Hush Berisik amat sih Lu Pak?

Jika di Posisi SBY, Mahfud MD Tak akan Berikan Grasi untuk Corby Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara mengenai polemik pemberian grasi kepada Schapelle Corby, terpidana penyelundup narkoba. Jika dalam posisi SBY, Mahfud tidak akan memberikan grasi itu. "Di luar sah tidak sah. Seumpamanya saya yang mengeluarkan (grasi), saya tidak akan mengeluarkan. Karena narkoba itu sungguh bahaya," ujar Mahfud di sela-sela acara peluncuran buku "Negeri Mafia, Republik Koruptor' di Manggala Wanabakti, Jakarta Jumat (25/5/2012). Namun secara konstitusional, Mahfud menilai tidak ada yang salah dengan pemberian grasi itu karena merupakan kewenangan presiden sepenuhnya. "Kalau MK menganggapnya itu hak konstitusional, masalah keabsahan karena kewenangan presiden," ujar Mahfud. Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004. Lalu, dia mendapat grasi berupa pengurangan hukuman 5 tahun penjara. Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat bisa dilakukan pada 3 September 2012. Namun, ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga bagimana kelakuannya selama di tahanan. http://news.detik.com/read/2012/05/25/220746/1925261/10/jika-di-posisi-sby-mahfud-md-tak-akan-berikan-grasi-untuk-corby?n991102605

Ngobrol dua orang teman di FB pagi ini ttg rencana Sg masuk bandara. SIngapore takes it all!!

Ucok Dayat

biar aja dikelola orang singapore, kan malah jadi bagus, rapih, tertib, bersih... penumpang jadi nyaman... kalau perlu kita hire sekalian orang singapore buat mengelola negara ini, supaya penduduk jadi merasa nyaman, aman karena tertib, ga da korupsi, ga da markus, ga da penggelapan pajak, ... biar aja bayar mahal, pasti ga akan sebesar uang negara yang hilang karena dikelola bangsa terbelakang ini

9 hours ago ·

Eddy Satriya

eit, ntar dulu .jgn lupa kasus Isat, kalau dikelola terus ama sg masih mending, nanti di jual lagi ke Qatar atau negara lain, setelah dapat untung gede..bandara kita hancur atau tambah hancur lagu bung...makanya ..jangan kelamaan di China he he...main sini.

8 hours ago ·

Ucok Dayat

Om Eddy, Isat itulah salah satu alasan meng hire orang singapore, mereka lihai. Coba lihat bagaimana bangsa kita dikadalin dengan Isat itu. Saham dibeli, profit digerogoti, investasi dicekik, setelah untung bertumpuk dan laju keuntunganny amenurun, saham dijual lagi. Itu kan taktik simpel saja, Bukan salah yang beli, tapi goblok tololnya yang jual. Mosok ga bisa baca taktik begitu. Jangan salahkan orang menjadi pintar. Tapi yang goblok yang harus dikasi pelajaran.
Jadi definisi nya MENG HIRE, bukan MENJUAL.
Kita bayar kepintaran mereka dengan aset kita yang berlimpah limpah, saking berlimpahnya sampe dikorupsi di seluruh departemen pun pemerintahan kita masih bisa jalan business as usual.
Kalau perlu bayar eksekutif singapore sejuta dollar sebulan, bukan cuma buat ngurusin bandara, ngurusin negara sekalian.
Sejuta dollar sebulan itu keciiill... itu cuma angka transaksi markus sehari di kantor baju coklat, belum lagi angka uang bawah meja kantor pajak, bea cukai, gedung bundar, the list can continue so looong.... ga da apa apanya.... See more
Aku udah di Jakarta Ed... menetap lagi di kota macet penuh asap yang dihiasi kesemrawutan sampah dan lalu lintas ini... Dan barusan gw membaca ketololan gubernur dki dengan kampanye menumpuk sampah di silang monas... sedihnya bangsa ini. Memang terbelakang.

about an hour ago ·

Eddy Satriya

Wah gue ngomporin kompor nih...kapan2 ngumpul eui. salut dan bravo..keep the spirit alive.

about an hour ago ·

Nasihat untuk Para Istri: LANJUTKAN!

Ini merurut saya bukan usulan yang masuk akal seperti ditulis mas Adam, tapi bagi saya ini termasuk "Usulan Nakal". Anda setuju? selamat membaca. Oh ya..terima kasih untuk mas Adam yang sudah membuka lagi fakta dan lembaran ttg "pentingnya" poligami..hi.hi.hiii!

Semoga menyegarkan!
================

Ditulis oleh A. S. Laksana dalam salah satu notes nya di FB.

[ Minggu, 14 Maret 2010 ]

BEBERAPA waktu lalu, saya pernah menyampaikan dalam kolom yang saya tulis untuk situs berita detikcom guyonan yang dilontarkan oleh teman. Dia mengatakan bahwa SBY akan menjadi presiden selama enam kali masa jabatan. Rinciannya begini: dua kali SBY, disambung dua kali oleh Ibu Ani, disambung dua kali lagi oleh anak mereka. Seorang pembaca meralat guyonan tersebut. Yang benar delapan kali, katanya, sebab SBY memiliki dua anak.

Anda tahu, guyonan yang spontan, dalam obrolan ringan di antara kawan-kawan, kadang-kadang memiliki aspek kegeniusannya sendiri. Setidaknya ia nyaris mirip dengan ramalan, atau apes-apesnya pernyataan motivasional, yang akan mendorong terwujudnya kebenaran. Dalam kasus SBY, kita masih punya waktu empat setengah tahun lagi untuk melihat apakah guyonan itu benar. Tetapi, ''ramalan'' itu bekerja sempurna di tempat-tempat lain.

Kita mulai dari Indramayu. Di sini Hj Anna Sophana, istri Bupati Irianto M.S. Syarifudin, didorong-dorong oleh pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) setempat untuk maju sebagai kandidat bupati dalam pilkada tahun ini. Alasan ketua Gapensi Indramayu, ''Bagaimanapun kesinambungan kepemimpinan daerah harus turut kita perjuangkan bersama.''

