AHOK

Balada The Lone Ranger A Hok. Di tangan Ahok semua tradisi dirobek-robek. Jika selama ini seorang gubernur menyembah para DPRD, gubernur Ahok membanting DPRD ke dasar jurang. DPRD yang memang sudah menjadi sarang maling, berteriak lantang menyemprit Ahok. Tetapi Ahok lebih galak, ia meneriaki mereka lebih lantang, hingga semuanya menekuk ekor tak berkutik, bagai kucing ketakutan di pojok ruangan. Di era Ahok, DPRD bak barang pajangan, sibuk mengkritik dan hanya makan gaji buta, sementara hasil kerja mereka nol besar. Jika seorang pejabat selama ini harus menjadi contoh bagi publik bagaimana berperilaku santun, berkata lembut, sopan, bertutur kata ajaib, bermanis-manis dengan para koruptor dan penjarah tanah negara, uang negara dan hak orang lain, Ahok malah sebaliknya. Ia berkata kasar, menghantam, memaki para koruptor dan menghina mereka bagai manusia tak beradab. Seolah Ahok tidak peduli dijuluki manusia kasar, sombong dan pongah. Ia tetap menunjukkan karakternya sebagai seorang perobek tradisi. Ketika gubernur sebelumnya berdamai dengan preman, mafia, ormas sangar dan para pejabat rakus terkait dengan lahan negara, Ahok sebaliknya. Ia merobek tradisi itu. Ia melawan para para ‘tikus-tikus’ itu dengan semangat heroik luar biasa. Jika para preman ingin membunuhnya dengan anak panah di Kalijodo, Ahok malah lebih galak mengancam. Ia menyerang preman dengan tank berteknologi laser. Hasilnya, para preman itu lari tunggang langgang sambil terkencing-kencing ketakutan. Menjelang Pilkada, biasanya seorang incumbent bermanis-manis kepada rakyat dan kepada para bawahannya, tetapi Ahok malah sebaliknya. Ia semakin galak memaki, menggusur, mengomel dan memecat bawahannya. Ahok tetap seperti aslinya, original dan apa adanya. Ia tidak meniru para calon gubernur lainnya yang tiba-tiba pergi ke pasar pakai baju micky mouse, hadir di tengah kampung pelacuran, makan nasi akik dan makan di warteg. Jika selama ini partai sok berkuasa, sombong, minta ini-itu dari calon kepala daerah, Ahok malah membuang mereka bagai sampah. \ Partai tak berguna, menjadi beban negara, terlalu lamban bergerak, berlindung di balik jargon demokrasi. Jika partai mencoba mencekram Ahok, sebaliknya Ahok mencekik leher mereka tanpa ampun hingga berteriak histeris mengumbar deparpolisasi, delegitimasi partai. Ahok dengan gagah berani maju sendirian lewat jalur maut penuh resiko tinggi, jalur independen. Berhadapan dengan ketua partai sekelas Megawati, para calon kepala daerah mengumbar rayuan maut, datang menyembah dan bersujud kepada si Mbok yang sudah bergerak lamban dan terlihat bosan merengkuh kekuasaan. Tetapi Ahok lain. Ia datang dengan kepala tegak, ia menatap dengan tajam mata Megawati lalu memberinya ancaman: Restui Djarot atau kita pisah dan saya berjuang sendiri. Anda punya waktu satu minggu. Lalu ia pergi diiringi lototan keraguan Megawati yang terbentur dengan mekanisme dan tata krama partainya. Ketika datang di hadapan Mega, Ahok terlihat merobek tradisi: “jangan pernah manyakiti Mega, ia tidak pernah memaafkan anda”. Tetapi Ahok tidak peduli kepada Megawati dengan dendam kesumatnya. Ahok tidak belajar kepada mantan Presiden SBY yang menjadi korban dendam Megawati. Sejak 2004 lalu saat keduanya berseteru, Megawati tidak pernah mau bicara langsung kepada SBY. Ia masih dendam karena SBY melengserkan dirinya sebagai presiden. Padahal SBY adalah hanya menteri yang diangkatnya. Sakitnya tuh di sini. Ahok juga tidak belajar ketika Jokowi yang sudah menjadi Presiden sekalipun, Mega harus tetap disembah. Ketika Jokowi tidak