Energy will be the next nightmare!!

Masalah "energy security" kelihatannya berpotensi menjadi masalah besar. Betapa tidak? Gas kita punya, minyak dulu diekspor, tetapi realita di lapangan dan masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Industri berguguran dan tutup pabrik2nya karena supply gas macet. Jika ada, tekanannya kurang dan membuat banyak lay-off.

Dilain pihak, pemerintah masih plin plan dan plintat plintut. DUlu bulan maret 2006 sudah menyatakan akan mengkhiri ekspor baru ke LN, karena mementingkan penggunaan domestik, tetapi belakangan, tetap akan mengekspor ke Jepang dan bbrp negara Asia atau amerika lainnya.

Coba saja bung!!!!

Wassalam,

ES
====
Program Konversi Elpiji Kacau Pertamina Tarik 5.700 Kiloliter Minyak Tanah

Senin, 02 Juli 2007 / http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/ekonomi/3646340.htm

Jakarta, Kompas - Program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan tanpa perencanaan matang menimbulkan keresahan masyarakat.
Masyarakat mengeluhkan minyak tanah yang tiba-tiba ditarik, sedangkan pembagian kompor dan tabung elpiji tidak menjangkau seluruh masyarakat.
"Sudah tiga hari ini minyak tanah tiba-tiba langka. Kalaupun ada, harganya jadi dua kali lipat," ujar Margono, warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (1/7).
Margono sehari-hari menjadi penjual sate. Setiap harinya rata-rata ia menggunakan 6 liter minyak tanah. Ketika program konversi minyak tanah elpiji mulai dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, ia termasuk yang berhak mendapat kompor dan tabung gratis.
Namun, Margono tidak berani memasak lontong untuk jualan sate dengan gas elpiji. "Merebus lontong itu perlu tujuh jam, saya takut tabungnya tidak kuat," ujarnya.
Sementara itu, harga minyak tanah yang sudah naik dua kali lipat tidak terjangkau. Ia kemudian memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. "Kalau tidak begini, ya saya tidak bisa jualan," ujarnya.
Pertamina tercatat telah melakukan program konversi di 14 kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Tangerang.
Somali, Ketua RW 21 Kelurahan Mekarjaya, mengemukakan, banyak warga kampung tersebut yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan asongan bernasib seperti Margono.
"Malah lebih buruk karena kebanyakan dari mereka berstatus sebagai penduduk musiman yang tidak punya kartu keluarga, akibatnya mereka tidak termasuk yang menerima jatah pembagian kompor dan tabung elpiji gratis," tutur Somali.
Di RW 21 tercatat ada 1.500 keluarga yang menggunakan minyak tanah. Akan tetapi, yang sudah memperoleh kompor dan tabung baru 970 keluarga.
Selain itu, ada sekitar 500 warga yang tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak termasuk dalam daftar yang memperoleh tabung dan kompor elpiji meskipun sehari-harinya mereka menggunakan minyak tanah.
Belum dapat kompor
"Mereka mengeluh kepada saya, katanya pemerintah yang adil dong, tapi masalahnya saya sebagai ketua RT juga hanya diminta petugas kelurahan untuk mendistribusikan kompor dan tabung," ujar Somali.
Pendataan masyarakat yang berhak menerima kompor dan tabung tidak melibatkan ketua RT, melainkan langsung oleh konsultan yang ditunjuk PT Pertamina.
Pertamina telah menunjuk empat konsultan untuk pelaksanaan program konversi, yaitu Mark Plus, Lembaga Pranata Sosial Universitas Indonesia, SCO, dan Caesar.
Somali menyayangkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat atas keseluruhan pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Itu sebabnya, masyarakat panik sewaktu minyak tanah tiba-tiba langka.
Kebingungan juga dialami agen dan pangkalan minyak tanah. Jika mengacu pada program konversi, mereka diarahkan untuk beralih menjadi pengecer elpiji konversi.
Tetapi, tidak semua agen dan pangkalan sanggup menjadi agen elpiji. "Untuk jadi agen kan perlu modal juga karena saya harus beli tabung. Selain itu harus menyiapkan gudang untuk menyimpan tabung elpiji, ya keluar uang lagi," ujar Pungut, agen minyak tanah di Kecamatan Sukmajaya.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal membenarkan bahwa pihaknya telah menarik minyak tanah dari sejumlah kecamatan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang sejak program pengalihan dilakukan.
Pertamina menarik sekitar 5.700 kiloliter minyak tanah yang berdasarkan hitungan telah diganti oleh tabung elpiji sebanyak 319.000 buah.
"Itu sesuai dengan program, karena kalau tidak ditarik, masyarakat justru akan menggunakan dua-duanya, berarti kan subsidi pemerintah jadi dobel," kata Faisal. Rencananya, mulai Juli ini jumlah minyak tanah yang ditarik mencapai 14.000 kiloliter. (DOT)

=====

Senin, 02 Juli 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/daerah/3646569.htm

