Setelah Listrik, "KArma Energi" akan terjadi pula di bidang Gas. Capedeh!

Setelah mengalami "karma" di bidang ketenagalistrikan, kita kembali harus siap2 menyambut karma sejenis di bidang pengelolaan gas, khususnya gas bumi dan LNG.

Jika di ketenagalistrikan UU listrik yang baru membutuhkan sekitar 5 tahun untuk menerbitkannya, maka UU Migas menurut Kurtubi dibiarkan tanpa ada inisiatif perbaikan dari seluruh stakeholders, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi dan masyarakat umumnya.

Kondisi ini tentu saja memperburuk berbagai hal yang terkait dengan management gas secara nasional maupun regional dan utilisasinya diberbagai sektor kehidupan lainnya.

Sungguh kalau hal ini dibiarkan terus tanpa ada kejelasan, maka tidak mustahil suatu saat kondisi bisnis gas bumi dan LNG dalam negeri kita akan menggerogoti komponen ekonomi lain dimana semestnya gas menjadi faktor pendorong ekonomi, baik sebagai komoditi untuk diperdagangkan secara bebas sebagai energi primer maupun sebagai feeed stock.

====

http://web.bisnis.com/artikel/2id2779.html

Manajemen gas nasional perlu kepastian hukumSenin, 08/02/2010 11:28:00 WIBOleh: Kurtubi

Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3/2010 antara lain mewajibkan kontraktor production sharing (KPS) atau sekarang disebut kontraktor kontrak kerjasama (KKS) untuk menyerahkan 25% dari produksi gas bagian kontraktor guna memenuhi keperluan dalam negeri dalam rangka DMO (domestic market obligation). Di sini timbul pertanyaan, mengapa 25%? Mengapa tidak 20%, atau 30% atau 50% atau bahkan 100%, misalnya. Apakah ada dasar hukumnya untuk menetapkan batasan 25%?
Soalnya, Pasal 22 Ayat 1 dari UU Migas No. 22/2001 yang mengatur tentang batas maksimal persentase DMO gas sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004.
Bersama dengan Pasal 12 Ayat 3 yang menyangkut Kuasa Pertambangan dan Pasal 28 Ayat 2 yang menyangkut pelepasan harga BBM sepenuhnya kepada mekanisme pasar, Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK karena dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945.
Selama lebih dari 5 tahun, UU Migas No. 22/2001 dibiarkan dalam kondisi 'cacat', tanpa ada upaya untuk melakukan amendemen/perbaikan/penggantian. Bahkan meskipun Pansus Hak Angket Kenaikan Harga BBM yang dibentuk DPR telah merekomendasikan agar UU Migas No. 22/2001 segera diganti, ternyata hingga saat ini belum juga dilakukan.
Kondisi memprihantinkan ini terjadi meskipun pihak eksekutif (Menteri ESDM) yang bertanggung jawab atas pengesahan dan penerapan UU Migas No. 22/ 2001 sudah diganti dengan menteri baru.
Putusan MK, Rekomendasi Pansus Hak Angket BBM, dan imbauan dari berbagai kelompok masyarakat selama ini tetap 'diabaikan', bak pepatah 'anjing menggonggong kafilah tetap berlalu'.
Seyogianya, kondisi 'cacat hukum' dari UU Migas No. 22/2001 harus segera diakhiri terlebih dahulu sebelum antara lain Menteri ESDM yang baru mengeluarkan Permen tentang pemenuhan gas untuk keperluan dalam negeri.
Kalau seandainya proses amendemen/penggantian UU Migas dikhawatirkan akan memakan waktu lama, Presiden dimungkinkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) karena sifatnya mendesak.
Sebagaimana PM Juanda telah pada akhir 1950-an berani mengeluarkan Perppu (kemudian berubah menjadi UU Prp. No. 44/1960) yang mengganti UU Pertambangan Zaman Belanda yang sangat merugikan Negara (Indische Mijnwet 1899).
Kondisi saat ini mendorong perlunya segera perbaikan/penggantian terhadap UU Migas ini guna menciptakan kepastian hukum dan menghindari terulangnya penjualan gas dengan harga sangat murah ke luar negeri.
Meningkatkan investasi
Kepastian hukum dibutuhkan untuk dapat segera meningkatkan investasi. Dasar hukum bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok2 baru harus segera dipulihkan pascapencabutan Pasal 12 Ayat 3 yang semula dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi kegiatan usaha di sektor hulu.
Demikian juga bagi pengaturan pemenuhan gas untuk keperluan dalam negeri yang terkait dengan DMO harus segera dipulihkan dengan memperbaiki/mengganti UU Migas.
Sebab dengan tidak berlakunya Pasal 22 Ayat 1 UU Migas yang mengatur jumlah persentase DMO/gas yang harus dipasok untuk dalam negeri, tentu pasal ini tidak bisa disubstitusi dengan Permen, seperti Permen No. 3/2010.
Pasal 22 Ayat 1 yang sudah dinyatakan tidak berlaku, bersama Pasal 12 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2, kesemuanya harus segera diperbaiki. Oleh karena itulah maka seyogianya Pemerintah saat ini harus segera mengajukan perbaikan/penggantian UU Migas ke DPR atau segera mengeluarkan Perppu. Ini agar status 'cacat' dari UU Migas segera diakhiri.
Kebijakan pembiaran terhadap ketidakpastian hukum di sektor migas saat ini sungguh sangat merugikan negara. Terbukti dari anjloknya investasi/kegiatan pengeboran eksplorasi di Blok2 baru dalam 10 tahun terakhir ini telah menyebabkan tidak adanya penemuan cadangan baru yang berujung pada anjloknya produksi minyak nasional. Indonesia telah berubah menjadi net oil importer dan harus keluar dari OPEC.
Tidak segeranya diperbaiki atas Pasal 22 Ayat 1 UU Migas juga berdampak negatif terhadap pengembangan lapangan-lapangan gas seperti Donggi Senoro, Masela, dsbnya karena tidak ada kepastian persentase DMO yang berdasarkan UU.
Status Permen yang berada dibawah UU, secara pasti tidak bisa menggantikan Pasal 22 Ayat 1 UU Migas yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Terlebih lagi substansi isi dari Permen No.3/2010 kurang visioner karena cenderung untuk terus mendorong pemakaian gas (methane) yang sangat bernilai ekonomi, untuk diinjeksikan ke sumur-sumur tua guna meningkatkan produksi minyak lewat mekanisme EOR (enhanced oil recovery).
Padahal sudah lama berkembang teknologi pemakaian gas CO2 untuk keperluan EOR dimana CO2 selama ini dianggap sebagai beban dan sangat merusak lingkungan.
Gas CO2 tidak hanya bisa diinjeksikan untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua dengan kandungan minyak jenis medium dan ringan (API di atas 25 derajat) seperti minyak jenis Minas, tetapi juga terbukti bisa diinjeksikan dan meningkatkan produksi dari lapangan minyak dengan kandungan minyak tergolong berat seperti yang terjadi di Lapangan Minyak Bati Rahman di Turki dengan hanya 5 derajat API.
Minyak jenis ini mirip dengan jenis minyak Duri di Riau yang saat ini menggunakan gas methane dalam jumlah yang sangat besar.
Ke depan justru penggunaan CO2 untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan tua yang harus didorong, bukan mendorong penggunaan gas methane yang bernilai ekonomi tinggi seperti pada Permen No.3/2010.
Rencana pengembangan Blok Natuna yang mengandung gas CO sekitar 200 tcf dan gas methane sekitar 45 tcf perlu dipercepat.
Gas CO2 yang selama ini direncanakan untuk dipendam kembali di sekitar Natuna, sangat dimungkinkan untuk dialirkan dan diinjeksikan di lapangan-lapangan minyak tua di Sumatra untuk meningkatakan produksi minyak nasional.
Sehingga pengembangan Blok Natuna punya manfaat ganda sekaligus. Selain bisa memperoleh gas untuk diekspor dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga gas CO2 bisa meningkatkan produksi lapangan-lapangan tua di Sumatra, terutama Lapangan Minas dan Duri di Riau.
Kesemua ini baru bisa berjalan kalau ada kepastian hukum. Tidak ada solusi yang sistemik selain dengan terlebih dahulu memperbaiki/mengganti UU Migas No.22/2001 yang sudah terbukti sangat merugikan negara.
Oleh Kurtubi
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies

Negeri Penghasil Gas Justru Pusing dengan kelebihan pasokan ....dasar INDON.....!

http://www.scribd.com/doc/14844075/Pipa-Gas-KalimantanJawa-Sui-Generis

http://www.scribd.com/doc/2387909/Opensourcing-Oil-and-Gas-Sector-

Bagi perencana, tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada kondisi tidak dilaksanakannya rencana yang telah dibuat dengan demikian matang. Apalagi untuk menyiapkan itu sudah dikeluarkan energi dan dana yang cukup lumayan. Apalagi kalau rencana itu juga sudah memikirkan opportunity lost jika tidak dilaksanakan..dan apalagi lain2nya. Dan sesungguhnya jika rencana itu dilaksanakan diharapkan bisa membuat sejarah baru. Tapi ternyata para elite di negeri ini lebih memilih menikmati jabatannya saat ini dari pada beresiko dicopot.

Salah satu rencana yang telah disiapkan jauh2 hari adalah pembangunan pipa gas kalimantan-jawa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, dan tentu saja secara tidak langsung dapat mengerem lajunya ekspor gas ke manca negara (Jepang, KOrsel, China , taiwan dan US.) yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 dekade, ya tigapuluh tahun).

Pipa Kalija (kalimantan-jawa) itu bahkan sudah ditenderkan secara internasional dengan harapan dapat memenuhi maksud lain, yaitu mengajak swasta ikut membangun sehingga dapat mengurangi tekanan utang pada APBN yang sangat dibutuhkan untk membangun sektor publik lainnya.

Namun dalam perjalanannya, Kalija terabaikan. Pertama, dicegat sendiri oleh elite dengan alasan reserve tidak cukup. Padahal study yang dibuat Bappenas dengan Universitas terkenal di Perancis memberikan sinyal positif bahwa reserve masih ada dengan me manage secara baik. Lalu, dicari lagi alasan harus menunggu setahun karena neraca gas belum jadi. padahal neraca gas sebelumnya mestinya masih valid.

Sekarang, negeri ini pusing tujuh keliling dengan kelebihan pasokan. Sungguh...memalukan...dan sangat disayangkan. Seandainya rencana Kalija dulu dilanjutkan,.....sekarang di saat krisis gas sudah bisa masuk ke pembangkit, masuk kota, dan kerumah2 penduduk. baik dengan distribusi ataupun dikonversi lagi dalam bentuk lain.

Entah sampai kapan kita akan begini..dan maaf saya tidak tega mendiamkannya.

Wassalam.

====

Ekonomi
16/03/2009 - 11:24
'Lampu Kuning' Untuk LNG Indonesia
Purnomo Yusgiantoro
(inilah.com/ Bayu Suta)

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia saat ini menghadapi situasi sulit terkait dengan menurunnya permintaan ekspor gas alam cair (LNG).

Untuk itu, pemerintah menghindari terjadinya produksi LNG dalam kondisi penuh di tangki penyimpanan (tank top) menyusul penurunan ekspor komoditas tersebut akibat krisis global.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai bertemu investor Kanada di Jakarta, Senin (16/3), mengatakan saat ini, memang belum terjadi kondisi tank top yang mengkhawatirkan tersebut.

"Saat ini, baru first warning. Namun, kalau dibiarkan dan produksi LNG sudah tank top, maka terpaksa mesti mematikan sumur dan untuk menghidupkannya kembali akan sangat sulit," katanya.

Purnomo minta agar PT Pertamina (Persero) dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menggencarkan pengalihan ekspor LNG ke pembeli lain.

Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono juga mengkhawatirkan rencana pengurangan ekspor LNG dari pembeli Jepang, Korea, dan Taiwan menyusul krisis global sekarang ini.

Menurut dia, pengurangan ekspor LNG dari Kilang Bontang, Kaltim, tersebut berarti mengurangi pendapatan negara.

Selain itu, penundaan ekspor juga akan menyebabkan produksi LNG Kilang Bontang akan mencapai tank top.

Ia mengatakan sejauh ini pembeli LNG dari ketiga negara tersebut memang belum menyampaikan permintaan pengurangan ekspor secara resmi.

Namun, pembeli sudah mengindikasikan pengurangan pembelian LNG sebagai akibat penurunan produksi industri di negaranya akibat krisis global.

Priyono juga menambahkan, pihaknya melakukan berbagai upaya jika pembeli benar-benar mengurangi pembelian LNG-nya, di antaranya adalah dengan mengalihkan produksi LNG ke pembeli lain, dialihkan menjadi elpiji, dan memenuhi kebutuhan pabrik pupuk, meski volumenya kecil.

"Dulu juga pernah di-switch ke elpiji dengan memakai konverter," ujarnya.

