KRITIK - LET'S CRITIQUE - MARI MENGKRITIK

Wa Ode Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri!

2012-01-02T23:37:00.001+07:00

Sungguh tragis perjuanganWa Ode yang ingin memperbaiki institusinya. BUkannya didukung, malah menjaditersangka sendiri atas berbagai tindakan korup yang dilakukan oleh oknumBanggar DPR. Padahal praktek tersebut sudah lumrah dan memang terjadi daridulu. Cuma kemunafikan dan "kegotongroyongan" terus menutupinya.

=======

MI Online viewed 2 Jan 2012

Wa Ode: Sistem di DPR Sangat Buruk

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/02/288483/284/1/Wa-Ode-Sistem-di-DPR-Sangat-Buruk#.TwG4jzRIrFk.facebook

PADANG--MICOM: Tersangkakorupsi di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wa Ode Nurhayati, menegaskan sistemyang berjalan di DPR sangat buruk.

Saatberada di Padang, Minggu (1/1), dia mengatakan, kasus yang menimpanya sungguhsangat ironis karena ketika dia bersuara di Banggar, malah tersangka yangditetapkan untuknya.

Sebelumnya,politisi PAN ini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaitersangka kasus anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah(PPID) tahun 2011. Dia dituduh menerima hadiah dan janji dari seseorang yangberkaitan dengan anggaran PPID tahun 2011.

Wa Odemenerangkan, sistem yang buruk di DPR dari tahun ke tahun melahirkan korban.Korban dari kasus cek pelawat, korban dari nyanyian Nazarudin, dan lainnya.

Menurutnya,sistem buruk yang terbangun di DPR antara lain, sistem penganggaran tidakakuntabel, bahkan cenderung fiktif dan tidak terencana atau datang mendadakdengan membuatnya seolah-olah memenuhi kebutuhan sesaat.

"Adapostur-postur baru yang tiba-tiba muncul di luar postur undang-undang tentangAPBN kita. UU APBN kita yang namanya transfer daerah ada," jelasnya.

Lebihlanjut dia mengatakan, di Banggar DPR tiba-tiba ada tugas perbantuan bagidaerah tertentu, seperti pendidikan dan untuk infrastruktur.

MenurutWa Ode, hal tersebut merupakan postur-postur yang legitimasinya diperkuatadministrasi yang relevan, tapi yang terjadi kadang-kadang daerah tidakmenyurati secara prosedural.

"Tidakterdaftar administrasi tetapi dapat alokasi. Semuanya DPR lah yang menentukan.Padahal DPR dalam fungsi anggaran menentukan alokasi DPR hanya berwenang padafungsi budgeting dan kontrol, bukan fungsi menentukan," ungkapnya.

Saatini, ujar Wa Ode, DPR sering berperan sebagai penentu, sedangkan pemerintahmengawasi. "Hal ini sungguh terbalik," tambahnya.

Mafiaanggaran secara khusus, jelasnya, ini stigma publik terhadap praktekketimpangan, yang memang sudah ada fakta- faktanya. "Kalau dibilang tidakada, nyatanya ada anggota DPR ditangkap KPK. Bilang tidak ada, nyatanya adanyanyian Nazaruddin."

"Sayakemarin lebih menyoroti sistem di DPR, tidak prosedural dan berpotensimelahirkan mafia-mafia seperti stigma publik selama ini. Bicara mafia kitabicara personal dan lingkaran melegitimasi," tandas politikus asalSulawesi Tenggara ini.

Diamenilai jika hanya memperbaiki personal, namun sistem tidak diperbaiki, samasaja membersihkan kotoran dengan sapu kotor.

Terkaitditetapkan sebagai tersangka, Wa Ode menyerahkan ke publik untuk menilai."Kalau dibilang konspirasi, nanti saya dikatakan narsis," katanya.

Akantetapi Wa Ode menilai ada yang salah dalam penetapannya. "Kita dituduhmenerima uang suap Rp6 miliar, makanya dijadikan tersangka, tapi kenapa yangngasih hadiah belum ditindak," imbuhnya.

"Sayadijadikan tersangka di kasus gratifikasi, tidak sebagai saksi. Ini yang pentingdiluruskan ke publik. Saya dikatakan tersangka saja itu sudah beban yang luarbiasa," tukas Wa Ode. (YH/OL-3)

Harga Ilmuwan Indonesia

2011-12-29T11:13:00.000+07:00

MAKANYA JADILAH DOSEN ATAU PROFESOR YANG BENAR. ITU JAUH LEBIH MUDAH DARI PADA ANDA MERASUK, MASUK DAN MEMBUAT TAMBAH SEMRAWUT INSTITUSI LAIN..! Hari ini saya dengar juga gedung PAU ITB disegel. PRIHATIN!!

===========Inggried Dwi Wedhaswary | Selasa, 27 Desember 2011 | 08:36 WIB

http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/08362254/Harga.Ilmuwan.Indonesia KOMPAS.com

Sebanyak 183 dosen tetap Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengancam mogok mengajar, akhir Oktober 2011. Ancaman itu dilontarkan karena pihak yayasan tidak juga merealisasikan pembayaran gaji tetap. Perlu diketahui, jumlah gaji tetap tersebut sama dengan upah minimum Provinsi NTB, yakni Rp 950.000.Pada kenyataannya, menjadi dosen hanyalah persoalan bagaimana saya menjalani hidup dan bukan bagaimana saya mencari uang.Pada saat yang sama, dari Jakarta dikeluhkan, gaji ilmuwan hanya sepertujuh dari Malaysia atau seperseratus dari Jepang. Menanggapi kecilnya gaji ilmuwan, pemerintah menyatakan bahwa jumlah itu seharusnya diterima. Sebab, memang tidak ada rencana kenaikan.Dua kasus di atas memberikan gambaran tentang rendahnya penghasilan seorang ilmuwan. Jika menilik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menjadi dosen, seseorang haruslah menamatkan strata dua, memiliki sertifikat sebagai pendidik, dan berada di bawah naungan institusi pendidikan.

Untuk memenuhi kualifikasi tersebut, seseorang harus menempuh pendidikan yang tidak singkat dan seleksi formal yang sangat ketat. Dengan kata lain, tidaklah mudah.Akan tetapi, jika direfleksikan dalam sistem sosial, penghasilan itu menempatkan ilmuwan dalam satu kelompok dengan para buruh pabrik atau pekerja informal. Apa yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Seberapa jauh sistem perundangan mampu mengakomodasi kepentingan para agen ilmu pengetahuan?PendapatanDi negeri ini, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah dosen di PTN dan PTS sekitar 130.000 orang. Jumlah itu terdiri atas 70.000 dosen PNS, 50.000 dosen PTS, dan 10.000 dosen yang tak tercatat. Pendapatan mereka bervariasi berdasarkan institusi, jabatan fungsional, pengalaman kerja, dan pendidikan.Jika pendapatan dosen PTN mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 13 juta, dosen PTS jaraknya lebih sempit, yakni Rp 500.000 hingga Rp 3 juta.Sementara itu, dosen yang berlindung di bawah institusi pendidikan partikelir telah hidup di antara jumlah satuan kredit semester (SKS) dan kebaikan yayasan.

Berdasarkan UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya pada Pasal 72 Ayat 2 dinyatakan, dosen wajib mengajar 12 hingga 16 SKS. Apabila satu SKS dihargai Rp 50.000, si dosen hanya akan mendapatkan penghasilan Rp 600.000 hingga Rp 800.000 per bulan.Apabila dibandingkan dengan para profesional di bidang lain, tentu angka tersebut terlihat "njomplang". Hal itu karena produk yang dihasilkan para dosen tidak bisa dikalkulasi secara kuantitatif. Contohnya, prestasi para profesional di bidang perbankan, manufaktur, penjualan, dan jasa dapat dilihat dari neraca rugi laba, keluar-masuk barang, dan kurva penjualan.Sementara itu, seorang dosen hanya menghasilkan produk rencana proses pembelajaran (RPP), bahan ajar, modul, buku, dan makalah. Produk itu tidak memiliki korelasi dengan kenaikan jumlah mahasiswa atau berujung pada kenaikan pendapatan pengelola perguruan tinggi.

Paling banter, dalam banyak kasus, gelar seorang dosen dijadikan untuk ”menakut-nakuti” para calon pengguna. Setelah itu, dosen hanya mewah di dalam kampus, tetapi merana di luar.Faktor penghambatBerdasarkan fakta di atas, ada dua faktor penghambat sehingga ilmuwan di Indonesia tidak berkembang.

Pertama, mekanisme perundang-undangan yang ada tidak melindungi kepentingan dosen. Baik UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen maupun UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menentukan standar kehidupan yang layak bagi seorang dosen. Apalagi, UU tersebut sekaligus menegaskan bahwa dosen tidaklah berlindung di bawah UU Ketenagakerjaan.Diasumsikan, dosen bukanlah pekerjaan yang sudah pasti menuai penghasilan yang memadai. Pada kenyataannya, menjadi dosen hanyalah persoalan ”bagaimana saya menjalani hidup” dan bukan ”bagaimana saya mencari uang”. Ketika dunia digerakkan dengan mesin, dan segala-galanya diukur dengan uang, semangat ”menjalani hidup” itu hanya akan menjadi idealisme konyol di tengah gurita materialisme dan hedonisme.

Kedua, sistem sosial tidak memberikan ruang bagi kesejahteraan dosen. Pada era 1980-an, konsep pragmatisme perguruan tinggi dilaksanakan melalui rumusan link and match. Ini hanya akan menjadikan dosen sebagai pelatih yang mempersiapkan anak didik sebagai pekerja tanpa memiliki dimensi kreatif.Pada era 2000-an, konsep pragmatisme itu diperbarui melalui pencanangan universitas riset. Dibayangkan bahwa dosen akan menghasilkan inovasi produk, tetapi pada kenyataannya inovasi itu telah diambil alih oleh lembaga-lembaga swasta yang memiliki dana lebih besar dan respons lebih cepat.Pada era perdagangan bebas, ketika perguruan tinggi asing dapat dengan mudah masuk di Indonesia, perguruan tinggi telah bergerak lebih praktis dengan cara mendudukkan dosen sebagai pekerja. Sistem operasi perguruan tinggi telah menyamakan diri dengan sistem waralaba produk rumah tangga.Sistem lemahGambaran di atas menunjukkan lemahnya sistem perundangan dan sistem sosial kita dalam melindungi kepentingan kaum ilmuwan.

Dengan kata lain, kita tidak sekadar butuh ilmuwan yang mampu menghasilkan produk yang bisa dijual, tetapi juga sistem sosial yang dapat diandalkan untuk kehidupan para ilmuwan.Pada kenyataannya, ilmuwan masa kini adalah orang pintar yang tidak dibutuhkan masyarakat. Pepatah Jawa, kebo bule mati setra, kerbau putih mati di lapangan. Kerbau putih adalah hewan yang sangat khusus karena hanya dimiliki oleh kaum bangsawan, tetapi harus mati karena tidak ada yang merawat. Ilmuwan telah menjadi komunitas asing yang kehilangan para penyokongnya.

SAIFUR ROHMAN Pengajar Filsafat; Menetap di Semarang

Bandara Ngurah Rai Amburadul

2011-12-26T21:11:00.001+07:00

Suasana di Bandara Ngurah Rai, 21 Dec 2011 around 11pm

Cukup lama tidak ke Bali, membuat saya tidak tahu bahwa Bandara Ngurah Rai sedang giat2nya mempercantik diri melalui penambahan berbagai kapasitas seperti Terminal dan fasilitas lainnya menunjang ekonomi lokal maupun nasional. Tentu saja sektor Pariwisata kembali menjadi primadona di pulau Dewata tersebut. Memang cukup ironi, ketika daerah lain tidak mendapat perhatian yang layak untuk pengembangan berbagai fasilitas pariwisata, Bali justru semakin mempercantik diri melalui penambahan berbagai kawasan untuk hiburan dan resort, termasuk berbagai pembangunan hotel besar dan kecil.

Kesenjangan memang menjadi musuh laten pembangunan, dimanapun.

Sayangnya berbagai pembangunan dan perbaikan fasilitas di Bandara Ngurah Rai ini tidak diikuti oleh kemudahan yang tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung pulau ini. Saya sendiri merasakan betapa jauhnya perjalanan harus dilakukan dari gerbang ke datangan dalam negeri (domestik) menuju lokasi parkir kendaraan. Beruntung tanggal 21 Desember lalu saya memberikan potongan tanda terima bagasi kepada porter. Biasanya semua bagasi saya bawa sendiri, hitung2 untuk olah raga setelah penat duduk di dalam pesawat. Suatu hal rutin yang sering saya lakukan sebagai alternatif sehat beraktivitas. Namun karena kedatangan sudah cukup larut di Bali, hal itu tidak saya lakukan.

Perjalanan sangat jauh, setelah sampai di terminal Internasional, kami masih harus berjalan jauh kurang lebih ada 300 meter menuju lokasi parkir. Akibatnya, banyak ibu2 yang menggendong anak mengomel. Begitu juga calon penumpang dari arah berlawanan, bercarut-carut melanjutkan gerutuan betapa pegalnya kaki mereka. Belum lagi calon penumpang yang tidak memperhitungkan sebelumnya, terpaksa berlari-lari takut terlambat melakukan proses check-in.

Tempat parkir penjemputan juga terlihat sangat berantakan. Kurang banyak petugas yang mengatur orang-orang yang akan memasukkan bagasi ke dalam mobilnya. Tidak jarang saya mendengar bunyi klakson bersahutan. "Ini lumayan pak, tadi siang ada yang berantem!" kata porter yang saya membantu saya menjelaskan bahwa tadi siang saat jam sibuk banyak orang yang berantem karena rebutan maupun karena mobilnya tertabrak mobil lain.

Saya memperkirakan, management Angkasa Pura di bandara Ngurahrai tidak merencanakan secara akurat proses design dan pelaksanaan proyek. Mereka terkesan malas mencari alternatif yang efisien dan meringankan penumpang termasuk penjemput dalam memanfaatkan fasilitas bandara. Mereka mungkin juga tidak pernah melakukan uji coba bagaimana susahnya membawa belasan sampai puluhan kilogram bagasi untuk jarak cukup jauh dan fasilitas yang belum bisa maksimal. Lajur untuk mendorong bagasi dengan menggunakan cart harus bergabung dengan lajur yang digunakan pejalan kaki. Akibatnya jika tidak hati2 bisa saja terjadi kereta dorong itu menabrak kaki pejalan kaki seperti malam itu saya saksikan. Beruntung tidak terlalu keras sehingga orang yang tertabrak hanya meringis sambil bilang "hati2 dong dorong nya".

Singkat kata, proses konsultasi dan pelaksanaan Construction Management dalam keproyekan di Bandara Ngurah Rai ini harusnya bisa lebih baik, jika pengelola bandara mau. Dan tentunya jika pemkot dan pemprovnya peduli akan penumpang yang sudah membayar cukup mahal akan fasilitas yang mestinya ia peroleh.

Pers Kita: Sekali Merdeka, Merdeka Sekali!

2011-12-17T20:47:00.001+07:00

Masih adakah KPI berfungsi? kok cara pemberitaan begini bisa dipublish ya...sekali merdeka merdeka sekali..itulah pers kita.

http://us.detiknews.com/read/2011/12/13/143105/1790026/10/istri-kanit-reserse-tidur-tanpa-celana-dalam-kemudian-difoto-pelaku

Jakarta - Istri Kanit Reserse, EK (44), dalam laporannya ke Polres Depok sempat mengaku difoto oleh pelaku saat mengalami pelecehan seksual. Rupanya di malam kejadian itu, kebetulan EK tak menggunakan celana dalam.

"Keterangannya, waktu tidur, korban dalam keadaan nggak pakai celana dalam. Bolak-balik difoto," kata Kapolres Depok, Kombes Pol Mulyadi, dalam jumpa pers di Polres Depok, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2011).

Mulyadi mengatakan saat pelaku mendatangi rumah korban, EK tengah tidur dalam posisi telungkup. Tiba-tiba pelaku datang dan menyergap EK. Mata dan mulut EK dilakban dan tangannya diikat. Pelaku lalu membalikkan tubuh EK dan melakukan pelecehan seksual.

"Kaki korban dibuka dan difoto berulang kali. Korban tahu karena ada suara jepretan kamera dan cahaya kamera," jelasnya.

Pelaku lalu melakukan oral ke bagian alat vital korban. Setelah itu, pelaku kembali memfoto alat vital korban.

"Korban sempat berusaha merapatkan kakinya. Tapi dibuka paksa pelaku. Lalu dioral dan bolak balik difoto," ungkap Mulyadi

(gus/vit)

Teleworking vs Refoms

2011-12-17T20:44:00.000+07:00

Seyogyanya pegawai swasta+PNS yg bisa bekerja dg broadband access dari rumah diberi rewards karena membantu mengurangi kemacetan. Bukannya di punish dan digalakkan pakai finger print access yg justru pengadaannya miliaran rp per kantor. What da ya think?

Finally, Is it bad or worse?

2011-12-17T20:42:00.001+07:00

Segan atau menjauhi...?

2011-12-17T20:27:00.002+07:00

Minggu lalu aku Jumatan di suatu tempat. Ada seorang mantan Menteri, tempat di sampingnya kosong atau dikosongkan saya tidak tahu. Kenapa yah di tempat ibadahpun orang masih memperlakukan seorang berbeda dengan yang lain. Aku duduk saja di sampingnya. pertanyaanku dalam hati. Orang pada segan/takut atau menjauhi? Au ah...?

New Tech and Innovation versus Old Tool.

2011-12-17T20:19:00.001+07:00

New Tech and innovation still needs old tools, anyway. A proof of poor design screws up our life!

Sawang Sinawang!

2011-12-15T20:33:00.000+07:00

Terkaget kaget diberi tahu tadi jam 7malam kalau ada MRT broken. Akibatnya perjalanan ke Changi terganggu. Untung tidak jadi naik kereta. Sampai di imigrasi diskusi sama petugas. Dijawabnya "Lagi? Semakin buruk !" Ternyata kita tidak perlu terlalu takjub sama tetangga, dan selalu ikut latah mencaci negeri sendiri. Semoga berarti.

Walks the talk...! [its much more important]

2011-10-16T06:49:00.001+07:00

Inilah komentar saya disalah satu wall seorang teman Dosen ITB yang baik atas link yang dikirimkannya.

" Maaf renny. Isi tulisan sy setuju 200%. Tapi ngapain pak SSB belasan thn jadi dirjen di dikti? Bukankah itu salah satu jalan pintas yg ia sebutkan, sekarang stlh tidak menjabat dia mungkin baru sadar, betapa ia bisa saja telah bekerja -mungkin- tidak dgn hati. Saya lebih dan sangat salut kpd orang atau pure dosen dan peneliti spt kawanku ini. Dari pada, maaf, belasan dosen profesor doktor itb rame2 masuk birokrasi cari jalan pintas. Beribu maaf, yg penting itu walks the talk. Sudahlah negeri sudah carut marut, tidak perlu berkoar. Lebih baik berbuat dan bekerja dg hati tadi. Maaf pak SSB, for this one I would never agree with hundreds of lecturer that sacrifice their own students, campus, and the field they have chosen themselves. Kalau perlu munculkan suara forum rektor, agar akademisi tdk hrs malu menolak tawaran jd wamen dan mengotori kaki dan hati mereka masuk birokrasi yang sangat jauh berbeda kebatinannya dan "kehatian"nya dg kampus. AmI too strong? I've to, to safe my almamater from humiliating result!"

Adapun link nya berisikan kutipan artikel yang ditulis mantan Dirjen Dikti yang juga dosen ITB. Ringkasan kutipannya sbb:

"KUTIPAN :Tentu dibutuhkan suatu daya tahan mental yang luar biasa untuk dapat menekuni suatu pekerjaan secara terus-menerus selama puluhan tahun, praktis selama hayat dikandung badan. Hal ini hanya mungkin apabila seseorang bekerja dengan hati sehingga dia mencintai pekerjaannya.Berbagai kendala akan dapat diatasi kalau kita bekerja dengan hati, bahkan kendala ekonomi sekalipun. Memang tampaknya perlu ada suatu pergeseran paradigma dari paradigma lama bahwa seseorang melakukan pekerjaan ke paradigma baru bahwa seseorang bekerja.Dengan bekerja, terjadi integrasi antara pelaku dan kegiatannya sehingga dapat diharapkan terjadinya bekerja dengan hati di mana bekerja tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Mereka bekerja sepanjang waktu secara konsisten di bidangnya, karena untuk menemu-kenali suatu fenomena ilmiah memerlukan suatu kerja keras dalam waktu sangat lama. Demikian juga untuk memperoleh suatu inovasi memerlukan upaya yang sangat intensif dalam waktu yang panjang."

Sebalik...Bekerja dengan Haticetak.kompas.comSatryo Soemantri Brodjonegoro---

How many more Sir?