Dan apakah yang disebut kesinambungan? Mungkin beberapa gebrakan yang dibuat oleh Pak Bupati yang telah menjabat dua periode ini patut kita pertimbangkan. Pada Agustus 2007, dia melontarkan pernyataan untuk memeriksa keperawanan sekitar 3.500 siswi SMP dan SMA se-Indramayu. ''Pemeriksaan itu bertujuan untuk memberitahukan kepada orang tua siswi soal status keperawanan anak-anak gadis mereka,'' katanya di sela-sela pembakaran 2.600 buku sejarah di kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Waktu itu dia gerah karena beredarnya video porno sepasang anak SMA di Indramayu.

Selain memiliki gagasan lucu, Pak Bupati adalah orang yang berani terang-terangan memaksa pegawai negeri sipil untuk mencoblos Partai Golkar dalam pemilu lalu. Dia juga bersuara lantang dalam iklannya di masa kampanye bahwa rakyat Indramayu harus memilih Golkar. ''Jika tidak, itu berarti mengkhianati Rasulullah, Allah, dan kaum muslimin,'' katanya.

Rupanya, selain memiliki gagasan lucu, dia juga pintar membuat kesimpulan ajaib. Dan, saat ini, dalam polling Partai Golkar, istri Pak Bupati adalah kandidat dengan perolehan dukungan teratas. Jadi, dia punya kesempatan besar untuk melanjutkan gebrakan-gebrakan suaminya.

Jika di Indramayu dukungan untuk istri bupati mula-mula datang dari kalangan pengusaha, di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dukungan terhadap Hj Adlina T. Milwan, istri Pak Bupati Milwan, datang dari ''wong cilik''. Pernyataan dukungan tersebut dipampangkan di situs resmi milik pemerintah kabupaten. Bunyinya: Kelompok Tani, Perajin, Pedagang, dan Pengusaha Kecil Dukung Hj Adlina T. Milwan sebagai Calon Bupati Labuhanbatu. Tentu penggunaan situs pemerintah kabupaten untuk menampilkan dukungan dengan mudah menuai protes. Tetapi, Anda tahu, protes semacam itu mudah diredam dan pencalonan Bu Hajjah berjalan mulus.

Dua tahun lalu Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi arena persaingan para istri dari dua bupati. Mala Mailangkay Pontoh, istri penjabat Bupati Albert Pontoh, maju sebagai kandidat dari PDIP. Demi mempertahankan netralitasnya dalam pemilihan, Albert Pontoh membuat pernyataan sangat heroik bahwa dia siap pisah ranjang dengan istrinya. ''Bahkan, pisah rumah pun saya sudah siap,'' katanya. ''Saya sudah menyiapkan rumah khusus bagi istri saya sehingga tidak memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat akan adanya intervensi.'' Dan, pemenang dalam pilkada Juli 2008 itu adalah kandidat dari Partai Golkar, Tjeli Tjanggulung, istri Bupati Talaud Elly Lasut.

Sekarang, kita tiba pada pertarungan paling seru yang tengah berlangsung di Kabupaten Kediri. Di negeri Raja Jayakatwang ini Bupati Sutrisno sudah tidak mungkin mencalonkan diri lagi; dia sudah dua kali menjabat. Namun, Anda tahu, demokrasi tidak melarang istri bupati maju sebagai kandidat bupati setelah suaminya tak mungkin maju lagi. Karena itu, tahun ini dua istri Sutrisno maju sekaligus sebagai kandidat dari partai berbeda. Istri tua digotong PDIP, istri muda digendong ke mana-mana dan beramai-ramai oleh PAN dan 23 partai kunyit. Mereka akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan Mei nanti.

Saya mencatat pernyataan menarik dari PAN Kediri yang begitu optimistis terhadap calon yang digendongnya. Ia dan sekutu-sekutunya meyakini bahwa istri muda Bupati Sutrisno akan menang dengan angka fantastik dan keyakinan itu disertai pula dengan harapan bahwa tampilnya Nur Laila akan bisa menghipnotis warga Kediri.

Tampaknya, itu harapan yang sangat masuk akal. Saya merasa bahwa Nur Laila tidak hanya menghipnotis warga Kediri. Dia bahkan menghipnotis saya yang tinggal di Jakarta, ratusan kilometer dari Kediri, sehingga saya mengalami halusinasi yang lain. Saya pikir jika Bupati Sutrisno memiliki empat atau lima istri, ditambah satu atau dua calon istri lagi, mereka semua bisa maju sebagai kandidat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak lari ke mana-mana. Selanjutnya, warga Kediri tinggal memilih: apakah lebih bersimpati pada istri tua atau istri muda atau yang lebih muda lagi, atau yang jauh lebih muda lagi, atau calon istri, dan seterusnya.

Itu salah satu fakta dalam demokrasi kita hari ini. Bagi orang-orang yang berada di luar lingkaran, kekuasaan mungkin terasa sangat membosankan karena tabiatnya selalu begitu dan manuvernya mudah diduga. Namun, bagi mereka yang menggenggamnya atau yang ingin berkuasa, kekuasaan adalah sesuatu yang selamanya memukau dan karena itu harus direbut dengan segala cara dan dipertahankan dengan cara apa saja. Dan, mengerahkan sekaligus dua istri sebagai kandidat bupati saya kira bisa dimasukkan dalam kategori ''dengan cara apa saja'' itu.

Dorongan patriotik untuk mengabdi? Mungkin. Atau kehendak untuk tetap menggenggam kekuasaan? Mungkin juga. Anda boleh mengambil kesimpulan apa saja, sebab politisi bebas bertingkah semaunya.

Nah, mengenai kecenderungan-kecenderungan di atas, saya menangkap usul menarik dari pembaca (dia tidak meninggalkan namanya) bahwa sebaiknya dilakukan perombakan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan di seluruh wilayah NKRI. Dia mengusulkan jika suami lelah atau tidak mampu melakukan tugas karena sakit atau mati, jabatannya diserahkan saja kepada istri. Dan, bila suami berpoligami, jabatannya bisa diduduki secara bergilir oleh para istri.