Pembeli Jepang yang biasa disebut Western Buyers, mengindikasikan pengurangan pembelian 3-6 kargo LNG, Korea Gas juga sampai enam kargo dan perusahaan asal Taiwan, Chinese Petroleum Corporation, juga akan mengurangi pembelian tiga kargo. Satu kargo LNG setara dengan tiga juta juta british thermal unit (MMBTU).
===========
[Jumat, 01/05/2009 12:30 WIB
Kelebihan Produksi Kilang Bontang Teratasi
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
http://www.detikfinance.com/read/2009/05/01/123045/1124462/4/kelebihan-produksi-kilang-bontang-teratasi


Foto: lih/detikFinance
Jakarta - Kelebihan pasokan gas untuk Kilang Bontang hingga saat ini masih bisa tertangani sehingga tidak perlu dilakukan pengurangan produksi gas dari lapangan-lapangan sekitarnya.

"Memang betul kelebihan kargo Bontang sampai hari ini sudah habis. Jadi tidak terjadi pengurangan produksi gas," ujar Deputy Operasi BP Migas Edy Purwanto dalam pesan singkatnya, Jumat (1/5/2009).

Sebelumnya traditionalm buyer Kilang Bontang menyatakan tidak sanggup menyerap 18 kargo LNG Bontang karena menurunnya kegiatan ekonomi di negara mereka.

Karena tidak terserap, Kilang Bontang pun kelebihan produksi sebesar 18 kargo. Jika kelebihan produksi terus berlangsung, maka kilang tidak ekonomis dan kemungkinan terburuk produksi gas dari lapangan sekitarnya harus dihentikan.

Namun kini 18 kargo LNG tersebut sudah dialokasikan untuk diserap sejumlah pihak. Rinciannya adalah 8 kargo untuk pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan 3 kargo untuk memenuhi kewajiban Tangguh ke China.

Selain itu, ada satu kargo yang berhasil dijual ke India dan 6 kargo yang dialokasikan ke Pertamina untuk dikonversi ke elpiji.
(epi/lih)*tra]


===

Pertamina Serap Kelebihan Elpiji Kilang Bontang
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/03/10/brk,20090310-163914,id.html


Selasa, 10 Maret 2009 | 13:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Pertamina (Persero) akan mendapat pasokan elpiji dari kilang gas alam cair (liquid natural gas/LNG) Bontang. "Bontang ada kelebihan elpiji lima sampai enam kargo," kata Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Selasa (10/3).

Dengan hitungan tiap kargo sebesar 40 ribu metrik ton, maka total kelebihan elpiji bisa mencapai 240 ribu metrik ton. Kelebihan elpiji itu akan dipasok mulai Mei hingga akhir tahun ini.

Jika Bontang memang kelebihan pasokan, kata dia,maka Pertamina akan mengutamakan membeli elpiji dari dalam negeri. "Itu kami serap dulu, kami mengutamakan pasokan dalam negeri," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini kapasitas elpiji domestik sekitar dua juta ton. Jika perkembangan konversi minyak tanah ke elpiji sesuai target, kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5 juta ton, sehingga harus ada tambahan pasokan elpiji sebesar 2,5 juta ton.

Pertamina juga sedang menggelar beauty contest kedua untuk mendampingi Petredech sebagai pemasok elpiji. Pertamina tidak ingin Petredech menjadi pemasok tunggal. "Kami (mengadakan) beauty contest supaya tidak single supplier," ungkapnya.

Dia mengatakan kontrak berikutnya akan dilakukan pada semester kedua tahun ini untuk pengiriman akhir tahun hingga awal tahun depan. Kontraknya juga berjangka sepuluh tahun seperti yang dilakukan terhadap Petredech. Harganya akan flat selama tiga tahun pertama dan tiap tahun berikutnya akan ditinjau ulang.
======
GAS ALAM CAIR
LNG Bontang Dialihkan
ke Pembeli Tangguh

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=222612

Rabu, 18 Maret 2009
JAKARTA (Suara Karya): Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berencana mengalihkan kelebihan produksi gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Kilang Bontang, Kaltim, ke pembeli Kilang Tangguh, Papua.

Menurut Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, terdapat 2 hingga 4 kargo LNG Bontang yang akan dialihkan ke pembeli Tangguh pada tahun 2009 ini. "(Pengalihan) ini bukan berarti Tangguh mengalami penundaan (delay) pengiriman LNG, pengapalan pertama Tangguh tetap dua kargo ke Fujian, China," kata Djoko di Jakarta, Selasa (17/3).

Menurut dia, harga LNG akibat pengalihan itu tetap sesuai kontrak masing-masing. Artinya, LNG Bontang buat pembeli Tangguh tetap memakai harga Tangguh dan pengembalian LNG Tangguh buat pembeli Bontang memakai harga Bontang.

Diketahui sebelumnya, Kilang Bontang terancam mengalami kelebihan produksi LNG menyusul rencana pembeli di Jepang, Korea, dan Taiwan mengurangi permintaannya akibat krisis global. Pemerintah khawatir kelebihan produksi LNG itu akan membuat tangki penyimpanan dalam kondisi penuh (tank top), yang selanjutnya terpaksa mematikan sumur gas.

Pembeli Jepang yang biasa disebut Western Buyers mengindikasikan pengurangan pembelian sebanyak 3-6 kargo LNG, Korea Gas juga sampai 6 kargo, dan perusahaan Taiwan, Chinese Petroleum Corporation, mengurangi 3 kargo.

Sementara itu, Kepala BP Migas R Priyono menjelaskan adanya penundaan pembelian LNG oleh Jepang, Korea dan Taiwan mencapai sekitar 15 kargo. "Perkiraan 15 kargo yang minta delay, kita akan lihat," ujarnya.

Dia juga menambahkan, dari 15 kargo tersebut, kemungkinan dua kargo akan dialihkan ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), 2-4 kargo untuk menutup pengiriman LNG Tangguh ke Fujian, China. "Sisanya masih mencari konsumen," katanya. (A Choir)

=========
Tiga Solusi Dropping Kargo LNG Bontang
http://www.kontan.co.id/index.php/Bisnis/news/10305/Tiga_Solusi_Dropping_Kargo_LNG_Bontang

JAKARTA. Kemungkinan terganggunya pembelian LNG dari kilang Bontang oleh Jepang, Taiwan dan Korea bertambah menjadi 15 kargo tahun ini. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menemukan satu lagi solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu mengalihkan jatah pengiriman pertama blok Tangguh dari kilang Bontang.

Kepala BP Migas Raden Priyono menjelaskan, dalam pembicaraan terakhir dengan pembeli LNG Bontang dari tiga negara tersebut, diperkirakan jumlah kargo LNG yang terganggu pembeliannya sebanyak 13 kargo sampai 15 kargo.

"Ada tiga kemungkinan, bisa di drop, bisa di delay dan bisa di carry over. Kita masih negosiasi supaya tidak dibatalkan," kata Priyono, Selasa (17/3).

Priyono memastikan kelebihan produksi LNG Bontang tersebut akan digunakan untuk memasok kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak enam kargo. Sementara sisanya sebanyak sembilan kargo akan dicarikan alternatif pembelinya.

"Bisa di divert ke pengiriman pertama Tangguh yang dijadwalkan April atau Mei. Tapi masih perlu dibicarakan soal pembayarannya, dan divert ini hanya untuk satu bulan," tambahnya.

Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono menjelaskan, divert pengiriman Tangguh dari kilang Bontang selama satu bulan itu sekitar dua sampai empat kargo.

Sementara itu, terkait selisih harga jual LNG Tangguh dan Bontang tersebut, Djoko mengusulkan agar para pembeli mau membayarnya sesuai harga kontrak masing-masing.

"Biar gampangnya kita upayakan sesuai dengan kontrak masing-masing. Jadi harga LNG Tangguh yang diambilkan dari Bontang, menggunakan harga kontrak LNG Bontang. Sementara saat Tangguh mengirimkan untuk kebutuhan pembeli Bontang akan menggunakan harga Tangguh. Sehingga nanti hitung-hitungannya BP sebagai pengelola Tangguh tetap akan menerima harga sesuai kontrak, dan East Kalimantan PSC yang mengelola lapangan Bontang akan menerima harga sesuai kontrak juga," kata Djoko panjang lebar.

Djoko menjelaskan, jika usulan ini disetujui oleh pemerintah dan para perusahaan di kedua lapangan tersebut maka pengiriman dari Tangguh akan ditahan dulu selama satu bulan untuk membantu mengatasi permasalahan di Bontang.

"Ini kan dalam rangka membantu Bontang yang berkurang pembeliannya, sepanjang pemilik Tangguh tidak dirugikan," ujarnya.

Perlu diketahui, harga LNG Tangguh ke pembeli dari Fujian, China disepakati US$ 3,8 per MMBTU. Sementara harga LNG Bontang ke Jepang, Taiwan dan Korea senilai US$ 5 per MMBTU.
===========

Terkait Bontang, BP Migas Cari Pembeli Baru
lokasi: Home / Berita / Energi / [sumber: Jakartapress.com]
Kamis, 02/04/2009 | 18:25 WIB -
http://www.jakartapress.com/news/id/5294/Terkait-Bontang-BP-Migas-Cari-Pembeli-Baru.jp


Jakarta - Rencana penurunan produksi kilang Bontang hingga kini masih bisa dihindari. BP Migas pun meminta Pertamina untuk mencari pembeli lain agar penampungan produksi kilang Bontang tidak kepenuhan alias tank top. "Belum ada penurunan produksi dan kita hindari itu,” jelas Deputi Finansial, Ekonomi dan PemasaranBP Migas (Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas) Djoko Harsono, Kamis (2/4/2009).

Seperti diketahui, permintaan LNG kilang Bontang dari Jepang, Korea dan Taiwan menurun karena imbas krisis global. Akibatnya, produksi kilang Bontang tak banyak terserap dan akhirnya menumpuk di penampungan. Jika tempat penampungan ini terus menumpuk, maka tak ada lagi tempat untuk menampung produksi kilang Bontang.

Dampak terburuknya, lanjtunya, produksi kilang Bontang pun bisa-bisa dikurangi, bahkan dihentikan. Yang dikhawatirkan adalah jika produksi kilang Bontang dihentikan, maka akan sulit untuk memulainya lagi. Untuk itu, BP Migas mengupayakan berbagai cara agar produksi kilang Bontang tidak berhenti. Salah satu caranya adalah dengan mencari pembeli lain yang bisa menyerap produksi tersebut.

Djoko menjelaskan, pihaknya sudah meminta Pertamina untuk mencari pembeli lain yang bisa menyerap 6 kargo yang tersisa dari 18 kargo yang didroping oleh Jepang, Korea dan Taiwan. "Yang kemarin kita minta Pertamina cari pasar lain jangan sampai tidak ada yang beli," kata Deputi BP Migas.

Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono mengatakan ada 18 kargo LNG Bontang yang tidak bisa diserap ketiga pembeli tersebut. Namun 6 kargo diantaranya akan dialihkan ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) hingga Desember 2009 dan 6 kargo lainnya akan dikonversi menjadi elpiji. Sedangkan untuk 6 kargo sisanya, kata Priyono, pihaknya akan mencari pembeli baru baik dari dalam maupun luar negeri. "Sisanya kita maksimalkan untuk cari market yang ada. Baik di domestik maupun luar negeri," jelas Kepala BP Migas.

Akibat 240 ribu MT LNG Pertamina belum terjual, BP Migas mendesak Pertamina mencari pasar bagi LNG itu. BP Migas mendesak PT Pertamina segera mencari pasar baru untuk menjual sisa kelebihan gas alam cair atau LNG, sebanyak enam kargo atau 240 ribu metrik ton. "Jangan sampai sisa LNG tidak ada yang beli," ujar Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas Djoko Harsono di Jakarta, Kamis 2 April 2009.

Menurut dia, BP Migas berusaha agar produksi di kilang LNG Bontang tidak melakukan penurunan produksi, kendati saat ini permintaan pasar LNG sedang lesu akibat krisis global. Pembeli LNG dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah membatalkan pembelian 18 kargo atau 720 ribu metrik ton LNG Bontang. Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah memutuskan dua kargo LNG dialihkan pengirimannya ke Fujian, China.

Selain itu, enam kargo di alokasikan untuk kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan enam kargo lagi akan diubah menjadi elpiji guna memenuhi pasokan domestik. Rencana yang terakhir ini akan dilakukan mulai Mei 2009. (*/ika)

Editorial Media Indonesia - Menteri Purnomo Dalam Sorotan

Bukankah dari dulu permasalahan industri migas kita adalah lifting migas nya, alias sektor produksi. Seperti pernah saya pertanyakan dalam tulisan di jakarta post tahun 2007 berjudul "Opensourcing" Oil and Gas Sector" yang bertujuan untuk meningkatkan secara nyata produksi migas kita. Sekarang nasi sudah jadi bubur, akhir kabinet sudah diujung mata. Memang kita bangsa yang "telmi". Kok baru sekarang membahas perlu mundurnya Purnomo.
M E N Y E D I H K A N !!

Wassalam-Edd

Media Indonesia 4 feb 2009

Editorial - Menteri Purnomo dalam Sorotan

Menteri Purnomo dalam Sorotan

MINYAK mentah bagi Indonesia adalah penyelamat, tetapi sekaligus petaka. Sekarang, dengan tingkat produksi yang berada di bawah 1 juta barel per hari, minyak telah kehilangan fungsi sebagai penyelamat dan berubah menjadi bencana. Bencana yang menyengsarakan semua.

