Showing posts with label mobil-dinas. Show all posts
Showing posts with label mobil-dinas. Show all posts

Saturday, April 11, 2015

Kok Iso...?

Tidak usahlah terlalu di dramatisir. Jika memang ada dana dan memang pantas berikan saja, jika tidak ada dan memang tidak pantas dinaikkan ya sudah..gitu aja kok repot sih.

Yang harus dikejar dan kalau perlu diberi sanksi keras adalah kelompok pengusul di seputar istana atau dimana saja yang menyebarkan ide gila ditengah sedang susahnya masyarakat tatkala kenaikan harga2 berlomba mencekik mereka.

Sekali lagi, yang harus dibereskan adalah kelompok pengusul bahkan bisa memuluskan hingga ditandatangani oleh presiden... terlalu!


Uang Muka Mobil dan Politisi Kita... |8 April 201

Pada pertengahan 1960-an, Bung Karno, pemimpin bangsa ini, pernah menjual sebuah mobil pribadinya demi pemasangan Patung Dirgantara di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Langkah ini diambil karena dana pembangunan patung tersebut sangat terbatas, sementara Bung Karno menginginkan patung itu segera dipasang untuk mengenang keberanian bangsa Indonesia dalam menjelajah langit.

Puluhan mobil diparkir di area parkir khusus anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Kesederhanaan menjadi barang langka dalam hidup keseharian anggota DPR kini.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPuluhan mobil diparkir di area parkir khusus anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Kesederhanaan menjadi barang langka dalam hidup keseharian anggota DPR kini.
Sebagai salah seorang pendiri negara ini dan sebagai presiden, seharusnya Bung Karno bisa meminta mobil jenis apa pun untuk dimiliki. Akan tetapi, Bung Karno justru menjual mobil pribadi miliknya demi sebuah patung yang diyakininya dapat membangkitkan semangat dari bangsanya.
Para pendahulu kita memang memegang teguh nilai-nilai luhur. Siapa pun yang dipilih menjadi pejabat negara menjalankan betul prinsipnya sebagai "pelayan" masyarakat. Menjadi pemimpin itu, sebagaimana diperlihatkan oleh perilaku mereka dalam keseharian, jelas untuk melayani.
Pemisahan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dan milik pribadi ketika itu juga sangat jelas. Jarang terjadi penyelewengan fasilitas milik negara oleh para pejabat negara.
Dalam biografi pengusaha Hasjim Ning bisa dibaca relasi Bung Hatta dengan mobil dinas yang digunakannya. Suatu hari, pada awal 1950-an, Bung Hatta meminta keponakannya, Hasjim Ning, untuk menjemput ibundanya, Ibu Saleha.
Bung Hatta bahkan meminta supaya mobil Hasjim dipakai untuk menjemput ibundanya. Mengapa tidak dijemput dengan mobil Bung Hatta? "Mobil itu bukan kepunyaanku. Mobil itu milik negara," jawab Bung Hatta.
Negeri ini juga pernah memiliki politisi yang sederhana dan amat menyadari bahwa berpolitik merupakan sebuah pengorbanan.
Ketika Partai Katolik menggelar rapat kongres pada Desember 1972, misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Katolik Harry Tjan Silalahi menghadiri rapat kongres dengan naik becak. Harry Tjan tidak merasa harus naik mobil dari rumah ayahnya di Kampung Terban menuju tempat rapat kongres di Bintaran, Yogyakarta.
Ketika menjadi anggota DPR (1967-1971), pendapatan Harry Tjan juga terbilang kecil. "Kadang (untuk hidup) saya dibantu (salah seorang pendiri Partai Katolik) Pak Kasimo," ujarnya. Padahal, Harry Tjan bukan anggota DPR biasa karena dia adalah sekretaris jenderal sebuah partai politik.
Mobil mewah
Kisah tentang kesederhanaan serta komitmen para politisi dan pemimpin negeri ini seperti di atas kini terasa menjadi cerita yang jauh dari keseharian praktik politik Indonesia.
Hal itu terasa, antara lain, saat melihat pertemuan elite partai. Hampir pasti acara itu diiringi dengan hadirnya sejumlah mobil mewah untuk membawa para elite partai tersebut.
Hari ini, apabila kita melongok tempat parkir para wakil rakyat di Kompleks Parlemen di Senayan saat berlangsungnya rapat paripurna, niscaya akan terkagum-kagum. Ratusan mobil mewah diparkir di sana. Bahkan, ada yang menganggap tempat parkir itu sebagai ruang pamer mobil terbesar di Indonesia.
Tentu saja, tidak semua wakil rakyat membekali diri dan naik mobil mewah. Beberapa kali, Kompas, misalnya, melihat ada anggota DPR yang tetap naik angkutan umum.
Namun, secara umum, parkiran di DPR memang mirip ruang pamer mobil. Jadi, sulit dipercaya jika mayoritas wakil rakyat masih membutuhkan fasilitas uang muka pembelian mobil Rp 210,89 juta seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 terkait fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan. Terlebih jika melihat deretan mobil para wakil rakyat yang bernilai lebih dari Rp 400 juta.
Setelah melihat ada perdebatan di masyarakat dan berbicara dengan pimpinan DPR serta Kementerian Keuangan, Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut Perpres No 39/2015. Ketentuan tentang masalah uang muka pembelian mobil ini dikembalikan lagi ke ketentuan dalam Perpres No 68/2010 yang besarnya Rp 116,65 juta.
Jika tak ada perdebatan di masyarakat, mungkin cerita tentang nasib Perpres No 39/2015 menjadi berbeda. Namun, munculnya perpres yang diawali oleh adanya usulan kenaikan nilai fasilitas uang muka pembelian mobil dari Ketua DPR ini mungkin telah menjadi salah satu tanda perilaku politik dan kekuasaan yang umumnya kini terjadi di Indonesia, yaitu yang makin jauh dari nilai-nilai kesederhanaan dan prinsip sebagai pelayan masyarakat. Semoga dugaan ini tak benar.
(HARYO DAMARDONO)