Menurut saya, itu juga usul yang masuk akal, dan tentu undang-undang ini harus berlaku sebaliknya: jika pemegang kekuasaan adalah istri, penerusnya adalah suami. Undang-undang seperti ini, kata si pembuat usul, akan menghemat ongkos pemilu yang terasa mahal sekali karena hanya membuat masyarakat selalu keliru memilih pemimpin. (*)

*) A.S. Laksana, cerpenis yang beralamat di aslaksana@yahoo.com

Suharto & Sons (And Daughters, In-Laws & Cronies)

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/longterm/asiaecon/stories/sons012598.htm

Suharto & Sons
(And Daughters, In-Laws & Cronies)
By George J. Aditjondro

Sunday, January 25, 1998; Page C01
Since seizing power in the mid-1960s, Indonesian President Suharto has translated his absolute political power into a massive family fortune. The Suharto family is worth an estimated $16 billion according to Forbes magazine, and $35 billion according to one estimate attributed to the CIA. Suharto's desire to protect this empire while the economy melts down has dismayed international investors and confounded officials from the International Monetary Fund (IMF), who see economic reform and the end of so-called "crony capitalism" as essential to Indonesia's recovery.

ALL IN THE FAMILY TUTUT, President Suharto's oldest daughter, has taken a recent financial hit -- although she is still immensely wealthy. She serves on the board of a cab company that defaulted on a $260 million loan, helping to cause the fall of a Hong Kong investment house. She was responsible for the recent "National Love Indonesia" and "I Love Rupiah" campaigns, and maintains a high public profile by chairing important Indonesian charities. TOMMY, Suharto's youngest son, is said to be the president's favorite. The disaster of his 1990 monopoly of the Indonesian clove industry cost the government close to $350 million in bailouts. He may have to sell his stake in the Lamborghini sports car business. PRABOWO SUBIANTO, Suharto's son-in-law -- whose own family is in many business ventures -- is married to his second-oldest daughter, Titiek. Her recent plan for building a bridge between Sumatra and Malaysia has been abandoned due to the current economic fallout. BAMBANG, Suharto's second-oldest son, had part-ownership in one of the 16 Indonesian banks that were shut down in an initial attempt to reform the country's economy. Hughes Electronics, Deutsche Telekom, Siemens, Hyatt, Hyundai are among his equity-holding foreign partners. Sources: Indonesian Business Data Center, Business Week, Dow Jones, Far Eastern Economic Review