MINYAK BUMI
BP Migas Lakukan Survei Seismik di Kalimantan Timur

Balikpapan, Kompas - Sejumlah survei seismik serta pengeboran minyak dan gas bumi di kawasan baru—wilayah kerja yang belum berproduksi—tengah dilakukan di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Aktivitas itu diharapkan berujung pada penemuan ladang baru yang dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.
Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono menjelaskan, kegiatan itu berlangsung di Bontang, Sangatta, Bulungan, Tarakan bagian utara, lepas pantai Tarakan Kalimantan Timur, dan Donggala serta Mamuju di Sulawesi.
"Ini kegiatan seismik dilanjutkan pengeboran. Di Bulungan sudah ngebor. Sumur-sumur ini murni eksplorasi baru," kata Agus di Balikpapan, Sabtu (30/6).
BP Migas terus berupaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Hal itu ditempuh dengan cara mencari sumber cadangan minyak baru serta mengoptimalkan sumur produksi yang telah ada dan tua dengan memanfaatkan teknologi.
Untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi yang baru di seluruh Indonesia, lanjut Agus, sepanjang tahun lalu telah dilakukan pengeboran 82 sumur eksplorasi. Jumlah sumur eksplorasi itu lebih banyak dari yang dibuat pada tahun 2005 sebanyak 56 sumur, bahkan terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Menurut data BP Migas, aktivitas eksplorasi pada tahun 2006 itu berhasil menemukan cadangan minyak bumi sebesar 1,23 miliar barrel dan 1,37 triliun kaki kubik gas bumi. Itu menambah cadangan minyak bumi Indonesia yang 1 Januari 2006 tercatat 8,68 miliar barrel. (YNS)
====

Indonesia to keep more natgas as LNG contracts lapse
Tuesday March 28, 6:56 PM http://asia.news.yahoo.com/060328/3/2i3kl.html

JAKARTA, March 28 (Reuters) - Indonesia, the world's biggest liquefied natural gas exporter, said on Tuesday it would favour domestic gas sales after major export contracts to Japan lapse at the end of this decade, cutting back a major exporter earner.
The OPEC member, which has far more gas than it has oil, is trying to phase out costly oil-fired power generation and use more of its cheaper, cleaner natural gas domestically, but faces limited supplies due to long-term LNG export commitments.
"After the contract ends, there will be a policy change... the majority of the gas will be used for domestic interests," President Susilo Bambang Yudhoyono said on Tuesday.
"(LNG) exports will not be stopped, but the ratio will be reviewed, so most of the gas flows for domestic needs," he said.
Contracts for more than half its annual supply to Japan expire in 2010 and 2011 and may all not be renewed after that, lending fresh support to the outlook for LNG prices.
Indonesia now exports nearly half of its natural gas production in the form of super-cooled LNG.
"We will honour LNG contracts and it is impossible that we cancel contracts before they end," Yudhoyono said. "We will still talk about an extension of the contract, but by how long and by how much will have to be negotiated."
Last year state oil firm Pertamina said it had offered to renew about half of the 12 million tonnes per year of LNG sales contracts to Japan that expire by 2011.
The status of those talks was not clear after Yudhoyono's announcement but customers in Japan, which takes about two-thirds of Indonesia's LNG, have already been searching for alternatives.
"We expect to absorb the lost Indonesian contract with other long-term contracts," said a spokesman for Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) , Asia's biggest utility.
Other buyers such as Kansai Electric Power Co. Inc. have recently signed deals with new Australian LNG projects including Chevron-operated Gorgon and Woodside Petroleum Ltd.'s Pluto for supplies starting around the end of this decade.
The reduction would most likely come from Bontang LNG, which ships about 85 percent of Indonesia's LNG. U.S. oil major Chevron is a major supplier of gas to the plant.
GAS CONFUSION
The shift is the latest in a series of moves designed to ensure sufficient supply of domestic natural gas, used for power generation, in fertiliser plants and other industries.
That may curb earings from natural gas exports, which last year brought in around $9.2 billion, or about 10 percent of Indonesia's total export revenues, statistics bureau data show.
A reduction there would cause more anxiety Indonesia, which suffered a $7.3 billion oil-trade deficit in 2005, weighing heavily on the rupiah currency.
Indonesia has about 182 trillion cubic feet (Tcf) of natural gas reserves, enough to last it 60 years at current production rates. Its proven crude reserves would last half as long.
Indonesia's export cuts come amid bullish demand forecasts for Asia Pacific, which consumed more than 90 million tonnes in 2005, mostly by Japan and South Korea, the world's two-largest buyers of the super-cooled gas transported by tankers.
Wood Mackenzie expects annual demand from China, India, Southeast Asia, the U.S. West Coast and Mexico would soar from almost zero now to 60 million tonnes by 2015, roughly matching Japan's consumption last year.
The push to divert more supply domestically, coupled with an edict earlier this year that requires producers to sell at least 25 percent of their natural gas supplies to local companies, has clouded the outlook for foreign oil investors.
"We just need clarity on the gas policy. We have an oil and gas law that talks about 25 percent for domestic market obligation. We have the presidential decree about gas policy," said Chris Newton of the Indonesian Petroleum Association (IPA).
"We have a lot of other statements about whether gas exports will be allowed or not," Newton said.
Indonesia's state electricity company, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), has about 21,700 megawatts of electricity capacity in Indonesia. About 30 percent of the plants use fuels such as diesel and fuel oil. Coal and natural gas dominate in the others. (Additional reporting by Ikuko Kao in Tokyo)

JPS-World Bank- Bappenas. Piye?

Aduh..masih terus berlanjut dan mungkin makin seru nih. APa bisa distop sampai disini saja?