2011-09-01T08:03:00.000+07:00

‎"It was fascinating to be there..." begitulah komentar sang reporter. Tanpa rasa bersalah akan hancurnya sebuah rezim dan runtuhnya pemimpin Islam yang berani menyatakan "No" kepada pemimpin negara barat. Yang pasti Kolonel ini sudah "diincar" dari dulu. Terlepas kontroversi ttg Kadhaffi, entah berapa lagi negara Arab akan hancur oleh perang saudara atas nama demokrasi. So, we got to be careful folks!! especially you "damned smart idiot leaders!"

Want to see the video, pls click it here!

Rhenald Kasali: Moratorium Bukan Solusi - MEMANG BUKAN!

2011-08-29T15:02:00.002+07:00

Kayaknya expert satu ini juga asal "ngebacot" gak ada analisis dan data yang mumpuni yang digunakan, atau malah nostalgia ketika menjadi staf khusus Mendag dulu yang kerjanya juga jalan2 ke luar negeri. Ketika di China sempat saya lihat dia juga jalan2 malam hari, padahal besoknya ada rapat dan seminar besar. Dosen mending jadi dosen yang baik aja di kampus, gak usah ikut cawe2 di birokrasi dan malah membuat tambah runyam urusan.Regards,ES=========================================
Senin, 29/08/2011 12:46 WIB Kontroversi Moratorium PNSRhenald Kasali: Moratorium Bukan Solusi

Deden Gunawan - detikNews
http://www.detiknews.com/read/2011/08/29/124640/1713201/159/rhenald-kasali-moratorium-bukan-solusi#queryString#

Jakarta - Selama ini pengeluaran negara banyak terkuras untuk gaji pegawai (PNS). dalam APBN 2012 saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun. Angka ini meningkat Rp 32,9 trilliun atau 18 % dari pagu APBN sebelumnya (2011), yang besarnya Rp 182,9 triliun.Beban APBN makin berat, sebab pemerintah juga merencanakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10 % pada 2012. Selain itu pemerintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.Kondisi ini semakin parah ketika pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga beban pemerintah daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Bukan untuk belanja modal.Akibatnya banyak pemda yang mengalami kebangkrutan lantaran anggarannya habis untuk bayar gaji pegawainya. Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan ada 124 Pemerintah Daerah yang terancam bangkrut gara-gara PNS.Untuk mengatasi masalah tersebut tercetuslah sebuah gagasan untuk melakukan moratorium atau penghentian penerimaan PNS. Langkah ini diharapkan bisa mengirit anggaran yang selama ini jumlahnya selangit.Tapi persoalannya, apakah cara ini bisa benar-benar menghemat anggaran negara. Atau justru berdampak lain terhadap daerah atau masyarakatnya?Berikut petikan wawancara Deden Gunawan dari detik+ dengan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali :Pemerintah mewacanakan akan melakukan moratorium penerimaan PNS. Apakah cara ini akan efektif menghemat APBN?Saya rasa moratorium bukan sebuah solusi untuk menghemat anggaran. Sebab yang jadi persoalan adalah ketidakefektifan dalam penyerapan belanja negara untuk belanja pegawai. Akibat anggaran lebih banyak dialokasikan untuk para PNS yang tidak produktif. Sementara untuk PNS yang produktif sangat minim.Harusnya diteliti dulu di bagian mana banyak terserap anggaran belanja pegawai. Setelah dipetakan, pemerintah kemudian memangkasnya di pos yang kurang produktif tersebut.Ketimpangan inilah yang membuat pengeluaran dan pemasukan negara dari kinerja pemerintahan tidak seimbang. Dana lebih banyak untuk belanja pegawai dibanding pemasukan. Jadi moratorium itu harus dianalisa dulu secara seksama supaya tidak kontraproduktif.Berarti moratorium PNS itu tidak akan berpengaruh terhadap penghematan anggaran negara?Saya rasa tidak. Sebab perekrutan PNS baru sangat penting sebagai upaya penyegaran. Yang jadi masalah itu justru atasannya PNS yang kerjanya sudah tidak produktif lagi.Kalau regenerasi sangat penting karena tenaga-tenaga muda sangat dibutuhkan. Mereka lebih menguasai teknologi atau IT sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Sementara PNS yang sudah tua selain gagap teknologi juga banyak yang tidak produktif lagi.Rusaknya PNS itu sebenarnya mulai terjadi sejak era reformasi. Di era ini banyak PNS yang bersifat tenaga kontrak untuk administrasi. Cara ini dilakukan untuk mem-backup pimpinan PNS yang tidak produktif Harusnya yang perlu dibenahi para pimpinan yang tidak produktif ini. Sementara PNS muda yang melek IT dan belum terkontaminasi dipromosikan jabatannya.Jadi menurut saya moratorium itu kurang efektif menghemat anggaran. Malah bisa menimbulkan masalah lain.Apa masalah lain yang akan timbul dari moratorium tersebut?Masalah akan timbal dari dua sisi, yakni internal dan eksternal. Untuk internal, jika tidak ada penerimaan PNS baru bisa berakibat tidak adanya regenerasi. Padahal faktor usia bisa menentukan produktivitas.Sedangkan dari eksternal, dikhawatirkan akan terjadi gelombang politik yang akan dimainkan oleh para politisi. Sebab kalangan muda sangat potensial untuk digerakan demi kepentingan politis.Jadi moratorium itu tidak perlu dilakukan?Memang ada baiknya tidak menerima PNS. Tapi kalau tidak sama sekali akan menimbulkan risiko yang juga lebih besar. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah perampingan dengan memperhatikan downsizing dan right-sizing di tiap-tiap pos pemerintahan.Dari pengamatan atau kajian bapak sebenarnya apa yang menjadi penyebab borosnya anggaran belanja pegawai?Penyebab borosnya anggaran belanja pegawai karena sistem penggajiannya yang tidak beres. Gaji PNS kecil sementara variable income diberikan kepada pejabat yang pegang posisi.Jadi patokan income berpatokan pada proyek. Dalam setiap pemberian proyek ada income-nya. Jadi anggaran itu lebih banyak tersebar untuk proyek-proyek pegawai.Misalnya, ketika membangun suatu jembatan pegawainya disertakan untuk survei, guru dilibatkan untuk sertifikasi, pejabat jalan-jalan ke luar negeri lihat pameran dengan alasan survei. Yang ikutan banyak, setidaknya 10-40 orang. Mereka diberi fasilitas dan uang saku yang tidak sedikit.Kegiatan-kegiatan inilah yang membuat anggaran membengkak. Jadi bukan karena gaji mereka anggaran belanja pegawai jadi besar. Tapi belanja untuk kegiatan yang tidak perlu yang membuat anggaran membengkak.Jadi apa solusi untuk menghemat anggaran dari belanja pegawai?Kalau wacana moratorium itu memang diperlukan. Tapi itu sebatas shock therapy saja sehingga masyarakat tidak menggantungkan cita-cita dengan menjadi PNS saja.Namun yang juga harus dilakukan mengukur dampak politisnya. Sebab anak-anak muda ini merupakan target pemilih potensial. Mereka akan jadi incaran politisi yang berebut jabatan.Selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa menjadi PNS merupakan kebanggaan keluarga. Bagaimana untuk merubahnya?Memang tidak dipungkiri di sejumlah daerah yang tidak ada kegiatan ekonominya, banyak anak muda yang berupaya menjadi PNS. Alasannya, kalau tidak jadi PNS tidak bergengsi. Padahal paradigma itu sebuah kemunduran.Contohnya saja di Sumatera Barat, saat ini banyak anak mudanya yang tidak lagi tertarik untuk merantau. Mereka lebih banyak berharap menjadi PNS. Sehingga sekarang ini sangat jarang anak-anak muda di sana yang mau berdagang atau usaha lain. Akibatnya mereka menjadi beban negara.Contoh lainnya di Pulau Buru. Di sana sebenarnya punya potensi untuk bisnis. Misalnya lobster, pangan. Tapi karena tidak dikelola dan dirangsang dengan baik, para pemuda di sana lebih memilih bersaing ikut Pilkada atau menjadi tim sukses dari para calon Pilkada. Berarti peran Pemda sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma jadi PNS sebagai tujuan?Betul. Harusnya menggalakkan program-program entrepreneurship. Misalnya lewat dinas pertanian, peternakan , perikanan, maupun pertambangan.Masing-masing Pemda harus menggalakkan kegiatan entrepreneur di daerah masing-masing. Sehingga masyarakat usia kerja bisa tertarik berusaha dibanding jadi PNS.Dengan cara seperti itu diharapkan kaum muda bisa menjadi entrepreneur yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing. Kalau sudah begini, pelan-pelan belanja pemerintah untuk pegawai berkurang. Malah bisa jadi gaji PNS akan besar karena sudah jarang yang minat jadi PNS karena lebih memilih berbisnis.Saat ini selain moratorium, pemerintah sudah menjalankan program pensiun dini di sejumlah instansi. Kira-kira mana yang lebih efektif untuk penghematan anggaran? Kalau saya lebih setuju diterapkan pensiun dini. Sebab dampak politiknya dapat diukur. Selain itu dengan pensiun dini bisa menyaring PNS yang kurang produktif dan terkontaminasi, tidak disiplin, ketinggalam teknologi, cacat moral.Kalau perlu dirangsang supaya PNS yang sudah tua tapi tidak produktif ditawarkan uang pensiun yang tinggi. Cara seperti ini jauh lebih efektif dibanding melakukan moratorium PNS.(ddg/iy)

Mobil Dinas Sebaiknya Diizinkan dipakai Mudik!

2011-08-21T22:47:00.001+07:00

Eddy Satriya
Terkutuklah pemimpin di negeri ini yang mencoba berpikir dan bertindak melarang atau mengharamkan kendaraan dinas terutama berupa minibus dan bus untuk dipakai oleh pegawainya [keluarga] sendiri pulang mudik. Sementara ia diam-diam menggunakan berbagai fasiitas negara selama ini untuk kepentingan diri sendiri, termasuk mobil dinas yang ia ganti plat merahnya menjadi hitam dengan membayar ke polisi [resmi KKN nya]!!!
Yesterday at 16:13 ·  ·

Lili Amalia, Suryatin Setiawan, Rossie Indira and 10 others like this.

Eddy Satriya bismillah, alhamdulillah, statusku ini akhirnya di enter juga!!
Yesterday at 16:14 ·

Eddy Satriya cepat amat mas. saya sedih, di sebua propinsi ada pemda melarang, sementara PNS nya tunggang langgan nyari bus yang tuslah nya sudah melejit. sedangkan tukang jual jamu gendongan [maaf bukan diskriminasi dan melecehkan] naik fasilitas yang disediakan perusahaan.
Yesterday at 16:16 ·

Eddy Satriya http://www.lampungpost.com/ragam/6097-mudik-lebaran--pemda-persilakan-pejabat-bawa-randis.html

MUDIK LEBARAN : Pemda Persilakan Pejabat Bawa Randis
www.lampungpost.com
Lampung Post - Koran masyarakat Lampung

Yesterday at 16:19 ·  ·

Hasna Hasby wah ewe kuda kmu
Yesterday at 16:22 ·

Arif Api Bagusnya malah ada mudik bareng PNS make mobil dinas boss...
Yesterday at 16:32 ·

Alfa Phil Mau beli mobil sendiri, nanti dituduh menuh2in jalan. Memang serba salah kalo jadi rakyat.
Yesterday at 16:33 ·

Arif Api Karna mobil dinas itu dibiayai oleh uang rakyat, harusnya rakyat biasa juga bisa memakainya :)
Yesterday at 16:36 ·

Firman Abdullah Bung yg bawa kenderaan dinas berarti belum punya mobil pribadi lebih bagus dari mobil dinas atau bahkan tidak punya mobil selain mobil dinasnya.....yg lainnya kan sudah punya land cruiser buat pulang lebaran....hehehe...
Yesterday at 16:48 ·

Untung Sidi Slamet Hhhmmm,...
Susah jadinya ya Om?
Yesterday at 16:52 ·

Asfaril Muchsan Dua2 nya terkutuk untuk dilakukan....:)
Yesterday at 16:55 ·

Syahdirman Tanjung Saya ikut berdoa semoga pemimpin tsb mendapat petunjuk yg benar ....
Yesterday at 17:15 ·

Handojo Ojong Memang susah mengatur org yg banyak punya akal "bulus"
Yesterday at 17:21 ·

Iyam Maryam Iya pak itu pemimpin mau enaknya sendiri dan bahagia melihat rakkyatnya sengsara, ya Alloh berilah mereka petunjuk ...
Yesterday at 18:39 ·

Frans Thamura mentang2 ada plat merah, mau pake buat mudik... yang pasti semuanya terkutuk.
Yesterday at 18:40 ·

Eddy Satriya saya hanya memulai untuk menyibak tirai kemunafikan. kalau pns pulang naik bus...kan ngajak pembantu juga dan tetangga toh rakyat kebagian semua...jauh lebih sehat dari pada naik motor lalu nyungsep di kolong truk atau bus kota..silakan berwacana! tks all....
Yesterday at 18:57 ·

Frans Thamura naik motor = cari mati, tapi kalau mati satu, naik motor (alias bandel) gak apa2 masih ada 18juta lagi kan.. tiap tahun yang mati pulkam lebaran kecelakaan kan banyak. itu seperti "tradisi", khususnya yang bawa bayi dg motor pulang dari jakarta - jawa.
Yesterday at 19:11 ·

Frans Thamura ‎@Asfaril, betul terkutuk, bangsat semua emang PNS sih susah, dilarang nyalain, terus tetap pake. huahua, dah akar dan turunan dari sananya bangsat
Yesterday at 19:12 ·  ·  1 person

Frans Thamura ‎@Eddy, tukang gendong jamu, itu kerja keras dg halal, berapa banyak PNS yang halal. jadi emang PNS bagus juga naik bus lah.
Yesterday at 19:13 ·  ·  1 person

Susanti Dewi Jadi pemimpin memang paling mudah mendzolimi..... :(
Yesterday at 20:01 ·

Agus Nizami Iyalah ada toleransi sedikit. Jgn kejam2 amat. Sebagai anak PNS saya juga mengerti orang tua yg membawa anaknya jalan2/mudik dgn mobil dinas. Yg penting bensin oli beli sendiri. Apa harus korupsi biar punya mobil sendiri?
Yesterday at 20:05 ·

Eddy Satriya Spt bung. Agus n dewi sampaikan, tetap diperlukan toleransi dan jgn sampai menzolimi rakyat kecil, meski pns sekalipun. Tks
Yesterday at 20:14 ·

Soeprijanto Bambang Chie...chie.. Aku termasuk korbannya. Minibus kapasitas keluarga plus mitra terpaksa dipending dan beralih ke kereta api. Itu saja kalau dpt tiket. Kalau tidak ya bergilir lah.
Yesterday at 20:18 ·

Agus Nizami Setahu saya gaji PNS itu pas2an untuk makan, kontrak/beli rumah, dan sekolah anak. Kalau pun ada yg bisa beli mobil sendiri kurang dari 10%. Kalau mobil dinas ditinggal di rumah, bisa jadi dicuri. Kalau naik bis/kereta api juga justru menyusahkan rakyat karena tiket kereta saja sudah banyak yg habis, bis juga orang berdesakan sampai masuk pintu jendela. Jadi harus toleran sedikit. Lagi pula banyak kok kasus korupsi baik di birokrat mau pun swasta (mis: suap, kickback, dsb) yg lebih parah dan harus diberantas.
Yesterday at 20:25 ·

Nungki Iwan Setujuuuuuuuuuu sekaleeeeeee status mas eddy !!!! ..... Kenyataan memang demikian tuchhhhh :)
Yesterday at 21:03 ·

Eddy Satriya Btul bung agus, aku gemas ada pemda yg melarang. Munafik dan sok suci.
Yesterday at 21:52 ·

Setiadji N Achmad ini cerita lain,pernah liat di sebuah rumah,punya 2 mobil(dinas dan prinbadi),garasi cuma cukup 1..hehhe,yang ditaro diluar mobil dines..,kepanasan dan keujanan.,tapi gak banyak,ini cuma kebeneran ada ajah.met mudik pak....,mobil dinas,mobil pribadi tancep saja.yg penting merawatnya sama cintanya terhadap mobilpribadi.....
Yesterday at 21:56 ·

Aryanto Qu EGP..Jalan terus pak.. Kafilah trs berlalu.. PNS jg RAKYAT yg jg dituntut BAYAR PAJAK..hehehe.. Salinglaah... Met Mudik buat smua..bagi yg pny THR..
23 hours ago ·

Eddy Satriya Betul bung AQ, kita biasakan "membuka" wacana yang kontroversi dan ambil posisi, sehingga menjadi latihan dalam menjalankan tugas sehari-hari. insyaAllah olah pikir via FB ini sangat banyak memberi manfaat dalam decision making process, paling tidak bagi saya. kalau mau cari aman, yah diam ajah..siapa tahu ketiban duren runtuh yah...tks bro.
23 hours ago ·  ·  1 person

Eddy Satriya Uda Firman Abdullah Bung, betul itu ha ha...,
23 hours ago ·

Frans Thamura Pns dan anaknya membela diri, semua fasilitas kelas binatang di transportasi kita itu yg kerja siapa? Pns semua kan konspirasi dg politisi. Ngeluh gaji kecil, kekke, tapi itu yg milih masuk siapa? Pak eddy, pejuang tik yg kuat, kenapa jadi pns, ayo, uud pasti. Bullshit kalau pns bokkek, saya sudah 10 th kerja dg para pns, belum nemu yg bokek tuh, anjir anjiran
23 hours ago via  ·  ·  1 person

Eddy Satriya frans memang bokek harus dibanggakan ha ha....alhamdulillah aku udah 20an kerja baru bisa beli mobil..itupun nyicil 3 tahun ha ha..., kalau kamu kan temanan sama yang kaya melulu, sama awak gak dilirik ha ha...btw, mhn dukungan masukan untuk ekosistem broadband yah..draft awal udah hampir kelar...gak pakai konsultan, gua kerjain sendiri ama teman kadin. nanti september kite undang lagi anda yah..biar bisa makan uang rakyat di hotel ha ha..
23 hours ago ·

Setiadji N Achmad sy setuju sama bang Frans.....,
23 hours ago ·

Taufiq Sembiring Sabar...sabar Edy. Mereka lagi menembak kaki mereka sendiri. There is no free lunch.
23 hours ago ·

Frans Thamura Pnd, dosen, guru, itu kerja panggilan, bokek bukan alasan, tapi 3 area itu penuh kebusukan dinegara ini.

Uang rakyat memang harus disia siakan dg alasan gaji kecil

Dah tahu gaji kecil, pada ngantri jadi pns, geblek. Korupsinya halal sih plus solat, termaafkan
21 hours ago ·  ·  1 person

Aryanto Qu PNS tidak sama dengan PEJABAT, PNS jg RAKYAT.. PEJABAT penindas RAKYAT.. Jadi....egp...hahaha..
13 hours ago ·

Frans Thamura PNS level kasubid, kan specialisnya collect dana dan pungli :) silahkan check dair dirjen HAKI sampai dirjen mana. :)
9 hours ago ·

Firman Abdullah Bung PNS. ...yg dapat mobil dinas adalah yg punya jabatan struktural......berarti yg punya kekuasaan....dan aturan yg melarang bawa mobil dinas utk pulang lebaran yang akan merasakan dampaknya adalah mereka yg berada di jabatan level bawah dan yg tidak nyolong ,dan sudah pasti tidak mampu punya mobil pribadi....,kalau yg pintar nyolong nggak perlulah bawa mobil dinas...jauh lebih enak pake mobil gres...jadi jangan menyama ratakan semua PNS....Pemerintah masih jalan krn adanya PNS yg kere kere ini..,yg terpaksa minjam mobil kantor buat pulang kampung Lebaran......tapi yg menikmati barangkali PNS seperti yang maksudkan Mister Frans....okelah selamat Lebaran ...mau pake andong,pake mobil umum,pake KA, atau numpang truk yg penting nggak pake kendaraan hasil nyolong......
8 hours ago ·

Lili Amalia Pak Eddy, di kantor kami Direksi mengeluarkan kebijakan utk karyawan menggunakan fasilitas perusahaan yaitu mobil operasional utk keperluan pribadi pd saat libur dan tidak sedang digunakan perusahaan. Juga utk Lebaran, dan diprioritaskan untuk staf. Thanks BOD.
7 hours ago ·

Eddy Satriya Mantap Uda Firman Abdullah Bung dan Lili, meskipun negara kita "makin amburadul" di era sekarang, mestinya yang punya kuasa jangan seenaknya mengeluarkan aturan apalagi menyangkut kemudahan buat staf atau level bawah, toh bus dan mini bus itulah "mobil mereka, mobi rakyat".
A few seconds ago ·

Oh Garuda Kita...!