The Suharto family wealth figured prominently in the conditions set by the IMF in its $43 billion bailout of the Indonesian economy. That agreement, which has so far failed to end investors' skepticism, included cutting off subsidies to a car company owned by one of his sons, dissolution of the clove monopoly owned by that son and cancellation of two power plant projects in which another son has a stake. Suharto watchers are skeptical. One of the power plant projects had been publicly canceled last fall and then quietly resurrected a few months later. A Western economist with a regional brokerage told one wire service that Suharto may try to pacify international interests by agreeing to new terms -- but will then proceed at his own pace. He has already shocked the stock market -- causing the rupiah to drop to a record low of 16,500 per U.S. dollar (compared with 2,400 last year) by indicating that he will appoint technology minister B.J. Habibie as his running mate in March. This, after agreeing with the IMF, to scrap Habibie's $2 billion passenger jet project.
The problem is that the Indonesian government has been a financial instrument of the extended Suharto family for 32 years. The president and other members of his family now control 25 foundations with stakes in dozens of large companies, ranging from flour mills, cement factories, fertilizer factories, toll roads and timber concessions to oil palm plantations. The 76-year-old strongman is being asked to change not just his economic policies but his family's way of life.
Suharto developed his skill in transforming politico-bureaucratic power into business deals in the early 1950s when he served as an army commander in Central Java. At that time, Indonesia had just achieved independence, and its military was so under-funded that army divisions set up foundations and gave special deals to a handful of businessmen who supplied the commander with rice, uniforms and medicine for his soldiers.
In 1965, when leftist military officers attempted to seize power from President Sukarno, Suharto and other conservative officers, allied with the United States, launched a ferocious counterattack, slaughtering somewhere between 500,000 and 2 million suspected communists. Over the next year, Suharto outmaneuvered his military colleagues and assumed absolute power.
It was then that Suharto's financial empire building began in earnest.
Suharto's main business operator was an old friend from Central Java, Liem Sioe Liong. Today, Liem is an 83-year-old billionaire who runs the original Suharto-linked financial empire, the Salim Group. He speaks Indonesian with a heavy Chinese accent 61 years after migrating from his native land at the age of 22.
Liem's first major money-making operation with Suharto was the Bogasari flour mills, which milled wheat provided by the United States under the U.S. Food for Peace program. Indonesia's National Logistics Board (Bulog), the government procurement office, diverted a potential competitor from Singapore to the small East Indonesian market. The huge western Indonesia market, with 80 percent of the flour business, was allocated to the Bogasari firm.
This exemplifies how Bulog and other government agencies and departments have been used during Suharto's 32-year presidency. Any bureaucrats or officeholders who resisted soon found themselves looking for new jobs.
Suharto's other longtime business friend from his early army days in Central Java is Mohammad Hasan, known commonly as Bob Hasan. Hasan is the antithesis of Liem Sioe Liong. He speaks fluent Indonesian with a Jakarta accent, plays golf twice a week with Suharto and has set up several news media organizations to defend his patron. His Nusamba Group -- which control millions of hectares of timber concessions -- is another major money maker for the Suharto foundations.
Hasan exemplifies the political face of Suharto's empire. By hiding the family foundations and individual shares of the family members in Sino-Indonesian business entities, Suharto has effectively concealed his own alliances with Chinese businessmen. The Chinese, a very small, affluent minority in Indonesia, are unpopular there. Recently, Suharto's spokesmen have been accusing "the conglomerates" -- shorthand for Chinese interests -- of speculating with foreign currencies, a tactic similar to the one used by Malaysian Prime Minister Mohamad Mahathir, who has blamed philanthropist-speculator George Soros and "the Jews" for Malaysia's economic problems.
After accumulating initial capital from the Salim and Nusamba business groups, Suharto's six children, began to form their own conglomerates in the '70s and '80s. Father was always ready to give a supportive push here and there, beginning with his oldest son, Sigit Harjojundanto.
Sigit's air freight company, Bayu Air PT, got its start by airlifting cattle from Suharto's family ranch in West Java to the outer island provinces. I was then covering Suharto for a magazine that has since been banned by the Indonesian government for reporting on a shady government contract and I learned that Indonesian air force planes were used for Sigit's venture -- but only after after the Bayu Air logo had been glued over the military logo.
Suharto's oldest daughter, Siti Hardijanti Rukmana, known as Tutut, has won contracts on favorable terms to build hundreds of kilometers of for-profit toll highways in Malaysia, the Philippines, China and Burma. Only after 25 years do the host countries take over the toll taking.
Together, Tutut and Sigit also now control 32 percent of the Bank Central Asia, the largest private bank in the country.
Titiek, Suharto's second-oldest daughter, is married to an army officer named Prabowo Subianto who commands the Indonesian Army's special forces. His family has business ventures in dozens of countries, including Uzbekistan, Portugal, Sudan and Guinea Bissau. With the Suhartos, the Subianto family also owns stakes in seven private Indonesian banks, making them the second-biggest Indonesian banking family -- after the Suhartos.
Then there's Bambang, whose joint ventures with construction firms in Manila and Sydney have built water supply projects and power plants in the Philippines, Indonesia and China. His Singapore-based Osprey Maritime Ltd. is also rapidly becoming one of Asia's largest oil tanker fleets. He will not suffer as a result of the IMF-imposed reforms, because the agreement does not affect Suharto-linked companies operating outside of Indonesia.
Tommy, Suharto's youngest son, is the flashiest of the clan. His dream is to turn Indonesia into an economic world power by developing a domestic automobile industry. He is producing a car called the Timor. Most economists and auto industry observers regard Tommy's national car project as a vanity-driven scheme that makes little economic sense. A planned $1 billion in subsidies to Tommy's firm was canceled at the behest of the IMF.
Tommy is hardly out of business, though. He uses a terminal at the new international airport near Jakarta to run his own private airline, Sempati Air. The Indonesian business press has repeatedly reported that Tommy owes the government back rent on his hangars and offices and hasn't even paid his catering bills.
The youngest sibling, Mamiek, has recently emerged in the business world after a company of hers obtained a deal to give a face lift to the northern shore of Jakarta Bay. The bidding was not competitive and Mamiek's company did not do an environmental impact study, as required by Indonesian law.
Since Suharto's children rushed into business, most major state companies have been forced to form joint ventures with the Suharto-linked private companies. The state-owned road management company, PT Jasa Marga, is a shareholder in Tutut's private toll-road company. The company has no reason to complain when the parliament, controlled by Suharto, approves annual hikes in tolls. It makes money, too.
In short, by blurring the difference between public and family enterprises, the Suharto oligarchy passes along to Indonesian taxpayers the inflated costs of crony capitalism.
One wrinkle in the IMF's pressures on Indonesia to reform is the friendly relationship of some U.S. corporations with the Suharto children. As Business Week reported last summer, "it is well-nigh impossible" for U.S. firms "to get a deal done without a Suharto clan member as ally, agent, or partner."
For example, the Nusamba Group has a 4.7 percent share in the Indonesian subsidiary of the Louisiana-based Freeport McMoRan mining company, according to the Wall Street Journal Interactive Edition, Asia. Over the last two decades, Freeport has established a huge copper, silver and gold mining operation in the province of Irian Jaya. The native Amungme and Kamoro peoples who live in and around the site have complained bitterly about evictions, pollution and disruption of their traditional way of life, drawing support from the Catholic Church, human rights groups and environmental activists. Troops under the command of Suharto's son-in-law now protect the mine.
Tutut and several other Indonesians have a 25 percent stake in PT Lucent, the local subsidiary of Lucent Techonologies. Another one of Tutut's companies, which specializes in supplying aircraft, military and navigation equipment, serves as the Indonesian agent for General Dynamics, General Electric and other U.S. firms. Tutut's company certainly would have profited if Indonesia had bought nine F-16 fighter jets that General Dynamics originally planned to sell to Pakistan. But when Indonesia's critics on Capitol Hill attacked the deal last spring as a protest against human-rights abuses in East Timor, Suharto got so angry that he unilaterally canceled it -- a rare instance in the Suharto family in which principles prevailed over profits.
Bambang has a mutually profitable relationship with the Hughes Space and Communications Inc. Since 1994, Hughes has sold two communication satellites to a company linked by Bambang -- a transaction made possible in part by a $136 million loan guarantee from the U.S. Export-Import Bank. Hughes's international division has a 10-percent stake in the enterprise. As George A. Tadler, vice president for Indonesian business development of the company told Business Week, "It isn't bad to have a President's son as partner."
Hughes has also sold a satellite to one of Bambang's joint ventures, a consortium with a Filipino telecommunications company. This consortium obtained a $25 million loan guarantee from the Ex-Im Bank last August to launch its first communication satellite. If Bambang and his partners are unable to pay back their loans, U.S. taxpayers will have to pick up the bill.
The question now is whether the family is serious about eliminating its own privileges in the Indonesian economy. Tutut says yes. She told the Indonesian Observer that even before her father signed the bailout agreement with the IMF, he had warned his children some of their projects would have to be shelved.
"Father asked us whether we were prepared for some of our business projects to be delayed," she was quoted as saying. "We said we were ready and had no objection to the agreement. I have no objections as long as it is for the sake of our people and the nation."
George J. Aditjondro teaches sociology of corruption at Newcastle University in Australia. He has followed the rise of the Suharto-linked businesses since the 1970s.

Download Full Rekaman Perekayasaan Kriminalisasi KPK (11 file )

Download Full Rekaman Perekayasaan Kriminalisasi KPK (11 file )
LINK KE REKAMAN KASUS KPK VS POLRI

for my eyes only!

Lupa-Lupa, lupa Indonesia Raya....!

Benar-benar kacau. Ketidakjelasan peran "director" atau sutradara atau PR dalam suatu acara benar-benar tersaji dengan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pembangunan bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga berbagai sektor lain termasuk semangat membangun budaya. Baik budaya bangsa ataupun budaya keseharian dalam melakukan upacara. Memang di era reformasi, kita terlalu sering membuang sesuatu yang baik karena hanya berasal dari masa lalu. Sebaliknya kita malas mencari sesuatu yang baru untuk diteruskan ke masa datang.

=========

Video terkait.