Semakin jelas saat ini bahwa pemicu bencana itu adalah di sektor produksi. Sektor yang berada pada wilayah otoritas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Coba tengok tren produksi minyak kita sejak 2003. Pada tahun itu, produksi kita adalah 1,13 juta barel per hari. Turun menjadi 992 ribu bph, turun lagi menjadi 950 ribu bph pada 2005, lalu menjadi 925 ribu bph pada 2006, 910 ribu bph pada 2007, dan 927 ribu bph tahun ini.

Penurunan drastis dan konstan produksi minyak Indonesia sejak 2003 terjadi di era Purnomo Yusgiantoro menjadi Menteri ESDM. Sebelumnya, pada 2000, produksi minyak Indonesia bahkan sempat menyentuh angka 1,31 juta barel per hari.

Pasti ada yang salah dengan tren produksi yang meluncur turun secara konstan itu. Boleh kita berkilah pada undang-undang. Boleh berkilah pada investasi yang sangat mahal.

Seorang menteri dipercaya memimpin portofolio kabinet karena dianggap mampu menyelesaikan persoalan. Karena dia mampu, dia mau. Kalau dia mau, harus ada tanggung jawabnya.

Nah, yang belum terdengar dari seorang Purnomo adalah pernyataan dia tentang tanggung jawabnya terhadap kemerosotan produksi minyak yang drastis dan konstan itu. Kalau ada yang salah, di mana dan apa kesalahannya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu semua?

Apakah kesalahan harus dilempar kepada Presiden? Kalau demikian adanya, untuk apa para menteri bertengger di kursi kabinet? Untuk gagah-gagahan?

Demokrasi mengajarkan hak. Tetapi, demokrasi juga mengharuskan adanya tanggung jawab yang menjadi kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban tidak timpang. Hal itu berlaku untuk semua. Untuk warga negara biasa, dan juga untuk mereka-mereka yang menyandang menteri kabinet.

Para pejabat negara harus mulai belajar, bahkan dipaksa untuk malu terhadap kegagalan mengemban tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Adalah aneh jika seorang menteri dengan bangga mengumbar optimisme, tetapi faktanya adalah kegagalan yang dahsyat. Dahsyat karena telah menyengsarakan semua orang.

Krisis yang mengancam di balik rencana kenaikan harga BBM yang tidak terelakkan lagi, walaupun itu harus menempatkan SBY pada posisi teramat sulit karena mengingkari janji, harus ditempatkan pada kultur malu di kalangan pejabat, terutama menteri, yang gagal mengemban tugasnya.

Nah, dalam soal BBM sekarang, Menteri Purnomo Yusgiantoro harus bertanggung jawab. Purnomo harus malu dengan kegagalan mengangkat produksi minyak Indonesia kembali ke level di atas 1 juta barel per hari.

Bila hari-hari belakangan ini desakan publik agar Presiden memberhentikan Purnomo semakin keras, itu bisa dipahami dari sisi kinerja. Bukti yang tidak dapat ditolak adalah justru pada masa kepemimpinan Purnomo di ESDM, produksi minyak Indonesia jeblok.

Itu berarti Purnomo gagal melaksanakan tanggung jawabnya.

Daripada dipecat, adalah lebih bijak bila Purnomo mengundurkan diri saja. Itu sekaligus pelajaran moral bagi demokrasi. Bahwa menjadi menteri tidak lantas haram berhenti dan diberhentikan.

for my eyes only!

Harus hati-hati: PT Pertamina Akui Kewalahan Pasok Gas

Kudu hati-hati nih..kalau Pertamina udah mulai ngeles begini pasti ada yang gak beres. Pastinya, setelah konversi dari minyak tanah ke gas di selanggarakan ternyata masalah yang dihadapi dilapangan makin berlipat. Mulai dari pasokan atau supply di hulu hingga ke masalah distribusi di hilir. Lalu pertanyaannya, kalau memang kita tidak siap dan belum punya perencanaan matang, mengapa ESDM "memaksakan" konversi itu. Padahal semua juga tahu dan mulai menyaksikan bbrp bulan sebelum konversi masayarakat sudah mulai berpindah ke briket batu bara. Bahkan dulu tetangga di komplek saya sudah mulai menjadi penyalur briket dan dengan bangganya memampangkan spanduk di depan rumahnya "Disini Tersedia Briket Batu Bara"....Kecian deh kita.

Mungkin bisa dicek juga tulisan saya dulu di majalah Hilir BPH Migas.


KOMPAS Cetak : PT Pertamina Akui Kewalahan Pasok Gas

Kamis, 11 Desember 2008 | 03:00 WIB

PT Pertamina Akui Kewalahan Pasok Gas

Mendesak Penambahan Infrastruktur untuk Imbangi Konversi

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images Puluhan kendaraan pengangkut tabung gas ukuran 3 kilogram antre mengisi tabung di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji di Kawasan Srengseng, Jakarta Barat, Rabu (10/12). Antrean tersebut merupakan buntut dari keterlambatan pasokan elpiji ke SPBE. Mereka membutuhkan waktu seharian, bahkan lebih dari satu hari, untuk antre.

Jakarta, Kompas - Lonjakan pemakaian elpiji pascakonversi bergulir membuat Pertamina kewalahan karena kondisi infrastruktur bongkar muat elpiji yang terbatas. Akibatnya, rawan terjadi gangguan pasokan gas elpiji ke masyarakat.

”Konsumsi elpiji berjalan sangat cepat setelah konversi berjalan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, dalam jumpa pers, Rabu (10/12), di Jakarta.

Pertamina, menurut Ari, perlu menambah fasilitas kapal pengisian elpiji untuk mengamankan pasokan elpiji tahun depan. Namun, ia membantah kalau terjadi keterlambatan impor.

Vice President Gas Domestik PT Pertamina Wahyudin Akbar, mengemukakan, sejak konversi elpiji sudah stabil, konsumsi elpiji rumah tangga melonjak dari kemasan 3.000 ton per hari menjadi 6.000 ton per hari. Sementara, kondisi infrastruktur penyimpanan dan fasilitas pengisian elpiji belum bertambah.

Keterbatasan infrastruktur

Hal inilah yang menjadi penyebab distribusi elpiji ke masyarakat di sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, terputus karena ada gangguan suplai dari Kilang Cilacap dan Kilang Balongan. Apabila dirunut, pasokan elpiji berasal dari produksi kilang milik Pertamina sendiri (jumlahnya hanya sekitar 2.000 ton per hari). Pasokan dari kilang swasta (antara lain kilang elpiji Petrochina di Tanjung Jabung, Jambi, kilang ConocoPhillips di Natuna), dan impor.

Ketika kilang Cilacap dan Balongan stop berproduksi seperti yang terjadi pekan lalu, otomatis pengisian elpiji harus dialihkan ke sumber nonkilang Pertamina (dari kilang swasta yang ada di luar Jawa) atau pun impor. Fasilitas pengisian elpiji ini seperti yang ada di Terminal Tanjung Priok, Eretan-Indramayu, dan Surabaya.

Akan tetapi karena kapasitasnya yang terbatas, fasilitas pengisian ini tidak sanggup memenuhi kebutuhan agen stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE). Pengisian elpiji pun tersendat.

Wahyudin mengatakan, penambahan fasilitas penyimpanan dan bongkar muat elpiji tahun depan harus ditambah. Mengingat dengan target konversi elpiji sebanyak 17 juta keluarga, konsumsi elpiji diperkirakan mencapai 11.000 ton per hari.

Tahun depan, akan ada dua terminal pengisian baru yang berlokasi di Semarang dan Gresik. Selain itu, Pertamina juga merencanakan ada fasilitas pengisian terapung di Balongan dan Cilacap agar pengisian elpiji di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak terganggu, meskipun kilang berhenti operasi.

Hal senada juga disuarakan oleh Ketua Umum Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Muhammad Nuradib. Menurut Nuradib, kelangkaan itu karena baru ada beberapa perusahaan distributor kecil yang bersedia menjadi distributor gas, yaitu Blue Gas dan My Gas.

”Inti persoalan terjadinya kelangkaan elpiji adalah minimnya infrastruktur, seperti terminal dan SPBBE. Saat ini, untuk memasok Jawa dan Sumatera, Pertamina hanya punya empat terminal naik turunnya elpiji dari kapal angkut. Sejak awal direncanakan pembangunan lebih dari 200 SPBBE, namun yang terealisasi baru 25 SPBBE. Lambannya realisasi itu karena sulitnya perizinan di daerah,” kata Nuradib.

Menurut Nuradib, hingga Desember ini, pembangunan terminal di Lampung, Serang, Cilegon, dan Semarang masih dalam proses. Jika terminal dan SPBBE makin banyak dan tersebar, distribusi elpiji bakal mudah dan efektif.

Sementara Kepala Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan Darijanto menginformasikan, perbaikan rutin pada kilang gas dilakukan sejak akhir November dan direncanakan selesai pertengahan Desember ini. Sementara ini, pasokan gas LPG di wilayah Cirebon dan sekitarnya dipasok dari SPBE Eretan.

Kesalahan pemerintah

Namun berbagai kalangan tidak bisa begitu saja menerima argumentasi Pertamina. Mereka menggugat agar Pemerintah dan Pertamina bertanggung atas kelangkaan gas elpiji. Tuntutan itu kian kuat karena masyarakat kini tidak memiliki alternatif pemakaian bahan bakar lain.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir, Rabu (10/12) mengatakan, pemerintah sendiri yang menciptakan kondisi ini setelah menutup akses masyarakat memilih bahan bakar alternatif, seperti minyak tanah. ”Jadi pemerintah turut bertanggung jawab jika distribusi elpiji kerap bermasalah," kata Husna.

Monopoli distribusi bahan bakar memberi dampak kurang baik. Perusahaan distributor bisa berbuat sesukanya dan merugikan konsumen. Seharusnya pemerintah memiliki sistem proteksi sehingga bisa memastikan pasokan gas aman. .

Akibat kekacauan itu masyarakat yang harus menanggungnya. Kristi (27) penjual ayam goreng tepung di Pasar Kebayoran Lama sempat tidak berjualan satu hari saat pasokan elpiji terputus, Sabtu (6/12) lalu. Dia berkeliling mencari isi ulang elpiji di sekitar Jakarta Selatan hingga Tangerang, namun tetap gagal.

Kekosongan pasokan gas 3 kilogram (kg) juga dirasakan di Rangkasbitung, Banten. Hampir seluruh warung pengecer gas elpiji kemasan 3 kg di Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan sekitarnya kehabisan stok elpiji. Tabung-tabung kosong sudah seminggu menumpuk di warung, karena agen elpiji tak kunjung datang. Kondisi itu membuat warga kebingungan, dan terpaksa berkeliling berburu elpiji.

Sejumlah agen di Serang belum mendapat pasokan elpiji 3 kg. Sebagian besar truk pengangkut elpiji masih mengantre di SPBBE Bojonegara. Beberapa truk dari SPBBE langsung diserbu pembeli sehingga dalam dua jam gas itu sudah habis.

Bahkan dari Kota Semarang dikabarkan, kelangkaan gas elpiji 3 kg dan 12 kg sudah terjadi sejak tiga pekan terakhir. Sejumlah warga terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak karena sulit memperoleh elpiji.

Kelangkaan elpiji juga terjadi di Solo. Menurut Kepala Bidang Elpiji Hiswana Migas Surakarta Tien Suprapto, sudah seminggu ini pasokan elpiji tersendat.

Menurut Assistant Manager External Relation PT Pertamina Pemasaran Bahan Bakar Minyak Retail Region IV Jateng dan DI Yogyakarta Heppy Wulansari, kondisi ini akibat lalu lintas kapal dari terminal elpiji Surabaya dan Eretan, Cirebon, terganggu. (ksp/dot/nel/nta/ ILO/DEN/EKI/THT)

Aha.... | PLN Ingin Tarif Listrik Naik 30%

Betapapun benar alasannya (jika itu memang benar), membicarakan rencana keinginan untuk menaikan tarif hingga 30 % ketika semua lapisan sedang lintang pungkan merapihkan diri akibat krisis finansial, mencerminkan dangkalnya sensitivitas pejabat di Kantor Pusat PLN. Jangan lupa pemerintah dan rakyat (melalui DPR) telah bermurah hati menyediakan subsidi BBM dan listrik sekitar (Rp 180 T) untuk TA 2009. Artinya PLN telah mendapat subsidi berlipat-lipat: (a) dari harga BBM; (b) subsidi listrik sendiri: dan (c)...PLN juga telah menaikkan TDL sepihak sejak bulan sekitar Juni 2008 (bisa dibandingkan bill listrik anda dengan sebelumnya, telah mengalami kenaikan cukup berarti).

Sekali lagi, meski kita pahami banyak institusi pemerintah yang menunggak, atau masyarakat yang me maling listrik denganberbagai cara, sudah selayaknya PT. PLN juga memperbaiki management internal mereka guna penyehatan BUMN itu secara khusus, juga sebagai bagian penting dalam memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya memperbaiki sektor riil dari keterpurukan.

Semoga berhasil, tapi jangan mengutamakan dari kenaikan tarif yang semakin menumpulkan daya beli masyarakat yang sekaligus memperberat peluang orang berusaha.

detik Finance: Barometer Bisnis Anda | PLN Ingin Tarif Listrik Naik 30%
(courtesy: detik.com)

PLN Ingin Tarif Listrik Naik 30%
Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Foto: Indro-detikFinance

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PLN menargetkan bisa menghapus subsidi listrik pada 2010. Tapi untuk mencapainya, Tarif Dasar Listrik (TDL) disarankan naik sebesar 30% pada 2010.