2011-07-01T16:40:00.002+07:00

Garuda batam-jkt 25 jun jam 1910 jadinya brgkt sekitar 2030. bagusnya tidak ada pemberitahuan yang pantas, air minum apalagi makanan dan kompensasi. Ada yang menanyakan malah dapat "salam sinis" katanya "garuda baru mberi makan kalau 2 jam mbak". GARUDA asal tahu saja, flight penuh bukan karena management, tetapi 2 tahun ini PNS sudah at cost semua. Sudah kubilang benahi dulu, baru IPO. Sorry boss Elisa dan Emir!

Mandala, Garuda, dan “At Cost”

Agnes Monica Ninggalin dari Rumah Sakit | Pikiran Rakyat Online

2011-05-30T06:18:00.001+07:00

Bahasa Indonesia yang parah kualitasnya untuk sebuah judul sensasional. Hayyyuuu Pemred bertanggung jawab dan wartawan jangan ngasal kalau nulis dan berbahasa Indonesia.

Agnes Monica Ninggalin dari Rumah Sakit | Pikiran Rakyat Online

Minggu, 29/05/2011 - 20:33

MUNADY/"PRLM"

Agnes Monica saat keluar dari rumah sakit, Minggu (29/5).

JAKARTA, (PRLM).- Agnes Monica yang sempat dirawat di rumah sakit Siloam Kebun Jeruk Jakarta Barat, memberi keterangan pers saat keluar dari rumah sakit, Minggu (29/5). Pelantun "Tak Ada Logika" ini menggunakan kursi roda dan leher terbalut dengan perban. Agnes masuk rumah sakit sepulangnya dari Amerika

"Aku masih ngilu tapi a lot of better. Pertama masuk rumah sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Cuma tiduran aja. Dan masuk rumah sakit karena ada gangguan di tulang belakang. Harus fisioterapi," papar Agnes.

Sementara dokter yang menangani Agnes menyarankan kegiatan atau olahraga yang terlalu eksklusif banget dihindari dulu. "Olahraga nggak boleh dulu," katanya.

Penyanyi berwajah oriental ini mengatakan, jadwal fisioterapi dua kali sehari. Fisioterapinya harus terus. "Biasalah cedera biasa aja. Dua bulan ngerasa ada gangguan malah gak check up. Sekarang masih ngilu, karena posisinya dibenerin. Kalau leher pake ini, karena kalo kerja di studio bisa enam jam di depan laptop. Kebiasaan itu yang lagi diubah. Agar aku terbiasa gak menunduk," tutur Agnes. (Mun/A-88)***

Biaya Pendidikan Apa Memang harus Mahal. Lalu kemana APBN Kemdiknas?

2011-05-19T07:13:00.002+07:00

Astagafirullah! Rasa syukur atas diterimanya anak tertua saya melalui jalur Undangan Masuk di Fakultas Hukum Unpad tahun 2011 ini harus segera saya habisi. Perasaan lega akan beban berat dan tanggung jawab sebagai orang tua yang ingin anaknya memperoleh pendidikan yang pantas di dalam negeri segera sirna. Berganti cemas dan gelisah. Betapa tidak, untuk melanjutkan pendidikan ke salah perguruan tinggi terbaik di Bandung itu saya harus menguras tabungan yang tidak sedikit. Rp 42 juta, itu baru untuk Dana Pengembangan [lihat lampiran]. APa memang harus begini sekarang kita "membeli" pendidikan di negeri kaya raya ini? Saya saja mengeluh dan terpojok, bagaimana teman2 lain yang mungkin secara ekonomi relatif lebih kurang mapan menghadapi kenyataan ini. Pls Help! Atau memang akan kita biarkan saja?

http://smup.unpad.ac.id/biaya-pendidikan-s1

Biaya Pendidikan

S-1 [Sarjana]

Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 674/H6.1/Kep/HK/2011 Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program Sarjana (S1) yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :

BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
DP (Dana Pengembangan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru, besarnya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran DP. (lihat daftar berikut).

Eksakta

No	Fakultas	Program Studi	DP
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	177,000,000.00
2	MIPA	a. Matematika	27,000,000.00
		b. Kimia	27,000,000.00
		c. Fisika	22,000,000.00
		d. Biologi	27,000,000.00
		e. Statistika	32,000,000.00
		f. Geofisika	22,000,000.00
3	Pertanian	1. Agroteknologi	22,000,000.00
3	Pertanian	2. Agribisnis	22,000,000.00
4	Kedokteran Gigi	Pendidikan Kedokteran Gigi	77,000,000.00
5	Psikologi	Psikologi	52,000,000.00
6	Peternakan	Ilmu Peternakan	12,000,000.00
7	Ilmu Keperawatan	Ilmu Keperawatan	27,000,000.00
8	Perikanan dan Ilmu Kelautan	1. Perikanan	17,000,000.00
8		2. Ilmu Kelautan	17,000,000.00
9	Teknologi Industri Pertanian	1. Teknik Pertanian	27,000,000.00
9		2. Teknologi Pangan	32,000,000.00
10	Farmasi	Farmasi	52,000,000.00
11	Teknik geologi	Teknik Geologi	37,000,000.00

Non Eksakta

No	Fakultas	Program Studi	DP
1	Hukum	Ilmu Hukum	42,000,000.00
2	Ekonomi	1. Akuntansi
		Kelas Bahasa Indonesia	52,000,000.00
		Kelas Bahasa Inggris	57,000,000.00
		2. Manajemen
		Kelas Bahasa Indonesia	47,000,000.00
		Kelas Bahasa Inggris	52,000,000.00
		3. Ek. Pembangunan
		Kelas Bahasa Indonesia	47,000,000.00
		Kelas Bahasa Inggris	52,000,000.00
3	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Ilmu Adm. Negara	24,500,000.00
		2. Hub. Internasional	32,000,000.00
		3. Kesejahteraan Sosial	14,500,000.00
		4. Ilmu Pemerintahan	24,500,000.00
		5. Antropologi	14,500,000.00
		6. Ilmu Administrasi Niaga	24,500,000.00
		7. Sosiologi	14,500,000.00
4	Sastra	a. Sastra Indonesia	12,000,000.00
		b. Sastra Daerah/ Sunda	12,000,000.00
		c. Ilmu Sejarah	12,000,000.00
		d. Sastra Inggris	17,000,000.00
		e. Sastra Prancis	12,000,000.00
		f. Sastra Jepang	17,000,000.00
		g. Sastra Rusia	12,000,000.00
		h. Sastra Jerman	12,000,000.00
		i. Sastra Arab	12,000,000.00
5	Ilmu Komunikasi	1. Ilmu Komunikasi	42,000,000.00
5	Ilmu Komunikasi	2. Informasi Perpustakaan	27,000,000.00

13 Luka Berat, 4 Petani Tertembak

2011-04-17T20:31:00.000+07:00

Lha kok TNI latihan langsung nembak petani neh? Terjadi lagi dilapangan.

=========

Kebumen, Kompas - Situasi terakhir Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pascabentrok antara petani dan aparat TNI Angkatan Darat, Sabtu (16/4) malam, masih mencekam. Petani menuntut TNI bertanggung jawab terhadap aksi penembakan dan penganiayaan yang menyebabkan 4 petani tertembak dan sekitar 13 petani lain luka berat.

Dari pemantauan Kompas di RSUD Kebumen pukul 21.00 semalam, tercatat sembilan petani
masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat. Empat korban menderita luka tembak. Korban lain dirawat di RS PKU Muhammadiyah Serueng dan RS PKU Petanahan.
Kendati tak tertembak, kondisi sebagian korban di RSUD Kebumen umumnya cedera serius. Dua orang patah kaki akibat kena popor senjata laras panjang. Salah satu korban, Mustofa (65), terluka paling parah karena gegar otak ringan serta lebam akibat pukulan di dada, punggung, dan tengkuk. Mustofa terus-menerus muntah darah.
Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letkol Inf Zainal M, Sabtu malam, mengemukakan, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono menyesalkan bentrokan itu.
Bentrokan seharusnya tak terjadi karena rencana latihan militer dan uji senjata berat di lokasi tersebut telah dibatalkan dan dialihkan ke Lumajang. ”Karena ini tidak disangka-sangka terjadi. Yang mau latihan sudah bergeser, anggota yang tinggal di sana hanya anggota yang menjaga Kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD,” kata Zainal.
”Dari informasi, warga merangsek sampai masuk ke pagar kantor yang dijaga anggota TNI. Warga berusaha masuk dan merusak instalasi telepon di Kantor Dislitbang, kebetulan di sana ada gudang penyimpanan sementara amunisi. Karena khawatir membahayakan, anggota yang berjaga berusaha mempertahankan diri,” kata Zainal.
Menurut sejumlah petani, bentrok terjadi saat puluhan petani, pukul 10.00, pulang dari berziarah di makam lima orang yang meninggal pada 1997 akibat terkena mortir aktif milik TNI AD di areal pertanian Desa Setrojenar.
Sesampainya di dekat Kantor Dislitbang TNI AD di Pantai Bocor, para petani membetulkan ”blokade” palang kayu yang dipasang warga sejak 12 April 2011. Pemblokiran jalan menuju Kantor Dislitbang TNI AD dilakukan karena warga bersikeras menolak latihan perang dan uji senjata berat di kawasan Urut Sewu. Sengketa lahan antara TNI dan petani terjadi sejak 2004.
Tentara mendatangi warga yang berjaga di titik blokade dan bermaksud membubarkannya. Namun, warga menolak pergi.
Pukul 13.30, menurut petani, sekitar 100 tentara keluar dari Kantor Dislitbang TNI AD yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi kejadian. Tentara langsung menyerbu warga. ”Mereka langsung memukuli kami dengan popor senjata,” ujar Wahyudi, salah seorang korban.
Petani yang ketakutan lari ke perkampungan. Saat itulah, tentara menembaki petani dengan senapan. Beberapa petani langsung berjatuhan. Selanjutnya hingga pukul 17.00, tentara melakukan sweeping ke perkampungan, mencari tokoh-tokoh penentang pemanfaatan kawasan Urut Sewu untuk lahan latihan perang TNI.
Diperoleh informasi, semalam jajaran musyawarah pimpinan daerah Kebumen langsung membahas insiden bentrokan tersebut bersama Panglima Kodam IV Diponegoro, kepala polres, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (GRE/SON)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/17/03162444/13.luka.berat.4.petani.tertembak

Parah nya kesejahteraan prajurit.

2011-03-09T12:43:00.004+07:00

Parah kan? Kesejahteraan PNS sudah harus diperbaiki dari dulu, tapi kemunafikan menampikkan keadaan ini. Sudah selayaknya seorang pengawal pribadi Pejabat tinggi diberi fasilitas memadai seperti mobil dinas, meski tidak yang mewah, tapi yang pantas untuk keselamatan. Atau jika tidak diberi fasilitas antar jemput. kalau sudah begini baru sadar, tapi ntar dilupakan lagi, pasti itu.

http://www.detiknews.com/read/2011/03/09/121139/1587691/10/pengawal-pribadi-kapolri-tewas-dalam-kecelakaan-lalu-lintas?9911022

Pengawal Pribadi Kapolri Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Andri Haryanto - detikNewsJakarta - Pengawal pribadi Kapolri Brigadir Kepala Doni Rahmanto tewas setelah mengalami kecelakaan di Jl Raya DI Panjaitan, Rabu (9/3/2011) pagi. Jenasah saat ini berada di RS UKI, Cawang, Jakarta Timur.

Menurut Kasat Lantas Satwil Jakarta Timur Kompol Sudarsono, peristiwa itu terjadi pada pukul 7.50 WIB. Saat itu Doni tengah mengendarai Yamaha Mio menuju arah Cawang.

"Saat itu korban sudah dalam keaadan nyungsep di jalan. Tidak ada saksi yang menyaksikan apakah korban bersenggolan dengan mobil atau out of control," ujar Sudarsono saat dihubungi wartawan, Rabu (9/3/2011).

Menurut Sudarsono, Doni merupakan anggota Satuan Gegana, Brimob, Kelapa Dua. "Dia bertugas di BKO (Bawah Kendali Operasi) jadi Walpri Kapolri," kata Sudarsono.

Polisi saat ini memeriksa seorang saksi yang menolong korban pertama kali. Saat ditemukan, Bripka Doni sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saksi itu merupakan seorang dokter yang saat itu tengah melintas di jalan.

"Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terjatuh, langsung memberi pertolongan dengan membawa ke Rumah Sakit UKI. Korban tewas di (RS) UKI," cerita Sudarsono.

Sudarsono mengatakan, penyebab kecelakaan belum diketahui pasti. Jenazah akan disemayamkan terlebih dulu di Mako Brimob, Kelapa Dua.

"Rencananya jenasah akan di semayamkan di Kelapa Dua," ucap Sudarsono.

(ahy/gun)

Dipo Kritik "TV One", "Metro TV", "MI" - KOMPAS.com

2011-02-23T07:43:00.000+07:00

Dipo Kritik "TV One", "Metro TV", "MI" - KOMPAS.com: "- Sent using Google Toolbar"

PAdahal pak SBY hanya menyampaikan arahan dan harapan saja kemaren di penutupan Raker di Istana Bogor. Antara lain: beliau menyampaikan agar kita semua serius mencari solusi tentang kemacetan di jakarta, tidak bermaksud lebih menjewer salah seorang Gubernur. Tapi media luarbiasa bisa merubah isu ini menjadi sedikit "miring" dan layak jual/tayang untuk rating. Mungkin ini tantangan agar pemerintah bisa lebih terbuka di era "kebablasan" pers.

Rekaman Komunikasi BB Denny - Milana. Terlalu!

2011-01-15T22:14:00.002+07:00

Berikut ini adalah kompilasi dari pembicaraan Denny Indrayana [staf khusus presiden yang juga menjadi sekretaris satgas yang juga dosen UGM] dengan Milana Anggraini, istri Gayus Tambunan pagawai Ditjen Pajak yang dituduh korupsi. Disarikan dari REpbulika On line.

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(1)

Jumat, 14 Januari 2011, 20:01 WIB

Milana Anggraini, istri Gayus Halomoan Tambunan

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dituding mengancam dan menekan istri Gayus, Milana Anggraeni, lewat percakapan di BlackBerry Messenger. Kuasa hukum Milana, Hotma Sitompul, akan mengadukan Denny ke polisi terkait percakapan tersebut. Benarkah Denny mengancam atau menekan Milana? Seperti apa percakapan mereka? Berikut Republka paparkan salinan dokumen percakapan antara Denny dan Milana yang kini sudah tersebar di tangan pers:

6 September 2010 Milana
PING!!!
Assalamu'alaikum...

Mas Denny apa kabar? Semoga Mas Denny sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan slalu diselimuti Berkah Allah SWT terutama di Bulan Ramadhan yg penuh berkah ini...

Mas... Mohon bantuan Mas Denny sesuai kapasitas dan kemapuan Mas Denny, karena abang telah jujur dan kooperatif selama ini... Dia telah mengungkap semua yg dia ketahui, mohon ini dihargai, karena dengan dia ungkap semua malah semakin banyak pasal yg menjeratnya, sementara saya merasakan sulitnya hidup tanpa dia dengan mengurus anak2 kami yg masih kecil2
Sidang perdana tgl 8 September Rabu ini..
Atas perhatian Mas Denny saya ucapkan banyak2 terimakasih.... wassalam....

6 September 2010
Denny Indrayana
Semoga apapun hasilnya yg terbaik. Selamat hari raya

6 September 2010
Milana
Iya Mas Trimakasih banyak
Met Idul Fitri juga
Mohon maaf Lahir Batin... Salam buat Bunda Os... Trims...

sebelum ramadhan pergi
sebelum idul fitri datang
sebelum berangkat mudik
sebelum sms pending mulu
sebelum nge-hang
sebelum jaringan error
dari hati yg paling dalam mau ngucapin
MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN
MOHON MAAF LAHIR DAN
BATHIN...........Rani n Kel

26 Oktober 2010
Milana
Assalamu'alaikum Warahmatullohi wabarokatuh...bismillahirobilalamin alhamdulillahirobilalamin semoga Mas Denni dan Bunda Os jadi haji yang mabrur dan selamat hingga sampai di tanah air kembali

Ralat: bismilahirohmanirohim.... Hehehe...:)

8 November 2010
Denny Indrayana
Mbak saya di Madinah. Maaf bagaimana ceritanya soal Gayus ke luar rutan
bisa sharing info?

8 November 2010
Milana
Saya juga ga ngerti

8 November 2010
Denny Indrayana
Kan sempat ke kelapa gading ... :)

8 November 2010
Milana
Maaf mas itu fitnah

8 November 2010
Denny Indrayana
Ok mbak
salam dari madinah

8 November 2010
Milana
Iya mas semoga jadi haji mabrur salam buat Bunda Os:)

10 November 2010
Denny Indrayana
Wah fitnah? Gayus ngaku pulang ke rumah mbak... :)

Bagaimana ini...?

10 November 2010
Milana
Jika mas ada di posisi saya harus bagaimana
saya mohon dengan segala hormat mas
saya ini cuma seorang istri dan seorang ibu 3 anak yg masih kecil dan jauh dari suami dan orang tua... Hanya karena Allah saya masih bisa bangkit dan berdiri..

10 November 2010 Denny Indrayana
Bilang saja apa adanya mbak. Insyaallah jujur membantu.

Kemarin saya tanya apakh gayus ke kelapa gading. Mbak bilang fitnah.

Ternyata gayus bilang memang pulang ke kelapa gading.

Mbak ingin di mengerti? mari mulai dengan sama2 jujur dan menolak rezeki hasil korupsi.

Membesarkan anak2 dan keluarga dari uang haram sama saja membesarkan mereka dengan memakan daging haram...

Mbak rani ingin terus membesarkan dua buah hati yg tak berdosa itu dengan makanan2 haram? Pasti tidak... Saya yakin tidak...

10 November 2010
Milana
Tiga buah hati

10 November 2010
Denny Indrayana
Maka bantu saya
saling bantu dengan mengungkapkan apa adanya

Yap maksud saya tiga... :)

10 November 2010
Milana
mereka makan dari gaji saya
enak saja mas nuduh anak saya makan makanan haram

10 November 2010
Denny Indrayana
Mbak gayus korupso

Itu yg saya maksud

Tidak perlu kita perdebatkan

10 November 2010
Milana
Semua belum terbukti
tetap ada azas praduga tak bersalah
saya memang tidak perlu berdebat dengan mas

10 November 2010
Denny Indrayana
Dan mbak serta anak2 pernah merasakannya. Itu yg saya maksud
Tidak mengakuinya
membantahnya
tidak membantu apa2...

10 November 2010
Milana
Mas juga tidak membantu apa2

10 November 2010
Denny Indrayana
Gayus jelas2 korupsi! Jangan pernah membantah fakta itu!
mbak saya membujuk dia pulang
meminta dia menyanpaikan apa adanya
hadir di persidangan gayus menyampaikan dia tidak dikorbankan. Itu telah saya lakukan
Kalau mbak minta dia bebas itu tidak mungkin. Gayus: koruptor. Harus dihukum

10 November 2010
Milana
Tidak perlu menekan saya seperti ini
saya sdh cukup tertekan

10 November 2010
Denny Indrayana
Menolak hukuman
minta dipahami
berbohong tidak membantu apa2...

10 November 2010
Milana
Trimakasih banyak atas jasa2 mas
Allah Al Bashiir..

10 November 2010
Denny Indrayana
Saya tidak menekan. Saya hanya meminta mbak berkata apa adanya. Berkata jujur. Mengakui fakta. Tidak membantahnya...
Mengakui ada korupsi dan jujur adalah perbuatan baik yg seharusnya. Kenapa saya tidak boleh menganjurkannya?
Tidak ada gunanya say dari Madinah berbagi waktu ibadah ini kalau justru bukan karena keinginan membantu mbak dan keluarga
Saya justru ingin tulus membantu mbak dan gayus yang saya tahu punya dasar insan2 yang baik...
Buktinya gayus mau pulang
mau sampaikan info
mau dibela buyung...
Karenanya saya terus sampaikan ke media jangan gayus dikorbankan. Usut tuntas...
Tapi itu artinya mbak dan gayus harus terus jujur ... Pasti berat...
Saya pun ditekan kiri-kanan... Menghadapi mafia
ancaman macam2 ...
Tidak sberat gayus dan mbak di penjara tapi saya juga hadapi banyak mafia
Insyaallah saya hadapi terus. Maju terus...
Bismillah allah beserta saya
Jadi yg saya minta dari mbak... Ayo maju terus. Akui ada korupsi. Jujur. Allah pasti membantu...
Apa yg saya sampaikan mungkin tidak enak dibaca tapi itulah yg harus saya sampaikan
Saya tidak bisa memberikan janji2 atau puja-puji yg bohong...
Saya akan sampaikan apa adanya... Karena saya ingin membantu mbak
gayus dan anak2...
Terserah mbak mau dibantu atau tidak... Karena cara saya membantu memang berat
tidak ringan
berat: berkata jujur dan bongkar semuanya....
Mulai dengan jujur...jujur...jujur... Gayus memang pulang
dan itu bukan fitnah. Jujur... :)
Ke Bali? Mbak mestinya tahu
wallahu'alam bisshowab

10 November 2010
Milana
:)

10 November 2010
Denny Indrayana
Mbak tahu kenapa gayus mau pulang?
Dari singapur...

10 November 2010
Milana
Ya

10 November 2010
Denny Indrayana
Saya bilang: tutup lembaran hidup lama. Buka yg baru.
Kamu akan dikenang sebagi orang yg tobat dan menyesal. Ayo sama2 bongkar... Tuntas...
Keluargamu
anak2mu akan mengingat ayahnya sebagai pemberani
bukan sebagai koruptor
Dia sayang betul anak2nya. Itu kelihatannya yg menyebabkan gayus memantapkan hati untuk pulang
Klau sekarang kita mundur lagi... Tidak jujur lagi ... Sia2 semua yg kemrin kita upayakan...
Anak2 yg tak berdosa itu akan kehilangan ayah mereka yg baik dan pemberani..
Please mbak...
Belum terlambat
sampaikan saja apa adanya...
Saya doakan dari sini. Di tempat yg ijabah ini... Dengan kejujuran yg mbak sampaikan ... Keluarga mbak akan mendapatkan hidayah dan perlindungannya...
Caranya mudah... Sampaikan saja apa adanya... Semuanya... Allah akan menolong... Pasti... Allah tak mungkin menolong kebohongan... Allah pasti menolong kejujuran....
Tolong mbak... Pleaseee ceritakan apa yg terjadi? Gayus ke Bali? Bertemu siapa? Betulkah dengan Ical?

