakan e-Toll card beserta alat pendukungnya.

Djoni Gunawan
Kosambi Baru Cengkareng
Jakarta Barat
jz09hyx@xl.blackberry.com
02192971288

for my eyes only!

Hendra Tewas, Pembina-Taruna ATKP Medan Terancam Dipecat

Gila..dalam salah satu tayangan kasus meninggalnya Hendra di ATKP Medan..terlihat bagaimana siswa menggotong temannya. Hanya menarik tangan dan kaki mereka, persis seperti menggotong karung goni. sementara belasan orang lainnya hanya bengong tanpa ad...a yang membantu memanggul atau menahan bagian tubuh di tengah. Orang atau temannya sendiri kok dianggap karung goni. Tutup saja itu sekolah!!!

================

Sabtu, 05 September 2009 13:32 WIB

Medan, (tvOne)



http://www.tvone.co.id/berita/view/22199/2009/09/05/hendra_tewas_pembinataruna_atkp_medan_terancam_dipecat

Pembina dan taruna senior Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, CIC dan F, akan dipecat jika terbukti bersalah sebagai penyebab tewasnya calon taruna Hendra Saputra (21).

Direktur ATKP Medan, Bambang Wijaya Putra, di Medan, Sabtu, menegaskan keduanya kini berstatus tersangka dan sudah di non-aktifkan dari akademi penerbangan yang terletak di kawasan Jalan Jamin Ginting Medan.

Setelah kejadian tewasnya calon taruna di akademi itu, pihak ATKP Medan akan melakukan evaluasi supaya dikemudian hari tidak terulang kasus yang sama, namun ia tidak mengungkapkan bentuk evalusi yang akan dilakukan.

Ia mengatakan, pihak ATKP Medan sampai sejauh ini tidak dapat memastikan penyebab tewasnya calon taruna itu apakah diduga akibat kekerasan. "Semuanya kami serahkan kepada pihak kepolisian," katanya.

Dalam proses belajar mengajar, Bambang menyebutkan bahwa pihaknya hanya memberikan pendidikan disiplin dan penanaman mental kepada peserta didiknya. "Tidak ada sistem militer di sini, anda bisa bayangkan kalau taruna tidak berdisiplin, mungkin setiap detik akan ada kecelakaan pesawat di udara," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Sumut menahan tersangka CIC salah seorang pembina ATKP akibat tewasnya calon taruna di akademi Hendra Saputra penduduk Kisaran, Kabupaten Asahan. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menemukan bukti bahwa CIC berada di tempat dan memiliki keterlibatan dalam tewasnya Hendra Saputra pada 15 Agustus lalu.

Polisi juga telah memeriksa 32 saksi yang dianggap mengetahui penyebab kematian Hendra di antaranya beberapa teman, senior, pembina, petugas kesehatan, bagian rumah tangga dan unsur pimpinan ATKP. Polda Sumut juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), termasuk rekonstruksi di kampus itu. (Ant)

Baru 37 KPPN Bebas Suap

No comment is better!

================

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/03135333/baru.37.kppn.bebas.suap

Baru 37 KPPN Bebas Suap

Ketidaksiapan Proyek Perlambat Realisasi Stimulus Proyek

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas - Departemen Keuangan mengakui, saat ini baru 37 kantor atau 20,7 persen dari 178 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN yang diyakini bebas dari suap-menyuap. Ke-37 KPPN itu adalah kantor percontohan yang semua pegawainya hasil perekrutan baru.

”Saat membentuk KPPN Percontohan, kami melakukan seleksi. Pegawai yang sejak awal ada di kantor itu sebagian besar gagal lolos seleksi sehingga hampir semua pegawai di kantor percontohan adalah baru. Dari rata-rata 150 pegawai di satu KPPN, tinggal 50 pegawai di KPPN Percontohan,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Jumat (21/8).

Penegasan ini berkenaan dugaan rendahnya realisasi anggaran stimulus proyek infrastruktur karena para pemimpin proyek menunda pencairan anggaran dan mengumpulkannya pada akhir tahun demi menghindari ”ongkos ekstra” di KPPN. Dengan hanya 20,7 persen KPPN yang bersih suap, berarti peluang terjadi ”ongkos ekstra” tetap ada.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati meminta mereka yang mendapat pengalaman ”ongkos ekstra” ini agar melaporkan nama pejabat yang bersangkutan.

Herry menjelaskan, 37 KPPN itu bebas suap karena pegawainya adalah rekrutan baru yang telah teruji tidak berani menerima suap dari satuan-satuan kerja kementerian atau lembaga nondepartemen.

Menurut dia, masih ada 141 KPPN konvensional yang saat ini diwajibkan mengikuti pola KPPN Percontohan. KPPN lama itu masih dengan pegawai lama, tetapi dipaksa mengubah pola pikir dan tata letak ruangan yang meminimalkan adanya suap.

Di KPPN Percontohan, setiap satuan kerja (dulu pemimpin proyek) dari departemen teknis yang meminta pencairan dana hanya diperbolehkan menyampaikan berkas dan dokumen hingga di meja layanan depan.

