Permen Kominfo tentang Menara Telekomunikasi menuai kritik

Peraturan Menkominfo tentang Pedoman Pembangungan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menuai kritik dan tanggapan miring. Terutamanya terkait dengan pembatasan investasi asing. Hal ini sebenarnya telah banyak disuarakan sebelumnya. Kelihatannya Depkominfo tetap bertahan agar pembuatan menara yang tergolong teknologi sedang (bukan tinggi) sebaiknya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Hal ini perlu juga diacungi jempol untuk memberikan porsi lebih kepada pelaku usaha domestik dalam industri yang tumbuh pesat. Media (14/4 hal 15) juga mengangkat isu ini. Jelas disini diperlukan keberpihakan. Di sisi lain pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan PEPI (Peningkatan Ekspor, Peningkatan Investasi) yang juga berkepentingan menarik investasi asing untuk menggenjot ekonomi.

Semoga cepat dapa jalan keluar, atau memang kita setuju-setuju saja rencana Depkominfo yang cukup masuk akal karena melindungi pengusaha nasional.

Semoga.

Immigration dan Third Nation

Picture By Kompas

Kompas.Com - Adnan Buyung dan Mantan Jaksa Agung Tertahan

Can you just imagine?
While you were badly dreaming of the pillow and the softness of the mattress in the four or five star hotel you gonna check-in, then suddenly you realize that you are already in an interrogation room of other country you just landed on. Instead of relaxing your bone and muscles after a long flight, you end up with a nitty-gritty unqualified questions from arrogant officers. It just could happen anywhere in the world right now, especially in the U.S. cities, in London, or even Latin America. Surprisingly, it happen here too, near to Indonesia. Yes, no questions. It is here in Singapore. How come, such a person like Adnan Buyung and former Indonesian Officer has to delay their resting time for about 2 hours in a well known Changi airport.

For Indonesia and some other third class nations, yes we could be that way. A second class nation. This brand image could not be denied when we enter other developed country. Why we need that damned visa, while other do not have to. Why does Indonesian has to work with visa applications, even to the Netherlands which has colonized the archipelagos three hundred and fifty (350) years. While such other countries are free already to enter their ex colonialist. So..for the current Minister for Law and Immigration and Foreign Affairs, this issues has to be resolved very soon. Please make Indonesian to be removed as a second class people in this regards. Please work hard to solve it, then you can say that "Indonesian is no longer second class citizens".

Hope we can make it.

Wasit karateka saja dihajar, apalagi pembantu rumah tangga!

Malaysia betul-betul sudah kebangetan dalam menjalankan misi kehidupan. Meski sama-sama manusia, mereka tidak tahu diri dan menganggap orang Indonesia tidak setara, sehingga bisa dihajar seenak perutnya. Perlu keseriusan nasional -pemerintah, swasta dan masyarakat- untuk menyikapi sebenar-benarnya.

Saya jadi ingat dengan salah satu tulisan saya di Majalah Forum 24/4/05 lalu:

http://kolom.pacific.net.id/ind/eddy_satriya/artikel_eddy_satriya/untung_malaysia_semakin_angkuh.html



Semoga berguna.