===
Kasus Korupsi Dana JPS
Kejaksaan Periksa Sekjen Depkeu

Sinar Harapan/4 Juni 07
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/04/nas01.html

OlehLeo Wisnu Susapto

Jakarta - Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia P Nasution memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, untuk dimintai keterangan dalam dugaan penyalahgunaan dana jaring pengaman sosial. Ketika turun dari mobil Nissan X-Trail bernopol B 1980 BS, Mulia tidak menjawab sapaan wartawan yang sejak pagi sudah menunggu kehadirannya. Ketika pintu mobil terbuka wajah ramahnya berubah dingin dan tak mengucapkan satu patah kata pun seketika langsung memasuki gedung Kejati.Ketika dimintai keterangan oleh SH, ketua tim penyidik dugaan penyalahgunaan ini Hapastian Harahap enggan memberi keterangan lebih dulu dan meminta dihubungi setelah pemeriksaan selesai. Hal senada dikatakan Kajati DKI Darmono ketika menjawab pertanyaan dari SH melalui telepon genggamnya. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Darmono mengatakan, pihaknya mempertimbangkan pemeriksaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri apabila hasil pemeriksaan Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Mulya Nasution yang dijadwalkan pekan depan kurang memuaskan.“Jika pemeriksaan dua pejabat tersebut sudah memenuhi target, tak perlu memeriksa Menkeu,” tegas Darmono di kantornya.Sri Mulyani dianggap mengetahui bocornya dana jaring pengaman sosial (JPS) tahun 2002 yang dinilai korupsi. Dana yang diberikan dalam bentuk proyek untuk warga miskin ini dikeluarkan Bappenas. Menurut dugaan World Bank atau Bank Dunia terjadi korupsi pada program JPS senilai Rp 1,8 miliar. Dugaan adanya korupsi hampir dua miliar rupiah itu sudah dibayarkan kepada Bank Dunia dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 saat Bappenas dijabat Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, tim penyidik Kejati, Kamis (25/5) lalu, telah memeriksa Dirjen Anggaran Achmad Royadi yang dianggap mengetahui penyaluran APBN. Usai pemeriksaan terhadap dirinya, Dirjen Anggaran Depkeu enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menunggunya keluar dari ruang pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. Wajah Ahmad Royadi tampak kelelahan karena pemeriksaan dilakukan sekitar enam jam.Dia hanya berkomentar, ”Semua sudah saya jelaskan pada penyidik.”Sebelumnya, Kejati DKI telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang terjadi saat Bappenas dipimpin Kwik Kian Gie. Kasus ini sendiri diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar.Para tersangka itu adalah Sekretaris Sekretariat dan Pelaksana Harian Kegiatan dan Sekretaris Panitia Lelang berinisial ANTM, Ketua Tim Sekretariat dan Ketua Panitia Lelang yang menjabat Kepala Sub Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Bappenas Tahun 2002 berinisial PTR, dan pimpinan proyek berinisial RA. (rikando somba)

Energy Policy is questioned, then.

Yep...all related energy policy was questioned by the JP report. In this situation, then, it is logic to verify our national policy on accelerating the development of 10.000 MW coal based power plant (PLTU).

How to answer this Q? In fact, the MEMR has approved PLN to conduct all of tendering process to build such power plant and if possible to use direct appointment which are not supported by Presidential Decree No 80/2003 (Kepres 80).

Any comment?

ES
===
Indonesia criticized over climate change response
http://www.thejakartapost.com/detailheadlines.asp?fileid=20070605.@01&irec=0

Tony Hotland, The Jakarta Post/Jakarta

A World Bank-sponsored report launched Monday said Indonesia was lagging behind other countries and not making the most of the several options that would help the country deal with the impacts of climate change.
Developing renewable energy sources and reforestation will help ease the adverse impacts of climate change on Indonesia including prolonged droughts and an increase in climate-related diseases, said the report issued ahead of the June 5 World Environment Day.
Recommendations included the implementation of multiple projects contained in the Kyoto Protocol-sponsored Clean Development Mechanism (CDM) and to focus on improving forest management and expanding the use of coal.
Green activist and report author Agus P. Sari said Indonesia was lagging behind other major greenhouse gas emitters in the development of alternative energy sources, despite the country's enormous potential.
"Indonesia has the potential for 27,000 megawatt geothermal-fired generators -- but so far the country has only 807 megawatts installed," Agus said.
"And Indonesia's micro hydro-fired capacity is 500,000 megawatts, yet here there is just 84 megawatts."
While energy policies may call for the development of renewable sources, supporting instruments including financial incentives have not been put in place.
Argus said the government had not been able to use CDM-listed opportunities for developing nations.
Indonesia should "sell" gas-reducing projects to developed nations to help them fulfill their Kyoto Protocol commitment (to cut an average 5.2 percent off their 1990 emission levels), he said.
Indonesia has so far registered eight projects with the UN, compared to India which has registered more than 200 and China which has more than 120.
The report also said Indonesia was not good at enforcing regulations on forest protection.
The country still suffers illegal logging and forest fires and was not yet adequately adapting to future climate events, Agus said.
"Take February's (massive) floods as example.
"The government should have mitigated the disaster -- but instead continued to see it as a regular occurrence and did not take precautions," he said.
All the options contained in the report would help Indonesia better deal with the impacts of climate change -- which would be significant for the sea-surrounded archipelago.
Research has found climate change would shorten the rainy season and intensify rainfall, which might lead to changes in water conditions and soil moisture.
This would effect agriculture and Indonesia's food security.
Almost half of Indonesians depend on the agricultural sector for their livelihood and rice is the country's staple food.
Impacts on human health, said the report, would be substantial.
Indonesia was already experiencing trends including the rise of dewing fever cases during the rainy seasons.
"Research has confirmed that warmer temperature leads to a mutation of the dewing virus," Agus said.
Indonesia will host in December the next meeting of Kyoto Protocol signatories. The meeting will address the future of the environment treaty.
Indonesia is the world's third largest emitter of greenhouse gasses, behind the United States and China. The country continues to suffer a very high rate of deforestation but registers low emission levels.

Profesor DR Koruptor MCd

Saling silang arus dana DKP telah terbukti dipersidangan. Boleh dikatakan hampir semua pejabat eselon I, II dan Ka Dinas mereka diseluruh Indonesia telah menyetorkan dana kepada Menteri mereka sebagai dana taktis. Ini mengingatkan praktek lama yang terjadi dan masih terus berlangsung sejak zaman Orla. Lalu mengapa dalam era reformasi hal tersebut masih mungkin terjadi?