melakukannya, Mega membanting Jokowi dengan menyebutnya hanya petugas partai. Ia lalu menjegal Jokowi untuk tidak mengucapkan sebuah pidato di kongres PDIP beberapa waktu lalu. Belakangan diketahui, itulah konsep sebuah pidato seorang Presiden RI yang tidak pernah diucapkan. Sadisnya. Tetapi Ahok tidak takut, ia menantang Megawati. Gue adalah seorang pejuang, bukan seorang penjilat. Jika para kepala daerah selama ini takut dipanggil oleh komisi III DPR Senayan dan tidak berani beragumentasi melawan mereka di depan publik, Ahok sebaliknya. Ketika Ahok tahu bahwa para anggota DPR Senayan mulai bermain politik dan mencari-cari alasan untuk memanggilnya terkait Kalijodo, prostitusi di  Hotel Alexis dan seterusnya, Ahok malah lebih galak dari mereka. Jika mereka bagai ‘anjing yang menggonggong’ Ahok bertindak bagai ‘singa yang mengaum’. Ahok skak dan memanggil mereka sebagai anggota DPR baru yang ‘belagu’ tak tahu prosedur dan mekanisme kerja mereka. Jadilah anggota DPR Senayan ribut luar biasa karena tersinggung. Lalu merekapun tidak fokus bekerja dan tidak menghasilkan apapun di DPR sana. Jika seorang politisi datang menyembah Karni Ilyas di ILC TV One agar tidak menyudutkannya, malah Ahok sebaliknya, ia tidak menghadirinya. Ahok seolah membiarkan Karny Ilyas berimprovisasi dengan bebas mengundang nara sumber yang itu-itu saja seperti Ratna Sarumpaet, dan seterus ngomong bebas tanpa ada yang membantah. Ahok seolah mengajari publik silahkan tonton lelucon di TV One sebebasnya sambil menyaksikan kemenangan semu mereka . Ahok seolah membiarkan orang-orang di sana memaki dirinya dan temannya agar semua terbuka kepada publik siapa orang-orang pengecut yang hanya ngomong doang dan pintar mengkritik tanpa kerja sama sekali. Biarkan mereka puas menghadirkan pengadilan TV One yang memang beda, punya cirri khas kedunguannya sendiri. Ketika Ahok merobek-robek semua tradisi yang sudah ada, semua menjadi ribut, semua kebakaran jenggot. Benar, robekan tradisi yang dilakukan Ahok, tiba-tiba menimbulkan efek dahsyat luar biasa. Para politisi ribut tersinggung, para pemilik partai merasa dicampakkan, para pejabat seolah-olah disemprot dengan air panas, para pengamat merasa disepelekan. Lalu mereka satu suara, bagaikan koor bersuara bass, tenor, alto, baritone, sopran, lengserkan Ahok, lawan Ahok dengan cara apapun. Akan tetapi Ahok adalah pejuang anak bangsa yang hanya sedikit di republik ini. Ia adalah termasuk manusia langka yang hidup di zamannya. Ia tidak takut resiko, ia maju terus sampai akhir hayatnya. Ia siap menang, siap kalah. Ia siap dicampakkan oleh bangsanya sendiri. Namun tidak menyerah. Ia terus mati-matian berada pada rel  kebenaran, kejujuran dan intgritas tinggi. Ia maju ke depan menentang bangsanya yang bermental korup, bermental penjajah bagi rakyat, bermental hedonis, konsumeris dan materialis. Lewat karakter petarungnya, Ahok membakar semangat teman-temannya yang peduli dengan perjuangannya, idealismenya dan mimpinya menjadikan negeri ini maju setara dengan bangsa lain. Ia terus memantik api roh teman Ahok agar dengan gigih berjuang tanpa bayaran, tanpa imbalan untuk merevolusi bangsa ini. Selamat berjuang Ahok dan teman Ahok, anda didukung oleh anak-anak muda pecinta kebenaran dan keadilan di negeri ini. #Pembakar Sprit Perjuangan..! Christianto Wibisono Founder Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia. Menara BCA 50th Floor Jl. MH Thamrin no. 1 Jakarta 10310, INDONESIA Tel: +62 21 2358 4675 Fax: +62 21 2358 4401 Email: CWibisono@pdbionline.com We[disingkat oleh WhatsApp]