10 November 2010
Milana
Di mata anak2 Gayus adalah Bapak yg baik
dan dia suami yang baik
sangat baik
dan akan tetap begitu imagenya... Karena memang itu dia apa adanya
dia sdh jujur sejujurnya walau kadang kejujurannya dimanfaatkan banyak pihak dan membuatnya terjerat setumpuk pasal dan ancaman hukuman 20th pjr
kami yang menghadapi semuanya

10 November 2010
Denny Indrayana
Ancaman itu konsekuensi perbuatannya Mbak... Tidak bis dihindari...
Nanti penjara itu menjadi sia2 kalau kejahatan sebenarnya tidak terbongkar
Mbak bisa bilang gayus jujur di mata keluarga dan anak2
tapi mbak tidak bisa membantah gayus tetap tidak jujur sebagai koruptor. Dan mbak tidak akan bisa menutup fakta itu dari anak2... Pada saatnya mereka akan paham dan tahu
Pintu tobatnya hanya satu
mengatakan apa adanya... Terus berjuang membongkar kejahatan. Jujur mengungkap semuanya...
Tidak lagi berbohong...
Rasul berkata: satu kebohongan akan melahirkan kebohongan2 lain untuk menutupinya....

10 November 2010
Milana
Iya mas udah tenang aja nanti juga ada waktunya

10 November 2010
Denny Indrayana
Saya heran
mbak bisa tenang dalam kebohongan... Dan berkata ada waktunya...
Berkata jujur itu perlu disegerakan... Menutup kebohongan itu maksiat
Allah akan menolong kejujuran dan melaknat kebohonhan!
Maaf mbak...
Tapi korupsi itu bermula dari kebohongan...

10 November 2010
Milana
Karena saya
kami bukan siapa2 hanya kami yg dituntut untuk selalu jujur..jujur..jujur... Berapa koruptor di negara ini
apa semua mendapat tekanan seperti ini?

10 November 2010
Denny Indrayana
Kalau mbak tetap bertahan dalam kebohongan
berarti mbak menutup jalan pertolongan allah

10 November 2010
Milana
Saya tidak ada hubungannya dengan korupsi...

10 November 2010
Denny Indrayana
Mbak aneh
saya minta berkata jujur dianggap salah
mbak tidak melakukan korupsi. Tapi mbak menikmati hasil korupsi. Maaf
itu fakta... Dan saya sampaikan walaupun sakit... Karena saya tidak mau bohong...

10 November 2010
Milana
Sekali lagi soal gayus korupsi itu juga belum terbukti
tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah
itu hak setiap warga negara bukan?

10 November 2010
Denny Indrayana
Jangan bicara koruptor yg lain... Berbuat baiklah untuk diri sendiri
Mbak stop bicara teori hukum di hadpan saya!
Azas praduga bersalah iya.

10 November 2010
Milana
Tak ada manusia yg luput dari dosa
bukan tugas kita untuk menghakiminya

10 November 2010
Denny Indrayana
Gayus jelas2 koruptor!
Dia sudah mengakuinya
Jangan dibantah lagi dengan teori2 hukum
Semua terserah kepada mbak
Saya hanya ingin membantu
Jika memang uluran saya untuk membantu
Untuk meminta jujur dianggap salah...
Baik saya pamit...
Mbak silahkan terus berbohong...

10 November 2010
Milana
Saya tidak pernah menyalahkan mas..

10 November 2010
Denny Indrayana
Silahkan...
Silahkan....
Saya tidak akan perduli lagi
Tidak ada gunanya saya mengajak kepada kebaikan
pada kejujuran

10 November 2010
Milana
Saya capek pusing

10 November 2010
Denny Indrayana
Tidak ada gunanya say kasihan pada mbak dan anak2...
mbak sendiri tidak mau dibantu

10 November 2010
Milana
Saya hargai
saya akan mengatakan yg sebenarnya

10 November 2010
Denny Indrayana
Allah hanya membantu kejujuran...
Tapi sudahlah...
Lupakan...
Anggap saja saya tidak pernah memintanya
Silahkan terus hindari kejujuran...
Itu pilihan mbak sendiri...

10 November 2010
Milana
Saya akan mengatakan yg sebenarnya... Kebenaran hanya saya dan Allah yg tahu... Saya akan mengatakan yg sebenarnya pada waktunya..:)

10 November 2010
Denny Indrayana
Semoga saat itu laknat allah tidak datang...
Anda sedang bermain-main dengan kesabaran sang pencipta...

10 November 2010
Milana
Selamat berjuang:)

10 November 2010
Denny Indrayana
Baik mbak... saya pamit. Mbak tidak akan saya ganggu2 lagi... Silahkan jalan sendiri...
Silahkan ambil keputusan sendiri
Anda sendirian... Saya yakin
allah pun enggan dengan berdekat dengan orang yg masih menunda-nunda menyampaikan kejujuran
Tapi sudahlah... Itu sudah pilihan anda... Menjauhkan diri dengan sadar dari ridho-Nya... Masya allah...

10 November 2010
Milana
Trimakasih sdh bnyk diingatkan
soal kedekatan saya dengan Allah bukan hak mas untuk menjudgenya.... Saya mungkin seperti yg dikatakan mas menikmati rizki haram dsb... Dan mas sgt benci dengan seorang seperti saya ini
tapi hanya Allah Yang Maha Tahu tentang kedekatan saya dengan Dia..

10 November 2010
Denny Indrayana
Baguslah kalau mbak merasa dekat
meski tetap dengan juga menutupi kejujuran!
Hebat betul Tuhan mbak
yg mau tetap dekat dengan orang yg enggan jujur... Allah memang maha penyayang...

10 November 2010
Milana
Tidak perlu menekan saya seperti ini
saya sdh cukup tertekan

10 November 2010
Denny Indrayana
Maaf Mbak
maafkan saya...
Saya justru ingin membantu mengurangi beban mbak...
Yakinlah
dengan berkata jujur sgera
apa adanya
rasa tertekan mbak akan berkurang jauh...
Denny Indrayana
Mbak merasa tertekan
Berat
karena menutupi kebohongan ...
Saya berharap Mbak cept ringan
cepat mendapat hidayahnya... Segera berkata sebenarnya ... Amin

10 November 2010
Milana
Sama2 Mas... Maafkan saya... Trimakasih doanya... Semoga sukses selalu Mas Denny:) Barakoulloh
Jazakumulloh...

10 November 2010
Denny Indrayana
Saya tetap tunggu kejujuran mbak
karena hanya itu obatnya sekarang

[bersambung]

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(2)

Jumat, 14 Januari 2011, 20:08 WIB

Milana Anggraeni

REPUBLIKA.CO.ID, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dituding mengancam dan menekan istri Gayus, Milana Anggraeni, lewat percakapan di BlackBerry Messenger. Kuasa hukum Milana, Hotma Sitompul, akan mengadukan Denny ke polisi terkait percakapan tersebut. Benarkah Denny mengancam atau menekan Milana? Seperti apa percakapan mereka? Berikut Republka paparkan bagian II salinan dokumen percakapan antara Denny dan Milana yang kini sudah tersebar di tangan pers:

11 November 2010
Denny Indrayana
Tim satgas sudah lihat foto2 bali
termasuk yg tidak pake kacamata. Semua ciri menunjukkan itu memang Gayus... :)
Mbak Rani
hari ini ibadah haji saya mulai memasuki intinya dengan berangkat tarwiyah di Mina dan besok wukuf di arafah. Pada kesempatan yang penting ini
saya memohon sangat dibukakan pintu maaf atas segala tutur kata
sikap
perbuatan
salah dan khilaf yang telah saya lakukan. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan semuanya
agar perjalanan saya menuju haji yang mabrur semakin terbuka. Terimakasih
salam takzim

17 November 2010
Milana
Selamat hari raya Idhul adha 1430H...maaf lahir bathin.

20 November 2010
Denny Indrayana
Fotonya bagus sekali mbak... Yg ketiga cewek toh...
:)

20 November 2010
Milana
Yup

20 November 2010
Denny Indrayana
Lucu. Selamat!

20 November 2010
Milana
:)

5 Januari 2011
Denny Indrayana
Mbak...maafkan saya mengusik. Allah akan mengungkap kebenaran. Mbak Rani dan "sony" dng air asia ke singapuran
dan kembali
meskipun pada jam atau hari yg berbeda... Semua akan terungkap Mbak ... Sampai kapan Mbak akan bertahan ... Ayo kita jujur saja
insya allah Tuhan akan meridloi...
Sudah mulai muncul rani harusnya jadi tersangka juga ...

[bersambung]

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(3)

Jumat, 14 Januari 2011, 22:22 WIB

Republika

Denny Indrayana

Milana
Mas Denny:)

Denny Indrayana
Apa kabar?

Milana
Alhamdulillah Baik
Mas Denny lagi sibuk2nya :)

Denny Indrayana
Anak2 bagaimana? Gayus bagaimana?

Milana
Alhmdlh anak2 baik2 saja... Gayus sehat:). Dia cuma takut hakim sama jaksa dendam sama dia
terus dijatuhi hukuman seberat2nya :(
Dia juga khawatir krn para penyidik itu kan teman2nya haposan juga
yg ga tertutup kemungkinan 'pernah terima' dari haposan juga...

Denny Indrayana
Insyaallah yg terbaik. Kita perjuangkan terus. Tuhan beserta orang yg mau berbuat benar.

Milana
Mas Denny saya minta tolong
tolong perhatiin gayus
jangan sampe jadi bulan2an penegak hukum
sebenernya kan dia juga korban mafia hukum
khususnya haposan:(
Iya Mas Denny
Amiiinnn YRA....

Denny Indrayana
Ingat
bahkan pertemuan saya dengan gayus di lucky plaza
adalah campur tangan tuhan. Meski banyak yg tidak percaya... Kalau ndak salah
Gayus waktu itu telp Rani
dan memberitahukan pertemua saya
Mas Otta dan Gayus di Lucky Plaza yg kebetulan itu ... :) tuhan tidak akan tinggal diam
jika kita mau berbuat benar

Milana
Iya Mas Denny
saya sangat yakin akan hal itu... Alhamdulillah Gayus sekarang rajin sholat 5 waktu dan sholat tahajud...:)
Semua ada hikmahnya...
Trimakasih banyak Mas Denny..:)

Denny Indrayana
Pasti
saya sampai sekarang masih sering ditanya
"apa iya pertemuan gayus tidak sengaja?". Banyak yg tidak percaya.
Sulit menjelaskannya ...

Milana
Maaf tadi kepencet sama anak saya.... Sambil momong soalnya
Iya memang pertemuan itu luar biasa...
Wqr

Denny Indrayana
Apa komentar gayus tentang pertemuan kebetulan yg luar biasa itu?
Benarkah waktu itu dia mau beli makan buat rani dan anak2? Kok ke lucky plaza ya? Hehehe

Milana
Gayus bilang ini mungkin dipertemukan Allah... Memang benar waktu itu mau cari makan buat saya... Iya ke lucky plaza
maklum org indo kemana2. carinya masakan padang juga hehehe:)
Sering kepencet soalnya sambil direbut si baby:p
Salam buat Keluarga Mas
trimakasih banyakk... :)

Denny Indrayana
Masalah pertemuan kebetulan dengan Gayus ini membuat saya sering ditanya-tanya. Bolehkah Rani cerita
bagaimana versi Gayusnya? Apakah dia juga anggap itu tuntutan Tuhan? Membacakah Gayus kronologis yg kami buat waktu itu? Apa komentar gayus dst.nya. Tambahan info dari Mbak
Rani
akan menguatkan bahwa memang bener pertemuan satgas dan gayus di lucky plaza
kebetulan... Bisa membantu cerita seingat mbak rani? Tentu yg didengar dari gayus ...

Milana
Iya kami sempat membaca kronologis yg Mas Denny buat
dan memang benar tepat begitu apa adanya...
Memang akhir2 ini rekamannya sering diputar di TV
aku juga heran dan bertanya2
ternyata ada yg merekam...

Denny Indrayana
Iya. Saya juga ndak sadar direkam polisi. Yg di kamar hotel itu kan pasti polisi. :-)
Gayus dan Rani baca kronologis dimana? Yg media online ya? Media apa?

Milana
Iyaa... Pasti polisi yaa:)
Wkt itu baca di detik..
Detik.com

[SUMBER: Republika.co.id]

Turbulensi Mandala - KOMPAS.com

2011-01-14T15:19:00.000+07:00

Turbulensi Mandala - KOMPAS.com: "- Sent using Google Toolbar"

Lucu juga neh wartawan Kompas menulis "Namun, bisa jadi pendapat bahwa ”jagoan di luar belum tentu di Indonesia”, itu benar. Pasar Indonesia memang ”ajaib”. Loyalitas kepada maskapai bergantung pada murahnya tiket bukan merek. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang haus pelayanan dan gengsi. Berapa pun harga tiket Garuda, tetap dipilih."

jadi banyak orang gak tahu apa sebenarnya latar belakang orang mengejar Garuda atau terpaksa naik garuda. itu karena nyaris seluruh PNS kalau berdinas akan memilih garuda atau jika ada yang lebih bagus lagi, dengan satu alasan "AT COst". bukan gengsi dan lain2.

Bukalah matamu.

At cost yang dipaksakan Kementerian KEuangan telah memaksa PNS "memboroskan" uang negara dengan naik garuda karena ia tidak dapat insentif menggunakan maskapai lain.

Oke champ!

detikNews : 6+10 Arahan Tahunan SBY dalam Raker 2011

2011-01-10T22:29:00.000+07:00

detikNews : 6+10 Arahan Tahunan SBY dalam Raker 2011: "- Sent using Google Toolbar"

KURANG MENGGIGIT YA! dan kayaknya gak ada terobosan baru. Yah ..laksanakan!

-----

Senin, 10/01/2011 20:03 WIB
6+10 Arahan Tahunan SBY dalam Raker 2011
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Rapat kerja 2011 pemerintah ditutup dengan sejumlah arahan dari Presiden SBY kepada jajaran penyelenggara negara, BUMN, BUMD dan pengusaha. Pengarahan terkait pada pelaksaan program kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, hukum dan keamanan yang akan diselenggarakan pada sepanjang tahun ini di daerah.

"Arahan dan instruksi saya bagi dalam dua bagian. Pertama yang bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Terutama saya kaitkan langsung dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 2011 ini," ujar SBY dalam penutupan raker yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Berikut uraian bagian pertama dari arahan dari Presiden SBY;

1. Laksanakan secara sungguh-sunguh program kerja pemerintah sesuai dengan RKP 2011, APBN 2011, RKPD 2011 dan APBD 2011.
2. Sepuluh hasil dan capaian pembangunan 2010 agar dijaga dan ditingkatkan lebih lanjut.
3. Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, semua pemangku kepentingan agar dilibatkan penuh. Mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan perangkat negara yang lain yang juga mengemban tugas di daerah.
4. Kembangkan dan dayagunakan potensi yang kita miliki.

"Saya menilai potensi yang kita miliki belum digunakan dan dikembangkan secara penuh. BUMN belum berkembang sesuai potensinya. Aset BUMN yang Rp2.382 triliun, berapa persen itu dari GDP kita? Pimpinan BUMN harus kreatif, sama kreatifnya dengan pimpinan dunia usaha swasta kita. Dunia swasta juga harus berkembang lagi, jangan hanya bergerak dalam bisnis APBN, tetapi harus menuju bisnis GDP. Kalau anda melihat bisnisnya bisnis GDP maka ruang itu akan lebih lebar. Daerah di seluruh Indonesia masih bisa dikembangkan. Tahun 2011 mari kita lakukan percepatan perluasan pembangan ekonomoi dengan zona ekonomic zone, klaster industri, master plan siap sebelum pertengahan 2011," sambung SBY.

5. Kemandirian pangan harus diwujudkan.

"Kita harus punya sasaran yang berani mulai tahun ini. Kemarin dalam sidang kabinet Mentan dan menteri terkait, perkirakan cadangan beras kita lebih dari 5 juta ton, saya katakan belum cukup. Untuk penduduk 237 juta dengan kelompok yang makin meningkat maka kita perlukan dua kali dari itu.
Maka itu sasaran harus lebih berani seperti 2008-2009. Mari kita mulai sekarang tetapkan sasaran yang lebih berani. Komoditas utama, beras, jagung gula dan daging sapi, empat tahun lagi harus sudah aman. Untuk itu diperlukan langkah terpadu secara nasional mulai dari lahan dari produksi dan produktifitas, teknologi, anti hama, benih yang dapat mengatasi perubahan iklim. Solusinya hanya satu, untuk pangan kita harus mandiri dan melihat tanah air kita tidak ada alasan untuk kita tidak capai kemandirian pangan," papar SBY.

6. Pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas pembangunan. Menteri, gubernur, bupati/walikota setiap programnya harus senantiasa dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Bawa semua program entah pertanian, produksi, jasa dan apa saja yang bisa dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan.

"Sekarang ini saya tengah bersama menteri tengah merencanakan untuk melaksanakan upaya khusus untuk daerah yang memiliki kesulitan misalnya di NTT, Madura dan sebagainya. Dalam waktu dekat kita akan lakukan itu dengan anggaran yang kita punya," sambungnya.

Adapun di bagian dua, arahan dari Presiden SBY lebih bersifat khusus. Berikut arahan tersebut;

1. Lakukan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi dunia. Negera harus punya kemandirian pangan dan energi. Tahun ini ada inflasi dan menjadi kewajiban kita stabilisasi harga, antara lain oprasi pasar dan insentif fiskal.

"Tingkatkan cadangan pangan nasional oleh Bulog. Mari kita tingkatkan produksi nasional berlanjut utamanya beras mulai tahun 2011, persiapkan rencana cadangan," tegas SBY.

2. Bersama DPR pastikan APBN dari kemungkinan perubahan senantiasa tepat. Kelola agar subsidi tepat sasaran dan jumlahnya tepat. Lakukan penyerapan anggaran secara optimal dan tepat waktu.

"Mengapa DIPA saya serahkan 2010, agar proses penyerahan anggaran tepat dilaksanakan 1 Januari," imbuhnya.

3. Pastikan program pembagunan infrastruktur dan listrik sungguh berhasil, baik tahun ini maupun tahun mendatang. Kalau sudah ada program dan alokasi, jangan ada yang meleset. Pemda agar lakukan fasilitasi dan berikan kemudahan dalam perijinan.

"Swasta yang telah diberikan peluang jangan sampai meleset pula. Pemda agar bantu dan tangani pembebasan tanah sesuai ketentuan, untuk kepentingan umum tanpa mengorbankan hak rakyat. Kalau ada permasalahan dan kemacetan segera carikan jalan keluarnya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan akan listrik dan infrastruktur kita, maka peningkatan daya listrik adalah prioritas nasional termasuk geothermal. Terus kembangkan public private partnership, bila ada hambatan menteri terkait carikan sumbernya dan pecahkan," sambung SBY.

4. Capai iklim investasi yang benar-benar baik, mudah dan murah. Perijinan mudah, cepat dan murah, maka peran kepala daerah sangat penting.

"Jangan kecewakan rakyat, karena tanpa investasi pengangguran dan kemiskinan tidak akan turun. Pastikan kepastian hukum dapat dijaga demikian pula jika ada sengketa, hukum harus ditegakkan. Pastikan tidak ada pertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Selesaikan restrukturisasi industri strategis pertahanan yang belum tuntas. Saya sudah melihat rencana TNI, banyak yang harus dirubah," ujar SBY.

5. Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang. Intensifkan gerakan pencegahan korupsi, jangan terkesan dijebak dan dibiarkan. Pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang ragu-ragu ambil tindakan karena khawatir digolongkan korupsi agar segera berkonsultasi.