Sementara di KPPN konvensional, beberapa satuan kerja dilayani seorang pejabat, dan terus berulang setiap tahun, sehingga setiap satuan kerja memiliki ”langganan” pejabat sendiri. Itu mengundang suap-menyuap.

Herry mengakui, perubahan KPPN konvensional ke KPPN Percontohan menimbulkan ekses pada lonjakan jumlah pegawai yang kehilangan fungsi karena terjadi pemangkasan sekitar 60 persen. Perubahan dari tahap I hingga IV saja sudah mengurangi jumlah pegawai KPPN dari 2.877 orang menjadi 1.251 orang atau turun 56,51 persen.

”Tak mudah memberhentikan seorang PNS (pegawai negeri sipil). Ketika kami tawarkan program pensiun dini dengan golden handshake, tidak satu orang pun mengambilnya. Akhirnya, kami putuskan, pegawai yang tidak lulus seleksi ke KPPN Percontohan akan menjadi guru bantu untuk menolong satuan kerja yang tidak bisa menyusun laporan keuangan dengan baik,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Ihsan Modjo mengatakan, permasalahan di KPPN tidak bisa dijadikan alasan oleh pengguna anggaran di departemen teknis untuk memperlambat pencairan anggaran. Realisasi anggaran bisa saja terjadi akibat lemahnya perencanaan di departemen teknis.

Baru dikucurkan

Sejumlah departemen teknis penerima stimulus fiskal proyek infrastruktur yakin realisasi anggaran akan terealisasi. Tidak diungkapkan adanya ”biaya ekstra” yang membuat realisasi lambat. Kucuran dana yang baru dilakukan pertengahan tahun membuat realisasi terkesan lambat.

Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, penyerapan dana stimulus Ditjen Bina Marga mencapai 20 persen. ”Saya pikir (penyerapan anggaran) itu sudah relatif cepat sebab dana baru dikucurkan pertengahan tahun. Maka, akhir tahun nanti dana pasti terserap 100 persen,” kata Hermanto.

Tahun ini dana stimulus yang diterima Bina Marga secara langsung Rp 1,7 triliun. Diperkirakan dana itu dapat menyerap 54.000 tenaga kerja, baik yang langsung terkait dengan proyek maupun tenaga kerja tidak langsung.

Secara total, dana stimulus yang diterima Departemen PU sebesar Rp 6,6 triliun. Namun, tak semua dikelola oleh PU, tetapi disalurkan langsung kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana infrastruktur.

Juli 2009, dalam rapat terbatas Departemen PU, Menteri PU telah meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera membentuk satuan kerja perangkat daerah pelaksana dana stimulus fiskal 2009 di daerah. Tujuannya untuk percepatan penyerapan dana stimulus.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto, Jumat, mengemukakan, pencairan dana stimulus fiskal Kementerian Negara Perumahan Rakyat hingga Juli 2009 mencapai 17 persen dari total Rp 40 miliar.

Stimulus fiskal Kementerian Negara Perumahan Rakyat ditujukan bagi pembangunan 40 menara kembar rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sejumlah 11 menara di antaranya ditujukan bagi TNI/Polri, serta 29 menara untuk pekerja dan mahasiswa.

”Pencairan dana stimulus fiskal disesuaikan dengan teknis proyek. Kami yakin proyek rusunawa bisa selesai dan dana stimulus terserap seluruhnya pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun kemarin mengatakan, stimulus fiskal ditujukan bagi pembangunan rumah nelayan ramah bencana yang tersebar di 50 kabupaten/kota di 21 provinsi yang dikelola kabupaten/kota.

Saat ini 48 kabupaten/kota dalam proses lelang dan kontrak. ”Dari laporan yang saya terima, tidak ada kendala dalam pencairan dana,” ujarnya.

Stimulus fiskal berupa revitalisasi pasar tradisional yang ditangani Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai Rp 100 miliar. Dari seluruh anggaran ini, realisasi per 24 Juli baru mencapai Rp 187,46 juta. Namun, dari 91 lokasi yang direncanakan, 82 titik lokasi sudah ditenderkan.

Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM Ichwan Asrin mengatakan, ”Sekarang ini 62 proyek sudah kontrak kerja. Pencairan uang muka masing-masing 30 persen. Diperkirakan Oktober-November akan selesai.” (osa/oin/lkt/ryo)

Lupa-Lupa, lupa Indonesia Raya....!

Benar-benar kacau. Ketidakjelasan peran "director" atau sutradara atau PR dalam suatu acara benar-benar tersaji dengan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pembangunan bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga berbagai sektor lain termasuk semangat membangun budaya. Baik budaya bangsa ataupun budaya keseharian dalam melakukan upacara. Memang di era reformasi, kita terlalu sering membuang sesuatu yang baik karena hanya berasal dari masa lalu. Sebaliknya kita malas mencari sesuatu yang baru untuk diteruskan ke masa datang.

=========

Video terkait.