Kok Iso...?

Tidak usahlah terlalu di dramatisir. Jika memang ada dana dan memang pantas berikan saja, jika tidak ada dan memang tidak pantas dinaikkan ya sudah..gitu aja kok repot sih.

Yang harus dikejar dan kalau perlu diberi sanksi keras adalah kelompok pengusul di seputar istana atau dimana saja yang menyebarkan ide gila ditengah sedang susahnya masyarakat tatkala kenaikan harga2 berlomba mencekik mereka.

Sekali lagi, yang harus dibereskan adalah kelompok pengusul bahkan bisa memuluskan hingga ditandatangani oleh presiden... terlalu!

Uang Muka Mobil dan Politisi Kita... |8 April 2015

Pada pertengahan 1960-an, Bung Karno, pemimpin bangsa ini, pernah menjual sebuah mobil pribadinya demi pemasangan Patung Dirgantara di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Langkah ini diambil karena dana pembangunan patung tersebut sangat terbatas, sementara Bung Karno menginginkan patung itu segera dipasang untuk mengenang keberanian bangsa Indonesia dalam menjelajah langit.

KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPuluhan mobil diparkir di area parkir khusus anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Kesederhanaan menjadi barang langka dalam hidup keseharian anggota DPR kini.

Sebagai salah seorang pendiri negara ini dan sebagai presiden, seharusnya Bung Karno bisa meminta mobil jenis apa pun untuk dimiliki. Akan tetapi, Bung Karno justru menjual mobil pribadi miliknya demi sebuah patung yang diyakininya dapat membangkitkan semangat dari bangsanya.

Para pendahulu kita memang memegang teguh nilai-nilai luhur. Siapa pun yang dipilih menjadi pejabat negara menjalankan betul prinsipnya sebagai "pelayan" masyarakat. Menjadi pemimpin itu, sebagaimana diperlihatkan oleh perilaku mereka dalam keseharian, jelas untuk melayani.

Pemisahan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dan milik pribadi ketika itu juga sangat jelas. Jarang terjadi penyelewengan fasilitas milik negara oleh para pejabat negara.

Dalam biografi pengusaha Hasjim Ning bisa dibaca relasi Bung Hatta dengan mobil dinas yang digunakannya. Suatu hari, pada awal 1950-an, Bung Hatta meminta keponakannya, Hasjim Ning, untuk menjemput ibundanya, Ibu Saleha.

Bung Hatta bahkan meminta supaya mobil Hasjim dipakai untuk menjemput ibundanya. Mengapa tidak dijemput dengan mobil Bung Hatta? "Mobil itu bukan kepunyaanku. Mobil itu milik negara," jawab Bung Hatta.

Negeri ini juga pernah memiliki politisi yang sederhana dan amat menyadari bahwa berpolitik merupakan sebuah pengorbanan.

Ketika Partai Katolik menggelar rapat kongres pada Desember 1972, misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Katolik Harry Tjan Silalahi menghadiri rapat kongres dengan naik becak. Harry Tjan tidak merasa harus naik mobil dari rumah ayahnya di Kampung Terban menuju tempat rapat kongres di Bintaran, Yogyakarta.