Mentalitas Menteri

Yah beginilah kondisi para elit kita, mau omong apa lagi? Kemunafikan dan ketidakdisiplinan yang diiringi rasa tak tahu diri dan tak tahu berterima kasih menjadi contoh jelek untuk pemimpin dan calon pemimpin masa depan.

Tapi tayangan di video terkait editorial ini juga tidak akurat. Disebutkan Menteri hanya mengirim pejabat eselon 2, padahal sekilas saya lihat ada pak Poerwono yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Listrik dan Pemanfaatan ENergi (LPE) yang mendampingi kunjungan Pak JK ke salah satu lokasi proyek listrik.

Jadi elite rada kacau, media juga tidak akurat dan terkadang kebablasan.

Ya Allah lindungilah bangsa kami. AMin!


============

Selasa, 18 Agustus 2009 00:00 WIB
Editorial Media Indonesia



APAKAH yang tidak berubah setelah kita merdeka 64 tahun? Salah satu jawabannya adalah mentalitas elite bangsa. Tidak berubah, bahkan bertambah parah.
Bukti paling mutakhir bagaimana perangai menteri terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah dinyatakan kalah dalam pemilu presiden, Jusuf Kalla dijauhi para menteri. Satu per satu para menteri menghindar, bagaikan menghindari penderita kusta.
Padahal, Jusuf Kalla masih menjadi wakil presiden sampai 20 Oktober nanti. Akan tetapi, dalam berbagai tugas pemerintahan ke daerah, menteri enggan mendampinginya. Sangat 'kurang ajar', mereka bahkan tidak menugasi pejabat eselon satu, tetapi mengirim eselon dua.
Bayangkanlah apakah yang akan terjadi bila presiden yang sedang menjabat alias incumbent yang kalah dalam pemilu presiden. Perkara yang serupa jualah yang akan terjadi. Sang menteri satu demi satu menjauh, sekalipun masih tiga bulan lagi sang presiden resmi memimpin kabinet.
Dengan fakta yang dihadapi Wakil Presiden Jusuf Kalla itu ada baiknya diteruskan gambaran, apakah pula yang akan terjadi setelah Pemilu Presiden 2014? Pada saat itu, SBY telah menjadi presiden untuk dua kali masa jabatan sehingga ia pun harus lengser dari kekuasaan.
Akan tetapi, sekalipun masa jabatannya belum berakhir, sekalipun 20 Oktober 2014 belum tiba, kiranya banyak menteri pun mulai menjauhinya. Mereka lebih tertarik mendekati presiden yang baru...
Proyeksi itu sangat sahih dilakukan karena tidak akan ada revolusi mental elite bangsa dalam lima tahun ke depan. Buktinya, 64 tahun merdeka, 10 tahun reformasi, tidak mengubah mentalitas elite bangsa.
Kebanyakan menteri bukanlah manusia yang merdeka. Sesungguhnya, para menteri masih budaknya feodalisme. Mereka masih orang jajahan.
Ciri-ciri mentalitas itu adalah berorientasi ke atas, menghamba kepada kekuasaan. Jusuf Kalla tidak layak lagi didekati, apalagi diikuti, sebab ia praktis telah lengser dari kekuasaan. Maka, habis manis sepah pun dibuang.
Para menteri umumnya memang hidup dengan reserve. Umumnya takut kehilangan jabatan. Yang masih ingin menjadi menterinya SBY lantas mengambil sikap menjauh dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukankah yang akan menjadi wapres adalah Boediono?
Menjadi menteri jelaslah orang pilihan. Inilah elite bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Tetapi, betapa celaka bangsa dan negara ini karena umumnya mereka tidak memiliki kedirian yang kuat.
Menjadi menteri menjadi pembantu presiden. Dan itulah pembantu yang superbody karena berwenang dan berkuasa mengambil kebijakan publik.
Karena memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan publik, inilah pembantu yang menyandang etika dan tanggung jawab publik. Di sinilah ia berbeda dengan pembantu rumah tangga.
Namun, semua perihal kepublikan itu tenggelam mentalitas feodal, yang berorientasi ke atas, cantol kepada kekuasaan. Buat apa mendampingi wakil presiden yang bakal lengser?
Sebaik-baiknya perkara janganlah angkat menteri yang bermental terjajah seperti itu. Carilah menteri yang cakap secara konseptual dan fungsional, tetapi juga sosok yang telah menemukan dan memiliki dirinya sendiri untuk mengabdi kepada kepentingan publik.
Kiranya sosok seperti itu bukanlah sosok yang besar karena dikarbit, yaitu digendong partai yang berkoalisi. Menteri seperti itu akan berorientasi ke atas. Besar, tapi keropos.

Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Golkar Parah. Baru saja kalah dan belum juga resmi hasil hitungan KPU diumumkan, para petinggi sudah ribut dengan status Ketum. Sungguh parah. Ketika JK kuat dan naik keposisi RI-2, JK diusung jadi Ketum. Hal ini juga disusul oleh berbagai move. Masih sulit dilupakan bagaimana Golkar dan kadernya di berbagai organisasi "berjaya" baik dalam bisnis ataupun birokrasi ketika JK baru naik RI-2. Sekarang setelah JK-Win juga kalah (meski belum resmi)..sudah digoyang kanan kiri. Inilah cerminan kondisi politik di Indonesia saat ini. Karena itu mungkin memang diperlukan aturan (ethic of conduct) secara tegas dan konsisten tentang rangkap jabatan. Karena bgmnpun juga, jika seseorang dipilih karena ada embel2 jabatan sesungguhnya sudah tidak adil lagi bagi calon lain yang maju tanpa embel2 jabatan tersebut. Hal ini juga bisa mengurangi kebiasaan menjilat yang memang sudah harus dikikis. Semoga terwujud!