Demikian disampaikan Dirut PT PLN (persero) Fahmi Mochtar disela Hari Listrik Nasional di Gedung PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (27/10/2008).

"Kita ingin PLN memiliki kemandirian pada 2012. Termasuk agar masalah keuangan bisa berasal dari internal. Karena saya kira kenaikan 30% di 2010 masih wajar," katanya.

Menurut Fahmi, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN. Jika dibandingkan, tarif listrik di Indonesia hanya sekitar US$ 7 sen/kWh. Sementara di Malaysia sekitar US$ 10 sen/kWh, bahkan Singapura lebih dari US$ 20 sen/kWh. "Jadi ada distorsi dari sisi kompetitif," katanya.

Ia mengakui, tarif listrik yang ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan daya beli masyarakatnya. Namun baginya, harus ditentukan dengan jelas, masyarakat seperti apa yang benar-benar berhak menerima subsidi.

Penghapusan subsidi listrik di 2010 memungkinkan karena dengan adanya program 10.000 MW maka PLN bisa menurunkan biaya pokok penyediannya (BPP). Dengan begitu, BPP yang merupakan harga keekonomian listrik bisa makin mendekati tarif dasar listrik yang ada.(lih/ddn)

Elpiji Ini Membunuhku

Jika D'Masiv merasa tersiksa dan bahkan merasa dibunuh gara-gara cinta, mungking bangsa Indonesia secara pelan dan pasti juga di"bunuh" oleh Elpiji. Mengapa? Bayangkan, untuk sebagian besar kelompok masyarakat tidak miskin dan kelompok menengah ke atas, mereka telah setia menggunakan LPG dari sekitar 15 tahun lalu, hingga kini. Banyak rumah tangga di seluruh pelosok RI telah menggunakan LPG terutama dalam ukuran tabung 12 kiloan. Sementara itu industri berbagai konsumen besar lainnya telah pula memanfaatkan LPG dengan ukuran lebih besar seperti hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lain.

Namun apa yang terjadi sekarang? SUngguh "babalieut" mungkin itu salah satu ungkapan SUnda alias berantakan atau amburadul. Dengan mendadaknya pelaksanaan program konversi dari minyak tanah (MT) ke gas atau LPG, pemerintah telah menggali kubur untuk rakyatnya sendiri. Bukan karena program itu semata, tetapi oleh ketiadaan "prekondisi" melaksanakan konversi.

Semua masih ingat, betapa dekatnya perubahan tanpa persiapan itu dilaksanakan dengan program Briket Batu Bara yang mempunyai tujuan sama: Melepaskan ketergantungan akan BBM, khususnya MT. Ketika masyarakat di kampung dan beberapa pelosok di pinggir Jabodetabek mulai menggunakan tungku Briket dan jalur pasokan retailnya telah disiapkan, mendadak sontak pemerintah melaksanakan konversi. Langsung dari MT ke LPG. MEnyedihkannya lagi tabungnya hanya 3 kg. Okelah untuk sementara mungkin masuk akal mengingat daya beli masyarakat.

Tengah asyik nya pelaksanaan konversi itu terdengar kabar Pertamina ternyata telah menaikkan harga jugal LPG 12 kg beberapa kali hingga menjadi sekitar Rp 60 ribuan. APa lacur? Di tengah kesulitan kehidupan dan sempitnya lapangan kerja dengan tingkat upah yang layak, tidak pelak lagi keberadaan gas dengan tabung 3 kg (bersubsidi lagi) tentu saja menjadi alternatif pilihan untuk bertahan hidup dan mempertahankan pekerjaan atau usaha.

Meski LPG bertabung 3 kg ini masih diragukan keamanannya, maka naluri "animal behavior" masyarakat ekonomi tentu memilih lari ke tabung kecil ini. ALhasil permintaan makin melonjak, dan banyak kelompok menengah tadi mulai pula mengkonsumsi gas tabung kecil ini. Sah-sah saja, namanya juga mempertahankan diri dan pekerjaan. KOndisi ini rupanya luput dari pengamatan pemerintah dan Pertamina.

Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan yang semakin tidak jelas kepastian pasokannya ini, Pertamina bbrp bulan lalu kembali menaikkan harga Elpiji untuk kelompok industri. Kontan saja kondisi ini semakin memperparah dan mulai "membunuh" masyarakat. Banyak industri yang kemudian mengambil jatah tabung 12kg dari masyarakat untuk industri mereka. Alhasil LPG 12 kg langka dimana-mana. Banyak antrian dan semakin panjang setiap hari. Berbagai daerah mengeluhkan kurangnya pasokan LPG 12 kg. Hampir seluruh wilayah negeri, termasuk antrian panjang di provinsi Kaltim sebagai penghasil gas terbesar neger ini.

Masih kurang gila, beberapa hari lalu Pertamina kembali menyiratkan rencana akan menaikkan harga LPG 12 kg ke tingkat sekitar Rp 69 ribuan (dibulatkan saja Rp 70ribuan karena di agen juga sudah akan naik dan tidak pernah sama dengan yang diumumkan). KEGILAAN ini lah yang mungkin membuat Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Achmad Faisal menunda rencana tersebut, hingga Kompas menerbitkan berita dengan judul yang cukup membingungkan "Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik". Tidak jelas memang, apakah pers yang berhasil dibingungkan Pertamina atau memang Pertamina yang bingung. Satu yang pasti saya sebagai rakyat juga ikut bingung, apalagi masyarakat luas lainnya.

Sungguh kondisi ini mulai membunuh kita. Membunuh logika untuk berpikir jernih, membunuh hati untuk tetap sabar, membunuh ketenangan yang harus dimiliki masyarakat di tengah menyambut datangnya bulan ramadhan, dan membunuh benar-benar masayarakat miskin yang harus mengorek kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan energi dasar mereka.

Dan jika anda baca berita di bawah ini, jelas pemerintah juga panik yang akhirnya mengimpor lebih banyak lagi LPG dari luar negeri yang bisa saja sebenarnya berasal dari LNG yang kita terus ekspor selama sekitar 30 tahun kemudian dikonversi menjadi LPG, atau bisa juga gas pipa kita yang di ekspor ke SIngapore lewat stasiun distribusi di Panaran, Batam kemudian di "kalengkan" lagi oleh SIngapore. Lalu bagaimana nasibnya rencana pembangunan pipa gas Bontang-Banjarmasin-Semarang yang tendernya sudah dimenangkan salah satu perusahaan swasta kita. Tapi pembangunannya dulu tertunda karena BPMigas menyatakan tidak cukup reserve untuk di bawa keJawa.

Ah....Elpiji ini membunuhku!! Ironis kan. Kita ekspor LNG, kita impor LPG; kita ekspor minyak, kita impor BBM.

***

Berita terkait:

1. Menyoal KOnversi Minyak Tanah ke BBG
   
2. Proyek Pipa Gas Kaltim-JAteng: "Sui Generis"
3. Welcoming New Paradigm in Gas UTilization
   

KOMPAS Cetak : Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik

Kebutuhan Pokok

Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik

Sabtu, 30 Agustus 2008 | 02:38 WIB

Jakarta, Kompas - PT Pertamina berjanji tidak akan menaikkan harga elpiji bulan depan. Penundaan kenaikan harga dilakukan untuk mengurangi ulah spekulan yang menimbun elpiji menjelang Lebaran.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal, Jumat (29/8) di Jakarta, mengatakan, pihaknya melihat indikasi penimbunan setelah kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) dan 50 kg pekan lalu. ”Elpiji dilaporkan kosong di beberapa wilayah, sementara berdasarkan laporan, permintaan masyarakat justru meningkat,” kata Faisal.

Pertamina menunda kenaikan harga elpiji untuk memastikan pasokan elpiji lancar. Semula Pertamina berencana menaikkan secara bertahap harga elpiji tabung 12 kg dan 50 kg sebesar Rp 500 per kg per bulan sampai harga mencapai keekonomiannya.

Pertamina akan mengonsultasikan lagi rencana kenaikan harga secara bertahap itu kepada pemerintah sebelum diterapkan.

Direktur Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kenaikan harga elpiji sebaiknya tidak dilakukan sebelum ada aturan tata niaga yang jelas. Selain itu, selama struktur pasar elpiji masih monopoli, kewenangan penetapan harga tetap harus dipegang pemerintah, bukan pelaku pasar.

Di Bandung, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga elpiji tidak akan mengancam program konversi minyak tanah. Kalaupun terjadi pengalihan konsumsi elpiji dari tabung 12 kg ke tabung 3 kg, pasokan gas akan tetap memenuhi permintaan.

”Saya sudah minta supaya berapa pun kebutuhan orang akan tabung 3 kg itu Pertamina harus memenuhinya agar tidak terjadi kelangkaan,” ujar Wapres.

Stok aman

Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo seusai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadhan dan Lebaran mengatakan, Pertamina akan mengimpor enam kargo elpiji, masing-masing berkapasitas 2.500 ton.

Tambahan pasokan itu diharapkan cukup untuk memenuhi tambahan permintaan elpiji. Persediaan elpiji per 29 Agustus 2008 mencapai 114.662 ton atau cukup untuk kebutuhan 28 hari. Rata-rata konsumsi elpiji nasional adalah 5.778 ton per hari.

Dengan adanya impor yang akan dilakukan pada September 2008 itu, Pertamina berjanji akan memenuhi semua kebutuhan elpiji masyarakat. Pertamina juga akan menggunakan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum sebagai tempat penjualan elpiji tabung 3 kg.

Terkait pengamanan bahan bakar minyak, Evita memaparkan, untuk September 2008 stok premium setara dengan kebutuhan 16,4 hari, sementara minyak tanah mencukupi 20,5 hari, dan solar selama 23,3 hari. Itu semua menunjukkan stok BBM relatif aman untuk Ramadhan dan Lebaran.

”Melihat pengalaman tahun 2007, pada H-7 sampai H+7 Lebaran, Pertamina menambah pasokan premium sebesar 14,7 persen, tetapi permintaan solar diperkirakan akan menurun 33,8 persen. Pertamina telah menyiapkan kantor BBM dan SPBU transit dan posko BBM sepanjang jalur mudik. Di SPBU transit tersebut akan ditempatkan tangki-tangki transit untuk mengamankan pasokan,” kata Evita.(DOT/HAR/OIN)

RPJM vs "RPJK" : Menjinakkan Krisis Listrik

Ini mah namanya sudah pas, sayang Bang Faisal ini masih malu-malu, baru menyebut RPJM, belum berani bilang RPJK he he. Tapi selamat atas artikel yang bagus sekali uraiannya.