Sunday, August 21, 2011

Mobil Dinas Sebaiknya Diizinkan dipakai Mudik!





  • Terkutuklah pemimpin di negeri ini yang mencoba berpikir dan bertindak melarang atau mengharamkan kendaraan dinas terutama berupa minibus dan bus untuk dipakai oleh pegawainya [keluarga] sendiri pulang mudik. Sementara ia diam-diam menggunakan berbagai fasiitas negara selama ini untuk kepentingan diri sendiri, termasuk mobil dinas yang ia ganti plat merahnya menjadi hitam dengan membayar ke polisi [resmi KKN nya]!!!
    Yesterday at 16:13 ·  · 

      • Eddy Satriya bismillah, alhamdulillah, statusku ini akhirnya di enter juga!!
        Yesterday at 16:14 · 

      • Eddy Satriya cepat amat mas. saya sedih, di sebua propinsi ada pemda melarang, sementara PNS nya tunggang langgan nyari bus yang tuslah nya sudah melejit. sedangkan tukang jual jamu gendongan [maaf bukan diskriminasi dan melecehkan] naik fasilitas yang disediakan perusahaan.
        Yesterday at 16:16 · 

      • Hasna Hasby wah ewe kuda kmu
        Yesterday at 16:22 · 

      • Arif Api Bagusnya malah ada mudik bareng PNS make mobil dinas boss...
        Yesterday at 16:32 · 

      • Alfa Phil Mau beli mobil sendiri, nanti dituduh menuh2in jalan. Memang serba salah kalo jadi rakyat.
        Yesterday at 16:33 · 

      • Arif Api Karna mobil dinas itu dibiayai oleh uang rakyat, harusnya rakyat biasa juga bisa memakainya :)
        Yesterday at 16:36 · 

      • Firman Abdullah Bung yg bawa kenderaan dinas berarti belum punya mobil pribadi lebih bagus dari mobil dinas atau bahkan tidak punya mobil selain mobil dinasnya.....yg lainnya kan sudah punya land cruiser buat pulang lebaran....hehehe...
        Yesterday at 16:48 · 

      • Untung Sidi Slamet Hhhmmm,...
        Susah jadinya ya Om?