KOMPAS cetak - Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Sabtu, 11 Juli 2009 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie disebut- sebut menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada musyawarah nasional yang segera diadakan setelah pelaksanaan rapat pimpinan nasional khusus akhir Juli ini.
Bahkan, Ical, begitu ia biasa dipanggil, disebut-sebut akan sepenuhnya berkonsentrasi memimpin Partai Golkar apabila ia terpilih dan akan menolak tawaran duduk dalam kabinet mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae kepada pers seusai shalat Jumat bersama Ketua Umum Muhammad Jusuf Kalla di Masjid Baitulrahman, Istana Wapres, Jakarta, kemarin.
”Salah satu kandidat terkuatnya adalah Bang Ical. Ia sudah didukung setidaknya oleh 500 DPD Partai Golkar tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten. Adapun pesaingnya yang kuat adalah Surya Paloh, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar,” ujar Ridwan.
Selain Ridwan, dalam pertemuan dengan Kalla, hadir pula Fahmi Idris, yang juga Menteri Perindustrian, Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Ferry Mursyidan Baldan.
Secara terpisah, juru bicara Ical, Lalu Mara, yang dihubungi Kompas di Lombok mengatakan, ”Apa yang disampaikan Pak Ridwan silakan saja ditulis. Pak Ical belum bisa berkomentar lebih jauh.”
Lalu Mara menambahkan, ”Saya bisa mengerti dengan kekalahan beruntun Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Banyak kader Partai Golkar mengharapkan kejayaan Partai Golkar pada masa yang akan datang seperti sebelum ini. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Partai Golkar sebagai pilihan mayoritas rakyat Indonesia seperti pemilu sebelumnya.”
Bantah didukung SBY
Ditanya apakah dukungan dari DPD-DPD terhadap Aburizal itu karena kemampuan finansial Ical yang kuat, Ridwan membantahnya. ”Bang Ical tidak datang bawa-bawa uang, tetapi datang membawa program dan janji kemajuan masa depan,” katanya.
Ridwan juga membantah bahwa upaya menjadikan Aburizal sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ia mengakui ada wacana mengenai posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Ical sebagai ketua umum, dan Agung Laksono sebagai sekjen. Pesaing lainnya yang akan maju adalah Kalla sebagai ketua dewan penasihat, Surya Paloh sebagai ketua umum, dan Siswono Yudo Husodo sebagai sekjen.
Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar, Indra J Piliang, menyebutkan, agenda terpenting Partai Golkar pasca-Pemilu 2009 adalah konsolidasi internal. Konsolidasi diri penting untuk persiapan menghadapi Pemilu 2014 dan juga pemilihan kepala daerah mulai 2010.
Indra yang juru bicara tim kampanye pasangan JK-Wiranto menyebutkan wacana oposisi hanya ada dalam sistem parlementer. Ia juga mengatakan selalu ada upaya pihak yang menang untuk merangkul yang kalah. Partai Demokrat dalam posisi membutuhkan Golkar yang merupakan partai politik moderat karena mitra utama koalisi Partai Demokrat saat ini adalah parpol kanan.
Menurut Indra, Kalla adalah sosok yang konsisten dengan pernyataannya. Sejak awal, Kalla tidak berniat kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jika kalah dalam pemilu, Kalla akan pulang kampung dan berkonsentrasi di bidang agama, pendidikan, dan perdamaian.
Kabinet SBY
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan, komposisi politik, personalia, kecakapan, dan representasi yang terbaik untuk benar-benar bisa membantu SBY dalam menunaikan visi, misi, dan program aksinya akan menjadi pertimbangan utama pembentukan kabinet. ”Saya juga yakin, SBY tidak bisa ditekan untuk menarik atau menolak Partai Golkar ke dalam jajaran pemerintahan,” katanya.
Apa yang dikemukakan Anas sejalan dengan jalan politik Demokrat, yaitu politik pintu terbuka kepada Partai Golkar. Namun, Anas menyebutkan, kemungkinan koalisi di pemerintahan masih terlalu dini dibahas.
Namun, tidak terlalu sulit menebak ke mana arah Golkar pasca-Pilpres 2009. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, sudah mengindikasikan sulitnya Golkar menjadi oposisi pemerintah.
Penegasan lebih keras pernah disampaikan Kalla jauh sebelum Pemilu 2009. Bagi Kalla yang membelokkan arah oposisi Golkar di bawah Akbar Tandjung yang digantikannya, oposisi adalah sebuah kecelakaan karena tujuan utama gagal diraih.
Perbedaan ini pernah menyulut perdebatan dan keretakan hubungan Kalla dengan Akbar. Akbar menilai mentalitas saudagar menguasai Golkar saat Kalla mengambil alih puncak pimpinan darinya. (HAR/DIK/INU)

Beginilah orang menilai kita..just take it or leave it..!

Bagaiamana kita harus bersikap dengan penilaian orang? Tidak perlu gusar, perbaiki diri dan majulah menjadi bangsa mandiri. Itu jauh lebih penting dan lebih baik.

Best,

Eddy

========

Indonesia's presidential election

More of the same

Jul 2nd 2009 | JAKARTA
From The Economist print edition

http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=13956283&source=hptextfeature

The world’s biggest Muslim-majority democracy prepares to go to the polls again

AP

THERE are myriad reasons why Indonesia’s president, Susilo Bambang Yudhoyono (often called SBY), ought to be worried as the days count down to the country’s presidential election on July 8th. Only a quarter of the measures he promised in 2004 to improve the investment climate have been implemented. Desperately needed infrastructure development has been sluggish. Legal and judicial reforms have been patchy. Little progress has been made on improving labour-market regulation. The armed forces are so under-financed that aircraft crashes have become a monthly occurrence.
Meanwhile official poverty and unemployment rates, at 14.2% and 8.2% respectively, are much higher than he promised when he was first elected. Health-service delivery is widely considered woeful. Religious minorities believe they are more fiercely persecuted than five years ago. Then there is the minor matter of the world’s worst recession in decades, which has taken its toll throughout South-East Asia’s export-oriented economies.

And, to the dismay of many, Mr Yudhoyono (pictured centre, above) chose as his campaign slogan “Lanjutkan”, which translates roughly as “More of the same”. “Yes, we can!”, it isn’t.
Yet the former general with a PhD in agricultural economics appears to be anything but worried. The three-week campaign in the world’s third-largest democracy looks more like a stroll to a coronation than a scrap for survival.
If the opinion polls are correct—and they were pretty accurate before April’s legislative elections—Mr Yudhoyono is not only going to do far better than his two challengers, but is going to win outright with more than 50% of votes cast and more than 20% in half the country’s 33 provinces (a requirement in vast Indonesia to ensure presidents have some support everywhere). This would eliminate the need for a second-round run-off in September.