Ketika menjadi anggota DPR (1967-1971), pendapatan Harry Tjan juga terbilang kecil. "Kadang (untuk hidup) saya dibantu (salah seorang pendiri Partai Katolik) Pak Kasimo," ujarnya. Padahal, Harry Tjan bukan anggota DPR biasa karena dia adalah sekretaris jenderal sebuah partai politik.

Mobil mewah

Kisah tentang kesederhanaan serta komitmen para politisi dan pemimpin negeri ini seperti di atas kini terasa menjadi cerita yang jauh dari keseharian praktik politik Indonesia.

Hal itu terasa, antara lain, saat melihat pertemuan elite partai. Hampir pasti acara itu diiringi dengan hadirnya sejumlah mobil mewah untuk membawa para elite partai tersebut.

Hari ini, apabila kita melongok tempat parkir para wakil rakyat di Kompleks Parlemen di Senayan saat berlangsungnya rapat paripurna, niscaya akan terkagum-kagum. Ratusan mobil mewah diparkir di sana. Bahkan, ada yang menganggap tempat parkir itu sebagai ruang pamer mobil terbesar di Indonesia.

Tentu saja, tidak semua wakil rakyat membekali diri dan naik mobil mewah. Beberapa kali, Kompas, misalnya, melihat ada anggota DPR yang tetap naik angkutan umum.

Namun, secara umum, parkiran di DPR memang mirip ruang pamer mobil. Jadi, sulit dipercaya jika mayoritas wakil rakyat masih membutuhkan fasilitas uang muka pembelian mobil Rp 210,89 juta seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 terkait fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan. Terlebih jika melihat deretan mobil para wakil rakyat yang bernilai lebih dari Rp 400 juta.

Setelah melihat ada perdebatan di masyarakat dan berbicara dengan pimpinan DPR serta Kementerian Keuangan, Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut Perpres No 39/2015. Ketentuan tentang masalah uang muka pembelian mobil ini dikembalikan lagi ke ketentuan dalam Perpres No 68/2010 yang besarnya Rp 116,65 juta.

Jika tak ada perdebatan di masyarakat, mungkin cerita tentang nasib Perpres No 39/2015 menjadi berbeda. Namun, munculnya perpres yang diawali oleh adanya usulan kenaikan nilai fasilitas uang muka pembelian mobil dari Ketua DPR ini mungkin telah menjadi salah satu tanda perilaku politik dan kekuasaan yang umumnya kini terjadi di Indonesia, yaitu yang makin jauh dari nilai-nilai kesederhanaan dan prinsip sebagai pelayan masyarakat. Semoga dugaan ini tak benar.

(HARYO DAMARDONO)

Ah..akhirnya masuk headline juga, memang hebat Kompas

Restrukturisasi Hambat Anggaran Struktur Baru 10 Kementerian Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS — Hampir lima bulan sejak kabinet terbentuk, restrukturisasi organisasi 10 dari 13 kementerian dengan nomenklatur baru belum juga tuntas. Hal ini dikhawatirkan melemahkan kinerja pemerintah karena Kementerian Keuangan membutuhkan satuan kerja dan pejabat yang definitif untuk pencairan anggaran. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).
Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan. Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja menyatakan, penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lama empat bulan sejak aturan ini ditetapkan pada 27 Oktober 2014.

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebaiknya membuat pedoman rinci restrukturisasi agar setiap kementerian lebih cepat menyusun struktur jabatan sesuai kebutuhan. "Selama restrukturisasi organisasi belum selesai, satuan kerjanya belum terbentuk. Selama satuan kerjanya belum ada, pejabat pemimpin satuan kerja juga belum ada. Saat pejabat belum ada, belum ada penanggung jawab anggaran. Dengan demikian, anggaran belum bisa digunakan," ujar Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (25/3). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan restrukturisasi kementerian segera dituntaskan. Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian PAN dan RB mempercepat proses verifikasi usulan struktur organisasi baru 10 kementerian tersebut. Berdasarkan data Kementerian PAN, baru Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah menyelesaikan restrukturisasi dari eselon I sampai IV. Ke-10 kementerian lain, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedang membahasnya bersama Kementerian PAN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih menyusun struktur organisasi eselon II sampai IV sehingga belum mengusulkan kepada Kementerian PAN.