Tidak lain dan tidak bukan adalah karena masukknya kembali para akademisi yang masih "bau kencur" ke gelanggang dunia "kang ow" persilatan birokrasi. Alhasil, sepandai apapun profesor dan doktor yang masuk rimba birokrasi, mereka pasti akan gampang diperbodoh oleh birokrat di zaman ini.

Makanya, perlu kembali ditinjau atau dikritisi keberadaan akademisi terutama untuk level eselon 1 ke bawah, karena mereka membutuhkan "adjustment" untuk bisa langsung tune-in dengan situasi birokrasi.

Nasi sudah jadi bubur, pelajaran demi pelajaran tidak pernah diambil. Kita memang manusia Indonesia yang masih kalah dari keledai. Oupsss, kenapa..."Keledai tidak mau masuk lubang yang sama dua kali, manusia Indonesia beda!"

Lalu apa itu MCd....Mak...Capek Dech!! (terbayang lah Nazarudin Syamsudin cs yang masuk bui juga dan bbrp profesor lainnya dengan berbagai kasus dan latar belakang berbeda)

Meruya, sejuta hektar BPN dan Grati

Yah...apa kata dunia? Akhirnya aparat pun menembak rakyatnya karena persengketaan tanah. Gimana gak rame. Belum selesai masalah Meruya dan beberapa lokasi tanah lain yang bersengketa, tiba-tiba saja pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) "menyiramkan minyak" akan membagi-bagikan tanah gratis. Ya jelas aja bikin cemburu atau memicu orang-orang atau kelompok yang sedang berjuang membela hak-hak mereka atas tanah. Karena itu, tidak heran warga di Grati, Pasuruan juga "ngetest" situasi dengan Marinir yang terlibat dalam persengketaan tanah disana.

Memang koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintah pusat tidak mudah. Apa iya masuk akal....dalam situasi yang tidak kondusif lalu pemerintah meluncurkan dan melaunching program bagi-bagai tanah secara masif?

MEstinya Presiden dan pembantunya lebih sering curhat.

Eh..berkaitan dengan kasus ini dan kasus dilecehkannya pak Sutiyoso di Sydney, seorang teman saya nyeletuk "Biar lah kasus ini muncul, biar orang Australia takut sama kita! " Saya pun penasaran dan balik bertanya "KOk bisa, apa hubungannya?" Ia menjawab dengan tenang "Jangankan wartawan Australia, rakyatnya sendiri di tembak marinir kita kok!"

Weleh..weleh.

ES

Semoga,

ES

====

Kamis, 31 Mei 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/31/utama/3568947.htm

4 Warga Tewas Ditembak Marinir Panglima TNI Minta Maaf

PASURUAN,KOMPAS - Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL, Rabu (30/5). Peristiwa ini dipicu sengketa tanah seluas 539 hektar.
Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.
“Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RSSA Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan," kata Solichin, tokoh Desa Alas Tlogo, kakak kandung korban Rahman.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin di Surabaya menyesalkan insiden tersebut. Dikatakan, pihaknya akan menanggung biaya pengobatan korban dan pemakaman korban yang meninggal. “Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir meminta maaf kepada keluarga yang terkena musibah," katanya.
Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.
Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.
Letter C
Imam menjelaskan sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.
Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.
Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (4) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.
Selain Mistin, yang meninggal karena tembakan, Utam (40) dan Khotijah (25). Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).
Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.
Sebanyak empat wartawan yang hendak meliput pemblokadean jalan sempat dipukuli dan dilempari batu oleh warga. Menurut Anas Muslimin, salah seorang wartawan, keempat wartawan itu adalah kontributor Trans TV Irsa Priyongko, kontributor Metro TV Krisna, wartawan Radar Bromo Zaenal Arif, dan kontributor SCTV Jandi Ari. Irsa dipukul punggungnya dengan kayu sedangkan Krisna kakinya keseleo setelah terjatuh menghindari kejaran warga.
Bupati Pasuruan Jusbakir yang datang ke Desa Alas Tlogo bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen Syamsul Mapareppa membantah telah menyuruh oknum tentara mengusir warga. Ia membantah mendapatkan laporan pada Selasa (29/5) dari kepala desa. Baik Jusbakir dan Syamsul berjanji menuntaskan dan pelakunya akan dihukum.
Safzen menegaskan, akibat peristiwa tersebut Komandan Pusat Latihan Tempur Grati hari Kamis (31/5) ini diganti dari Mayor (Mar) Husni Sukarwo kepada Mayor (Mar) Ludi Prasetyo. Semua personelnya, sekitar 140 orang, diperintahkan tetap berada dalam kesatriaan agar tidak menyulut konflik baru. Ke-13 personel yang berpatroli Rabu dan terlibat insiden dengan warga juga diperiksa.
Menurut Safzen, kejadian berawal saat 13 personel yang dipimpin Letnan (Mar) Budi Santoso berpatroli selepas apel pagi, sekitar pukul 08.00. Anggota tersebut membawa 10 senjata laras panjang dan dua senjata laras pendek, sedangkan pemimpin regu tidak membawa senjata. Sekitar pukul 09.30, regu patroli melintas Desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Letnan Budi meminta warga mengurungkan niat unjuk rasa.
Namun, sekitar 10 menit kemudian muncul massa dengan membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, berteriak-teriak, dan menyerang. Sebanyak lima anggota patroli pun terluka. Menghadapi situasi tidak terkontrol itu, anggota Marinir menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan. "Tapi, ada yang meminta warga untuk tidak takut. Jangan takut, itu peluru hampa, peluru bohongan,serang terus," kata Safzen menirukan teriakan warga.
Untuk menunjukkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam, senjata ditembakkan ke tanah. "Mungkin ada peluru recoset yang kena batu dan memantul terkena warga. Setelah ada warga yang terkena, warga mundur dan anggota segera melapor ke markas. Marinir jelas dalam posisi membela diri," tutur Safzen yang didampingi Komandan Pasukan Marinir I Brigadir Jenderal Mar Arief Suherman dan Komandan Komando Latihan Marinir Kolonel Dedi Suhendar.
Akibat insiden itu, lima personel Marinir yang berpatroli terluka. Mereka adalah Kopral Dua Warsim, Kopral Dua Helmi, Sersan Dua Abdurahman, Prajurit Satu Suyatno, dan Prajurit Kepala Sariman.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan insiden bentrok antara masyarakat Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan prajurit TNI Angkatan Laut, yang berujung pada penembakan sehingga jatuh korban tewas dan luka-luka di pihak warga.
Hal itu disampaikan Djoko kepada Kompas, Rabu (30/5). Menurut Djoko, ia menyampaikan duka cita mendalam bagi para keluarga korban tewas dalam kejadian itu dan berjanji akan menuntaskan insiden tersebut melalui jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah.
"Siang tadi (kemarin) saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Sekarang sudah mulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana," ujar Djoko.
Selain itu Djoko juga menyayangkan persoalan sengketa tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingat pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka.
Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat.
Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.(APA/INA/ODY/DWA)(APA/INA/ODY)