KOMPAS Cetak : Menjinakkan Krisis Listrik

===========

Menjinakkan Krisis Listrik

Kompas /Senin, 14 Juli 2008 | 03:00 WIB

Oleh FAISAL BASRI
Pemadaman listrik akut di kebanyakan daerah di luar Jawa sudah berlangsung bertahun-tahun. Keluhan, protes, tuntutan, dan unjuk rasa berulang kali dilayangkan kepada PT PLN dan pemerintah. Namun, hingga kini, tak terjadi perbaikan berarti. Bahkan, di beberapa daerah, kondisi kelistrikan kian buruk.
Sungguh sangat ironis bahwa banyak daerah yang menderita kelangkaan pasokan listrik adalah penghasil sumber-sumber energi untuk menghasilkan listrik. Warga daerah-daerah kaya energi tersebut hanya bisa menahan amarah menyaksikan kekayaan alam mereka terus dikeruk dan dikuras, lalu dialirkan ke Jawa, untuk menjaga stabilitas nasional.
Ternyata, akhirnya, daya tahan kelistrikan di Jawa pun bobol. Kini, Jawa harus menghadapi ancaman krisis listrik yang sangat serius dan boleh jadi yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional.
Sebetulnya, pemadaman di Jakarta sekalipun sudah kerap terjadi. Yang berulang kali menjadi alasan klise adalah jadwal perawatan rutin atas fasilitas pembangkit listrik. Sesekali yang dijadikan kambing hitam adalah hambatan pasokan sumber energi. Pernah pula dikemukakan alasan pasokan gas dan bahan bakar minyak terhenti, dengan beragam penjelasan.
Lalu, sekarang, pemerintah masih saja sesumbar dengan dalih baru. Wakil Presiden dengan entengnya mengatakan bahwa kelangkaan listrik lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi terus tumbuh dan makin cepat. Jelas ini alasan mengada-ada. Bukankah di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dikeluarkan pada awal pemerintahan SBY-JK—yang notabene merupakan penjabaran dari janji-janji kampanye mereka berdua—tercantum target laju pertumbuhan ekonomi yang relatif jauh lebih tinggi dari realisasi. Kalau mereka konsekuen dengan janji sendiri, tentu sejak awal mereka sudah sigap membangun pembangkit baru dengan kapasitas yang memadai.
Diantisipasi jauh-jauh hari
Sebetulnya, krisis listrik sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari, apalagi mengingat Presiden SBY pernah menjadi menteri pertambangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bukan wajah baru di pemerintahan. Purnomo Yusgiantoro sudah lebih dari sewindu menjabat Menteri ESDM. Sebelumnya, ia terlibat dalam penyusunan kebijakan dan bahkan dalam penyiapan proyek pembangkit listrik. Yang pasti, dalam proyek Pembangkit Listrik Geotermal Karaha Bodas.
Mereka tentu tahu persis bahwa kondisi kelistrikan Indonesia sangat buruk: berada pada urutan ke-11 dari 12 negara sekawasan dan persentase rumah tangga yang memperoleh akses listrik baru sekitar 55 persen.
Alih-alih melakukan pembenahan mendasar, segelintir penentu kebijakan kelistrikan justru makin terseret di dalam pusaran masalah dan telah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Paling tidak, Wakil Presiden dan Menteri ESDM sangat kental berkubang dengan masalah benturan kepentingan (conflict of interest) mengingat sanak keluarga dan kroni-kroni dekatnya merupakan pelaku langsung maupun tak langsung dalam usaha kelistrikan dan usaha-usaha lain yang terkait.
Sepatutnya, Presiden mengambil alih tanggung jawab dan tidak membiarkan Wakil Presiden terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penyelesaian kemelut kelistrikan nasional, semata-mata karena alasan benturan kepentingan.
Sudah sepantasnya pula Presiden mengganti Menteri ESDM sesegera mungkin karena hampir semua bidang yang menjadi tanggung jawabnya tak pernah sepi dari masalah dan telah menimbulkan kerugian nasional yang tak terbilang, termasuk krisis listrik yang makin buruk.
Bagaimana mungkin PT PLN mampu bekerja dengan baik kalau kerap ”direcoki” oleh para elite penguasa. Cara-cara yang ditempuh oleh penguasa sudah sedemikian sangat vulgar, baik dalam mendudukkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris maupun ”intervensi” dalam proses tender proyek pembangkitan ataupun pengadaan.
Dewan direksi tak bisa bekerja optimal. Satu sama lain saling menggergaji demi memuluskan kepentingan kelompok yang mendukungnya.
Penghematan
Bagaimanapun, dalam jangka pendek, krisis listrik akan memperparah persoalan dunia usaha. Persoalannya sekarang adalah bagaimana meredam semaksimal mungkin dampak negatif bagi perekonomian.
Rencana pengalihan hari libur bagi industri sepatutnya dipertimbangkan dengan matang mengingat setiap industri atau usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedemikian beragam perbedaan dari satu ke lain industri sehingga pengaturan atau regulasi yang cenderung menyamaratakan bisa berakibat sangat kontraproduktif. Sebaliknya, jika pengaturan sangat rinci sehingga mengakomodasikan ciri-ciri khas setiap industri, niscaya efektivitas pengaturan akan sangat rendah.
Cara yang lebih baik ialah dengan menerapkan mekanisme insentif harga. Selanjutnya PLN berdialog dengan kalangan dunia usaha untuk mengetahui pola reaksi atas struktur insentif yang ditawarkan. Jika hasil dari mekanisme ini kurang memadai, baru diajukan instrumen yang lebih keras berupa penalti atau disinsentif.
Seandainya masih perlu langkah tambahan, barulah dilakukan seleksi industri yang akan didorong untuk melakukan perubahan waktu operasi. Kriteria yang digunakan harus jelas. Prioritas pertama yang harus diatur adalah usaha yang memicu konsumerisme. Misalnya, pusat-pusat perbelanjaan besar dan hiburan tutup selama dua hari secara bergantian. Sebagai kompensasi, pada hari Sabtu dan Minggu mereka boleh beroperasi hingga larut malam.
Komitmen pemerintah
Untuk mengawali kampanye hemat listrik, pemerintah harus menunjukkan terlebih dahulu komitmennya. Dimulai dari pengurangan penggunaan listrik di istana dan kantor-kantor pemerintah. Perlu pula dipikirkan untuk memajukan jam kerja pegawai negeri satu jam dan memastikan pada awal beban puncak penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah berkurang drastis.
Kampanye dan penerapan mekanisme insentif dapat pula diterapkan untuk kantor-kantor swasta. Manfaat tambahan dari cara ini ialah mengurangi kemacetan lalu lintas sehingga menghemat penggunaan BBM.
Masih teramat banyak pilihan kreatif yang bisa dikembangkan. Jangan mudah kehilangan akal dan cepat ambil jalan pintas.

Media Indonesia - Kalau ini Listrik Konyol

Apa mau dikata. Memang ini salah satu konsekuensi logis kita kembali ke UU listrik tahun 1985, setelah MK membatalkan UU listrik tahun 2002. Tangan mencincang, bahu memikul.

KIta sekarang punya regulasi sbb:

• §Electricity Law Number 15/1985
• §Energy Law Number 30/2007
• §Government Regulation Number 26/2006 second amended PP 10/1989
• §Presidential Regulation Number 5/2006
• §Ministerial Decree (EMR) : No. 1122 K/30/MEM/2002 §Ministerial Decree (EMR) : No. 002/2006

Jelaslah bahwa kita telah membiarkan PLN dan ESDM tidak mempercepat penyelesaian UU listrik yang baru. dan BYAR PET telah menjadi bukti.

Sadarkah kita selama ini membiarkannya terjadi? Wallahualam bissawab!

ES

==========

Jumat, 11 Juli 2008 00:01 WIB

Babak Krusial Krisis Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara lagi-lagi memberlakukan pemadaman bergilir untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai hari ini. Pemadaman serupa bahkan telah terjadi di banyak daerah sejak beberapa waktu lalu.

Berulangnya pemadaman bergilir itu mencerminkan krisis listrik telah memasuki babak krusial. Sebab, menjelang usia Republik yang mencapai 63 tahun, negara ini tidak juga mampu menyediakan salah satu infrastruktur mendasar itu.

Listrik jelas merupakan kebutuhan vital sebuah negara. Ia menjadi penggerak berbagai aktivitas roda perekonomian dan pemerintahan. Ia juga merupakan magnet masuknya investasi.

Maka, berbagai teriakan lantang untuk menarik investasi asing terasa hambar dan tidak bergigi. Bagaimana investor mau masuk ke Indonesia kalau pasokan listrik saja tidak terjamin?

Yang terjadi justru sebaliknya. Akibat pemadaman itu, sejumlah perusahaan asing, terutama Jepang, berancang-ancang angkat kaki dari Indonesia dan memindahkan pabrik mereka ke negara lain. Industri di bidang petrokimia bahkan menunda investasi senilai Rp14 triliun tahun ini sampai ada jaminan pasokan listrik.

Padahal, semua tahu listrik, jalan, air, transportasi, dan telekomunikasi menjadi bagian pokok infrastruktur sebagai prasyarat utama bagi kegiatan investasi. Jika prasyarat utama itu tidak bisa dipenuhi, lambat atau cepat Indonesia akan dicoret dari daftar negara tujuan investasi asing.
Memang, untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah telah menawarkan solusi. Kegiatan jam kerja industri sebagian akan dialihkan ke Sabtu dan Minggu. Itu dilakukan lantaran selalu muncul defisit pasokan listrik pada hari kerja Senin-Jumat.

Apa yang digagas pemerintah itu jelas bukan solusi cerdas. Perusahaan yang sudah merugi akibat pemadaman bergilir bakal kian terpukul. Ongkos produksi semakin bertambah karena mempekerjakan karyawan pada hari libur.

Yang lebih tidak cerdas, proses produksi di dunia industri tidaklah bisa berdiri sendiri. Ia perlu ditopang proses birokrasi, distribusi, dan transaksi. Adakah kantor pemerintahan dan bank yang buka pada Sabtu atau Minggu? Bagaimana pula dengan mitra mereka yang berada di luar negeri?

Karena itu, bila peraturan itu benar-benar diterapkan, inilah bentuk kebijakan paling konyol yang pernah ada. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan jam kerja pada hari libur.

Defisit pasokan listrik hingga Februari lalu sudah 1.044 Mw, hampir mencapai 1.500 Mw, angka defisit yang telah memasuki kategori darurat. Tetapi cara pemerintah mengatasi seakan-akan krisis listrik adalah hal yang biasa saja.

Itu sebabnya, defisit listrik yang kian membesar dan berdampak pada pemadaman bergilir mencerminkan betapa pemerintah gagal membangun sistem ketenagalistrikan yang tangguh, andal, dan berkelanjutan.

Dalam lingkup yang lebih luas, bisa dikatakan pemerintah tidak memiliki politik energi yang berpihak pada kepentingan dalam negeri. Batu bara dan gas adalah contoh betapa kita gagal membela kepentingan dalam negeri karena sebagian besar diekspor. Lokasi pembangkit yang berjauhan dengan batu bara dan gas juga contoh kebijakan energi yang tidak cerdas.

Sungguh ironis. Negara yang memiliki begitu banyak sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, dan panas bumi ini mengalami krisis listrik amat buruk sekarang ini. Ironi yang mempertegas bahwa kita memang tidak cerdas mengelola sumber daya.
===========

§

Media Indonesia - News & Views -

"Rumah Sudah Panokok Babunyi" -Heboh Blue Energy

Memang kelihatannya telah menjadi ciri khas negeri kita. Presiden dan banyak delegasi telah dipamerkan akan keberadaan Blue Energy dalam acara UNFCC bbrp bulan lalu di Nusa Dua Bali.

Tapi apa lacur, ternyata saling kibul. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengamanan jaringan kepresidenan selama ini terhadap hal-hal serupa. APakah lewat prosedur kenegaraan atau justru lewat staf-staf khusus saja yang kebanyakan masih awam birokrasi (kecuali bbrp jenderal tentu saja sudah paham).

LAlu kenapa pula akhirnya BPPT baru-baru ini saja meributkan? Apakah karena merasa selama ini tidak diikutsertakan sehingga tidak ada antisipasi awal?

Ya..inilah Indonesia. "Rumah selesai dibuatm, baru orang-orang pada ribut"

detikcom: situs warta era digital

The Jakarta Post - PLN to use fuels to light up Kalimantan.

What? Are you crazy?
You want to fire all that fuels in Kalimantan?
What? You out, You mind?

So where have all the coal gone?
and where have all the gas gone?
and where have all the logics gone?
and where have all the gas pipeline project gone?

They are going somewhere else over the border.

and where the money come from?
From subsidy? from people's money?

so when will we ever learn?

Oh G

====

The Jakarta Post - PLN to use fuels to light up Kalimantan 14 May 2008

PLN to use fuels to light up Kalimantan

The Jakarta Post, Jakarta
State power firm PLN will procure diesel-fuel electricity generators worth US$75 million this year to expedite power procurement for Kalimantan, an executive says.
PLN President Director Fahmi Mochtar said Monday the region suffered from a combined 250 megawatts (MW) power deficit.
He said the upcoming diesel-fired power generators had total a 150 MW capacity, and that he hoped they would put an end to the frequent blackouts plaguing the region.
"Using fuel-based oils is the faster solution for the deficit compared to building (coal-fired) power plants, which take longer to build," he said, adding that the procurement only comprised a short-term plan.
For the mid and long-term, PLN's director general of electricity and energy utilization, J.Purwono, said the firm would procure coal-fired power plants with a total capacity of 1,200 MW estimated to be worth a total of $1.2 billion.
"The power plants will be built by PLN and also other companies under the Independent Power Purchasing scheme," he said, adding that the government had received some commitments from a number of companies interested in the projects.
"But we are still evaluating their proposals so the opportunity is still open for other companies to join in the project."
The government targets the new power plants to begin operations by 2011.
Indonesia's current 56 percent electrification rate means almost half of the country's 220 millions people live in the dark.
The government embarked last year on a 10,000 MW project, under which PLN would build 25 coal-fired power plants with a total capacity of 6,900 MW in Java and 10 other units with a capacity of 3,100 MW outside Java by 2010.

What a miss to fulfill local demand

So, when will we gonna use our own resorces for our people?
for our local industry,
for our power plant,
for our city gas,
for our bus and local transportation means,
for our fertilizer,
for our ceramics,
for our DIGNITY.

When?
That's still a big question, why?
When President SBY already stated on March 2006
To stop or not to extend the LNG Export contract expired on 2009/10,
But still we're stubborn.
Just ship it out to the boundary.
No need to care for our own people
Oh...What a mess in gas industry.

===========
LNG export to rise 6.2% in 2008

Business and Investment - April 24, 2008

Ika Krismantari,
The Jakarta Post, Jakarta http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20080424.L04

Liquefied natural gas (LNG) exports from Indonesia will rise by 6.2 percent this year due to increased gas production, an official said Wednesday.
State oil and gas firm Pertamina vice president, Iin Arifin Takhyan, said Indonesia, the world's third-largest gas exporter, would export 22.1 million tons of LNG this year, compared with 20.8 million tons last year.
Iin said the increase was partly due to the success of French oil giant Total in increasing gas production in Mahakam block in East Kalimantan, whose output was delivered to the country's biggest LNG plant in Bontang, also in East Kalimantan.
"Of the total 22.1 million tons, 19.6 will come from Bontang and the remainder (2.5 million tons) will come from Arun," Iin said.
Arun is an LNG plant in Nanggroe Aceh Darussalam.
Last year, Arun produced 2.8 million tons of LNG and Bontang produced 18 million tons, all of which was exported to meet the country's export commitment of 24 million tons per year until 2010.
Indonesia has failed to meet its export commitment in the past few years because of the decline in the country's gas production, due mostly to the aging fields.
Total last year announced the discovery of two new gas reserves in its Mahakam block in East Kalimantan. It said the discovery had strengthened the block's potential to produce gas.
Indonesia exports LNG from two LNG plants in Arun and Bontang. Arun LNG plant has a total capacity of 12.5 million tons per year with six processing units (trains). Bontang has a total capacity of 18.5 million tons per year with eight trains.
One train in Arun has a capacity of 1.8 million tons per year, and Bontang trains have a capacity ranging from 2.5 to 2.7 million tons per year.
The government has appointed Pertamina to operate those LNG plants.
Iin said after the export contract expired, Indonesia gas production would also drop. He said by 2011, total production from the Arun and Bontang plants would reach 13.4 million tons, of which 3 million tons would be exported to Japan and the other 10 million used for domestic market consumption.
Following increasing demand for gas in the domestic market, the government has decided not to extend the gas export contracts and instead deliver the gas from Bontang to the local industry.
However, in a deal with Japanese buyers, the government has agreed to deliver 3 million tons of gas each year for the five years after the export contract expires in 2010 and 2 million tons per year for the five years after that.