 Kementerian PAN bersama 13 kementerian sudah menyelesaikan struktur organisasi eselon I pada 13 kementerian untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-kementerian pada akhir Januari 2015. Setiap kementerian kemudian menyusun sendiri struktur organisasi eselon II sampai IV sesuai kebutuhan, lalu dibahas bersama Kementerian PAN untuk ditetapkan. content ,12 Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN Rini Widyantini mengatakan, pihaknya semula berharap struktur organisasi level eselon II-IV dibahas simultan begitu jabatan eselon I tuntas dan menunggu pengesahan Presiden. Dengan skenario ini, Kementerian PAN berharap, penyusunan struktur eselon II sampai IV tidak memakan waktu lama begitu Presiden mengesahkan jabatan eselon I. Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1).

Sidang tersebut membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. KOMPAS/RIZA FATHONI Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1). Sidang tersebut membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. "Namun, karena kesibukan setiap menteri, mereka tidak segera memasukkan usulan struktur organisasi yang dibutuhkan," kata Rini. Yuddy menargetkan struktur organisasi di kementerian selesai akhir Maret 2015. Adapun pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi ditargetkan selesai April. "Presiden ingin pada April 50 persen tender proyek sudah selesai. Jadi kami upayakan secepat mungkin restrukturisasi organisasi dan pengisian posisi pejabat diselesaikan," ujarnya. Kementerian optimistis Kendala anggaran karena restrukturisasi belum tuntas memang terjadi.

Namun, sejumlah kementerian optimistis mereka tetap bekerja optimal. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung mengatakan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa masih dibahas sehingga anggaran belum bisa diakses. Struktur organisasi itu harus direvisi menyusul lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yuswandi mengatakan, anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp 1,3 triliun dengan 80 persen di antaranya untuk program seperti penguatan kapasitas aparat pemerintah desa. "Kami yakin struktur organisasi sudah bisa tuntas akhir Maret ini sehingga bisa langsung pengisian pejabat-pejabatnya," katanya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, mereka sudah menuntaskan pembahasan struktur organisasi eselon II bersama Kementerian PAN. Hadi optimistis, struktur organisasi eselon III sampai IV bisa tuntas pekan ini. Selama ini satuan kerja yang ada tetap bekerja seperti biasa sampai ada pejabat definitif. "Bu Menteri LHK Siti Nurbaya sudah menetapkan 13 penanggung jawab program yang mengurus administrasi anggaran sehingga operasional tetap berjalan. Untuk urusan teknis Kementerian LHK, 13 eselon I masih mempunyai kewenangan," kata Hadi. Terkait anggaran, Kementerian LHK meminta dukungan Menteri PAN dan RB agar unit kerja eselon II definitif dalam struktur organisasi eselon I baru bisa mencairkan anggaran dan menjalankan program kerja. "Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB, kami menetapkan kuasa pengguna anggaran sehingga Menkeu memiliki pegangan resmi mencairkan daftar isian pelaksanaan anggaran," kata Hadi. Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Miftah Thoha menilai, lambatnya restrukturisasi organisasi akibat pedoman yang kurang rinci dari Kementerian PAN.

Menurut Miftah, Kementerian PAN perlu membuat pedoman rinci tentang tata cara pembentukan struktur organisasi, proses ini tidak akan berlarut-larut. "Penyelesaian struktur organisasi harus diprioritaskan karena penyerapan anggaran berpotensi tidak optimal yang bisa berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan rencana pembangunan nasional," kata Miftah. Selain menginstruksikan percepatan penyusunan struktur organisasi baru, Presiden memerintahkan pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi, pejabat level eselon I dan II, yang lowong dipercepat. Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga. Sekretaris Kementerian PAN Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, lowongan jabatan eselon I dan II tak hanya tersedia di 13 kementerian yang struktur organisasinya berubah. Posisi lowong di kementerian lain juga muncul karena restrukturisasi organisasi kementerian disesuaikan dengan visi-misi Presiden. (APA/HAM) http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150326kompas/#/1/

Astagfirullah..diskriminasi remunerasi semakin menjadi2, malah.