        Yesterday at 16:52 · 

      • Asfaril Muchsan Dua2 nya terkutuk untuk dilakukan....:)
        Yesterday at 16:55 · 

      • Syahdirman Tanjung Saya ikut berdoa semoga pemimpin tsb mendapat petunjuk yg benar ....
        Yesterday at 17:15 · 

      • Handojo Ojong Memang susah mengatur org yg banyak punya akal "bulus"
        Yesterday at 17:21 · 

      • Iyam Maryam Iya pak itu pemimpin mau enaknya sendiri dan bahagia melihat rakkyatnya sengsara, ya Alloh berilah mereka petunjuk ...
        Yesterday at 18:39 · 

      • Frans Thamura mentang2 ada plat merah, mau pake buat mudik... yang pasti semuanya terkutuk.
        Yesterday at 18:40 · 

      • Eddy Satriya saya hanya memulai untuk menyibak tirai kemunafikan. kalau pns pulang naik bus...kan ngajak pembantu juga dan tetangga toh rakyat kebagian semua...jauh lebih sehat dari pada naik motor lalu nyungsep di kolong truk atau bus kota..silakan berwacana! tks all....
        Yesterday at 18:57 · 

      • Frans Thamura naik motor = cari mati, tapi kalau mati satu, naik motor (alias bandel) gak apa2 masih ada 18juta lagi kan.. tiap tahun yang mati pulkam lebaran kecelakaan kan banyak. itu seperti "tradisi", khususnya yang bawa bayi dg motor pulang dari jakarta - jawa.
        Yesterday at 19:11 · 

      • Frans Thamura ‎@Asfaril, betul terkutuk, bangsat semua emang PNS sih susah, dilarang nyalain, terus tetap pake. huahua, dah akar dan turunan dari sananya bangsat
        Yesterday at 19:12 ·  ·  1 person

      • Frans Thamura ‎@Eddy, tukang gendong jamu, itu kerja keras dg halal, berapa banyak PNS yang halal. jadi emang PNS bagus juga naik bus lah.
        Yesterday at 19:13 ·  ·  1 person

      • Susanti Dewi Jadi pemimpin memang paling mudah mendzolimi..... :(
        Yesterday at 20:01 · 

      • Agus Nizami Iyalah ada toleransi sedikit. Jgn kejam2 amat. Sebagai anak PNS saya juga mengerti orang tua yg membawa anaknya jalan2/mudik dgn mobil dinas. Yg penting bensin oli beli sendiri. Apa harus korupsi biar punya mobil sendiri?
        Yesterday at 20:05 · 

      • Eddy Satriya Spt bung. Agus n dewi sampaikan, tetap diperlukan toleransi dan jgn sampai menzolimi rakyat kecil, meski pns sekalipun. Tks
        Yesterday at 20:14 · 

      • Soeprijanto Bambang Chie...chie.. Aku termasuk korbannya. Minibus kapasitas keluarga plus mitra terpaksa dipending dan beralih ke kereta api. Itu saja kalau dpt tiket. Kalau tidak ya bergilir lah.
        Yesterday at 20:18 · 

      • Agus Nizami Setahu saya gaji PNS itu pas2an untuk makan, kontrak/beli rumah, dan sekolah anak. Kalau pun ada yg bisa beli mobil sendiri kurang dari 10%. Kalau mobil dinas ditinggal di rumah, bisa jadi dicuri. Kalau naik bis/kereta api juga justru menyusahkan rakyat karena tiket kereta saja sudah banyak yg habis, bis juga orang berdesakan sampai masuk pintu jendela. Jadi harus toleran sedikit. Lagi pula banyak kok kasus korupsi baik di birokrat mau pun swasta (mis: suap, kickback, dsb) yg lebih parah dan harus diberantas.
        Yesterday at 20:25 · 

      • Nungki Iwan Setujuuuuuuuuuu sekaleeeeeee status mas eddy !!!! ..... Kenyataan memang demikian tuchhhhh :)
        Yesterday at 21:03 · 

      • Eddy Satriya Btul bung agus, aku gemas ada pemda yg melarang. Munafik dan sok suci.
        Yesterday at 21:52 · 

      • Setiadji N Achmad ini cerita lain,pernah liat di sebuah rumah,punya 2 mobil(dinas dan prinbadi),garasi cuma cukup 1..hehhe,yang ditaro diluar mobil dines..,kepanasan dan keujanan.,tapi gak banyak,ini cuma kebeneran ada ajah.met mudik pak....,mobil dinas,mobil pribadi tancep saja.yg penting merawatnya sama cintanya terhadap mobilpribadi.....
        Yesterday at 21:56 · 

      • Aryanto Qu EGP..Jalan terus pak.. Kafilah trs berlalu.. PNS jg RAKYAT yg jg dituntut BAYAR PAJAK..hehehe.. Salinglaah... Met Mudik buat smua..bagi yg pny THR..
        23 hours ago · 