Damai atau Jalur Hukum?

Aduh bagaimana ini? Semakin rumit negara ku, padahal masalahnya sudah ketahuan bahwa orang-oang pada munafik dan tidak gentle.

ES
===
Amien and SBY agree to disagree

National News - May 29, 2007 http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070529.@01

Sri Wahyuni and Slamet Susanto,

The Jakarta Post, Yogyakarta
Indonesia's President on Sunday asked for and received forgiveness from the former speaker of the People's Consultative Assembly Amien Rais over a controversial ministerial fund.
In a twelve minute meeting requested by President Susilo Bambang Yudhoyono and held at an airport before Yudhoyono's departure to Malaysia, the leaders agreed to leave the issue of the illegal fund in the hands of the Corruption Eradication Commission.
"We have had a kind of mutual and symbiotic forgiveness," Amien told a press conference Monday in Yogyakarta.
The "mutual forgiveness" Amien said was achieved Sunday morning at Halim Perdanakusuma Airport.
Amien said he received a call from the State Palace on Saturday evening asking whether he was willing to meet Yudhoyono.
"I said, why not, but I said as long as it was not at the State Palace."
Yudhoyono said he had met Amien in a meeting arranged by State Secretary Hatta Radjasa.
"I just want to show the people that we leaders may have differences but (we can maintain) relations," Yudhoyono said.
Amien said the President apologized for speeches or statements that might have increased tension between the leaders.
"And I asked for the same forgiveness.
"I apologized for various seminars and speeches ... if I ever used plesetan (slipped words) that might have been perceived by SBY as (negative)."
Amien, who is also former chairman of the National Mandate Party, has admitted publicly to receiving Rp 200 million (US$22,700) from former fishery and marine affairs minister Rokhmin Dahuri -- and another Rp 200 million from a member of Dahuri's campaign team.
The former speaker suggested the President had received the same money from Rokhmin, who is currently on trial for alleged misuse of the ministry's non-budgetary fund.
Yudhoyono had also received illegal international donations for his successful 2004 election campaign, Amien said.
Yudhoyono has denied all allegations.
The leaders said three points were discussed during their short meeting: the need for reopening previously "clogged up" communication; the need for eradicating any misunderstanding between them; and to agree to allow the corruption agency to deal with matters of law.
Amien said he did not want to impeach the President because it was "not a simple matter".
However, MPR Speaker Hidayat Nurwahid said, "The President and the Vice President could be impeached if both are proven guilty of breaching the law, as stipulated by Article 8 of the 1945 Constitution".

-----------
Selasa, 29 Mei 2007
EDITORIAL Media
http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007052822500406