Hati-hati dengan Klasifikasi Pelanggan Gas

Harian Media (14/4 hal 15) mengangkat isu tentang rencana penyusunan formula harga gas yang dikaitkan dengan usulan klasifikasi pelanggan gas. PT. PGN (tbk.) mengajukan pengelompokan sbb: (1) rumah tangga dan UMK; (2) industri khusus; (3) rumah sakit dan kantor; (4) hotel dan restoran; (5) industri manufaktur; dan (6) pembangkit listrik. Masing2 dengan kriteria tertentu terkait besarnya volume pemakaian dan besarnya usaha.

Tidak terlalu jelas kemana arah yang akan dituju. Namun satu yang pasti, pasokan gas bumi dengan pipa untuk pelanggan tidak mengalami jumlah yang berarti. Mengapa harus mengelompokkan demikian banyak? Lalu untuk transportasi masuk kemana?

Biasanya semakin banyak klasifikasi akan makin rumit tata cara penentuan harganya (pricing), hal mana yang semakin dihindari oleh perusahaan besar karena akan menyulitkan dalam billing dan penagihan pembayaran.

Kelihatannya PGN lebih serius mengurus birokrasi dan tata cara penyaluran gas ketimbang memperbesar jaringan distribusi untuk kelas menengah kebawah, segmen bisnis yang dari dulu memang agak "dihindari" PGN karena tidak terlalu profitable dan lucrative. Kalau sudah begini, akhirnya yang menikmati pasokan gas dengan harga rata-rata dibawah keekoniomiannya justru kelompok berpunya seperti rumah-rumah di kawasan Menteng, apartemen, rumah susun dan kawasan lain yang sudah dilalui pipa distribusi. Lalu bagaimana nasib ibu-ibu di pinggiran jabodetabek yang harus tunggang langgang setiap bulan mengamankan ketersediaan tabung gas di rumahnya. Sementara untuk balik ke minyak tanah atau sekedar menyediakan kompor minyak tanah juga sudah nyaris tidak mungkin karena minyak tanah justru menghilang atau tersedia dengan harga melebihi bensin pertamax.

Sebenarnya Bank DUnia sudah pernah memberikan pinjaman lunak kepada PGN tahun 2004 untuk memperluas jaringan distribusi di bebebrapa kota di Indonesia yang direncanakan akan diteruskan PGn dengan dana sendiri untuk kota-kota lain. Tapi tidak jelas kedengaran tindak lanjutnya. Padahal PGN sudah dalam status tbk.

Kesimpulannya, pemerintah mungkin perlu memikirkan pembentukan anak perusahaan PGN atau perusahaan baru yang mengurusi distribusi gas untuk rumah tangga dan UMKM yang tidak terlalu high profit, tapi bisa sustain. Kalau tidak, masalah distribusi gas rumah tangga akan abadi dan terus membikin kita "sport jantung" ketika membaca berita terkait dengan kelangkaan pasokan tabung gas, kelangkaan pasokan gas, ataupun ketika mendengar harga minyak makin tinggi. Karena dalam prakteknya, harga gas juga di peg terhadap harga minyak di pasaran.

Semoga distribusi gas di negeri penghasil gas ini bisa dipikirkan dari sekarang, guna mengantisipsinya di masa datang. Bukan hanya kalut dan kalap ketika "bencana" itu akhirnya tiba.

AMin.

NEW NEW CRAZY POLICY IN GAS INDUSTRY..

Hari ini saya terhenyak ketika menyaksikan (baru saja) headline news metro tv (23.00) yang menayangakan penjelasan Menteri ESDM Purnomo tentang kelangkaan tabung gas 12 kg. Menurutnya, kelangkaan terjadi karena adanya penyesusaian harga gas untuk industri (tabung yang lebih besar dari 12 kg maksudnya), sehingga industri berpindah membeli (memborong barangkali ya) gas dengan tabung 12 kg. Ya jelas, disparitas harga akan memaksa pengusaha berhemat dengan bahan baku yang lebih murah. Sedangkan, menurut Menteri ini lagi, pemerintah hanya meregulate tabung yang 3 kg saja.

Weleh..weleh..betul-betul keterlaluan PD nya Menteri ini sekaligus mantap ngawurnya juga. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab kalau masyarakat (katakanlah golongan menengah) tidak bisa lagi kebagian gas 12 kg? Sedangkan hukum pasar yang dengan mudah dimengerti anak kecil sekalipun, para industri akan memborong gas 12 kg meski dengan harga sedikit diatas harga pasar/patokan, tapi masih jauh lebih rendah per kilonya jika dibandingkan dengan gas industri dengan tabung yang lebihbesar.

Mengapa Pertamina harus meregulate harga gas industri pada saat seperti ini? Pada saat semua serba menunggu dalam ketidakpastian akan stabilitas harga minyak. Kalau cerita dan penjelasan itu yang diberikan Purnomo, kita juga sudah paham sekali. Pertanyaannya, mengapa dibiarkan Pertamina mencipatakan disparitas harga yang cukup besar? Lalu apa solusinya, kita tidak butuh beberan mengapa terjadi, semua dengan mudah dimengerti, yang penting solusi Bung?Prihatin, No.

Jepang Impor Gas Mau Bangun Distribusi, KITA?

Ikut sedih membaca berita di bawah ini. Jepang sudah puluhan tahun terus menerus mampu menekan pemerintah agar tetap mengekspor LNG kesana. Lalu mereka tinggal bangun jaringan distribusi hingga bisa menjalari seluruh pelosok kota dan negeri mereka. Sementara itu, kita tetap mengekspor gas LNG karena katanya tidak bisa disalurkan ke luar Bontang. Lalu akan dibangun pipa gas Bontang-Banjarmasin-Jawa, tapi belakangan katanya reserve nya kurang.

Maunya gimana seh? Sementara Kalimantan termasuk Kaltim sendiri tetap mengalami brown-out dan terkadang black-out. Juga PGN tidak bersemangat membangun pipa distribusi, akhirnya katanya Pertamina yang akan membangun, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan gas Busway TransJakarta.

Sungguh membingungkan gas policy kita.

Wassalam,

ES

Bisnis.Com - Bisnis Indonesia Online: Referensi Bisnis Terpercaya » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan » <small>EKSPLORASI</small><br>Tokyo Gas investasi US$1,08 miliar

Senin, 31/03/2008

EKSPLORASITokyo Gas investasi US$1,08 miliar
Cetak
TOKYO: Perusahaan distributor gas terbesar di Jepang Tokyo Gas akan menaikkan investasinya sebagai bagian strategi perusahaan untuk meningkatkan jaringan pipa dan konsumennya.
Perusahaan itu merencanakan melakukan investasi US$1,08 miliar (107 miliar yen) tahun ini. Di sisi lain, dalam lima tahun mendatang perusahaan gas itu melakukan investasi sebesar 461 miliar yen.
Investasi itu merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk lebih menigkatkan pelayanan gas kepada penduduk Tokyo dan sekitarnya yang mencapai 10 juta pelanggan. (Bloomberg/fh)

Ironi Negeri Penghasil Energi

Sungguh sayang, gas kita jual, batubara kita ekspor, akhirnya minyak tanah harus hilang dari dapur masyarakat yang sudah menjadi "staple" energy sources puluhan, mungkin juga sudah seratus tahun. Sementara masyarakat di daerah elite dan apartemen dan beberapa rumah susun bisa menikmati gas dengan harga sangat murah. Semoga tidak menjadi pemicu kerusuhan sosial.

Prihatin no,

ES


KOMPAS Cetak (DKI Bebas MInyak Tanah SUbsidi Mei)

Indonesia's Electricity Policy is a mistery, still!

In Europe, early week of March has been shaken up by a big news on energy sector. The biggest German's electricity and gas company, Eon, agreed to break up itself under pressure from EC competition authority. In short, Eon agreed to liberalise energy market as reported by FT and IHT (Feb/29/08). This shows that German company has no hesiation at all to start a new era for the electricity developement?

What about Indonesia? Ours is a pity. While PT.PLN (persero) as the national operator fails to meet the task to supply a sustainable electricity (brown out and black out are now exist cross the country), the government is now under attack from energy subsidy nightmare, including electricity subsidy. Recntly, PLN staffs has gone a bit too far to the street to protest the idea of liberalizing the company. So, the question then...where are you going to PLN?

Regards,

ES
====


Eon agrees break-up to appease Brussels
http://www.ft.com/cms/s/0/5d8801fe-e669-11dc-8398-0000779fd2ac.html

By Richard Milne in Frankfurt, Ed Crooks in London and,Sarah Laitner in Brussels
Published: February 29 2008

Eon, Germany's largest electricity and gas group, yesterday agreed to break itself up under pressure from the European Commission's competition auth-orities, in an unexpected boost for Brussels' drive to liberalise energy markets.
Eon is offering to sell its electricity grid and end its business model of combining power generation and transmission. It is also planning to sell about 20 per cent of its power plant capacity in Germany, although it could swap assets with a foreign competitor.
The proposed settlement caused consternation among German politicians. Germany and France had hoped their opposition would be sufficient to kill the Commission's plans to "unbundle", or break up, integrated groups. European energy ministers discussed the plan at a meeting yesterday, which ended without reaching agreement.
Peter Hinze, a German economy minister, said in Brussels: "It's very astounding what happened here. The timing coincidence of these events, at a moment when the Commission is trying to force through a very sharp position against a minority [of countries], is a very questionable game."
Other integrated European energy groups reacted angrily. EdF of France and RWE and EnBW of Germany said they would continue to oppose plans to force them to sell their grid activities. "What Eon has done is unbelievable and has made everybody here very unhappy. It couldn't have come at a worse time," said a senior executive at a big European utility.
The disposals are designed to settle antitrust investigations that could have cost Eon up to about €7bn in fines. The assets are worth about €5bn combined, according to analysts. The European Commission has been pursuing a twin-track strategy to energy liberalisation, using both legislative proposals and antitrust action.
The Commission welcomed the proposed settlement and said in a joint statement with Eon: "These proposals, if adopted, would structurally change the electricity sector in Germany and could spur competition in the sector to the benefit of domestic and industrial customers."
Ofgem, the energy regulator in the UK, which has been one of the strongest advocates of un-bundling, said: "Eon's announcement today makes it very difficult for the other large energy companies to argue for retaining control of their transmission businesses."
Vattenfall Europe, the German arm of the Swedish utility, said it was also considering selling its grid as one of several options. National Grid, the owner of the electricity network in the UK that is one of the possible buyers of Eon's grid, welcomed the move.
Eon's shares closed about 1 per cent lower last night but some analysts suggested the sale could give investors a more favourable perception of the company.

Energy will be the next nightmare!!

Masalah "energy security" kelihatannya berpotensi menjadi masalah besar. Betapa tidak? Gas kita punya, minyak dulu diekspor, tetapi realita di lapangan dan masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Industri berguguran dan tutup pabrik2nya karena supply gas macet. Jika ada, tekanannya kurang dan membuat banyak lay-off.

Dilain pihak, pemerintah masih plin plan dan plintat plintut. DUlu bulan maret 2006 sudah menyatakan akan mengkhiri ekspor baru ke LN, karena mementingkan penggunaan domestik, tetapi belakangan, tetap akan mengekspor ke Jepang dan bbrp negara Asia atau amerika lainnya.

Coba saja bung!!!!

