Dinilai Progresif, Menpan Dianugerahi Doktor HC Undip Semarang

Terlepas dari setuju atau tidak, pro atau kontra, bagi saya pemberian gelar Doktor atau Profesor kepada para pejabat, terutama menteri yang sedang menjabat, rasanya seperti menonton ludruk yang tidak lucu. Mengingatkan saya akan beberapa institusi di zaman orba yang mempunyai kekuatan politik maupun birokrasi, dengan tenangnya bisa menjelma menjadi institusi pendidikan yang mungkin paling canggih di dunia. Betapa tidak, saking kuatnya pengaruh institusi ini, maka seorang pejabat yang masuk hanya bergelar S-1, maka seketika setelah selesai menjabat di sana bisa melenggang kangkung menyandang S-3, bahkan juga tidak kurang diberikan gelar Guru Besar.

Tidak mengerti saya, institusinya yang memang sebenarnya hebat atau perguruan tingginya yang bermental suap dan tolol. Kalau untuk pak Taufik, saya lebih baik no comment!

Bacaan terkait: Reformasi (Birokrasi) itu Mudah

********* 

detikNews : situs warta era digital | Dinilai Progresif, Menpan Dianugerahi Doktor HC Undip Semarang

Dinilai Progresif, Menpan Dianugerahi Doktor HC Undip Semarang

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews

Courtesy Detik.com (foto: Dikhy Sasra/detikcom)

Semarang - Menpan Taufiq Effendi dinilai sebagai menteri yang progresif, inovatif, dan kreatif. Univeristas Diponegoro (Undip) pun menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa.

Penganugerahan digelar di Gedung Prof Sudharto Undip Tembalang, Senin (27/10/2008). Selain civitas akademika, sejumlah pejabat setingkat dirjen dan pejabat Jawa Tengah hadir dalam acara tersebut.

Guru Besar Undip, Satjipto Rahardjo yang didaulat membacakan sambutan tim promotor mengatakan, penganugerahan itu tidak dilakukan hanya karena Taufiq seorang menteri, tapi karena gagasan dan kapasitasnya.

"Kalau toh itu dikaitkan, berarti jabatan menteri telah tuan (Taufiq Effendi) gunakan secara sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan gagasannya," katanya.

Sebelum memberi gelar, tim promotor telah menggelar diskusi dan seminar sebagai sarana bagi Taufiq menyampaikan gagasannya. Tim menilai Taufiq lolos dengan cukup memuaskan karena mempunyai gagasan yang progresif, inovatif, dan kreatif mengenai birokrasi.

Sementara Taufiq Effendi mengatakan, saat ini, yang dibutuhkan birokrasi bukan persoalan wewenang, tapi peranan. "Bukan apa wewenang saya, tapi apa peranan saya," katanya.

Birokrasi juga tidak boleh berpikir output, tapi outcome. Mindset seperti itu yang harus dilakukan agar birokrasi lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Taufiq merupakan orang keenam yang mendapat gelar doktor HC dari Undip. Sebelumnya, Undip memberi gelar HC kepada Ali Alatas (28 Nopember 1996), Alm Yang Dipertuan Agung X Malaysia (11 Oktober 1997), Menteri PU Djoko Kirmanto (15 Oktober 2005), Burhanudin Abdulan (3 Juni 2006), dan Sutiyoso (4 Agustus 2007).(try/djo)

Internet Blocking cost government a lot

Probably report attached here from JP (11/4) states one of the best positions regarding Internet Blocking that shocks millions of Internet users in Indonesia.

Yes, I am agree to say that our new government has failed to really understand what the potentials of Internet is, how users really dedicate their life and tug it to Internet in daily life, and how users have been benefitting Internet for their economy, including leisure and daily life.

This, the blocking, should have not been happend if the authority had proffessionally done their job. Waht a pity. THis includes not only government, but also related associations, operators (big and small), and leaders.

Or this reflects how confused and unready we are in welcoming globaliszation in real life, not in a piece of paper.

The Jakarta Post - The Journal of Indonesia Today

Pantesan, PNS perlu perbaikan mendasar.

Terjawab sudah kenapa PNS tak pernah bisa dimanage dengan baik. Ternyata PNS di dominasi kaum Ibu, yang juga harus memikirkan keluarga (suami + anak2) ketika bekerja.
Mungkin kita perlu introspeksi dalam hal ini. Maaf bukan diskriminasi lho, just to get the number to get the ideas.

ES

Kompas.Com - Perempuan Lebih Berminat Jadi PNS

Senin, 31 Maret 2008 14:55 WIB
JAKARTA, SENIN - Ternyata oh ternyata, perempuan Indonesia lebih berminat jadi pegawai negeri sipil ketimbang kaum lelaki. Jika pada 2003 jumlah PNS perempuan 32 persen dari total PNS, data akhir Desember 2007 jumlah PNS perempuan meningkat menjadi 44 persen! Hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil pada 2003, terdapat 3.648.005 orang PNS dengan 1.475.720 orang atau 32 persen perempuan. Sementara data Desember 2007, dari total 4.067.201 PNS, sebanyak 1.774.646 orang atau 44 persen perempuan. Profil PNS Indonesia itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (31/3). Data BKN juga menyebutkan, mayoritas PNS berpendidikan setingkat SLTA ke bawah, persentasenya mencapai 43 persen. Sebaliknya, PNS berpendidikan sarjana S-2 dan S-3 hanya 103.112 orang atau 2,5 persen saja.

Survey FInds Govt Offices Lack Integrity: OFF COURSE!!( LA IYALAH)

On Saturday 29 March 08, The Jakarta Post made the headlines of the lack of integrity on Government Offices/r. Unfortunately, the statements comes from The Corruption Eradication Commission (KPK).

Why such kind of statement be delivered to media on this kind of situation. This is ridiculous, while the country is still struggling to move on, there always be that way. This is the sign of sectoral ego of any specific agency, which might not be better than.

Oh..poor country, pls wake up and built the good one. If you cannot, just shut your big mouth up.

You might be interested on these two articles to digest:

1. You Pay Peanut, You'll get monkey
2. Sapu campur debu (Swiping with a dirty one)