His standing as favourite has been a consequence of luck and skill. The timing of the rise and fall of the oil price has been fortuitous. Oil peaked a year ago. This was actually bad for Mr Yudhoyono’s popularity in the short term, since he had to raise domestic fuel prices sharply in order to keep control of the government’s ballooning oil-subsidy bill. Then, when oil prices fell, the president was able to cut prices of subsidised fuel, used by 90% of the population, three times.
But the initial cut in expensive domestic fuel subsidies made it easier for the government to afford to resurrect direct cash transfers to the 19.4m poorest families. Many cite the payments as their main reason for deciding to vote for Mr Yudhoyono, who never tires of reminding voters who introduced them.
The president has also been helped by his two challengers’ insipid campaigning. Megawati Sukarnoputri, his predecessor (pictured above left), was a mediocre president and has failed to attract Yudhoyono waverers. Jusuf Kalla, the president’s deputy (above right), cannot convincingly take more credit for the government’s successes than the incumbent; he also suffers for having built up a family business empire in what are now seen as the bad old days. Even more than Mr Yudhoyono, they appear as relics of the authoritarian Suharto era. That is partly because of their running-mates. Mrs Megawati and Mr Kalla are both paired with Suharto-era generals. Mr Yudhoyono (who was one himself) is running with a respected former central bank governor and finance minister.
Despite many chances, none of the challengers has landed serious blows on Mr Yudhoyono, or even forced him on to the defensive for long. This has highlighted the fact that Indonesia’s 11-year transition to democratic maturity has yet to reach the stage of peaceful disagreement. The media’s inability to hold Mr Yudhoyono to account has accentuated that. No one wants to rock the boat too hard. The president has therefore been able to get away with a largely defensive campaign, making few promises and claiming—with some justification—that voting for his opponents would be a step backwards.

He looks unassailable

Mr Yudhoyono must also take some personal credit for his position. He has a graft-free reputation, not exactly a common feature of Indonesian politics. The war against endemic corruption has made great strides in the past five years, though this has more to do with the independent Anti-Corruption Commission than with Mr Yudhoyono himself. And while economic growth has slowed, it is still running at over 4% a year, while the neighbours are all in or teetering close to recession.
The government handled the crisis of late 2008 successfully, letting the rupiah weaken (it has since recovered), and borrowing to shore up revenues (it took out a $5.5bn standby loan co-ordinated by the World Bank in case stormy times returned, for instance). Most poor people, meanwhile, acknowledge what the government has done for them and are choosing to credit the president for it.
It is noticeable that Islam, and religion more broadly, has played only a small role in this election, though Indonesia is the world’s most populous Muslim-majority nation. The Islamic-oriented parties performed poorly in April’s legislative election. They are still struggling to work out why and to stop the rot.
If, as seems likely, Mr Yudhoyono becomes the first Indonesian president to be democratically re-elected, he might also end up—depending on the size of the turnout and margin—as the president with the largest number of direct votes in the world (that position is now held by Barack Obama, with 66.9m votes). The great question then would be how he might use what would be an unprecedented mandate.

Perlukah Ilmuwan Berpolitik?

Kalau kondisi negara kita maunya hanya jalan pintas dan tidak pernah mengutamakan kerja keras, akhirnya beginilah nasib bangsa kita. Tidak ada prinsip dasar untuk memuliakan suatu profesi. Alhasil, dari 6 Capres-Cawapres, 3 dari eks militer, 1 ilmuawan, 1 pengusaha, 1 politisi. Gak ada yang murni dari birokrasi. Memang gak salah2 amat, tapi kalau eks militer lagi mendominasi..artinya tidak ada reformasi. Dulu semua turun kejalan memprotes ABRI/TNI, sekarang dan kemaren..it's okay..fine-fine saja.

Salam Prihatin, tidak ada alternatif


KOMPAS Cetak : Perlukah Ilmuwan Berpolitik?

Perlukah Ilmuwan Berpolitik?

Senin, 8 Juni 2009 | 05:25 WIB

Elisabeth Rukmini

Kebijakan pemilu presiden di AS bertautan dengan sains. Para ilmuwan menyebutnya politicization of science.

Kebijakan Bush kerap disebut paling memolitisasi sains. Meski demikian, politicization of science secara berimbang dapat ditimpakan kepada Obama dalam kampanye terkait energi bersih (clean energy). Bukankah Obama memolitisasi sains yang tidak dilakukan Bush?

Roger Pielke, profesor Environmental Studies University of Colorado at Boulder, aktif dalam penelitian sains teknologi dan decision making; menulis kaitan sains dan politik (Harvard International Review, 2008).

Pielke mencontohkan enam presiden yang melakukan politicization of science. Richard Nixon mengubah waktu peluncuran Apollo 17 demi pilpres ulang tahun 1972. Ford meminta Environmental Protection Agency (EPA) mengubah data pendukung emisi gas sulfur dioksida; investigasi terhadap regulasi ini menunjukkan bukti-bukti berlawanan dengan kesahihan regulasinya. Jimmy Carter menyimpulkan, AS menyediakan 20 persen energi dari sumber-sumber terbarukan; data ini berbeda dengan data dari penasihat sainsnya. Ronald Reagan membawa isu evolusi dalam kampanye dan mengusulkan agar teori evolusi sekaligus kisah penciptaan dari Alkitab diajarkan di sekolah. George Bush membawa isu wetlands untuk membebaskan lahan terbuka di bawah perlindungan hukum federal bagi pembangunan properti. Bill Clinton memerintahkan penutupan pabrik farmasi Al Shifa di Sudan tahun 1998 terkait kasus peledakan bom Kedubes AS di Kenya dan Tanzania. Diberitakan, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, Al Shifa terlibat kasus ini. Belakangan diketahui, bukti-bukti ilmiah itu belum disimpulkan. Barack Obama menambah daftar ini dengan membawa isu perubahan cuaca dan clean energy.

Peran ilmuwan

Politicization of science tidak terkait hitam putih sains dan politik atau pengambilan keputusan. Dalam isu-isu terkait sains, teknologi, dan kehidupan masyarakat, politicization of science penting dipandang sebagai advokasi. Contoh, isu lingkungan terkait sumber energi terbarukan atau perubahan iklim. Pengambil keputusan membutuhkan tenaga ahli untuk menilai aksi apa yang perlu dipilih.