Wassalam,

ES
====
Program Konversi Elpiji Kacau Pertamina Tarik 5.700 Kiloliter Minyak Tanah

Senin, 02 Juli 2007 / http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/ekonomi/3646340.htm

Jakarta, Kompas - Program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan tanpa perencanaan matang menimbulkan keresahan masyarakat.
Masyarakat mengeluhkan minyak tanah yang tiba-tiba ditarik, sedangkan pembagian kompor dan tabung elpiji tidak menjangkau seluruh masyarakat.
"Sudah tiga hari ini minyak tanah tiba-tiba langka. Kalaupun ada, harganya jadi dua kali lipat," ujar Margono, warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (1/7).
Margono sehari-hari menjadi penjual sate. Setiap harinya rata-rata ia menggunakan 6 liter minyak tanah. Ketika program konversi minyak tanah elpiji mulai dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, ia termasuk yang berhak mendapat kompor dan tabung gratis.
Namun, Margono tidak berani memasak lontong untuk jualan sate dengan gas elpiji. "Merebus lontong itu perlu tujuh jam, saya takut tabungnya tidak kuat," ujarnya.
Sementara itu, harga minyak tanah yang sudah naik dua kali lipat tidak terjangkau. Ia kemudian memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. "Kalau tidak begini, ya saya tidak bisa jualan," ujarnya.
Pertamina tercatat telah melakukan program konversi di 14 kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Tangerang.
Somali, Ketua RW 21 Kelurahan Mekarjaya, mengemukakan, banyak warga kampung tersebut yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan asongan bernasib seperti Margono.
"Malah lebih buruk karena kebanyakan dari mereka berstatus sebagai penduduk musiman yang tidak punya kartu keluarga, akibatnya mereka tidak termasuk yang menerima jatah pembagian kompor dan tabung elpiji gratis," tutur Somali.
Di RW 21 tercatat ada 1.500 keluarga yang menggunakan minyak tanah. Akan tetapi, yang sudah memperoleh kompor dan tabung baru 970 keluarga.
Selain itu, ada sekitar 500 warga yang tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak termasuk dalam daftar yang memperoleh tabung dan kompor elpiji meskipun sehari-harinya mereka menggunakan minyak tanah.
Belum dapat kompor
"Mereka mengeluh kepada saya, katanya pemerintah yang adil dong, tapi masalahnya saya sebagai ketua RT juga hanya diminta petugas kelurahan untuk mendistribusikan kompor dan tabung," ujar Somali.
Pendataan masyarakat yang berhak menerima kompor dan tabung tidak melibatkan ketua RT, melainkan langsung oleh konsultan yang ditunjuk PT Pertamina.
Pertamina telah menunjuk empat konsultan untuk pelaksanaan program konversi, yaitu Mark Plus, Lembaga Pranata Sosial Universitas Indonesia, SCO, dan Caesar.
Somali menyayangkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat atas keseluruhan pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Itu sebabnya, masyarakat panik sewaktu minyak tanah tiba-tiba langka.
Kebingungan juga dialami agen dan pangkalan minyak tanah. Jika mengacu pada program konversi, mereka diarahkan untuk beralih menjadi pengecer elpiji konversi.
Tetapi, tidak semua agen dan pangkalan sanggup menjadi agen elpiji. "Untuk jadi agen kan perlu modal juga karena saya harus beli tabung. Selain itu harus menyiapkan gudang untuk menyimpan tabung elpiji, ya keluar uang lagi," ujar Pungut, agen minyak tanah di Kecamatan Sukmajaya.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal membenarkan bahwa pihaknya telah menarik minyak tanah dari sejumlah kecamatan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang sejak program pengalihan dilakukan.
Pertamina menarik sekitar 5.700 kiloliter minyak tanah yang berdasarkan hitungan telah diganti oleh tabung elpiji sebanyak 319.000 buah.
"Itu sesuai dengan program, karena kalau tidak ditarik, masyarakat justru akan menggunakan dua-duanya, berarti kan subsidi pemerintah jadi dobel," kata Faisal. Rencananya, mulai Juli ini jumlah minyak tanah yang ditarik mencapai 14.000 kiloliter. (DOT)

=====

Senin, 02 Juli 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/daerah/3646569.htm

MINYAK BUMI
BP Migas Lakukan Survei Seismik di Kalimantan Timur

Balikpapan, Kompas - Sejumlah survei seismik serta pengeboran minyak dan gas bumi di kawasan baru—wilayah kerja yang belum berproduksi—tengah dilakukan di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Aktivitas itu diharapkan berujung pada penemuan ladang baru yang dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.
Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono menjelaskan, kegiatan itu berlangsung di Bontang, Sangatta, Bulungan, Tarakan bagian utara, lepas pantai Tarakan Kalimantan Timur, dan Donggala serta Mamuju di Sulawesi.
"Ini kegiatan seismik dilanjutkan pengeboran. Di Bulungan sudah ngebor. Sumur-sumur ini murni eksplorasi baru," kata Agus di Balikpapan, Sabtu (30/6).
BP Migas terus berupaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Hal itu ditempuh dengan cara mencari sumber cadangan minyak baru serta mengoptimalkan sumur produksi yang telah ada dan tua dengan memanfaatkan teknologi.
Untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi yang baru di seluruh Indonesia, lanjut Agus, sepanjang tahun lalu telah dilakukan pengeboran 82 sumur eksplorasi. Jumlah sumur eksplorasi itu lebih banyak dari yang dibuat pada tahun 2005 sebanyak 56 sumur, bahkan terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Menurut data BP Migas, aktivitas eksplorasi pada tahun 2006 itu berhasil menemukan cadangan minyak bumi sebesar 1,23 miliar barrel dan 1,37 triliun kaki kubik gas bumi. Itu menambah cadangan minyak bumi Indonesia yang 1 Januari 2006 tercatat 8,68 miliar barrel. (YNS)
====

Indonesia to keep more natgas as LNG contracts lapse
Tuesday March 28, 6:56 PM http://asia.news.yahoo.com/060328/3/2i3kl.html

JAKARTA, March 28 (Reuters) - Indonesia, the world's biggest liquefied natural gas exporter, said on Tuesday it would favour domestic gas sales after major export contracts to Japan lapse at the end of this decade, cutting back a major exporter earner.
The OPEC member, which has far more gas than it has oil, is trying to phase out costly oil-fired power generation and use more of its cheaper, cleaner natural gas domestically, but faces limited supplies due to long-term LNG export commitments.
"After the contract ends, there will be a policy change... the majority of the gas will be used for domestic interests," President Susilo Bambang Yudhoyono said on Tuesday.
"(LNG) exports will not be stopped, but the ratio will be reviewed, so most of the gas flows for domestic needs," he said.
Contracts for more than half its annual supply to Japan expire in 2010 and 2011 and may all not be renewed after that, lending fresh support to the outlook for LNG prices.
Indonesia now exports nearly half of its natural gas production in the form of super-cooled LNG.
"We will honour LNG contracts and it is impossible that we cancel contracts before they end," Yudhoyono said. "We will still talk about an extension of the contract, but by how long and by how much will have to be negotiated."
Last year state oil firm Pertamina said it had offered to renew about half of the 12 million tonnes per year of LNG sales contracts to Japan that expire by 2011.
The status of those talks was not clear after Yudhoyono's announcement but customers in Japan, which takes about two-thirds of Indonesia's LNG, have already been searching for alternatives.
"We expect to absorb the lost Indonesian contract with other long-term contracts," said a spokesman for Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) , Asia's biggest utility.
Other buyers such as Kansai Electric Power Co. Inc. have recently signed deals with new Australian LNG projects including Chevron-operated Gorgon and Woodside Petroleum Ltd.'s Pluto for supplies starting around the end of this decade.
The reduction would most likely come from Bontang LNG, which ships about 85 percent of Indonesia's LNG. U.S. oil major Chevron is a major supplier of gas to the plant.
GAS CONFUSION
The shift is the latest in a series of moves designed to ensure sufficient supply of domestic natural gas, used for power generation, in fertiliser plants and other industries.
That may curb earings from natural gas exports, which last year brought in around $9.2 billion, or about 10 percent of Indonesia's total export revenues, statistics bureau data show.
A reduction there would cause more anxiety Indonesia, which suffered a $7.3 billion oil-trade deficit in 2005, weighing heavily on the rupiah currency.
Indonesia has about 182 trillion cubic feet (Tcf) of natural gas reserves, enough to last it 60 years at current production rates. Its proven crude reserves would last half as long.
Indonesia's export cuts come amid bullish demand forecasts for Asia Pacific, which consumed more than 90 million tonnes in 2005, mostly by Japan and South Korea, the world's two-largest buyers of the super-cooled gas transported by tankers.
Wood Mackenzie expects annual demand from China, India, Southeast Asia, the U.S. West Coast and Mexico would soar from almost zero now to 60 million tonnes by 2015, roughly matching Japan's consumption last year.
The push to divert more supply domestically, coupled with an edict earlier this year that requires producers to sell at least 25 percent of their natural gas supplies to local companies, has clouded the outlook for foreign oil investors.
"We just need clarity on the gas policy. We have an oil and gas law that talks about 25 percent for domestic market obligation. We have the presidential decree about gas policy," said Chris Newton of the Indonesian Petroleum Association (IPA).
"We have a lot of other statements about whether gas exports will be allowed or not," Newton said.
Indonesia's state electricity company, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), has about 21,700 megawatts of electricity capacity in Indonesia. About 30 percent of the plants use fuels such as diesel and fuel oil. Coal and natural gas dominate in the others. (Additional reporting by Ikuko Kao in Tokyo)

GAS: Apa Kata Dunia? What will the world say?

Bagaimana pula ini? Gas kita katanya langka di dalam negeri, sementara berbagai perusahaan asing terus menikmati SDA kita. DUlu katanya gas mau diprioritaskan untuk domestik, tetapi kok mau nego lagi dengan Jepang. Capek Deh. Inilah cermin amburadulnya pengelolaan energi nasional.

ES
=============
RI to intensify negotiations on LNG contract's extension with Japan
http://www.thejakartapost.com/detaillbus.asp?fileid=20070521183821&irec=6

JAKARTA (Antara): Indonesian will intensify negotiations with Japan about the extension of their liquefied natural gas (LNG) contract, including several cooperation agreements between the two countries, Vice President Jusuf Kalla said in Palembang, South Sumatra, on Monday.
"We are making preparations to negotiate various possibilities of the extension of the LNG contract with Japan," the vice president said, confirming the agenda of his working visit to Japan from May 22-27.
Speaking to the press after attending the national conference of Sriwijaya University (Unsri) Alumni Association, Kalla said during his one-week working visit to Japan he would talk about global developments in Asia, especially in the economic relations between Indonesia and Japan.
"Japan will also talk much about gas and energy. Therefore, we also prepare gas balance and various possibilities in the extension of the gas contract with Japan," Kalla said.
He added that the contract on LNG shipments to Japan would expire in 2010-2011, and therefore Japan had several times urged that negotiations on the contract's extension be held as soon as possible.
Kalla said the negotiations were postponed because they had to wait for the completion of national gas balance which was finally announced by the Indonesian government on May 4, 2007.
From the national gas balance, it was evident that in the period of 2007-2015 a gas supply deficit would still occur in almost all parts of Indonesia.
The deficits were due to an imbalance between gas demand and gas supply and its production, he said.(***) -->
---
Selasa, 15 Mei 2007

Industri Keramik Kian Suram
Harus Ada Formula Baru Gas yang Menguntungkan

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/ekonomi/3532263.htm

Jakarta, Kompas - Ketidakpastian pasokan maupun tekanan gas yang terus-menerus membuat nasib industri keramik kian suram. Bahkan, industri ini hanya bisa bertahan enam bulan karena penggunaan bahan bakar alternatif, seperti gas elpiji dan batu bara, menyebabkan tingginya harga pokok produksi.
Pada akhirnya, hasil produksi akan semakin tidak kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Senin (14/5), mengungkapkan, kunci persoalan pasokan gas terletak pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Widjaya menjelaskan, industri keramik bukan hanya menghadapi ketidakpastian pasokan gas, tetapi juga pasar yang semakin terimpit oleh produk impor, khususnya China. Tahun 1993-1996, saat pertumbuhan properti mencapai rata-rata 15 persen, pasar dalam negeri masih bergairah. Pangsa pasarnya mengarah pada proyek-proyek baru, terutama pembangunan rumah horizontal. Kini hanya sebatas pada renovasi dan bukan proyek baru.
Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Asaki Zulfikar Lukman, penurunan pasar itu selain karena faktor daya beli di pasar dalam negeri, juga adanya tekanan produk China.
Industri keramik Indonesia semakin sulit bersaing di pasar global karena sekitar 50 persen pasar dunia kini dikuasai produk China. Indonesia berada di peringkat keenam setelah Iran, Turki, Italia, Spanyol, dan China. China mampu meningkatkan pasarnya selain karena kompetitif, juga karena kemampuannya mengirimkan produk tepat waktu.
China mampu memproduksi ubin minimal 150.000 meter persegi per hari, bahkan bisa mencapai 1 juta meter persegi per hari. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu memproduksi maksimal 40.000 meter persegi per hari.
Semakin suram
Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, saat ini konsumen gas industri menghadapi perkembangan yang semakin suram. "Baru saja pemilik pabrik keramik Royal Doulton datang untuk mengungkapkan rencananya berinvestasi, tetapi sayangnya mereka tidak melihat adanya kepastian penyediaan gas."
Dalam kasus ini, yurisdiksinya ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihaknya menilai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memberikan formula baru berupa sistem bagi hasil yang menguntungkan kepada investor di bidang eksplorasi sumber gas.
Sebagai informasi, menteri- menteri dari departemen maupun instansi terkait sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan defisit pasokan gas untuk industri di Jawa Barat.
Pasokan gas untuk wilayah Jawa bagian barat ditargetkan bakal teratasi bulan Juli 2007, ketika gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat bisa dinaikkan dari 50 juta kaki kubik per hari menjadi 170 juta kaki kubik per hari.
Saat ini kebutuhan gas di wilayah itu dipenuhi oleh Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BP West Java.
Pertamina memasok ke PT Krakatau Steel, PT PGN ke industri, dan BP West Java ke Pabrik Pupuk Kujang. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 April, telah diputuskan hal itu sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit gas yang dialami industri keramik.
Ibarat sistem gali lubang tutup lubang, defisit gas industri keramik semakin parah karena sebagian gasnya harus dialihkan untuk menutupi kekurangan pabrik pupuk. Karena PGN memiliki kelebihan pasokan gas sebesar 20 juta kaki kubik, diputuskan gas tersebut akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan industri keramik.
Belum lagi langkah itu dilakukan, terjadi penurunan pasokan gas yang tiba-tiba dari Pertamina. Akibatnya, pengalihan gas yang semula direncanakan tidak bisa dilakukan. PGN kemudian membatasi pemakaian gas oleh industri.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan masalah pasokan gas harus dilihat kasus per kasus. "Apakah masalahnya terkait dengan kebijakan atau operasional. Yang terjadi dengan kekurangan gas di industri keramik saat ini sifatnya akibat kendala operasional," kata Luluk. (osa/dot)