"Mari betul-betul kita lakukan pencegahan. Mari kita semua ajak semua dari tindakan korupsi sejalan dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan pejabat dan pegawai. Cegah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan. Cegah dan berantas korupsi dan kolusi di sektor pajak. Cegah dan berantas mark-up pengadaan barang. Cegah dan hentikan pungli kepada para investor. Cegah dan berantas praktek-praktek mafia hukum dan peradilan. Lakukan reformasi di Ditjen Pajak dan semua lembaga penegak hukum," sambungnya.

6. Tertibkan pratek usaha pertambangna dan kehutanan yang iligal dan merusak lingkungan. Pejabat
daerah kepolisian dan penegak hukum agar aktif mencegah kolusi antara pejabat-pengusaha. Penegakan hukum mesti dilaksanakan dengan ancaman hukuman yang berat.

"Kementerian terakit bersama kepala daerah harus turun ke lapangan. Cegah serta hentikan pemberian ijin yang tidak semestinya. Jangan obral ijin. Ingat, dikemudian hari Anda pasti akan ingat. Kita ingin di hari tua kita ingin tenang tidak dipanggil oleh gedung bundar (Kejaksaan Agung -red)," tegas SBY.

7. Kikis dan cegah politik uang. KPU perlu membuat aturan yang tidak membuat mudah terjadinya politik uang. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas keuangan dan kompentisi perlu diperketat.

8. Pastikan program-program pro rakyat dan pelayanan masyakarat berjalan baik. Kelancaran dan ketepatan waktu program BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan PNPM dan KUR. Tingkatkan pelayanan kepada kelompok marjinal. Berikan pelayanan cepat dan baik untuk para korban bencana alam.

"Permudah percepat dan permurah pengurusan administrasi masyakarat seperti KTP, SIM, STNK dan lain-lain. Capai sasaran MDG dan sukseskan KB," sambung SBY.

9. Tingkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI. Mari pastikan perusahaan penyedia jasa TKI itu melakukan pelatihan yang benar. Jangan ada penyimpangan agar TKI tidak jadi objek pemerasan. Tetap pastikan TKI mengerti hak dan kewajibannya.

"Bila ada permasalahan yang serius, dia bisa hubungi kita konsul jendral RI. Pastikan perwakilan RI di LN aktif dan bertanggungjawab membantu dan melindungi TKI. Bagi negara penerima TKI yang pemerintah, agen TKI dan pihak yang mempekerjakan lalai dan tidak bertanggungjawab, bisa kita berlakukan moratorium," tegas SBY.

10. Pastikan daerah dan pusat memiliki kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana alam. Daerah pemukiman yang sangat berbahaya harus direlokasi dengan mempersiapkan tempat baru yang lebih baik.

"Protap menghadapi bahaya, tsunami dan letusan gunung merapi, harus dimengerti dan dilatihkan secara efektif. Jika terjadi bencana BPBD dan pemda harus sangat aktif, sebelum BNPB dan pusat datang memberikan bantuan. Untuk menyelamatkan jiwa penduduk pemerintah bisa memaksa mereka untuk pindah. Militer dan organisasi kemanusiaan harus tetap siaga dan siap dikerahkan ke manapun," wanti SBY.

"Jika arahan 6 dan 10 tadi dijalankan, maka tahun 2011 ini akan lebih baik dari tahun 2010 dan pembangunan lima tahun mendatang akan berhasil. Kewajiban saya bersama saudara untuk bisa berhasil, dengan demikian negeri kita akan maju dan kita punya kesinambungan yang baik," tutup SBY.

Denny Punya Alasan Unggah Foto Gayus - KOMPAS.com

2011-01-06T13:38:00.001+07:00

Denny Punya Alasan Unggah Foto Gayus - KOMPAS.com: "- Sent using Google Toolbar"

Lumayan menghibur dan sekaligus membingungkan.

Surat Untuk Firman - by ES Ito (bukan Eddy Satriya - lho)

2010-12-30T11:34:00.000+07:00

Surat untuk Firman

Kawan, kita sebaya. Hanya bulan yang membedakan usia. Kita tumbuh di tengah sebuah generasi dimana tawa bersama itu sangat langka. Kaki kita menapaki jalan panjang dengan langkah payah menyeret sejuta beban yang seringkali bukan urusan kita. Kita disibukkan dengan beragam masalah yang sialnya juga bukan urusan kita. Kita adalah anak-anak muda yang dipaksa tua oleh televisi yang tiada henti mengabarkan kebencian. Sementara adik-adik kita tidak tumbuh sebagaimana mestinya, narkoba politik uang membunuh nurani mereka. Orang tua, pendahulu kita dan mereka yang memegang tampuk kekuasaan adalah generasi gagal. Suatu generasi yang hidup dalam bayang-bayang rencana yang mereka khianati sendiri. Kawan, akankah kita berhenti lantas mengorbankan diri kita untuk menjadi seperti mereka?

Di negeri permai ini, cinta hanyalah kata-kata sementara benci menjadi kenyataan. Kita tidak pernah mencintai apapun yang kita lakukan, kita hanya ingin mendapatkan hasilnya dengan cepat. Kita tidak mensyukuri berkah yang kita dapatkan, kita hanya ingin menghabiskannya. Kita enggan berbagi kebahagiaan, sebab kemalangan orang lain adalah sumber utama kebahagiaan kita. Kawan, inilah kenyataan memilukan yang kita hadapi, karena kita hidup tanpa cinta maka bahagia bersama menjadi langka. Bayangkan adik-adik kita, lupakan mereka yang tua, bagaimana mereka bisa tumbuh dalam keadaan demikian. Kawan, cinta adalah persoalan kegemaran. Cinta juga masalah prinsip. Bila kau mencintai sesuatu maka kau tidak akan peduli dengan yang lainnya. Tidak kepada poster dan umbul-umbul, tidak kepada para kriminal yang suka mencuci muka apalagi kepada kuli kamera yang menimbulkan kolera. Cinta adalah kesungguhan yang tidak dibatasi oleh menang dan kalah.

Hari-hari belakangan ini keadaan tampak semakin tidak menentu. Keramaian puluhan ribu orang antre tidak mendapatkan tiket. Jutaan orang lantang bersuara demi sepakbola. Segelintir elit menyiapkan rencana jahat untuk menghancurkan kegembiraan rakyat. Kakimu, kawan, telah memberi makna solidaritas. Gocekanmu kawan, telah mengundang tarian massal tanpa saweran. Terobosanmu, kawan, menghidupkan harapan kepada adik-adik kita bahwa masa depan itu masih ada. Tendanganmu kawan, membuat orang-orang percaya bahwa kata “bisa” belum punah dari kehidupan kita. Tetapi inilah buruknya hidup di tengah bangsa yang frustasi, semua beban diletakkan ke pundakmu. Seragammu hendak digunakan untuk mencuci dosa politik. Kegembiraanmu hendak dipunahkan oleh iming-iming bonus dan hadiah. Di Bukit Jalil kemarin, ada yang mengatakan kau terkapar, tetapi aku percaya kau tengah belajar. Di Senayan esok, mereka bilang kau akan membalas, tetapi aku berharap kau cukup bermain dengan gembira.

Firman Utina, kapten tim nasional sepak bola Indonesia, bermain bola lah dan tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Sepak bola tidak ada urusannya dengan garuda di dadamu, sebab simbol hanya akan menggerus kegembiraan. Sepak bola tidak urusannya dengan harga diri bangsa, sebab harga diri tumbuh dari sikap dan bukan harapan. Di lapangan kau tidak mewakili siapa-siapa, kau memperjuangkan kegembiraanmu sendiri. Di pinggir lapangan, kau tidak perlu menoleh siapa-siapa, kecuali Tuan Riedl yang percaya sepak bola bukan dagangan para pecundang. Berlarilah Firman, Okto, Ridwan dan Arif, seolah-olah kalian adalah kanak-kanak yang tidak mengerti urusan orang dewasa. Berjibakulah Maman, Hamzah, Zulkifli dan Nasuha seolah-olah kalian mempertahankan kegembiraan yang hendak direnggut lawan. Tenanglah Markus, gawang bukan semata-mata persoalan kebobolan tetapi masalah kegembiraan membuyarkan impian lawan. Gonzales dan Irvan, bersikaplah layaknya orang asing yang memberikan contoh kepada bangsa yang miskin teladan.

Kawan, aku berbicara tidak mewakili siapa-siapa. Ini hanyalah surat dari seorang pengolah kata kepada seorang penggocek bola. Sejujurnya, kami tidak mengharapkan Piala darimu. Kami hanya menginginkan kegembiraan bersama dimana tawa seorang tukang becak sama bahagianya dengan tawa seorang pemimpin Negara. Tidak, kami tidak butuh piala, bermainlah dengan gembira sebagaimana biasanya. Biarkan bola mengalir, menarilah kawan, urusan gol seringkali masalah keberuntungan. Esok di Senayan, kabarkan kepada seluruh bangsa bahwa kebahagiaan bukan urusan menang dan kalah. Tetapi kebahagiaan bersumber pada cinta dan solidaritas. Berjuanglah layaknya seorang laki-laki, kawan. Adik-adik kita akan menjadikan kalian teladan!

+++

Disadur dari email seorang teman. semoga sesuai aslinya.

Bahasyim, Kartini, dan Korupsi - KOMPAS.com

2010-11-03T15:14:00.000+07:00

TERLALUH...dan jangan cepat terpukau.

Bahasyim, Kartini, dan Korupsi - KOMPAS.com: "- Sent using Google Toolbar"

Taxi bandara masih saja brengsek!

2010-10-03T10:35:00.000+07:00

Jangan kan untuk subsektor perhubungan yang masih ketinggalan zaman spt KA, untuk jenis moda yg sudah pasti untung dan menjadi "facebook" bangsa kita saja, AP tidak bisa mengatur. saya untuk kesekian kalinya kecewa, karena mmg gak bawa mobil..akhirnya pilih damri. minta dijemput? kan tambah macet boo..apa gak bisa yah dijewer atau tutup saja armada yang cacat ini? tiga taksi pertama dari kanan saya coba..gak mau bawa ke pondok cabe meski argo cukup besar...gak habis pikir saya. atau memang tampang saya tampang bokek gak punya uang kale yah? haha

Apa yang ada di otak kawan saya birokrat yang mengimpor dulu ya?

2010-10-03T10:29:00.001+07:00

Saya tidak habis pikir, bagaimana orang asing melihat kita ketika ia naik bus bekas yang justru kita pakai untuk mengantar mereka datang ke Indonesia.

Pelajaran Berharga untuk Telkom Group.

2010-09-18T09:34:00.001+07:00

(dari comment saya di FB.

Iya.. neh..sy juga sepet liat marah2 gak jelas. apa emang telkom group yang lalai..? itu kan pelaksananya Polisi namun menggunakan jasa telekomunikasi provider, bisa siapa saja. Mestinya executing agency dulu yang disemprot. jangan2 pelaksananya juga belum bayar jasa (spt biasa)? Pelajaran berharga buat teman2 telkom group...business is business, meski pelat merah..harus lebih profesional dalam melayani. jangan hanya karena merasa ingin membantu, melupakan kontrak tertulis. dan kalau tidak bersalah seyogyanya juga berani "menginfokan" kondisi pekerjaan. kalau perlu buat press conference. Tidak usah takut kehilangan jabatan, bos RF. malu lebih berharga untuk diberesin dari sekedar jabatan. Buktikan kita sekarang jadi pimpinan bisa tampil beda degnan jaman "jahiliyah" di era orde baru (yang tidak sema nya jelek).

==============

Jumat, 17/09/2010 23:04 WIB
Teleconference SBY Pakai Jaringan Internal Polri
Aprizal Rahmatullah - detikNews

http://www.detiknews.com/read/2010/09/17/230440/1442773/10/mabes-polri:-teleconference-sby-pakai-jaringan-internal

SBY Tinjau Arus Balik Lebaran

Jakarta - Teleconference Presiden SBY saat memantau arus balik di Cikopo terganggu infrastruktur yang mati. Mabes Polri mengatakan teleconference yang biasa dilakukan polisi menggunakan jaringan sendiri. Hanya saja untuk jaringan CCTV bisa dilakukan pihak luar.

"Kalau teleconference itu kita punya jaringan sendiri namanya intranet. Itu dipakai antar sesama polisi saja," kata Kepala Pusat Info Pengolah Data Divisi Telematika Mabes Polri Brigjen Robert Kodong saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (17/9/2010) malam.

Robert mengatakan, intranet digunakan untuk semua jaringan teleconference polisi di seluruh Polda di Indonesia. Sementara untuk jaringan CCTV diserahkan kepada Dirlantas masing-masing Polda.

"Kalau jaringan CCTV saya nggak tahu, Mas. Mungkin bisa tanya Dirlantas atau Dephub," kata Robert.

Robert mengaku tidak mengetahui adanya gangguan jaringan saat SBY melakukan teleconference di Pospol Cikopo. "Saya belum tahu soal itu," jelasnya.

Sebelumnya, pihak Telkomsel menegaskan jaringan CCTV arus mudik lebaran yang dipantau Presiden SBY saat teleconference di Cikopo tak menggunakan jaringannya. Namun pihaknya tak mau menjelaskan jaringan apa yang digunakan saat teleconference itu dilakukan.

Hal ini disampaikan oleh GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra kepada detikcom, Jumat (17/9/2010).

"Ini bukan Telkomsel. Jadi kami klarifikasi itu bukan dari kami. Kami selalu siap sejak sebulan sebelum Lebaran untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan kami," jelasnya.

Seperti diketahui, rencana Presiden SBY memantau arus balik Lebaran 2010, terganggu dengan matinya koneksi CCTV dari Telkom dan Telkomsel di Pospol AJU Cikopo. SBY pun kesal dan meminta para petinggi perusahaan itu turun tangan.

Ketika SBY datang ke Pospol AJU Cikopo, Cikampek, Jumat (17/9/2010) pukul 09.30 WIB, TV flat screen yang semestinya menampilkan gambar CCTV sudah dalam kondisi mati. SBY pun langsung menegur Dirut Telkom dan Telkomsel.

Namun, Ricardo mengatakan, teguran yang disampaikan Presiden ini membuat perseroan terus berintrospeksi atas kejadian tersebut.

Menurut kabar yang beredar, teleconference yang dilakukan oleh Presiden SBY menggunakan jaringan kepolisian yang bernama ComMob. Jaringan ini merupakan jaringan komunikasi khusus via satelit.

Jadi sebenarnya teleconference tersebut tidak menggunakan jaringan Telkomsel melainkan jaringan kepolisian yang mengalami kerusakan.

(ape/nrl)

==============

Diomeli SBY, Dirut Telkom dan Telkomsel Menghadap Menteri BUMN
Whery Enggo Prayogi - detikFinance

Jakarta - Direktur Utama PT Telkom Tbk Rinaldi Firmansyah dan Direktur Utama PT Telkomsel Sarwoto Atmosutarno akhirnya datang menghadap Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk mengklarifikasi masalah matinya CCTV pemantau arus balik Presiden SBY.

Mereka berdua datang pukul 17.05 WIB ke kantor Menteri BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/9/2010).

Keduanya terlihat tersenyum kepada wartawan yang menyapanya.

Seperti diketahui, rencana Presiden SBY memantau arus balik Lebaran 2010, terganggu dengan matinya koneksi CCTV dari Telkom dan Telkomsel di Pospol AJU Cikopo. SBY pun kesal dan meminta para petinggi perusahaan itu turun tangan.

Hal ini turut membuat Menteri BUMN Mustafa Abubakar geram. Mustafa mengatakan, dirinya sudah meminta laporan langsung kepada Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah soal kejadian tersebut.

"Yang jelas saya concern tentang hal itu dan siap menindaklanjuti perintah Presiden. Supaya Telkom dan Telkomsel menemukan di mana letak gangguannya," katanya. (dnl/dro)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

==========

Menteri BUMN: Harusnya Telkom dan Telkomsel Back Up Jaringan Polisi
Whery Enggo Prayogi - detikFinance
http://www.detikfinance.com/read/2010/09/17/195859/1442729/6/menteri-bumn-harusnya-telkom-dan-telkomsel-back-up-jaringan-polisi

Jakarta - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menegur keras Direksi Telkom dan Telkomsel. Seharusnya jaringan Telkomsel bisa melapisi (back up) jaringan polisi jika ada gangguan seperti yang terjadi saat CCTV pemantau arus balik yang dipantau Presiden SBY.

"Saya kembali mewanti-wanti kesiapan dan harus lebih hati-hati dan save sampai arus libur lebaran. Mereka (Telkom dan Telkomsel) juga harusnya bisa back up polisi supaya jangan ada kesulitan di polisi. Karena pemantauan juga dari jaringan mereka," tegas Mustafa ketika ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/9/2010).

Mustafa mengatakan dirinya sudah melakukan teguran keras kepada Dirut Telkom dan Telkomsel karena kejadian tersebut. Surat teguran sudah ditandatangani Mustafa hari ini.

Saat ini Mustafa menunggu laporan dari Telkom dan Telkomsel terhadap kejadian tersebut.

"Kita akan lapor ke Presiden paling lambat Senin depan. Kalau kejadian ini dianggap sebuah ketidakberesan, inikan acara kenegaraan jadi ini penting. Karena ada kepala negara jadi harus ekstra hati-hati. Seyogyanya pimpinan Direktur atau Dirut melakukan pendampingan langsung atau tidak langsung. Ke depan kalau ada event-event penting harus diperhatikan," tutur Mustafa.

Menurut kabar yang beredar, teleconference yang dilakukan oleh Presiden SBY di Pospol AJU Cikopo, Cikampek, Jumat (17/9/2010) menggunakan jaringan kepolisian yang bernama ComMob. Jaringan ini merupakan jaringan komunikasi khusus via satelit.

Jadi sebenarnya teleconference tersebut tidak menggunakan jaringan Telkomsel melainkan jaringan kepolisian yang mengalami kerusakan.

(dnl/dnl)

Lanjutkan Korupsi!

2010-09-08T04:32:00.001+07:00

Sudah menyerahkan anda, saya dan kita?