Di era SBY sudah terjadi diskriminasi remunerasi yang membuat banyak program reformasi birokrasi (RB) jalan di tempat. Ingat mantan Sekjen ESDM yang juga seorang kenalan baik saya. Sejak masih menjabat Sekditjen Migas pak WK sudah complain dan berusaha mendapatkan sebagian PNBP yang disetornya untuk digunakan buat sektor ESDM sendiri sehingga berbagai keperluan bisa ditangani dengan cepat, termasuk utuk penggunaan dana taktis kementerian dan sekedar menambah kesejahteraan pegawai mereka, seperti halnya bbrp kementerian lain bisa mendapatkannya.

Sekarang di era Pak JKW malah makin melebar jurang itu, gak tahu lagi neh nasibnya RB, apa memang pantas Ditjen Pajak mendapat previleges seperti ini. SIapa sebenarnya pengusul kenaikan yang semesatinya tanpa kenaikan barupun mereka sudah besar. Janggal rasanya, ketika masih banyak K/L belum mendapat remunerasi pantas, DJP sudah mendapat tambahan kenaikan berlebih. Wallahualam....mari berdoa semoga situasi tidak memburuk!

-------------------
http://finance.detik.com/read/2015/03/20/192554/2865299/4/tunjangan-pns-pajak-kalahkan-gaji-menteri-keuangan?f991104topnews 

Tunjangan PNS Pajak Kalahkan Gaji Menteri Keuangan

Hidayat Setiaji - detikfinance

Jumat, 20/03/2015 19:25 WIB

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Perpres tersebut, tunjangan kinerja (remunerasi) seorang Direktur Jenderal Pajak menjadi Rp 117.375.000/bulan.

Dari salinan lampiran Perpres No 37/2015 yang diperoleh detikFinance, Jumat (20/3/2015), berikut adalah remunerasi bagi para pegawai pajak:

• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000.
• Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000.
• Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125.
• Penilai PBB Madya Rp 28.914.875.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800.
• Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850.
• Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200.
• Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550.
• Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dengan begitu, gaji para pegawai pajak ini sekarang sudah melebihi bosnya yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Saat ini, gaji menteri yang belum naik selama bertahun-tahun tersebut adalah Rp 18.648.000/bulan. Bahkan lebih rendah dibandingkan tunjangan seorang Penilai PBB Muda.

Bambang pun pernah mengakui hal ini. Dalam rapat di DPR pada Februari lalu, Bambang mengatakan bahkan gaji seorang Account Representative (AR) pajak pun nantinya akan lebih besar dari menteri. Saat ini, gaji AR adalah Rp 8 juta/bulan.

"Dengan sistem baru, gaji AR akan lebih tinggi dari gaji menteri. AR bukan pejabat eselon, tetapi gajinya melebihi menteri," ujar Bambang kala itu.

Kerja Kerja cemana kalau reog belum tuntas!

Dua Kementerian Belum Usulkan Struktur Baru

Cetak | 20 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Reorganisasi kementerian pasca nomenklatur baru tak kunjung tuntas. Sampai kini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum juga mengusulkan struktur baru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Mereka masih membahasnya,"    kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kamis (19/3), di Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur 13 kementerian demi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Hal ini membuat 13 kementerian dan Kemenpan RB menyusun struktur jabatan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur baru.

Proses reorganisasi tersebut menghapus sedikitnya 250 jabatan eselon I sampai IV. Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengklaim hal itu menghemat anggaran ratusan miliar rupiah.

Kemenpan RB sudah menyetujui struktur baru Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata. Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan konsep persetujuan untuk struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Rini menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Negara, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dalam tahap final. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja baru mengusulkan struktur baru ke Kemenpan RB.