Episode 12 Menit Amien-Yudhoyono

KETIKA hampir semua orang penting dan terhormat membantah, Amien Rais mengaku. Ia berterus terang bahwa ketika menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2004 ia menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan kampanye. Dana yang sekarang menjadi perkara karena dipungut dan disimpan di luar bujet pemerintah.
Fakta yang terungkap di persidangan terhadap mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sangat jelas. Di situ tercantum sejumlah besar nama penerima dana haram itu. Semua calon presiden pada Pilpres 2004, termasuk pasangan SBY-JK, dalam catatan Rokhmin, menerima dana itu, langsung atau melalui oknum tim sukses.
Amien menuai pujian masyarakat atas kejujurannya itu. Tidak hanya karena ia bersedia masuk bui dan rela mengganti dana DKP, tetapi kejujuran itu menampar telak kemunafikan dalam dunia perpolitikan di Indonesia dalam soal uang.
Tidak mengherankan bila banyak yang gerah. Ingin mengaku, tetapi tidak cukup memiliki keberanian. Terus membantah berbenturan dengan sinisme publik yang sangat yakin bahwa dana dari DKP itu masuk kantong para politikus secara substansial, tetapi tidak cukup bukti. Itulah lubang yang menyebabkan pengingkaran terus berlangsung.
Episode pengakuan Amien usai. Tiba-tiba muncul episode baru dari istana. Presiden Yudhoyono seusai salat Jumat pekan lalu menggelar konferensi pers di atas lapangan rumput. Pernyataan Amien, terutama selentingan bahwa salah satu capres pada Pemilu 2004 menerima dana asing, menjadi alasan utama SBY mengecam Amien karena telah mencemarkan nama baiknya.
Episode selanjutnya adalah 12 menit di Halim Perdana Kusumah. Amien terbang dari Yogyakarta, Minggu (27/5) subuh, dan bertemu SBY di Halim sebelum Presiden terbang ke Kuala Lumpur. Ada jabat tangan dan ada kesediaan saling memaafkan.
Dua episode terakhir, konferensi pers SBY di halaman rumput istana dan pertemuan 12 menit keduanya di Halim, adalah antiklimaks dari sebuah terobosan kultur politik yang manis dan signifikan dari seorang Amien Rais. Keduanya menutup jalan terang yang mulai terbuka di depan mata, yaitu jalan hukum.
Ketika mengecam Amien Rais telah melakukan fitnah, tetapi tidak berani melaporkannya ke polisi, SBY mendua antara kebenaran substansial dan kebenaran di jalan hukum. Padahal, kebutuhan terutama dan terbesar dalam menegakkan kebenaran berada di jalan hukum.
Episode 12 menit di Halim adalah kesepakatan yang semakin menyepelekan keinginan publik agar jalan hukum menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kebenaran di balik aliran dana DKP. Mereka berdua, Amien dan SBY, telah membuang momentum bagi kebajikan.
Bila pertemuan Halim yang 12 menit itu dianggap telah menyelesaikan persoalan tentang aliran dana DKP dan kecurigaan tentang dana asing, Amien dan SBY telah mempermainkan nurani publik.
Amien dan SBY tidak sedang dalam kebutuhan untuk rekonsiliasi karena keduanya tidak sedang kekurangan komunikasi. Jangan sampai demi kepentingan keduanya saja lalu dibawa-bawa seakan-akan rakyat akan bergejolak karena kasus ini. Rakyat sesungguhnya tidak bergejolak karena dana DKP yang lari ke para capres. Yang bergejolak justru para penerimanya. Tidak bijak untuk membawa-bawa nama rakyat secara tidak patut.
Adalah adat kekuasaan yang jelek bila persoalan hukum di antara sesama petinggi diselesaikan 'secara adat'. Dengan bertemu empat mata mereka bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum, tetapi didikte menurut kemauan mereka sendiri.
Amien Rais, Anda telah memulai sesuatu yang bermakna besar bagi perubahan tabiat perpolitikan di negeri ini. Jika episode Halim adalah kesepakatan dengan SBY untuk menutup tidak menempuh jalan hukum, keteladanan yang sedang Anda bangun segera terkubur.

----

GAS: Apa Kata Dunia? What will the world say?

Bagaimana pula ini? Gas kita katanya langka di dalam negeri, sementara berbagai perusahaan asing terus menikmati SDA kita. DUlu katanya gas mau diprioritaskan untuk domestik, tetapi kok mau nego lagi dengan Jepang. Capek Deh. Inilah cermin amburadulnya pengelolaan energi nasional.

ES
=============
RI to intensify negotiations on LNG contract's extension with Japan
http://www.thejakartapost.com/detaillbus.asp?fileid=20070521183821&irec=6

JAKARTA (Antara): Indonesian will intensify negotiations with Japan about the extension of their liquefied natural gas (LNG) contract, including several cooperation agreements between the two countries, Vice President Jusuf Kalla said in Palembang, South Sumatra, on Monday.
"We are making preparations to negotiate various possibilities of the extension of the LNG contract with Japan," the vice president said, confirming the agenda of his working visit to Japan from May 22-27.
Speaking to the press after attending the national conference of Sriwijaya University (Unsri) Alumni Association, Kalla said during his one-week working visit to Japan he would talk about global developments in Asia, especially in the economic relations between Indonesia and Japan.
"Japan will also talk much about gas and energy. Therefore, we also prepare gas balance and various possibilities in the extension of the gas contract with Japan," Kalla said.
He added that the contract on LNG shipments to Japan would expire in 2010-2011, and therefore Japan had several times urged that negotiations on the contract's extension be held as soon as possible.
Kalla said the negotiations were postponed because they had to wait for the completion of national gas balance which was finally announced by the Indonesian government on May 4, 2007.
From the national gas balance, it was evident that in the period of 2007-2015 a gas supply deficit would still occur in almost all parts of Indonesia.
The deficits were due to an imbalance between gas demand and gas supply and its production, he said.(***) -->
---
Selasa, 15 Mei 2007