      • Eddy Satriya Betul bung AQ, kita biasakan "membuka" wacana yang kontroversi dan ambil posisi, sehingga menjadi latihan dalam menjalankan tugas sehari-hari. insyaAllah olah pikir via FB ini sangat banyak memberi manfaat dalam decision making process, paling tidak bagi saya. kalau mau cari aman, yah diam ajah..siapa tahu ketiban duren runtuh yah...tks bro.
        23 hours ago ·  ·  1 person

      • Eddy Satriya Uda Firman Abdullah Bung, betul itu ha ha...,
        23 hours ago · 

      • Frans Thamura Pns dan anaknya membela diri, semua fasilitas kelas binatang di transportasi kita itu yg kerja siapa? Pns semua kan konspirasi dg politisi. Ngeluh gaji kecil, kekke, tapi itu yg milih masuk siapa? Pak eddy, pejuang tik yg kuat, kenapa jadi pns, ayo, uud pasti. Bullshit kalau pns bokkek, saya sudah 10 th kerja dg para pns, belum nemu yg bokek tuh, anjir anjiran
        23 hours ago via  ·  ·  1 person

      • Eddy Satriya frans memang bokek harus dibanggakan ha ha....alhamdulillah aku udah 20an kerja baru bisa beli mobil..itupun nyicil 3 tahun ha ha..., kalau kamu kan temanan sama yang kaya melulu, sama awak gak dilirik ha ha...btw, mhn dukungan masukan untuk ekosistem broadband yah..draft awal udah hampir kelar...gak pakai konsultan, gua kerjain sendiri ama teman kadin. nanti september kite undang lagi anda yah..biar bisa makan uang rakyat di hotel ha ha..
        23 hours ago · 

      • Setiadji N Achmad sy setuju sama bang Frans.....,
        23 hours ago · 

      • Taufiq Sembiring Sabar...sabar Edy. Mereka lagi menembak kaki mereka sendiri. There is no free lunch.
        23 hours ago · 

      • Frans Thamura Pnd, dosen, guru, itu kerja panggilan, bokek bukan alasan, tapi 3 area itu penuh kebusukan dinegara ini.

        Uang rakyat memang harus disia siakan dg alasan gaji kecil

        Dah tahu gaji kecil, pada ngantri jadi pns, geblek. Korupsinya halal sih plus solat, termaafkan

        21 hours ago ·  ·  1 person

      • Aryanto Qu PNS tidak sama dengan PEJABAT, PNS jg RAKYAT.. PEJABAT penindas RAKYAT.. Jadi....egp...hahaha..
        13 hours ago · 

      • Frans Thamura PNS level kasubid, kan specialisnya collect dana dan pungli :) silahkan check dair dirjen HAKI sampai dirjen mana. :)
        9 hours ago · 

      • Firman Abdullah Bung PNS. ...yg dapat mobil dinas adalah yg punya jabatan struktural......berarti yg punya kekuasaan....dan aturan yg melarang bawa mobil dinas utk pulang lebaran yang akan merasakan dampaknya adalah mereka yg berada di jabatan level bawah dan yg tidak nyolong ,dan sudah pasti tidak mampu punya mobil pribadi....,kalau yg pintar nyolong nggak perlulah bawa mobil dinas...jauh lebih enak pake mobil gres...jadi jangan menyama ratakan semua PNS....Pemerintah masih jalan krn adanya PNS yg kere kere ini..,yg terpaksa minjam mobil kantor buat pulang kampung Lebaran......tapi yg menikmati barangkali PNS seperti yang maksudkan Mister Frans....okelah selamat Lebaran ...mau pake andong,pake mobil umum,pake KA, atau numpang truk yg penting nggak pake kendaraan hasil nyolong......
        8 hours ago · 

      • Lili Amalia Pak Eddy, di kantor kami Direksi mengeluarkan kebijakan utk karyawan menggunakan fasilitas perusahaan yaitu mobil operasional utk keperluan pribadi pd saat libur dan tidak sedang digunakan perusahaan. Juga utk Lebaran, dan diprioritaskan untuk staf. Thanks BOD.
        7 hours ago · 

      • Eddy Satriya Mantap Uda Firman Abdullah Bung dan Lili, meskipun negara kita "makin amburadul" di era sekarang, mestinya yang punya kuasa jangan seenaknya mengeluarkan aturan apalagi menyangkut kemudahan buat staf atau level bawah, toh bus dan mini bus itulah "mobil mereka, mobi rakyat".
        A few seconds ago ·