**************************
Lanjutkan Korupsi!

Kompas/ Selasa, 7 September 2010 | 03:30 WIB

Febri Diansyah

Jika Anda koruptor sejati, datanglah ke Indonesia. Anda pasti untung. Masih banyak sumber daya alam, dana bantuan sosial, pembangunan infrastruktur sekolah dan rumah sakit, alat kesehatan, atau bahkan pengadaan sapi yang bisa Anda korupsi.
Tak perlu gentar dengan pidato dan klaim pemberantasan korupsi pemerintah. Buktinya, pada hari kemerdekaan Indonesia, ratusan koruptor mendapat kado keringanan hukuman.
Seperti diketahui, 341 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, 11 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Aulia Pohan adalah salah satu nama yang mendapat berkah kemerdekaan ini. Sederet nama koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masuk dalam urutan penerima remisi.
Sejauh ini, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo PP No 28/2006, dan Keputusan Presiden No 174/1999 sebagai dasar legitimasi hukum. Semua regulasi itu bisa jadi memberikan pembenaran tekstual. Namun, deretan aturan dan teks yang mati di atas ternyata sama sekali tidak mampu memastikan adanya mekanisme yang ketat untuk meminimalisasi praktik ”jual-beli” hak narapidana. Sejumlah riset ICW, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan testimoni mantan narapidana secara jelas menyebutkan eksistensi praktik mafia lapas dan jual beli remisi, kunjungan, dan sejenisnya.
Argumentasi pemerintah tersebut haruslah dibaca secara kritis. Selain soal masalah mendasar di pengelolaan lembaga permasyarakatan yang tercoreng dengan skandal penjara mewah sejumlah narapidana, penyesatan informasi publik pun patut diawasi. Sering kali masyarakat dihadapkan pada penjelasan, pemberian remisi dan grasi dilakukan dengan alasan pemerintah menjalankan perintah undang-undang. Seolah-olah jika koruptor tidak dimaafkan, maka pemerintah melanggar hukum.
Wacana ini jelas menyesatkan karena baik UU Permasyarakatan ataupun Peraturan Pemerintah tentang Remisi pada prinsipnya mengatur, pemerintah punya hak menilai dan memutuskan bisa atau tidaknya remisi diberikan. Benar, remisi adalah hak narapidana secara umum. Akan tetapi, penerapannya tidak bisa dilakukan dengan mudah.
Sikap negara
Soal bentuk dan lama penghukuman sesungguhnya merupakan kewenangan hakim di pengadilan. Kekuasaan yudisial menjatuhkan hukuman mewakili negara untuk merampas kemerdekaan warganya. Di titik inilah, diskusi soal penghukuman dan segala yang terkait dengan pengurangan hukuman mau tidak mau harus dibaca dalam kerangka teori pemidanaan.
Logika antitesis yang disampaikan Georg WF Hegel soal teori penghukuman ini amatlah sederhana, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan sesungguhnya telah mengingkari hukum. Dengan demikian, sintesanya, negara punya hak menjatuhkan pidana tersebut. Hal ini sesungguhnya dimaknai oleh konsepsi hukum pidana dalam arti subyektif, yakni sebuah teori yang menjelaskan hak negara menjatuhkan pidana. Poin yang perlu ditegaskan adalah pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, atau apa pun yang mengurangi bobot putusan hakim haruslah tetap diletakkan dalam koridor teori pemidanaan tersebut. Lantas bagaimana?
Titik krusialnya terletak pada sikap negara dalam menghukum atau mengurangi hukuman. Jika kita bicara soal pemberantasan korupsi, tentu kita akan menyampaikan sebuah pertanyaan fundamental. Bagaimana sikap dan posisi negara soal penghukuman terhadap koruptor? Atau, bagaimana negara melihat koruptor dalam iklim berbangsa yang lebih luas? Pertanyaan ini penting dijawab agar pemberian remisi, grasi, atau keringanan terhadap narapidana koruptor tidak hanya dijawab dengan argumentasi tekstual yang sempit dan penyesatan makna hak asasi manusia.
Sikap negara tersebut tentu bisa dibaca dari dua hal. Pertama, dari apa yang dilakukan dan diucapkan Kepala Negara. Kita tahu, Presiden sebagai kepala negara bahkan memberikan pengampunan atau grasi selama 3 tahun terhadap seorang koruptor kakap yang sebelumnya diproses KPK. Presiden pun juga nyaris tidak serius mengawal evaluasi dugaan praktik kotor jual beli ”hak narapidana”. Presiden yang sama juga diragukan komitmennya melakukan pemberantasan korupsi di tubuh partainya sendiri dan di institusi penegak hukum.
Dengan demikian, agaknya kita menemukan cermin pemberian grasi dan remisi dengan teori pemidanaan. Bahwa, salah satu personifikasi negara memang terkesan kompromi dengan kosmos korupsi. Pembacaan kedua dapat dilakukan melalui ukuran yang lebih kuantitatif, seperti bagaimana unsur-unsur lembaga negara menyikapi korupsi. Bagaimana Kepolisian dan Kejaksaan memerangi korupsi. Dan, potret resistensi para politisi dengan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Bahkan, sejumlah regulasi yang seharusnya bisa disusun untuk memperkuat pemberantasan korupsi justru dijegal dan dilemahkan.
Dari dua sudut pandang dan pembacaan di atas, kita bisa melihat praktik pemberian remisi, grasi, dan pengurangan hukuman dalam bentuk lain sebagai hubungan negara dengan masyarakatnya. Tidak berlebihan kiranya jika ada yang mengatakan, negara yang diselenggarakan oleh unit-unit pemerintahan sedang melakukan rentetan anomali pemberantasan korupsi.
Segudang persoalan
ICW bisa saja menyampaikan sejumlah data tentang segudang persoalan pemberantasan korupsi di era kepemimpinan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden Yudhoyono. Termasuk peta pidato Presiden yang akhir-akhir ini justru menunjukkan wajah anomali tersebut. Pada 100 hari pemerintahan Yudhoyono jilid II misalnya. ICW mengamati 15 potongan pidato yang signifikan dan terkait dengan pemberantasan korupsi. Ternyata 10 dari 15 (66,67 persen) masuk kualifikasi pernyataan yang mengkhawatirkan untuk pemberantasan korupsi.
Selain itu, karakter parsial, disorientasi strategi dan kosmetifikasi menjadi catatan yang mencolok dalam pemberantasan korupsi akhir-akhir ini. Dihubungkan dengan konsep pemidanaan dan pengurangan hukuman oleh kekuasaan negara terhadap koruptor, agaknya kita menemukan benang merah yang tegas. Bahwa, komitmen pemberantasan beberapa simbol kenegaraan kita sungguh mencemaskan.
Dalam nada satir, saya teringat slogan Kepala Negara saat menjadi calon presiden. Lanjutkan! Memangnya Lanjutkan Pemberantasan Korupsi atau Lanjutkan Korupsinya?
Febri Diansyah Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

2010-09-07T00:01:00.000+07:00

BOLJUG.

Kompas/Senin, 6 September 2010 | 03:10 WIB

Adjie Suradji

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.
Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.
Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soe- harto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.
Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.
Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503- 1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.
Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?
Keberanian
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.
Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.
Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?
Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?
Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).
Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.
Adjie Suradji Anggota TNI AU

Biarkanlah Rakyat Beribadah dng Tenang di bulan Ramadhan.

2010-08-13T05:16:00.000+07:00

"Wahai politikus, tahan lah nafsu dan syahwat kekuasaanmu, apalagidibulan ramadhan. Teganya kau menyebar selebaran berkedok Doa Kamilin(doa tarawih) disatu halaman, dan dibaliknya gambar engkau penguasa kotakami dgn embel2 Calon Wako dan Cawako Depok 2011-2016. TERLALUH..,untung aku tahu setelah selesai shalat tarwih! Biarlah rakyatmu tenangberibadah, dan pengurus mesjid, jauhkanlah Rumah Allah itu dari sampahspt itu."

Sungguh keterlaluan. Tadi ketika shalat tarwih saya lihat ada di sajadah atau tikar shalat Tulisan Arab dengan judul Doa Kamilin. Untung saya tidak terlalu memperhatikan sehingga tidak terlalu terpengaruh dan bisa menjalankan ibadah shalat Isya dan Tarwih tanpa begitu terganggu dengan selebaran bertuliskan doa tersebut.

Namun iseng setelah shalat tarwih selesai saya pinjam ke jamaah sebelah untuk membacanya. Kebetulan dia dapat 2 selebaran dan diberikan satu kesaya. Astagafirullah, ternyata di balik halaman itu terpampang dengan gagahnya foto dua orang penguasa kota Depok lengkap dengan gelar yang berjibun dengan embel-embel "Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016" berikut ucapan selamat menunaikan Ibada Puasa Ramadhan 1431 H.

Sepintas tidak ada yang salah, tapi nenek2 juga tahu selebaran itu bukan hanya mengajak rakyat berdoa dan beribadah, tapi jelas2 dengan arogannya melakukan kampanye. Bagi saya tidak ada masalah dengan kampanye yang masih lama itu, tapi sungguh jadi masalah ketika selebaran berwarna hijau kekuningan itu masuk ke saf-saf "menterror" masyarakat yang khusyu dan berjuang untuk khusyu dalam beribadah puasa dan ibadah lainnya yang terkait di bulan puasa.

Sungguh TERLALU, gempita PILKADA pun akhirnya memasuki ranah rumah Ibadah di awal puasa yang penuh ma'firah. Sadarlah engkau yang membuatnya dan engkau yang mengizinkan selebaran itu masuk ke dalam mesjid. Seyogyanya cukup disimpan diluar mesjid saja. Mhn maaf kepada pengurus mesjid AL-Ikhlas di komplek Bappenas, saya mengkritik anda dengan niat baik. diterima syukur tidak anda terima juga tidak mengapa.

Eddy Satriya

Kalau mau Nobar, mestinya Senin itu libur saja!

2010-07-13T17:03:00.001+07:00

Parade kemunafikan kembali ditayangkan oleh para pembesar. Jika memang mau "NOBAR" mungkin diumumkan saja agar hari senin kemaren itu diliburkan seharian, atau bisa juga libur setengah hari. Dan gak usah sok mengadakan rapat besar..akhirnya.....CAPEDECH!!

SAMPUL KORAN TEMPO DAPAT PENGHARGAAN?

2010-07-11T08:41:00.006+07:00

Koran Tempo 11 Juli 2010.

Kita hargai anugerah emas itu. Tetapi ada secuil penasaran saya. Jika kita memang bangsa dan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi karya dan ide orang lain, rasanya sampul Antasari ini tidaklah terlalu layak memenangkan anugerah emas itu. Mungkin para dewan juri atau panitia yg memberikan ini perlu mempertanyakan originalitas ide sampul itu. Betapa tidak? nyaris semua orang dewasa tahu bahwa sampul koran itu sangat MIRIP dengan poster film atau karya lainya terkait dengan "GODFATHER", cerita ttg mafioso Italia terkenal itu.

Atau memang sedemikian saja kemampuan bangsa ini untuk berkreasi.

Wassalam,

Eddy

Penghuni Baru Lapangan Banteng

2010-06-28T10:51:00.000+07:00

Bagi-bagi ceritanya. semoga sukses dan maju ekonomi Indonesia.

=====

28 Juni 2010

tEMPO

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/28/EB/mbm.20100628.EB133947.id.html

CITA-cita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya lembaga mirip-mirip Council of Economic Advisors di Amerika Serikat akhirnya kesampaian juga. Disahkan di Istana Negara, Selasa dua pekan lalu, lembaga yang pembentukannya sudah direncanakan sejak Januari lalu itu dinamai Komite Ekonomi Nasional. Chairul Tanjung, bos Para Group, diangkat sebagai ketua. Wakilnya ekonom Chatib Basri. Pengamat ekonomi Aviliani menjadi sekretarisnya.
Anggotanya gado-gado: gabungan ekonom dan pengusaha. Dari kalangan ekonom ada H.S. Dillon, Djisman Simandjuntak, Faisal Basri, Umar Juoro, Irsan Tandjung, Ninasapti Triaswati, dan Purbaya Yudhi Sadewa. Sedangkan Theodore Permadi Rachmat, Siti Hartati Murdaya, Sharif Cicip Sutardjo, James T. Riady, Erwin Aksa, dan Sandiaga S. Uno mewakili kalangan pengusaha. Presiden Yudhoyono bilang dia dan Wakil Presiden Boediono yang memilih nama-nama itu.
"Komite ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi terkait setumpuk persoalan ekonomi yang luput dari perhatian pemerintah," kata Presiden saat memberikan wejangan.
Pengangkatan ketua dan anggota Komite Ekonomi ini bersamaan dengan dipilihnya pengurus Komite Inovasi Nasional. Seusai pidato, Presiden sempat membawa masuk Almira Tunggadewi Yudhoyono, cucu pertamanya, buah pernikahan Agus Harimurti-Annisa Pohan, ke dalam ruang pertemuan. Siang itu, sambil menikmati jajanan pasar, para anggota Komite Ekonomi dan Komite Inovasi guyub bercengkerama dengan Presiden.
Bagi H.S. Dillon dan T.P. Rachmat, masuknya mereka ke dalam lembaga ini seperti mengetuk memori masa lalu. Sebelas tahun lalu, keduanya pernah menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional, lembaga serupa di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bedanya, kali ini, jumlah anggota dari kalangan pengusaha jauh lebih banyak.
Presiden berharap, dalam enam bulan, Komite sudah menyiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan delapan pokok persoalan, yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan di Tampak Siring, Bali, April lalu (lihat "Delapan Tugas Komite"). Demi mengejar target, pada Senin pekan lalu, Komite menggeber rapat perdana di Menara Bank Mega.
Hasilnya, 24 orang yang tergabung dalam Komite dibagi ke dalam delapan kelompok kerja. "Saya masuk kelompok kerja yang mengkaji soal sumber pembiayaan," kata Aviliani. H.S. Dillon masuk kelompok kerja soal kemiskinan. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sandiaga Uno mengurusi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan Chris Kanter, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Investasi dan Perhubungan, kebagian mengurus konektivitas ekonomi antarprovinsi.
Rekomendasi yang disampaikan tiap kelompok kerja, kata Aviliani, bisa terkait dengan isu-isu yang tengah mengemuka di publik sehingga butuh respons cepat. Untuk sementara, tiap kelompok kerja diberi waktu untuk menyusun kerangka kerja. Hasilnya akan dipresentasikan pada pertemuan 19 Juli nanti.
Aviliani menjelaskan, rekomendasi yang diberikan Komite kepada Presiden bersifat tidak mengikat. Meski begitu, Komite punya target: memberikan rekomendasi yang langsung bisa diaplikasikan, sehingga Presiden punya pegangan saat mengambil kebijakan.
Bukankah Komite akan tumpang-tindih dengan kementerian atau lembaga yang sudah ada? "Yang disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden bersifat nasihat pribadi tanpa diketahui publik, dan bukan kajian tim," kata Aviliani. Sedangkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto, kata ekonom ini, bertugas memonitor dan menilai rapor tiap kementerian.
Di Amerika, Council of Economic Advisors dibentuk oleh Presiden Harry S. Truman pada 1946. Lembaga yang berisi kumpulan ekonom ini menjadi pemain di balik layar dalam menilai dan merumuskan kebijakan ekonomi buat orang nomor satu di Negeri Abang Sam itu. Institusi ini terdiri atas staf nonpartisan dengan reputasi kemampuan analisis yang andal.
Poin terakhir itu bisa jadi kontras dengan yang terjadi di Komite Ekonomi Nasional. Beberapa orang yang duduk di komite ini dulunya ikut berkeringat membantu Presiden Yudhoyono saat pemilihan presiden. "Banyak orang yang memberikan sumbangan kepada SBY-Boediono yang belum terakomodasi," kata sumber Tempo di lingkaran Istana. Nah, komite ini, kata dia, sekaligus sebagai wadah untuk menampung mereka.
Salah satunya Hartati Murdaya. Bos Berca Group dan Central Cipta Murdaya ini bahkan pernah mengusung pencalonan Yudhoyono sebagai wakil presiden saat kursi RI-2 lowong setelah Megawati Soekarnoputri diangkat menggantikan Abdurrahman Wahid, sembilan tahun lalu. Istri Murdaya Widyawimarta Poo ini banyak membantu Tim Sekoci, tim sukses bayangan untuk pemenangan Yudhoyono pada 2004. Ia memobilisasi dukungan di kalangan umat Buddha dan pengusaha pada waktu itu. Tahun lalu, ia nempel terus saat Yudhoyono mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya.
Ada pula Irsan Tandjung dan Hermanto Siregar. Irsan adalah salah satu pendiri Partai Demokrat. Dia ikut membidani platform dan kebijakan partai di bidang ekonomi. Ia juga tergabung dalam tim sukses SBY yang mengurusi substansi kampanye bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada 2004. Adapun Hermanto peneliti Brighton Institute, dapur penggodok kebijakan ekonomi saat pasangan SBY-Kalla berkampanye enam tahun lalu.
Sedangkan Raden Pardede dan Chatib Basri dulunya aktif di Jalan Jambu 51, Menteng, Jakarta Pusat. Tim bentukan Boediono ini menggodok program prioritas kabinet baru: seratus hari, setahun, dua tahun, dan lima tahun. Keduanya sempat dijagokan Tim Jambu sebagai wakil menteri di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tapi kandas.
Ada pula Sharif Cicip Sutardjo. Saat penyusunan kabinet beberapa waktu lalu, pengusaha yang menjadi kepala tim sukses Aburizal Bakrie dalam pemilihan Ketua Umum Golkar ini dicalonkan partai beringin itu sebagai wakil menteri di sebuah departemen.
Menanggapi hal itu, Chairul Tanjung memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam Komite. "Harus dipisahkan bisnis pribadi dengan kepentingan bernegara," kata Chairul di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Selasa pekan lalu. Cicip, yang ketika dihubungi tengah berada di Australia, memastikan keanggotaan Komite ini bukan jabatan politik. "Saya mewakili pengusaha, tidak ada representasi partai," ujarnya.
Yang pasti, Gedung A.A. Maramis di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, akan kedatangan penghuni baru. Menurut Chairul, Komite Ekonomi dibolehkan berkantor di lantai tiga, satu lantai di bawah ruangan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Anggaran operasionalnya menggunakan pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian.

Yandhrie Arvian

DELAPAN TUGAS KOMITE

Kajian kebijakan APBN, termasuk desentralisasi fiskal

Merancang konektivitas ekonomi antarprovinsi

Strategi mencapai pertumbuhan 7 persen

Pengurangan kemiskinan

Pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja

Ketahanan pangan dan air

Kebijakan bidang ketahanan energi

Kebijakan berkesinambungan sumber pembiayaan

[Copas] Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010 - Nasional - Politikana

2010-05-24T07:16:00.000+07:00

[Copas] Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010 - Nasional - Politikana

Bahan tulisan bagus untuk dikritisi. jangan lewatkan begitu saja.

Sumber: http://ilalangbiru.blogspot.com/2010/05/sri-mulyani-si-pembantu-laki-laki-itu.html

=================================

Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010.
Dikutip dari notes facebook Aditya Suharmoko (jurnalis The Jakarta Post), pidato ditranskrip oleh Ririn Radiawati Kusuma (jurnalis Media Indonesia).

----
;;
Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil 'Marsilam', selalu pakai 'pak', dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini saya panggil Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih atas...... (tepuk tangan)
;;

Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan.

Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal. Dan pasti neolib itu (disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang kebijakan publik dan etika publik.

Yang kedua, meskipun tadi mas Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau tadi disebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu (tepuk tangan). Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak sesuai dengan amanat pada hari ini.

Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu.

Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik.

Disitu letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang menjadi MC, tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok.

Dan sebetulnya tidak harus menjadi muridnya Rocky Gerung di filsafat UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar selama 30 tahun dibawah rezim presiden Soeharto. Dimana begitu acak hubungan, dan acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk, yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi.

Di dalam ranah itulah kemudian dari hari pertama dan sampai lebih dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus, dari mulai berpikir, merasakan, bersikap, dan membuat keputusan menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu harus mengulangi, karena itu menyangkut, yang disebut, tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak. Yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Jadi kebijakan pubik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah letak bersinggungan, apa yang disebut sebagai ingridient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita.

Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian dan sistim pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti corrupt. Itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasan dan kekuasan itu sudah dipastikan akan membuat kita corrupt, maka pertanyaan 'kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?'

Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama, karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama anda masuk kantor, anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal anda dan staff anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sesadar sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementrian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun orang sudah berpikir ngeres mengenai hal itu.

Bayangkan, seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar, mulai dari saya mulai dari 400 triliun sampai sekarang diatas 1000 triliun, itu omset. Total asetnya mendekati 3000 triliun lebih.(batuk2) Saya lihat (ehem!) banyak sekali (ehem lagi) kalau bicara uang terus langsung....(ada air putih langsung datang diiringi ketawa hadirin).

Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance. pada saat seseorang memegang suatu kewenangan dimana melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur, apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola menjadi seoalh-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri.

Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri dan dalam, bahkan, pikiran kita dan perasaan kita untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh perhitungan dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun untuk, bahkan berpikir untuk meng-abusenya.

Barangkali itu istilah yang disebut teknokratis. Tapi saya sih menganggap bahwa juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut tekhnokrat tapi ternyata 'bau'nya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label. Tapi berdasarkan genuine product nya dia hasilnya apa, tingkah laku yang esensial.

Nah, di dalam hari-hari dimana kita harus membicarakan kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar, menyangkut sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal.

Mungkin contoh untuk internal hari pertama saya bertanya kepada Inspektorat Jenderal saya. "Tolong beri saya list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri." Biasanya mereka bingung, tidak perndah ada menteri yang tanya begitu ke saya bu. Saya menetri boleh semuanya termasuk mecat saya.

Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar dan alasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standart operating procedure, tata cara, tata kelola untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance.

Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada anda. Banyak contoh dimana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang, pada jabatan Menteri Keuangan, mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan ritel sampai korupsi yang sifatnya upstream dan hulu.

Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia juga sebetulnya bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu ingin bendung. Karena begitu anda tergelincir pada satu hal, maka tidak akan pernah berhenti.

Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-rambu, dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal, sering bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Disinilah kemudian muncul, apa yang disebut unsur etika. Karena etika menempel dalam diri kita sendiri. Di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu menghianati atau tidak menghianati kepentingan publik yang harus kita layani. Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang menghianati kebenaran. Etika itu ada di dalam diri kita.

Dan kemudian kalau kita bicara tentang total, atau di dalam bahasa ekonomi yang keren namanya agregat, setiap kepala kita dijumlahkan menjadi etika yang jumlahnya agregat atau publik, pertanyaannya adalah apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada kita.

Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi menteri. Karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Disitu anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguh-sungguh. Merek emngkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan 'Ini adalah panggung politik bu.'

Waktu saya dulu masuk menteri keuangan pertama saya masih punya dua Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai saya. Mereka sangat powerfull. Karena pengaruhnya, dan respectability karena saya tidak tahu karena kepada angota dewan sangat luar biasa. Dan waktu saya ditanya, mulainya dari...? Segala macem. Setiap keputusan, statemen saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, "Oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar." Dan saya legowo saja dengan tenang menulis pertanyaan-pertanyaan mereka.

Waktu sudah ditulis mereka keluar ruangan, nggak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu, "Ibu tidak usah dimasukkan ke hati bu. Hal seperti itu hanya satu episod drama saja. " Tapi kemudian itu menimbulkan satu pergolakan batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya. Tadi dikaitkan dengan etika publik, kalau orang bisa secara terus menerus berpura-pura, dan media memuat, dan tidak ada satu kelompokpun mengatakan bahwa itu kepura-puraan maka kita bertanya, apalagi? siapa lagi yang akan menjadi guidance? yang mengingatkan kita dengan, apa yang disebut, norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena saya terus mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya legowo nggak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya akan split personality.

Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin menjalankan secara konsisten.

Nah, oleh karena itu, didalam konteks inilah kita kan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan, yang itu adalah untuk urusan rakyat. Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat, namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik. Dimana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya double standrart, triple standart.
Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi executive director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut birokrat dari negara maju. HAri pertama saya diminta untuk melihat dan tandatangan mengenai etika sebagai seorang executive director, do dan don'ts. Disitu juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memprodusir suatu policy publik, untuk level internasional, mengharuskan setiap elemen, orang yang terlibat di dalam proses politik atau proses kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu kita boleh tanya, apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini apakah masuk dalam domain konflik kepentingan. Dan mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik.

Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan kalau sampai anda tergelincir ya kebangetan aja anda. Namun waktu kembali ke Indonesia dan saya dengan pemahaman pengenai konsep konflik kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran, entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk dalam proses kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan sekunder.

Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah background nya pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya, tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, dan teteh, mamah, aa' semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan yang membuat saya terpana, kalau dalam hal ini apa disebutnya? kalau dalam bahasa inggris apa disebutnya?i drop my job atau apa..bengong itu.

Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu ternyata yang menimport adalah perusahaannya dia.

Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most reason phenomena. Kita semua tahu, itulah penyakit yang terjadi di jaman orde baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya, unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut pak.

Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada beberapa dari yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya aviliasi dengan apa yang kita diskusikan silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang coba kita lakukan di kementrian keuangan. Kebetulan mereka adlaah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, "Mba ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita disuruh keluar juga diem-diem aja. Nggak usah caranya kayak gitu."
Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu, bisa dikatakan sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC nya menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan bahwa di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya dianggap seperti orang yang cerita yang nggak nggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian, wah ini konsep barat pasti 'Lihat saja Sri Mulyani, neolib.'

Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episod yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat atau masyarakat yang harusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan. Dia memilih, kepada siapapun CEO di republik ini dan dia juga memilih dari orang-orang yang diminta untuk menjadi pengawas atau check terhadap CEO nya.

Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level kabupaten, kota, propinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya menteri keuangan saya biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan, tapi saya tidak kaget dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.

Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return of investment saja tidak masuk. Bagaimana anda mengatakan dan waktu saya mengatakan sya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan karena kalau menaikkan kita dianggap mau mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat, bahkan Rocky bilangnya ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun toh tetap tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya.

Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber finansialnya. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD nya pun tidak mungkin karena size dari APBN nya kadang-kadang tidak sebesar atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi.
pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini didalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses politik yang begitu mahal sudah pasti akan distated dengan struktur yang membentuk awalnya. KArena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu demikian mahal.

Dan itu akan menjadi pertanyaan yang concern untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau menjadibagian dari pemerintah, Tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. politik dimana saja pasti tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin diantara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pasti itu perkawinannya adalah pada siapa saja yang menjadi pemenang.

Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau menyesalkan atau ada yang menangisi ada yang gelo (jawa:menyesal.red), kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan. Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik. Dimana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel, saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. (ketawa dan tepuktangan)

Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan makanya saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali satu. Dan di dalam bahwa dimana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimnculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangungjawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan menghianati dengan berbuat corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painful. Sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mengucurkan atau meneteskan airmata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar. Anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh, bahkan diharapkan untuk meng abuse nya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman dan anda tidak mau. (tepuk tangan) Pada saat yang sama anda tidak selalu di apresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur (ketawa, disini dia terlihat mengusapkan saputangan ke matanya).
Jadi ya terlambat tidak apa-apa, terbiasa. Saya masih bisa menyelamatkan republik ini lah.

Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya diatas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya gimana harus menutupnya. Nanti kayaknya nyanyi aja balik terus nanti.

Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian akhir kuliah saya ini atau cerita saya ini saya ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi, tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar.

Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru, karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat jaman Pak Harto, untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak resiko getting associated with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy.

KArena no one yang sangat simpati dan tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap berada di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan ktia juga jengkel karena kita tidak bisa masuk kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam di sandwich di dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak sehingga kita bisa menemukan kesamaan.

Nah kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga, saya rasa forum-forum semacam ini atau saya mengatakan kelompok seperti anda yang duduk pada malam hari ini adalah kelompok kelas menengah. YAng sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela, tidak seorang yang patriotik yang mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, anda sadar bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang seperti anda yang tau membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus hak untuk menagih kepada negara, mengembalikan dalam bentuk sistim politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa ibu pergi? Bagaimana reformasi, kan yang dikerjakan semua penting. Apakah ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan bank dunia.

Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggungjawab Sri Mulyani. Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena anda juga bertanggungjawab kalau bertama hal yang sama ke saya. Anda semua bertanggungjawab sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan, "Jangan pernah putus asa mencintai republik." Saya tahu, sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik.
Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita. Dan bahkan menjaga etika kita di dalam betindak dan berbuat serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman disini, karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di kementrian keuangan yang sudah direformasi masih terjadi kasus seperti Gayus.

Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinly adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta republik sama seperti anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit, mungkin mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja.
Sebagian kecil adalah kelompok rakus, dan dengan kekuasaan sangat senang untuk meng abuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu, berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi dipublikasi dengan seolah-oalh menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran di kementrian keuangan dan saya bisa memberikan, sekali lagi, testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada disana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian anda disini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau sri mulyani tetap menjadi Menteri keuangan. Saya rasa tidak juga.

Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu orang, sri mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada sautu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan, mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak, apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang dan orang-orang ini yang tidak akan segan mengingatkan kepada saya. Meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti pak Darmin, siapa yang bisa bilang atau marahin pak marsilam?Wong semua orang dimarahin duluan sama dia.

Mereka ada disana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian dirapatkerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudia 18 bulan kemudian dia seolah-olah menjadi keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa divictimize oleh sebuah proses politik. SAya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim orde lama ke orde baru, semua orang di stigma komunis, kalau ini khusus didisain pada era reformasi seorang distigma dengan sri mulyani identik dengan century. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi.
Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses politik yang didorong, yang dimotivate, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan tanpa pengadilan. Divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu episod yang sebetulnya sudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik, dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik.

Dan untuk itu, saya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, sebagian dari anda mengatakan apakah Sri mulyani kalah, apakah sri mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Diantara anda semua yang ada disini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan saya tidak disini. (applause)

Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah tiga. Selama saya tidak menghianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terimakasih
(standing applause)
(Rrn)

Rekor-rekoran dan kerja keras. Perlu pemikiran ulang.

2010-05-23T04:36:00.000+07:00

Kayaknya perlu dipikirkan ulang deh. Apakah memang sebagai negara berkembang yang harus mengejar banyak ketertinggalannya, kita perlu melakukan kerjaan yang ada unsur mubazirnya hanya untuk memperoleh sebuah sertifikat. Kalau yang melibatkan "skill" luar biasa sih boleh2 saja. Sering saya prihatin melihat banyak makana...n misalnya dulu ikan dibakar disalah satu kabupaten di Kalteng lalu dijadikan rekor MURx, tak berapa lama ikan2 itu terbuang begitu saja karena saking banyaknya dan membakarnya banyak yang gosong dan asal2an dan akhirnya mubazir. Mungkin kita perlu kerja keras dan menghamburkan uang untuk hal2 yang lebih produktif. Just a thought, you may or may not agree..that's fine. CMIIW

====

22-05-2010 17:03:20 WIB
VideoBandung

Colenak Terpanjang dapat MURI Durasi: 0.85 menit.

Reporter: Ema Nur Arifah
Kameramen: Ema Nur Arifah

Colenak, makanan khas sunda sepanjang 212 meter yang dibuat oleh pedagang colenak asal Tasikmalaya tercatat dalam rekor MURI sebagai colenak terpanjang. Colenak terpanjang ini dipamerkan di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Bandung.

http://tv.detik.com/index.php?fa=content.main&id=TVRBd05USXlPVGszSXpJd01UQXZNRFV2

Kambing itu itu sesungguhnya hanya rekaan semata!

2010-05-23T04:32:00.000+07:00

Ya..kesian juga sih Mas Ito ini. Udah mundur dari komisaris telkom gak jadi lagi diangkat jadi Wamen. Tapi sudah dapat banyak hal selama di Depkeu toh Mas. Ada pahit ada manis. Itu kan sudah resiko masuk birokrasi. WIll you come back @2014. Oh ye.....SMI-AA for 2014 kah?

====

Sabtu, 22/05/2010 10:20 WIB
Anggito Jadi Korban Kartel Politik SBY
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Anggito Abimanyu mundur. Pengunduran tersebut lantaran dia merasa harga dirinya diabaikan lantaran tidak terpilih sebagai Wakil Menteri Keuangan. Padahal, sebelumnya jabatan tersebut telah diberikan oleh Presiden SBY kepadanya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Rocky Gerung menilai, Anggoto menjadi korban dari kartel politik yang saat ini dimainkan oleh SBY dan Aburizal Bakrie.

"Jelas Anggito jadi korban," kata Rocky Gerung kepada detikcom, Sabtu (22/5/2010).

Anggito, menurut Rocky, berada dalam posisi tarik ulur antara kepentingan Golkar untuk memasukkan namanya, dengan kepentingan SBY yang ingin agar posisinya aman.

"Nama Pak Anggito adalah nama yang 'berbunyi' di Golkar. Ada kartel, kesepakatan antara Presiden dan Ical, dua-duanya ingin memanfaatkan," imbuhnya.

Rocky mengatakan, kultur Presiden SBY dalam merekrut para pejabat memang suka memberi janji, memberi harapan, tapi ternyata kadang tidak ditepati. Hal ini juga terjadi saat Calon Menkes di Kabinet Indonesia Bersatu II, Nila Juwita Afansa Moeloek. Meski sudah menjalani serangkaian tes, Nila toh akhirnya tak diangkat sebagai menteri.

"Kultur politik Presiden memang seperti itu. Pola dia merekrut pejabat, semua orang pernah dipanggil, pernah dijanjikan. Tapi tidak ditepati," imbuhnya.

Dia menilai positif langkah Anggito yang kembali ke kampus UGM untuk mengajar. "Itu langkah yang tepat supaya kembali ke kampus dan merefleksi ulang ilmu yang dimiliki," ujarnya. (anw/gah)

Habis manis sepah dibuang kah?

2010-05-19T06:49:00.001+07:00

Sebagai mantan pengamat, SMI seyogyanya sudah tahu berbagai konsekuensi ketika masuk kedunia politik Indonesia. Menang atau kalah bukan persoalan utama, yang pasti kepergian SMI - meski masih misteri penyebabnya bagi saya - adalah kerugian bagi Indonesia. Sebuah bank bukanlah tempat yang baik untuk orang yang punya ide...alisme. Dan yang parah lagi, birokrasi semakin berantakan, ketinggalan dan menjauh dari reformasi karena ada diskriminasi remunerasi!!!! Saran saya, untuk sementara "silent is golden!" dari pada ngedumel dan ngomong ngelantur!

===================

KEBIJAKAN PUBLIK

Sri Mulyani Mengaku Menang

Rabu, 19 Mei 2010 | 05:17 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/19/05174819/sri.mulyani..mengaku.menang

Jakarta, Kompas - Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kemunduran dirinya dari posisi menteri keuangan dan memilih pergi ke Washington DC untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia adalah bukan suatu kekalahan. Kepergiannya justru merupakan kemenangan karena dirinya tidak ingin didikte oleh kekuatan politik yang tidak menghendaki keberadaannya lagi dalam jajaran pejabat publik.
”Saya berhasil dan menang karena tidak didikte oleh siapa pun, termasuk oleh orang yang tidak menghendaki saya. Saya merasa berhasil karena saya tidak mengingkari nurani saya serta masih menjaga martabat dan menjaga harga diri saya. Maka, saat ini saya menang,” kata Sri Mulyani saat menutup kuliah umum tentang kebijakan publik dan etika publik di Jakarta, Selasa (18/5).
Kuliah umum ini menjadi testimoni Sri Mulyani untuk pertama kalinya di depan umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya di balik kemundurannya dari posisi menteri keuangan. Sri Mulyani menegaskan bahwa kepergiannya ke Washington dan mundur dari posisi menteri keuangan adalah karena sumbangannya sebagai pejabat publik sudah tidak dikehendaki di tengah situasi politik yang sudah kurang beretika.
”Kalau hari ini ada yang menyesalkan atau menangisi kenapa Sri Mulyani memutuskan mundur dari menkeu. Ini suatu kalkulasi bahwa sumbangan saya atau apa pun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik, di mana perkawaninan kepentingan itu sangat dominan. Banyak yang mengatakan ini adalah kartel, saya lebih suka mengatakannya kawin walau jenis kelaminnya sama,” ujarnya.
Menurut dia, konsep etika dan pandangan tentang perlunya mencegah konflik kepentingan bagi pejabat publik di Indonesia menjadi barang sangat langka. Orang yang menegakkan etika itu malah dianggap orang aneh.
”Saat saya di IMF (Dana Moneter Internasional), kalau kita ragu soal norma konflik kepentingan, bisa bertanya. Hasilnya adalah keputusan yang baik sehingga bekerja di lembaga seperti itu sangat mudah,” ujarnya.
Perbedaan terjadi saat kembali ke Indonesia. Pengambilan kebijakan publik sangat kental konflik kepentingan. (OIN)

Remunerasi, Jam kerja dan diskriminasi

2010-05-12T12:04:00.000+07:00

Reformasi Birokrasi bagi sebagian pimpinan (yang gak tahu diri dan tidak menenggang orang lain atau anak buah) diclaim sudah berhasil. Memang berhasil, berhasil merusak moral pegawai dengan diskriminasi dan tambahan waktu kerja yang lebih dari kewajaran alias tidak manusiawi. Mestinya kalau gajinya mau disesuaikan,jam ...kerja juga...! Ini uangnya belum diterima, jam kerja malah harus dipertahankan masuk dari 7.30 - 17.00 (9,5 jam). belum lagi kalau ada tambahan, belum lagi bagi yang bekerja di perencanaan atau sekitar menterinya jam kerjanya bisa lebih dari 12 jam sehari. Ini FAKTA, ....lalu pertanyaannya...APA SIH YANG DIREFORMASI? Koreksilah diri dan berkacalah wahai para pemimpin Indo...! dan bagi pegawai...utamakan kesehatan dan keluarga juga! Sekedar mengingatkan, di belahan dunia lain jam kerja adalah 9 to 5, NAINTUFAIVE!!! Tiada yang indah selain keadilan dan kepatutan dalam nalar yang manusiawi!

==========================
http://us.health.detik.com/read/2010/05/12/100552/1355732/763/kerja-10-11-jam-sehari-picu-penyakit-jantung?993306755
Rabu, 12/05/2010 10:05 WIB

Kerja 10-11 Jam Sehari Picu Penyakit Jantung

Vera Farah Bararah - detikHealth

(Foto: telegraph)

London, Orang yang gila kerja bisa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam di kantor. Namun sebuah studi menuturkan bahwa orang yang bekerja 10-11 jam sehari memiliki risiko bermasalah dengan jantung.

Peneliti di Inggris mengatakan orang yang bekerja lebih dari 10 jam setiap hari lebih mungkin terkena masalah jantung termasuk serangan jantung dibandingkan dengan orang yang bekerja secara normal selama 7-8 jam.

Hasil temuan ini berdasarkan studi selama 11 tahun dengan melibatkan 6.000 pegawai negeri di Inggris. Tambahan jam kerja selama 1 jam sehari di luar jam kerja normal memang tidak berhubungan dengan peningkatan risiko, tapi jika lembur selama 3-4 jam akan meningkatkan risiko sebesar 60 persen. Hingga kini para ahli memperkirakan hal tersebut kemungkinan akibat stres.

Secara keseluruhan dari penelitian ini terdapat 369 kasus kematian akibat penyakit jantung, serangan jantung non-fatal dan angina (nyeri dada).

"Kejadian akan lebih tinggi jika seseorang bekerja lembur dan ditambah dengan faktor risiko lainnya termasuk merokok, kelebihan berat badan dan mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi," ujar Dr Marianna Virtanen dari Finnish Institute of Occupational Health and University College London, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/5/2010).

Dr Virtanen menambahkan bekerja hingga 10-11 jam sehari akan menaikkan tingkat stres seseorang yang berhubngan dengan pekerjaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu proses metabolisme tubuh serta 'sickness presenteeism' yaitu karyawan tetap bekerja ketika sedang sakit.

Selain itu, gaya hidup orang yang terlalu sering lembur atau bekerja hingga melebihi waktunya biasanya akan memburuk dari waktu ke waktu, misalnya pola makan yang menjadi tidak teratur, merokok dan minum alkohol berlebih serta pola tidur yang terganggu. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan orang tersebut secara menyeluruh, terutama jika berlangsung terus menerus.

"Jika efek ini bersifat kausal (sebab akibat), maka penting untuk disadari bahwa stres akibat kerja yang terus menerus bisa berkontribusi pada sebagian besar kasus penyakit jantung," ujar Gordon McInnes, profesor farmakologi klinis dari University of Glasgow Western Infirmary.

Hasil penelitian Dr Virtanen dan rekannya ini telah diterbitkan dalam European Heart Journal.

Gayus dan Patologi Birokrasi - Lupa atau melupakan?

2010-04-17T00:51:00.001+07:00

Ini contoh profesor atau akademisi yang melihat satu arah, ia lupa sudah belasan profesor dan doktor dari kalangan akademisi yang juga turut serta memperburuk birokrasi dan tidak jarang mereka juga mendekam dalam penjara, kok gak disentuh dalam tulisannya prof? atau pura-pura tidak tahu? Anyway..silakan nilai sendiri.

Wassalam,

Eddy

================

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/15/0451160/gayus.dan.patologi.birokrasi

Kompas/ Kamis, 15 April 2010 | 04:51 WIB

Gayus dan Patologi Birokrasi

Eko Prasojo

Vices, maladies, and sickness of bureaucracy constitute bureaupathologies. They are not individual failings of individuals who compose organizations but the systematic shortcomings of organizations that cause individuals within them to be quilty of malpractices. (Gerald E Caiden, 1991).

Gayus Tambunan mendadak saja menjadi orang yang terkenal saat ini di Indonesia. Bukan karena prestasinya di birokrasi meningkatkan penerimaan pajak, melainkan justru karena perbuatannya telah memperkokoh keyakinan tentang buruknya birokrasi Indonesia.

Tidak semua birokrat seperti Gayus, tetapi kelemahan sistem organisasi seperti dituliskan oleh Caiden—seorang pakar ternama reformasi administrasi—telah membentuk citra menyeluruh mengenai buruknya birokrasi Indonesia.

Apa yang terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam birokrasi di Indonesia. Selain itu, jumlahnya pun tidak begitu besar dibandingkan dengan kasus- kasus serupa yang belum atau tidak terungkap. Akan tetapi, tetap harus disyukuri bahwa akhirnya kesadaran tentang korupsi dalam birokrasi semakin terbuka lebar dengan terkuaknya kasus Gayus.

Maladministrasi yang saat ini mungkin dapat disebut dengan Gayusisme atau Bahasyimisme atau nama lain yang barangkali akan segera muncul sebenarnya bukanlah kesalahan yang bersifat individual, tetapi timbul karena kelemahan sistematik dari organisasi birokrasi. Rumah tahanan, penjara, dan lembaga pemasyarakatan mungkin akan penuh dengan birokrat-birokrat yang merupakan golongan Gayusisme. Namun, apakah kita akan memenjarakan semua birokrat-birokrat dengan predikat Gayusisme tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai penyimpangan dan kesalahan yang bersifat individual.

Caiden mendefinisikan maladministrasi sebagai ”administrative action (or inaction) based on or influenced by improper consideration or condut”. Pakar administrasi negara yang lain, seperti Kenneth Wheare, menyebutkan berbagai bentuk maladministrasi, seperti ilegalitas, korupsi, neglect (kelalaian), perversity (ketidakwajaran), turpitude (kejahatan/kekejian), discourtesy (ketidaksopanan), dan misconduct (kelakuan menyimpang). Bahkan, Caiden menyebutkan ada 175 penyakit birokrasi yang sering kali terjadi dan dilakukan birokrat (common bureaupathologies).

Di dorong rasa ingin tahu, penulis mencermati dan menganalisis bahwa semua penyakit yang disebutkan oleh Caiden terjadi di dalam konteks birokrasi di Indonesia pada saat ini. Coba kita bayangkan, menderita satu macam penyakit saja sering kali sudah sangat menyusahkan, apalagi menderita 175 jenis penyakit dalam waktu yang bersamaan. Jumlah patologi birokrasi ini sebenarnya bisa lebih banyak di Indonesia mengingat penyakit birokrasi daerah tropis akan berbeda dengan birokrasi daerah subtropis seperti menjadi konteks dalam tulisan Caiden.