Industri Keramik Kian Suram
Harus Ada Formula Baru Gas yang Menguntungkan

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/ekonomi/3532263.htm

Jakarta, Kompas - Ketidakpastian pasokan maupun tekanan gas yang terus-menerus membuat nasib industri keramik kian suram. Bahkan, industri ini hanya bisa bertahan enam bulan karena penggunaan bahan bakar alternatif, seperti gas elpiji dan batu bara, menyebabkan tingginya harga pokok produksi.
Pada akhirnya, hasil produksi akan semakin tidak kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Senin (14/5), mengungkapkan, kunci persoalan pasokan gas terletak pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Widjaya menjelaskan, industri keramik bukan hanya menghadapi ketidakpastian pasokan gas, tetapi juga pasar yang semakin terimpit oleh produk impor, khususnya China. Tahun 1993-1996, saat pertumbuhan properti mencapai rata-rata 15 persen, pasar dalam negeri masih bergairah. Pangsa pasarnya mengarah pada proyek-proyek baru, terutama pembangunan rumah horizontal. Kini hanya sebatas pada renovasi dan bukan proyek baru.
Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Asaki Zulfikar Lukman, penurunan pasar itu selain karena faktor daya beli di pasar dalam negeri, juga adanya tekanan produk China.
Industri keramik Indonesia semakin sulit bersaing di pasar global karena sekitar 50 persen pasar dunia kini dikuasai produk China. Indonesia berada di peringkat keenam setelah Iran, Turki, Italia, Spanyol, dan China. China mampu meningkatkan pasarnya selain karena kompetitif, juga karena kemampuannya mengirimkan produk tepat waktu.
China mampu memproduksi ubin minimal 150.000 meter persegi per hari, bahkan bisa mencapai 1 juta meter persegi per hari. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu memproduksi maksimal 40.000 meter persegi per hari.
Semakin suram
Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, saat ini konsumen gas industri menghadapi perkembangan yang semakin suram. "Baru saja pemilik pabrik keramik Royal Doulton datang untuk mengungkapkan rencananya berinvestasi, tetapi sayangnya mereka tidak melihat adanya kepastian penyediaan gas."
Dalam kasus ini, yurisdiksinya ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihaknya menilai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memberikan formula baru berupa sistem bagi hasil yang menguntungkan kepada investor di bidang eksplorasi sumber gas.
Sebagai informasi, menteri- menteri dari departemen maupun instansi terkait sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan defisit pasokan gas untuk industri di Jawa Barat.
Pasokan gas untuk wilayah Jawa bagian barat ditargetkan bakal teratasi bulan Juli 2007, ketika gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat bisa dinaikkan dari 50 juta kaki kubik per hari menjadi 170 juta kaki kubik per hari.
Saat ini kebutuhan gas di wilayah itu dipenuhi oleh Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BP West Java.
Pertamina memasok ke PT Krakatau Steel, PT PGN ke industri, dan BP West Java ke Pabrik Pupuk Kujang. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 April, telah diputuskan hal itu sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit gas yang dialami industri keramik.
Ibarat sistem gali lubang tutup lubang, defisit gas industri keramik semakin parah karena sebagian gasnya harus dialihkan untuk menutupi kekurangan pabrik pupuk. Karena PGN memiliki kelebihan pasokan gas sebesar 20 juta kaki kubik, diputuskan gas tersebut akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan industri keramik.
Belum lagi langkah itu dilakukan, terjadi penurunan pasokan gas yang tiba-tiba dari Pertamina. Akibatnya, pengalihan gas yang semula direncanakan tidak bisa dilakukan. PGN kemudian membatasi pemakaian gas oleh industri.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan masalah pasokan gas harus dilihat kasus per kasus. "Apakah masalahnya terkait dengan kebijakan atau operasional. Yang terjadi dengan kekurangan gas di industri keramik saat ini sifatnya akibat kendala operasional," kata Luluk. (osa/dot)

---

Rabu, 16 Mei 2007

EnergiSubsidi Gas dari Pemerintah untuk Konsumen Tertentu
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/16/ekonomi/3534364.htm

Jakarta, kompas - Untuk mendorong perusahaan migas mau menyuplai gas ke dalam negeri, pemerintah bisa menerapkan subsidi yang ditujukan untuk konsumen tertentu.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso menyampaikan hal itu saat berbicara di Pertemuan Tahunan Ke-31 Indonesia Petroleum Association, Selasa (15/5) di Jakarta. "Dengan cara ini, produsen akan mendapat kompensasi untuk gasnya yang dijual ke dalam negeri di bawah harga pasar," ujar Luluk.
Dari gas yang dihasilkan oleh produsen, ada bagian yang menjadi bagian pemerintah, ada bagian produsen, dan ada kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 25 persen dari total produksi.
Direktorat Jenderal Migas mengusulkan, agar produsen tertarik menjual bagian produksinya untuk kebutuhan di dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi. Penggunaan gas yang bisa disubsidi antara lain untuk keperluan pembangkit listrik.
Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, harga gas yang dipasok ke dalam negeri tetap harus diperhitungkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat ini harga pasar tertinggi di dalam negeri sekitar 5,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).
Adapun harga gas yang diekspor melalui pipa sekitar 11-12 dollar AS per MMBTU. Sementara harga gas alam cair sekitar 8-9 dollar AS.
Neraca gas
Pemerintah telah mengeluarkan neraca gas nasional. Dari perhitungan yang dilakukan, defisit gas terparah dialami wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan defisit gas bisa terjadi karena memang diakibatkan oleh sistem.
Gangguan pasokan gas karena fluktuasi produksi seharusnya bisa diatasi di tingkat korporasi. "Misalnya yang terjadi dengan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, harus ada realokasi gas yang didistribusikan kedua perusahaan itu," ujar Purnomo.
Untuk memperbesar bagian gas domestik, pemerintah sedang mengupayakan perbaikan bagi hasil dan kepemilikan nasional untuk perpanjangan kontrak gas di Blok Mahakam.
Opsi perbanyakan kepemilikan nasional bisa melalui Pertamina dan keikutsertaan pemerintah daerah. Blok Mahakam yang dioperasikan oleh Total Indonesia memasok dua pertiga kebutuhan kilang gas alam cair Bontang. (DOT)

---

Jumat, 18 Mei 2007

Diversifikasi Energi Mendesak Permintaan Minyak Dunia 84,16 Juta Barrel Per Hari
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/18/ekonomi/3536971.htm