---

Rabu, 16 Mei 2007

EnergiSubsidi Gas dari Pemerintah untuk Konsumen Tertentu
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/16/ekonomi/3534364.htm

Jakarta, kompas - Untuk mendorong perusahaan migas mau menyuplai gas ke dalam negeri, pemerintah bisa menerapkan subsidi yang ditujukan untuk konsumen tertentu.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso menyampaikan hal itu saat berbicara di Pertemuan Tahunan Ke-31 Indonesia Petroleum Association, Selasa (15/5) di Jakarta. "Dengan cara ini, produsen akan mendapat kompensasi untuk gasnya yang dijual ke dalam negeri di bawah harga pasar," ujar Luluk.
Dari gas yang dihasilkan oleh produsen, ada bagian yang menjadi bagian pemerintah, ada bagian produsen, dan ada kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 25 persen dari total produksi.
Direktorat Jenderal Migas mengusulkan, agar produsen tertarik menjual bagian produksinya untuk kebutuhan di dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi. Penggunaan gas yang bisa disubsidi antara lain untuk keperluan pembangkit listrik.
Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, harga gas yang dipasok ke dalam negeri tetap harus diperhitungkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat ini harga pasar tertinggi di dalam negeri sekitar 5,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).
Adapun harga gas yang diekspor melalui pipa sekitar 11-12 dollar AS per MMBTU. Sementara harga gas alam cair sekitar 8-9 dollar AS.
Neraca gas
Pemerintah telah mengeluarkan neraca gas nasional. Dari perhitungan yang dilakukan, defisit gas terparah dialami wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan defisit gas bisa terjadi karena memang diakibatkan oleh sistem.
Gangguan pasokan gas karena fluktuasi produksi seharusnya bisa diatasi di tingkat korporasi. "Misalnya yang terjadi dengan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, harus ada realokasi gas yang didistribusikan kedua perusahaan itu," ujar Purnomo.
Untuk memperbesar bagian gas domestik, pemerintah sedang mengupayakan perbaikan bagi hasil dan kepemilikan nasional untuk perpanjangan kontrak gas di Blok Mahakam.
Opsi perbanyakan kepemilikan nasional bisa melalui Pertamina dan keikutsertaan pemerintah daerah. Blok Mahakam yang dioperasikan oleh Total Indonesia memasok dua pertiga kebutuhan kilang gas alam cair Bontang. (DOT)

---

Jumat, 18 Mei 2007

Diversifikasi Energi Mendesak Permintaan Minyak Dunia 84,16 Juta Barrel Per Hari
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/18/ekonomi/3536971.htm

Denpasar, Kompas - Permintaan atas minyak yang terus naik menjadi peringatan bagi negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia, termasuk Indonesia, untuk serius menerapkan kebijakan diversifikasi energi. Tanpa itu, ketergantungan atas pasokan energi dari luar akan semakin tinggi.
Isu tersebut menjadi topik utama dalam Pertemuan Ke-5 Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA) di Denpasar, Bali, 17-18 Mei 2007.
Berbicara dalam pembukaan pertemuan itu, Sekjen OPEC Abdalla Salem El Badri mengatakan, sejak awal tahun 2000, Asia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia.
Tak heran, penggunaan energi untuk mendukung pertumbuhan di wilayah ini juga meningkat pesat, terutama energi fosil. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, Asia mengalami neraca energi negatif sehingga perlu impor," ujar El Badri.
Asia mengonsumsi dua pertiga dari total permintaan minyak dunia yang mencapai 84,16 juta barrel per hari. China dan India menjadi konsumen terbesar.
Tahun ini OPEC memperkirakan permintaan minyak naik menjadi 85,43 juta barrel per hari. Permintaan akan terus meningkat hingga mencapai 118 juta barrel per hari pada tahun 2030.
Meskipun OPEC menyatakan optimistis bisa memenuhi permintaan minyak yang terus naik, perkiraan kebutuhan yang tepat sangat diperlukan agar produsen bisa memperhitungkan investasi di sisi produksi.
Saat ini produksi OPEC sekitar 28 juta barrel per hari. "Kita menghadapi biaya produksi minyak per barrel yang semakin tinggi dan biaya kilang yang semakin mahal," ungkap El Badri.
Harga minyak sejak awal tahun ini berfluktuasi. Sempat berada di kisaran 50 dollar AS per barrel pada Januari-Februari, kemudian naik 60 dollar AS per barrel.
Kepala Divisi Analisis Perminyakan OPEC Mohammad Alipourjeddi mengatakan, sebagian negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia telah mengantisipasi harga minyak yang semakin tinggi dengan melakukan berbagai efisiensi.
Jepang, misalnya, menargetkan menurunkan persentase penggunaan minyak dalam bauran energi mereka dari 50 persen menjadi 40 persen.
China berupaya memperbanyak pembangkit listrik tenaga air, sedangkan India mengembangkan bahan bakar alternatif.
Posisi Indonesia unik
Di Indonesia, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak mulai diterapkan tahun lalu dengan meluncurkan program penghematan dan penggunaan energi alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, posisi Indonesia unik karena Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak. Indonesia mengalami penurunan produksi minyak sejak akhir tahun 1990. Produksi minyak terus turun dari rata-rata 1,3 juta barrel hingga sekarang sekitar 900.000 barrel.
Direktur Eksekutif IEA Claude Mandil mengatakan, sebagai institusi yang beranggotakan negara-negara konsumen migas, IEA menghadapi tantangan untuk mendapatkan data kebutuhan energi fosil yang tepat. (DOT/BEN)

---

Sabtu, 19 Mei 2007

Kompor Gas Bersubsidi Tak Akan Dianggarkan Lagi
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/19/ekonomi/3538936.htm

Jakarta, Kompas - Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menegaskan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak akan mengalokasikan lagi anggaran untuk kelanjutan pengadaan kompor gas bersubsidi sebagai implementasi program konversi energi.
"Yang sudah berjalan tahun 2007 ini ya biarkanlah tetap berjalan. Tetapi, untuk tahun 2008, kami tidak akan menganggarkan lagi. Alasannya, pemerintah meminta kami buat program, tetapi program itu ternyata tidak didukung dengan anggaran yang memadai," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (18/5).
Keterbatasan anggaran negara menyebabkan proses pengadaan kompor gas untuk rakyat miskin dibagi-bagi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Secara rinci, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa memproduksi 371.142 unit dengan harga Rp 104.500 per unit (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sedangkan Pertamina mencapai 4,5 juta unit dengan harga Rp 48.500 per unit (belum termasuk PPN).
Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, substansi permasalahannya bukan terletak pada siapa yang memproduksi. Untuk pengadaan kompor gas, semua pihak harus memiliki misi besar, yaitu mengatasi masalah energi demi menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Janganlah terus-menerus berpolemik tentang siapa yang berhak bertanggung jawab mengatasi masalah energi ini.
Setiap tahun, menurut Didik, anggaran negara sudah habis untuk menyubsidi BBM sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ditambah lagi menyubsidi PT Perusahaan Listrik Negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.
"Kita mesti rasional. Lebih baik subsidi untuk BBM itu dikurangi sedikit demi sedikit melalui program konversi energi sehingga uangnya bisa dialihkan untuk menghidupkan sektor riil," ujar Didik.
Perbedaan harga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, perbedaan harga satuan kompor gas yang ditenderkan Pertamina maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa saja mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran. Namun, hal itu perlu dilihat secara teliti spesifikasi teknis yang ditentukan kedua pihak.
"Kuncinya terletak pada spesifikasi teknis dan sistem pendistribusiannya, termasuk perhitungan PPN-nya. Jika spesifikasi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama, KPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan," kata Erry.
Menurut Triantony, salah satu peserta yang lolos tender Pertamina, spesifikasi secara teknis baik bentuk maupun dimensinya tidak ada perbedaan.
Semua penyelenggara tender mengacu pada standar yang ditetapkan Departemen Perindustrian. (OSA)

---

Senin, 21 Mei 2007

Indonesia Mulai Negosiasi LNG
PLN dan Pertamina Buat Kesepakatan soal Suplai BBM
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/21/ekonomi/3541490.htm

Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang memulai negosiasi perpanjangan kontrak gas alam cair pada tanggal 23 Mei 2007. Mengingat adanya peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri, akan ada pengurangan pengiriman volume gas ke Jepang. Indonesia memiliki komitmen untuk memasok 12 juta ton LNG ke Jepang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pekan lalu, mengemukakan, penandatanganan Principal of Agreement antara Indonesia dan Jepang sebagai tanda kedua belah pihak setuju pembicaraan akan dilakukan oleh Pertamina.
"Kesepakatan belum menyebutkan soal volume, itu nanti akan diputuskan dalam negosiasinya," ujar Purnomo. Namun, ia membenarkan bahwa dengan kuatnya permintaan domestik, volume kontrak gas ke Jepang tidak akan sebesar sebelumnya.
Wakil Direktur PT Pertamina Iin Arifin Takhyan mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan kelompok Western Buyers. Mereka antara lain adalah pedagang, perusahaan pembangkit listrik, dan pemasok gas kota di Jepang.
Indonesia memiliki komitmen untuk menyuplai 12 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) ke Jepang. Sebagian besar gas tersebut disuplai dari Kilang Bontang dengan pasokan gas berasal dari lapangan yang dikelola Total, Vico, dan Chevron.
Negosiasi tertunda
Kontrak pengiriman LNG ke Jepang akan habis pada 2010-2011. Pihak Jepang beberapa kali mendesak agar pembicaraan untuk perpanjangan kontrak segera dilakukan.
Negosiasi tertunda karena menunggu selesainya neraca gas nasional yang akhirnya diumumkan pemerintah pada 4 Mei 2007. Pemerintah membagi kebutuhan neraca gas ke 11 region.
Dari neraca gas tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2015, defisit pasokan gas masih terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Defisit terjadi karena tidak sebandingnya pasokan maupun rencana produksi gas dengan kebutuhan maupun permintaan. Misalnya, Region I Nanggroe Aceh Darussalam dan Region VI Kalimantan Bagian Timur dihitung defisit karena ada komitmen ekspor gas alam cair yang harus dipenuhi.
Sementara Region III yang mencakup Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat terhitung defisit karena kebutuhan industri, pabrik pupuk, pembangkit listrik, maupun gas kota.
Sementara ini, defisit pasokan gas di wilayah Jawa Bagian Barat diatasi dengan upaya pengalihan (swap) gas antara badan usaha milik negara yang terkait dalam produksi dan penyaluran gas.
Upaya ini pun gagal dilakukan karena kendala seretnya produksi maupun keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur gas.
Pasokan gas untuk keramik mengalami penurunan dari 85 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 65 MMSCFD sejak April 2007.
Sepekan lalu, volume pasokan gas turun lagi menjadi 60 MMSCFD, diikuti penurunan tekanan dari 0,5 bar menjadi 0,2 bar. Akibatnya, industri keramik gagal menghasilkan produk bermutu.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Achmad Widjaya menjelaskan, kekacauan pasokan gas seharusnya tidak terjadi jika proyek pipanisasi Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ) selesai bulan Maret lalu. Namun, ternyata proyek itu menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dirut PT PGN Sutikno mengatakan, pembangunan pipa penyambung (jumper) untuk pengalihan gas ditargetkan selesai sesuai jadwal. Pipa itu diharapkan bisa membuat industri bertahan sampai pasokan gas dari Sumatera Selatan sebesar 170 MMSCFD mengalir Agustus nanti.
Kontrak BBM
Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina mencapai kesepakatan untuk suplai bahan bakar minyak selama lima tahun.
Dengan kontrak tersebut, PLN mendapat harga yang lebih murah dari sebelumnya, sementara Pertamina bisa mendenda PLN jika terlambat membayar.
Untuk tahun ini, kontrak berlaku terhitung mulai 1 Mei sampai 31 Desember. Volume BBM yang disepakati adalah 5,6 juta kiloliter.
"Konsekuensinya, PLN akan dikenai denda kalau dalam 30 hari terlambat membayar. Sebaliknya, Pertamina memberikan harga BBM yang lebih murah dibandingkan yang selama ini didapat," ungkap Deputi Direktur Energi Primer PT PLN Tony Agus Mulyantono.
Sesuai kontrak, perhitungan BBM yang dijual ke PLN adalah harga BBM yang dijual di Singapura (Mid Oil Platts Singapore/MOPS) plus marjin 9,5 persen. (DOT/OSA)