Maladministrasi sebagai bentuk patologi birokrasi terjadi secara sistematik, bukan individual. Kelemahan dan kegagalan organisasi untuk membentuk sistem yang mencegah terjadinya penyakit-penyakit birokrasi akan menyebabkan perilaku menyimpang yang diterima secara kolektif. Bahkan, individu yang memiliki karakter unggul dan idealisme yang tinggi tidak akan bisa bertahan lama ketika masuk dalam birokrasi karena serangan penyakit yang demikian kompleks. Birokrat yang semacam ini memiliki tiga pilihan, yaitu menjadi bagian dari sistem yang sakit, dianggap sebagai pesakitan karena tidak menjadi bagian dari sistem, atau keluar dari sistem birokrasi.

Fenomena Gayus, Bahasyim, dan nama-nama birokrat lain yang akan muncul serta menjadi bagian dari sindrom gayusisme atau bahasyimisme adalah patologi birokrasi yang sudah menahun dan sistemis. Patologi ini seperti gurita, merusak sel-sel produktif dalam birokrasi dan melibatkan hampir semua pejabat dalam semua strata. Bisa jadi, patologi birokrasi tersebut terjadi dari level menteri atau kepala lembaga pemerintahan, para direktur jenderal, direktur, kepala subdirektorat, kepala seksi, sampai dengan birokrat tanpa jabatan.

Hal yang sama terjadi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Apalagi setelah pilkada langsung, penyakit birokrasi daerah semakin parah dan sulit disembuhkan. Para birokrat, di samping sebagai pelaku, sebenarnya juga korban dari kejahatan yang ditimbulkan oleh buruknya sistem birokrasi Indonesia. Sebagai individu yang memiliki self-interest, dalam sistem yang korup, para birokrat akan memilih menjadi bagian dari sistem tersebut, daripada harus menjadi pesakitan yang dianggap memiliki perilaku menyimpang.
Itu sebabnya, mayoritas birokrat sebenarnya sangat berpotensi mengidap penyakit sindrom Gayusisme yang bersifat menular dan menahun. Sekarang bisa dibayangkan bahwa secara genetis mayoritas birokrat di Indonesia (meskipun tidak semua) adalah monster yang setiap saat berperilaku menyimpang dan berpotensi melakukan korupsi.

Terapi radikal
Diagnosis terhadap patologi birokrasi di Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan. Bahkan, setiap masyarakat selalu merasakan dampak dari penyakit birokrasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Akan tetapi, tampaknya seperti orang yang sudah mengalami keter- gantungan pada obat, tidak mudah mengatasi penyakit-penyakit birokrasi tersebut. Problem dasar yang kita hadapi adalah komitmen politik untuk melakukan terapi terhadap penyakit tersebut. Karena jenis penyakit yang diderita sangat kompleks dan melibatkan lebih dari 175 penyakit sehingga dibutuhkan tidak saja komitmen politik yang tidak terbatas, tetapi juga terapi yang tepat.

Munculnya korupsi ala Gayus yang telah menjadi isu nasional harus bisa dijadikan sebagai momentum pengobatan penyakit birokrasi secara menyeluruh. Perintah Presiden untuk mengungkap tuntas kasus mafia pajak dan mafia kasus tidak boleh hanya berhenti sekadar sebagai sindrom paruh waktu, tetapi harus terus bergulir menjadi semangat dan gerakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Karena pada dasarnya korupsi yang terjadi dalam birokrasi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan penegak hukum dan juga politisi, maka terapi reformasi birokrasi harus dilakukan secara radikal.
Namun, ini dilakukan antara lain dengan memutus media pertukaran kewenangan (authority exchange) yang melibatkan pejabat birokrasi, pejabat penegak hukum, dan politisi. Reformasi birokrasi juga harus meliputi pengawasan yang ketat dan konsisten terhadap para pejabat birokrasi dan penegak hukum dengan metode pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimilikinya. Pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan penghasilannya sebagai pegawai negeri, harus dapat membuktikan asal-usul kekayaannya tersebut. Pada sisi yang lain, promosi jabatan dalam birokrasi harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan catatan kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh seorang birokrat. Berbagai perbaikan sistem yang radikal ini diharapkan dapat menjadi obat pamungkas untuk mengurangi patologi dalam birokrasi.

Semoga.

Eko Prasojo Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI

Ledakan Korupsi?

2010-04-14T15:56:00.001+07:00

Perlu dicermati dengan baik dan rasa prihatin, meski nyaris juga semua praktisi hukum tidak ada yang bersih...!

=================================

Selasa, 13 April 2010 | 04:40 WIB

Hendardi

Apakah kita sedang dihadapkan pada sebuah ledakan korupsi?

Setelah seorang pegawai pajak divonis bebas Pengadilan Tangerang dan terkuak memiliki rekening Rp 24,6 miliar—dalam kasus ini diduga terlibat sejumlah pejabat Polri— 30 Maret lalu juga tertangkap tangan mereka yang bertransaksi antara seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan pengacara.

Istilah ledakan memang tak hanya digunakan untuk ledakan bom atau kompor, tetapi juga bersifat sosial, seperti ledakan penduduk dan maraknya korupsi, pemerasan, dan suap dalam tubuh negara. Keadaan ini ibarat ledakan korupsi.

Tahun 2005, dugaan suap atau pemerasan lebih dari Rp 10 miliar atas terdakwa Probosutedjo, melibatkan sejumlah hakim termasuk hakim agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menggeledah ruang kerja mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, tetapi tak menyeret mereka ke muka pengadilan.

Kasus terkait pejabat Polri juga mencuat 2005. Pembobolan dana BNI senilai Rp 1,2 triliun, menguak dugaan suap melibatkan Rudi Sutopo, Komisaris Besar Irman Santosa, Jenderal Da’i Bachtiar, Komjen (Purn) Erwin Mappaseng, Brigjen Samuel Ismoko, dan Adrian Waworuntu.

Januari 2006, hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Herman Alossitandi, tertangkap tangan memeras terkait penanganan perkara korupsi di PT Jamsostek senilai Rp 300 miliar. Ahmad Djunaidi sebagai terdakwa juga sempat melempar sepatu ke jaksa karena terdakwa mengklaim telah membayar Rp 550 juta.

Tahun 2007, semakin marak. Pada 26 September petugas KPK mengepung sebuah rumah dan membekuk pemilik PT Persada Sembada Freddy Santoso dan anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes terkait pembelian tanah Rp 46,990 miliar.

Kemudian, korupsi dana PT Asabri. Henry Leo mengaku memberikan rumah kepada Paul Banuara Silalahi—putra TB Silalahi—dan Jenderal (Purn) R Hartono. Selain menyelamatkan uang senilai Rp 210 miliar, Kejaksaan Agung juga menyita gedung senilai Rp 110 miliar.

Kasus Sjamsul Nursalim terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 47,5 triliun yang ditangani jaksa Urip Tri Gunawan justru menciptakan tersangka baru melalui penggerebekan KPK sehingga jaksa ini disebut ”jaksa Rp 6 miliar”.

Dugaan suap kolektif melibatkan 39 anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, dengan imbalan Rp 300 juta- Rp 500 juta per anggota. Kasus ini terkuak setelah Agus Condro ”bernyanyi”. Diketahui, 41 anggota DPR mencairkan cek, total 480 lembar.

Politik dan hukum

Tentu masih banyak lagi, termasuk skandal Bank Century Rp 6,7 triliun yang telah naik meja operasi angket DPR, kasus PT Semen Baturaja yang diduga melibatkan Marzuki Alie, serta korupsi yang tersebar di kementerian dan berbagai daerah.

Publik sudah geram dan

kecewa, beberapa frustrasi karena korupsi terus marak, dan bertanya-tanya: apakah bangsa kita bangsa korup? Rasanya tak perlu menggeneralisasi praktik korupsi orang-orang dalam negara dan bisnis sebagai ”bangsa” karena mereka sebagian kecil saja. Akan tetapi, karena mereka dominan, korupsi jadi sistemik.

Pertama, relasi politik dan bisnis yang terbentuk melalui pola patronase bisnis adalah sumber pokok korupsi. Negara (politik) terutama sejak Orde Baru—dengan segala sumber daya—telah memodali bisnis swasta lewat kebijakan, suntikan dana, pinjaman, kontrak, proyek, hingga monopoli pasar dan fasilitas lain.

Para pebisnis di negeri ini lebih tergerak menguras sumber daya dan fasilitas negara ketimbang menggarap sektor-sektor produktif dan memajukan daya kompetitifnya. Situasi ini menjadi sangat terbuka bagi orang-orang dalam tubuh negara untuk korupsi, dari pejabat tinggi hingga pegawai rendahan.

Tak perlu heran jika terjadi skandal BLBI Rp 144,5 triliun. Begitu pula skandal Century. Kasus-kasus lain: suap dan korupsi dalam pengalihan fungsi lahan, praktik pembabatan hutan dan eksploitasi laut secara ilegal, serta berbagai kerusakan lingkungan sebagai dampak dari operasi perusahaan tambang.

Kedua, dampak dari politik-ekonomi itu menjalar pada kerangka hukum dan penegakan hukum. Hingga kini, UU Antikorupsi tak mengandung prinsip pembuktian terbalik di mana tersangka yang harus membuktikan asal-usul kekayaannya.

Kekayaan pejabat memang dilaporkan, tetapi tak perlu membuktikan asalnya. Kerangka ini juga mendorong penegak hukum dan hakim ikut membentuk mafia peradilan sebagaimana mafia lain dalam tubuh negara. Dengan begitu, pemberantasan korupsi bukan saja membutuhkan hukum yang memudahkan dan penegak hukum yang profesional, namun juga politik yang teguh tanpa pandang bulu.

Hendardi Ketua Badan Pengurus SETARA Institut

Salah Kaprah Advokat

2010-04-14T15:54:00.003+07:00

Lumayan, pelan-pelan mari kita kuak tabir dan misteri KKN di republik ini, untuk semua ini secara simultan ataupun bertahap gak apa-apa.

===================================================

Rabu, 14 April 2010

Adnan Buyung Nasution

Geram sekali kita mendengar para advokat ikut menjadi aktor mafia hukum. Mungkin sudah terlalu lama praktik ini berjalan. Sudah saatnya para pengacara (lawyer) kembali pada martabat dan kehormatan profesinya.

Kalau kita ingat, mereka yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selain para dokter, adalah para meester in de rechten (gelar sarjana hukum pada masa itu ). Sebut saja Mr Sujudi, Mr Iskak, dan Mr Sastromulyono yang membela habis-habisan pemimpin pergerakan Bung Karno di Pengadilan Landraad, Bandung, 1933. Juga tak kalah hebatnya founding fathers kita Mr Amir Sjarifuddin, Mr Moh Jamin, Mr Maramis, Mr Moch Roem, dan Mr Amir Sjarifuddin.

Generasi berikutnya Loekman Wiriadinata, Yap Thiam Hiem, Suardi Tasrif, Nani Razak, Abidin Singomangkuto, Hasjim Machdan, Sukardjo, Prof Ting Swan Tiong, serta Prof Subekti, semua jadi lini depan dalam membela si kecil, miskin, tertindas, dan teraniaya. Orientasi advokat masa kini lebih banyak sekadar mencari nafkah. Tiadanya idealisme dalam bekerja membuat target pencapaian profesi sebatas mengejar harta, jabatan, dan kedudukan politik. Self respect atau rasa malu hilang. Mereka jadi penumpuk harta, bahkan bangga memperlihatkan kekayaan. Prestasi sebagai pengacara menyempit, sebatas pantulan rumah megah dan mobil mewah.

Para lawyer yang tak bertanggung jawab, berkawan dan punya lahan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka ”memperdagangkan” dan menukangi perkara di berbagai tingkat proses peradilan, ibarat pekerja borongan rumah. Ada berbagai modus operandi. Di tingkat penyidikan, mereka mengatur bagaimana polisi atau jaksa menjatuhkan pasal pidana yang seringan-ringannya. Kalau perlu kasus pidana dipelintir menjadi perdata, dan sebaliknya perkara perdata direkayasa sebagai pidana untuk menakuti klien.
Di tingkat penyidikan, pengacara juga bisa membisiki polisi untuk menahan kliennya barang satu-dua hari dulu. Klien gemetar dan bersedia meraih kocek berapa saja asal pengacaranya dapat menjamin penangguhan penahanan. Di tingkat penuntutan, memoles serendah-rendahnya tuntutan dan akhirnya bebas di tangan hakim. Inisiatif menawarkan vonis bebas, kabarnya, bisa datang dari hakim, baik langsung maupun utusan. Semua tentu ada harganya. Ujungnya, pengacara membagi-bagi ”upah” kerjaan borongan tadi untuk ”para tukang” rekayasa keadilan.

Ada uang ada kebebasan
Mengetahui praktik semacam ini, masyarakat pencari keadilan akhirnya lebih memilih pengacara makelar kasus (markus) daripada advokat profesional. Kebebasan lebih terjamin, dan ada ”kepastian hukum”. Pendeknya, ada uang ada kebebasan. Sejumlah polisi dan jaksa, bahkan juga hakim, ada yang mengancam hukuman lebih berat atau tidak jadi menang bila klien memakai pengacara yang lurus karena artinya no fulus. Lebih baik memenangkan lawan yang lebih berduit.

Kalau praktik semacam ini terbongkar, pembela bersikukuh. Seperti seorang pengacara yang ngotot ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka. Dalihnya, advokat tak bisa dituntut dalam menjalankan profesi. Enak betul. Tak ada warga negara yang kebal hukum. Benar bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16 Ayat 1)
Akan tetapi, tak berarti kebal hukum. Kalau ada advokat yang ”main”, baik sendiri maupun bersama klien dalam perbuatan melanggar hukum, berarti advokat itu sudah tak punya lagi itikad baik. Ia jelas melanggar kode etik profesi dan hukum karena melakukan tindak pidana. Ia dapat ditangkap, dituntut, dan dihukum sesuai due process of law oleh penegak hukum, sebagai warga negara biasa. Contohnya Harini Wijoso, bekas hakim tinggi yang jadi kuasa hukum Probosutedjo dihukum empat tahun penjara karena terlibat pidana penyuapan di tingkat kasasi, Juni 2006.

Kode etik advokat tegas-tegas menempatkan posisi advokat berbeda dengan klien. Namun, kebanyakan advokat berpendirian, tugas utama mereka adalah membebaskan kliennya. Inilah pendapat yang salah kaprah. Mereka tidak memahami sejarah tujuan dan falsafah yang melandasi profesi advokat sejak zaman Romawi kuno. Saat itu para bangsawanlah yang menjadi praetor (pembela) karena merasa terpanggil hatinya untuk membela keadilan, tanpa bayaran sepeser pun.

Masa kini, advokat menerima honorarium. Namun, fungsi dan kewajibannya tetap. Advokat bukan pedagang, tetapi pemberi jasa. Mereka, demi tegaknya keadilan, memastikan klien terjaga hak-hak asasinya dalam membela dirinya. Seperti bunyi kredo fiat justitia roat caelum, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Di sinilah para pengacara menggunakan daya ilmu hukum dan pengalaman sebagai advokat.

Kita masygul mendengar belum-belum seorang kuasa hukum dalam kasus korupsi pajak mendalihkan uang yang menumpuk di rekening kliennya adalah hasil bermain valas, saham, dan bisnis, sementara kliennya kemudian mengaku bahwa uang miliaran rupiah yang dimilikinya adalah fee dari wajib pajak. Ini hanya satu contoh.

Makelar kasus tidak peduli pada cita- cita negara hukum atau tegaknya proses hukum yang bebas bersih dan berwibawa (free and impartial tribunal). Mereka merusak wibawa peradilan di negeri kita. Mereka lupa bahwa tegaknya negara hukum, mutlak mensyaratkan bersih dan berwibawanya penegak hukum. Jaksa, hakim, polisi, dan advokat adalah tiang penyangga tegaknya proses hukum yang berkeadilan. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang kini sedang bekerja di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto jangan pandang bulu. Bersihkan sistem hukum dan pengadilan kita dari advokat kotor, tanpa ampun
Kita harus tetap optimistis. Tak semua advokat mengingkari sumpah. Masih banyak advokat yang punya integritas. Umumnya adalah mereka yang sebelum berprofesi sebagai advokat privat bergulat dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka belajar secara empiris bagaimana orang kecil dipermainkan hukum.
Secara internal, UU Advokat menempatkan pengacara di tempat terhormat. Organisasi Advokat ditugasi mengawasi perilaku anggotanya. Bila mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, sanksi dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi, mulai dari teguran lisan sampai pemberhentian tetap. Tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana, bila ada unsur pidana.

Sayangnya, meski diamanatkan Pasal 32 Ayat 4 UU Advokat, selambat-lambatnya dibentuk satu wadah tunggal Organisasi Advokat pada 2005 untuk kepentingan peningkatan profesionalisme advokat, para pembela tidak sanggup dan tampaknya tidak punya kemauan bersatu. Masing-masing anggota organisasi yang ada, KAI, Peradi, Peradin, dan lain-lain, memilih jalan sendiri dan mempertahankan ego masing-masing. Sulitnya mengurus advokat! Seribu kepala, seribu pendapat.

Adnan Buyung Nasution Pengacara Senior

KRITIK - LET'S CRITIQUE - MARI MENGKRITIK

Wa Ode Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri!

Harga Ilmuwan Indonesia

Bandara Ngurah Rai Amburadul

Pers Kita: Sekali Merdeka, Merdeka Sekali!

Teleworking vs Refoms

Finally, Is it bad or worse?

Segan atau menjauhi...?

New Tech and Innovation versus Old Tool.

Sawang Sinawang!

Walks the talk...! [its much more important]

How many more Sir?

Rhenald Kasali: Moratorium Bukan Solusi - MEMANG BUKAN!

Mobil Dinas Sebaiknya Diizinkan dipakai Mudik!

Oh Garuda Kita...!

Agnes Monica Ninggalin dari Rumah Sakit | Pikiran Rakyat Online

Biaya Pendidikan Apa Memang harus Mahal. Lalu kemana APBN Kemdiknas?

Biaya Pendidikan

13 Luka Berat, 4 Petani Tertembak

Lha kok TNI latihan langsung nembak petani neh? Terjadi lagi dilapangan.

=========

Parah nya kesejahteraan prajurit.

Dipo Kritik "TV One", "Metro TV", "MI" - KOMPAS.com

Rekaman Komunikasi BB Denny - Milana. Terlalu!

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(1)

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(2)

Benarkah Denny Mengancam Milana? Ini Bukti Percakapannya..(3)

Turbulensi Mandala - KOMPAS.com

detikNews : 6+10 Arahan Tahunan SBY dalam Raker 2011

Denny Punya Alasan Unggah Foto Gayus - KOMPAS.com

Surat Untuk Firman - by ES Ito (bukan Eddy Satriya - lho)

Bahasyim, Kartini, dan Korupsi - KOMPAS.com

Taxi bandara masih saja brengsek!

Apa yang ada di otak kawan saya birokrat yang mengimpor dulu ya?

Pelajaran Berharga untuk Telkom Group.

SBY Tinjau Arus Balik Lebaran

Lanjutkan Korupsi!

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

Biarkanlah Rakyat Beribadah dng Tenang di bulan Ramadhan.

Kalau mau Nobar, mestinya Senin itu libur saja!

SAMPUL KORAN TEMPO DAPAT PENGHARGAAN?

Penghuni Baru Lapangan Banteng

[Copas] Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010 - Nasional - Politikana

Rekor-rekoran dan kerja keras. Perlu pemikiran ulang.

====

22-05-2010 17:03:20 WIBVideoBandung

Colenak Terpanjang dapat MURI Durasi: 0.85 menit.

Reporter: Ema Nur ArifahKameramen: Ema Nur Arifah

http://tv.detik.com/index.php?fa=content.main&id=TVRBd05USXlPVGszSXpJd01UQXZNRFV2

Kambing itu itu sesungguhnya hanya rekaan semata!

Ya..kesian juga sih Mas Ito ini. Udah mundur dari komisaris telkom gak jadi lagi diangkat jadi Wamen. Tapi sudah dapat banyak hal selama di Depkeu toh Mas. Ada pahit ada manis. Itu kan sudah resiko masuk birokrasi. WIll you come back @2014. Oh ye.....SMI-AA for 2014 kah?

====

Sabtu, 22/05/2010 10:20 WIBAnggito Jadi Korban Kartel Politik SBY Anwar Khumaini - detikNews

Habis manis sepah dibuang kah?

Remunerasi, Jam kerja dan diskriminasi

Kerja 10-11 Jam Sehari Picu Penyakit Jantung

Gayus dan Patologi Birokrasi - Lupa atau melupakan?

Ledakan Korupsi?

Salah Kaprah Advokat

22-05-2010 17:03:20 WIB
VideoBandung

Reporter: Ema Nur Arifah
Kameramen: Ema Nur Arifah

Sabtu, 22/05/2010 10:20 WIB
Anggito Jadi Korban Kartel Politik SBY
Anwar Khumaini - detikNews