Kemenpan RB bersama 13 kementerian dengan nomenklatur baru sudah menuntaskan restrukturisasi organisasi tingkat eselon I akhir Januari 2015. Para menteri bersama tim internal setiap kementerian selanjutnya menyusun struktur baru mulai eselon II sampai IV yang kemudian dikaji Kemenpan RB.

Rini mengatakan, penyelarasan struktur organisasi 13 kementerian tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pejabat eselon I sampai IV antar-kementerian. "Kami tidak bisa memaksa struktur segera diselesaikan karena ada program-program di setiap menteri yang butuh penanganan cepat," ucapnya.

Proses reorganisasi kementerian ini dikhawatirkan berimbas terhadap efektivitas program. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Anwar Sanusi mengatakan, "Dalam setiap program itu harus ada penanggung jawab dan penanggung jawab ini melekat pada jabatan struktural. Sementara jabatan struktural menunggu struktur organisasinya. Jadi, selama struktur organisasi belum selesai, ujungnya program kementerian tidak bisa berjalan maksimal."

Oleh karena itu, Kemenpan RB harus mencari cara untuk bisa mempercepat penataan struktur organisasi. "LAN sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang bisa membantu Kemenpan RB dan kementerian-kementerian dalam menata struktur organisasi. Kami pun siap membantu jika dibutuhkan," ucapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, sudah menuntaskan penyusunan struktur organisasi eselon II sampai IV. "Kami sudah siap membahasnya dengan Menpan RB. Insya Allah selesai pertengahan April," kata Hadi.

(APA/HAM)

Nampaknya Ethic of Conduct kita makin parah ditengah tidak jalannya reformasi birokrasi

Politisi-Relawan Jadi Komisaris

Menteri BUMN: Mereka Sosok Berintegritas

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Keempat perusahaan BUMN yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS Empat perusahaan badan usaha milik negara memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

Keempat perusahaan BUMN itu adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan antara lain mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf dan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang ditetapkan sebagai komisaris BRI.

Ada juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, serta mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Pataniari Siahaan, yang kini pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di jajaran Dewan Komisaris BNI.

Di Bank Mandiri, ada mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di jajaran dewan komisaris. Ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, kader PDI-P yang juga anggota Tim Transisi Jokowi-JK.

Di Jasa Marga, ada nama Refly Harun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, sebagai komisaris utama/independen.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, komisaris BUMN yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan usulan sejumlah pihak. Mereka adalah sosok yang dinilai berintegritas, berpendidikan tinggi, dan berpengalaman di bidangnya.

”Oleh sebab itu, mereka tidak boleh cawe-cawe (ikut campur), kecuali melakukan pengawasan yang baik,” ujar Rini, saat ditanya wartawan mengenai beberapa nama politisi dan relawan yang disebut-sebut mendukung Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Rini, pelaksanaan dari kinerja utama perusahaan dilakukan direksi, bukan dewan komisaris. ”Direksi itu mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. Nah, komisaris, dewan komisaris, mengawasi direksi agar menjalankan fungsinya dengan baik,” katanya.

Rini menegaskan, mereka yang masuk jajaran komisaris perusahaan BUMN itu harus menanggalkan jabatan politik dan tidak boleh melakukan aktivitas politik.

”Itu sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur. Pokoknya, mereka tidak boleh berpolitik,” ujar Rini.

PT Jasa Marga yang baru menggelar RUPS pada Rabu lalu menetapkan enam orang dalam jajaran komisarisnya, empat di antaranya orang baru.

Keenam anggota dewan komisaris itu adalah Refly Harun (komisaris utama), Akhmad Syakhroza, Boediarso Teguh Widodo, Taufik Widjojono, Hambra, dan Sigit Widyawan (komisaris independen).

Lolos uji

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, sistem perbankan di Indonesia sudah mapan. Sistem itu juga mencakup pergantian personel bank, yakni direksi dan komisaris.