Pielke dalam buku The Honest Broker (2008) merangkum empat peran ilmuwan dalam politik dan policy. Keempat peran itu adalah the pure scientist; the science arbiter; the issue advocate; the honest broker of policy options. Di antara peran-peran itu ada stealth issue advocacy bila ilmuwan dibayangi keuntungan pribadi untuk mengegolkan isu tertentu, ada konflik kepentingan. Peran pertama dan kedua berjalan baik, bila nilai suatu isu amat jelas dan derajat ketidakpastiannya amat minim. Ketika ada konflik nilai dan ketidakpastiannya jelas, peran ilmuwan sebagai the issue advocate dan the honest broker terlihat jelas. Peran ketiga berbeda dari peran keempat dalam pilihan solusi yang disodorkan ilmuwan kepada pembuat keputusan. The issue advocate membawakan satu opsi dengan analisisnya, sedangkan the honest broker mengajukan beberapa opsi beserta analisis positif dan negatifnya.

Pertanyaannya, dimanakah posisi ilmuwan kita? Memasuki masa kampanye pilpres, penting bagi ilmuwan (dan capres-cawapres) memperhitungkan politicization of science dalam penilaian program-program yang ditawarkan para calon. Masyarakat berhak mengetahui duduk persoalan isu-isu penting dan menyangkut harkat hidup orang banyak.

Ilmuwan pantas menjalankan pilihan empat peran itu demi masyarakat terdidik. Peran pertama (the pure scientist) dan kedua (the science arbiter) tentu penting. Namun, peran ketiga dan terutama keempat amat penting dalam politicization of science. Para calon pemimpin layak menyodorkan siapa ilmuwan terpilih yang menjadi penasihat kepresidenan dan rencana program mereka. Ilmuwan di luar sistem mengkritisinya sehingga politicization of science menemukan opsi terbaik.

Belajar dari Jepang, penasihat sains kepresidenan mengusulkan negara memberikan insentif bagi sektor industri yang berhasil mengurangi emisi karbon tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini sektor industri bersandar pada penelitian dan advancement di bidang emisi karbon (bergantung peran the honest broker). Pertalian ilmuwan dengan politik dan policy tak mungkin dihentikan.

Elisabeth Rukmini Staf Akademik Unika Indonesia Atma Jaya Jakarta; Mahasiswa Doktoral Pendidikan Kimia Miami University, Oxford, Ohio, AS

Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa. Apakah maksud mu pak menteri?

Entah apa maksud dan manfaatnya Ketua DPP P3 ini yang juga menjabat sebagai Mensos mengutarakan pernyataan yang tentu saja dapat mengundang banyak tanya dan penafsiran di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.

Inilah contoh kualitas seorang negarawan kita saat ini. Saya gak habis pikir, mana yang lebih bijak bekerja keras membenahi sektor sosial yang semakin carut marut dibanding mengumbar pernyataan-pernyataan "meaningless" seperti di kutip DetikCom.

Adalah hak setiap warga negara untuk berbuat dan berucap apa saja. Namun sekali lagi yah...inilah potongan-potongan pernyataan yang kembali dapat dimultitafsirkan oleh banyak orang.

Memang wajar jika "politician screwed up everything!"

Wassalam,

ES

detikNews : situs warta era digital | Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa

Minggu, 14/09/2008 21:41 WIB
Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa
Rachmadin Ismail - detikNews

- Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2009, banyak prediksi yang bermunculan
mengenai calon presiden yang akan menang. Ketua DPP PPP Bachtiar Chamsyah pun memprediksikan calon presiden berikutnya tetap berasal dari etnis Jawa.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap calon yang berasal dari
unsur non-Jawa, saya memprediksi presiden yang akan dipilih dalam
pemilu presiden tahun 2009 tetap akan berasal dari etnis Jawa," ujar Bachtiar melalui siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (14/9/2008).

Menteri Sosial ini pun meramalkan, calon presiden diluar etnis Jawa baru akan berpeluang untuk terpilih setelah melewati 5 kali pemilu. Hal ini
disebabkan mayoritas penduduk Indonesia berasal dari etnis Jawa.

"Dari 220 juta penduduk Indonesia, lebih dari 70 juta adalah etnis Jawa. Oleh karena itu, calon dari etnis non-Jawa baru akan berpeluang dipilih usai lima pemilu mendatang," jelasnya.

Bangsa Indonesia telah memiliki enam presiden selama 63 tahun merdeka. Lima
diantaranya berasal dari etnis Jawa, hanya BJ Habibie yang berasal dari unsur etnis non-Jawa. Apakah prediksi ini tepat?(mad/irw)
for my eyes only!

DIPLOMASI ANGKLUNG, Extravagansa

Courtesy of Kompas and Jakarta Post (21/1/08)

Hari ini bbrp media cetak menampilkan foto Presiden SBY memegang (bermain) angklung dengan Pangeran Akishino dari Jepang. Saya pikir ini suatu langkah smart dari pemerintah. Dengan angklung ini, secara diplomatis kita juga sudah menjawab "serudukan" bangsa serumpun Malaysia yang juga ingin coba-coba untuk "menepuk dada" tentang angklung. Sekaligus ini juga menunjukkan pemerintah mampu menyerap aspirasi dan kreativitas dari Acara Extravagansa yang pernah menampilkan acara hiburan dan "menyentil" ketika pelaku dari malaysia yang diperankan oleh anggota extravagansa tidak tahu cara memainkan angklung. Ia memainkannya dengan meniup, bukan dengan menggoyangkan angklung.

(maaf bukan mengkritik hari ini), memang tidak ada salahnya kalau pemerintah juga belajar dari masyarakat. Alam Takambang memnag harus dijadikan Guru, gratis kok.

Oups....tetap mau kritikan? Hm..kelihatannya staf Presiden tidak memberi arahan yang muuuanntaaaap kepada SBY bagaimana caranya memegang angklung yang benar, apalagi memainkannya. Memang tidak mudah untuk menjadi nyaris sempurna. Dari gambar terlihat bahwa presiden SBY sangat kaku pegangan tangan kanannya, dan memegang di tempat yang keliru. Bagaimana (Ken Ken) Pak Jero Wacik? Next time better!

Berita terkait dengan "keangkuhan Malaysia"

Merdeka,

ES