Setiap komisaris dan direksi yang baru ditetapkan dalam RUPS harus memenuhi aturan dan persyaratan formal, termasuk kemampuan teknis. Mereka juga harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK sebelum bertugas secara resmi.

”Ada persyaratan menyangkut kompetensi dan integritas. Jika dua hal itu sudah dipenuhi calon direksi dan komisaris, baru uji kelayakan dan kepatutan dilakukan OJK,” kata Muliaman saat berkunjung ke Kantor Harian Kompas di Jakarta, kemarin.

OJK bersifat independen dalam pemilihan direksi dan komisaris bank BUMN. Independensi itu diwujudkan dalam uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tidak dilibatkannya OJK dalam pengajuan calon direksi dan komisaris oleh pemegang saham menjelang RUPS.

”Bisa dikatakan, para calon yang diajukan dan disetujui dalam RUPS itu belum tentu lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan OJK. Jika tidak lolos, mereka pun dikembalikan dan OJK meminta calon lain,” tutur Muliaman.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masuknya tokoh dengan beragam latar belakang dalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan sudah kerap terjadi. Karena itu, hal yang terjadi kali ini pun ditangkap sebagai fenomena biasa oleh OJK.

Semua latar belakang pendidikan calon terpilih dalam perusahaan-perusahaan itu dapat diakomodasi, begitu pula latar belakang keilmuannya. Namun, mereka tetap harus memenuhi syarat formal dan uji oleh OJK.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, menambahkan, materi uji kelayakan dan kepatutan OJK menunjukkan independensi lembaga. Di bidang perbankan, misalnya, ada tiga pewawancara, dengan dua orang di antaranya berasal dari eksternal OJK.

Sektor perbankan

Perihal pergantian direksi dan komisaris yang terjadi di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, justru melihatnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia sektor perbankan.

Menurut dia, Indonesia memerlukan lebih banyak bankir muda agar bisa bersaing dalam kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan pada 2020. Rotasi sejumlah bankir senior dan menempati posisi baru di tiga bank milik pemerintah itu menjadi cermin kurangnya jumlah bankir di Indonesia.

Lana melanjutkan, peran para bankir senior tersebut harus segera didukung bankir-bankir muda.

”Peran bankir-bankir muda sangat diperlukan terutama ketika persaingan perbankan makin ketat setelah kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan berlaku. Walaupun bankir senior berperan optimal, jumlah mereka masih kurang jika kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan,” kata Lana.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan terpisah pada pekan ini menunjukkan terjadi rotasi bankir senior di ketiga bank milik pemerintah itu. Direktur utama terpilih BNI, Achmad Baiquni, sebelumnya menjabat direktur di BRI.

Wakil direktur utama terpilih BRI, Soenarso, sebelumnya menjabat direktur di Bank Mandiri. Wakil direktur utama terpilih Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, sebelumnya direktur di BRI. Adapun komisaris terpilih BRI, Gatot M Suwondo, sebelumnya menjabat Direktur Utama BNI.

Persaingan dengan bank-bank asing akan kian ketat di ASEAN setelah kesepahaman berlaku pada 2020. Saat ini, sejumlah bank asing sudah beroperasi di Indonesia dan bersiap memperkuat posisi di pasar Indonesia.

(HAR/ARN/BEN/AHA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150320kompas/#/1/

Miss management bernama lembur. (dari status fb)

Negara tidak dalam keadaan darurat (kecuali nilai tukar) sehingga semuanya semestinya bisa di manage dengan baik. Tanpa mengurangi rasa hormat dan keseriusan bekerja, sebaiknya mulai dari RI1, pembantunya hingga office boy, memperhatikan hari dan jam kerja. Manusia perlu keseimbangan baik utk dunia dan akhirat, demikian pula untuk kantor dan keluarga. Semua kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan juga keinginan menjalani kehidupan secara manusiawi. Tidak usah bangga atau membusungkan dada jika anda bekerja diluar hari kerja. Itu salah satu gejala miss management. Paham!