Denpasar, Kompas - Permintaan atas minyak yang terus naik menjadi peringatan bagi negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia, termasuk Indonesia, untuk serius menerapkan kebijakan diversifikasi energi. Tanpa itu, ketergantungan atas pasokan energi dari luar akan semakin tinggi.
Isu tersebut menjadi topik utama dalam Pertemuan Ke-5 Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA) di Denpasar, Bali, 17-18 Mei 2007.
Berbicara dalam pembukaan pertemuan itu, Sekjen OPEC Abdalla Salem El Badri mengatakan, sejak awal tahun 2000, Asia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia.
Tak heran, penggunaan energi untuk mendukung pertumbuhan di wilayah ini juga meningkat pesat, terutama energi fosil. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, Asia mengalami neraca energi negatif sehingga perlu impor," ujar El Badri.
Asia mengonsumsi dua pertiga dari total permintaan minyak dunia yang mencapai 84,16 juta barrel per hari. China dan India menjadi konsumen terbesar.
Tahun ini OPEC memperkirakan permintaan minyak naik menjadi 85,43 juta barrel per hari. Permintaan akan terus meningkat hingga mencapai 118 juta barrel per hari pada tahun 2030.
Meskipun OPEC menyatakan optimistis bisa memenuhi permintaan minyak yang terus naik, perkiraan kebutuhan yang tepat sangat diperlukan agar produsen bisa memperhitungkan investasi di sisi produksi.
Saat ini produksi OPEC sekitar 28 juta barrel per hari. "Kita menghadapi biaya produksi minyak per barrel yang semakin tinggi dan biaya kilang yang semakin mahal," ungkap El Badri.
Harga minyak sejak awal tahun ini berfluktuasi. Sempat berada di kisaran 50 dollar AS per barrel pada Januari-Februari, kemudian naik 60 dollar AS per barrel.
Kepala Divisi Analisis Perminyakan OPEC Mohammad Alipourjeddi mengatakan, sebagian negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia telah mengantisipasi harga minyak yang semakin tinggi dengan melakukan berbagai efisiensi.
Jepang, misalnya, menargetkan menurunkan persentase penggunaan minyak dalam bauran energi mereka dari 50 persen menjadi 40 persen.
China berupaya memperbanyak pembangkit listrik tenaga air, sedangkan India mengembangkan bahan bakar alternatif.
Posisi Indonesia unik
Di Indonesia, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak mulai diterapkan tahun lalu dengan meluncurkan program penghematan dan penggunaan energi alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, posisi Indonesia unik karena Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak. Indonesia mengalami penurunan produksi minyak sejak akhir tahun 1990. Produksi minyak terus turun dari rata-rata 1,3 juta barrel hingga sekarang sekitar 900.000 barrel.
Direktur Eksekutif IEA Claude Mandil mengatakan, sebagai institusi yang beranggotakan negara-negara konsumen migas, IEA menghadapi tantangan untuk mendapatkan data kebutuhan energi fosil yang tepat. (DOT/BEN)

---

Sabtu, 19 Mei 2007

Kompor Gas Bersubsidi Tak Akan Dianggarkan Lagi
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/19/ekonomi/3538936.htm

Jakarta, Kompas - Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menegaskan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak akan mengalokasikan lagi anggaran untuk kelanjutan pengadaan kompor gas bersubsidi sebagai implementasi program konversi energi.
"Yang sudah berjalan tahun 2007 ini ya biarkanlah tetap berjalan. Tetapi, untuk tahun 2008, kami tidak akan menganggarkan lagi. Alasannya, pemerintah meminta kami buat program, tetapi program itu ternyata tidak didukung dengan anggaran yang memadai," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (18/5).
Keterbatasan anggaran negara menyebabkan proses pengadaan kompor gas untuk rakyat miskin dibagi-bagi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Secara rinci, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa memproduksi 371.142 unit dengan harga Rp 104.500 per unit (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sedangkan Pertamina mencapai 4,5 juta unit dengan harga Rp 48.500 per unit (belum termasuk PPN).
Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, substansi permasalahannya bukan terletak pada siapa yang memproduksi. Untuk pengadaan kompor gas, semua pihak harus memiliki misi besar, yaitu mengatasi masalah energi demi menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Janganlah terus-menerus berpolemik tentang siapa yang berhak bertanggung jawab mengatasi masalah energi ini.
Setiap tahun, menurut Didik, anggaran negara sudah habis untuk menyubsidi BBM sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ditambah lagi menyubsidi PT Perusahaan Listrik Negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.
"Kita mesti rasional. Lebih baik subsidi untuk BBM itu dikurangi sedikit demi sedikit melalui program konversi energi sehingga uangnya bisa dialihkan untuk menghidupkan sektor riil," ujar Didik.
Perbedaan harga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, perbedaan harga satuan kompor gas yang ditenderkan Pertamina maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa saja mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran. Namun, hal itu perlu dilihat secara teliti spesifikasi teknis yang ditentukan kedua pihak.
"Kuncinya terletak pada spesifikasi teknis dan sistem pendistribusiannya, termasuk perhitungan PPN-nya. Jika spesifikasi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama, KPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan," kata Erry.
Menurut Triantony, salah satu peserta yang lolos tender Pertamina, spesifikasi secara teknis baik bentuk maupun dimensinya tidak ada perbedaan.
Semua penyelenggara tender mengacu pada standar yang ditetapkan Departemen Perindustrian. (OSA)

---

Senin, 21 Mei 2007

Indonesia Mulai Negosiasi LNG
PLN dan Pertamina Buat Kesepakatan soal Suplai BBM
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/21/ekonomi/3541490.htm

Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang memulai negosiasi perpanjangan kontrak gas alam cair pada tanggal 23 Mei 2007. Mengingat adanya peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri, akan ada pengurangan pengiriman volume gas ke Jepang. Indonesia memiliki komitmen untuk memasok 12 juta ton LNG ke Jepang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pekan lalu, mengemukakan, penandatanganan Principal of Agreement antara Indonesia dan Jepang sebagai tanda kedua belah pihak setuju pembicaraan akan dilakukan oleh Pertamina.
"Kesepakatan belum menyebutkan soal volume, itu nanti akan diputuskan dalam negosiasinya," ujar Purnomo. Namun, ia membenarkan bahwa dengan kuatnya permintaan domestik, volume kontrak gas ke Jepang tidak akan sebesar sebelumnya.
Wakil Direktur PT Pertamina Iin Arifin Takhyan mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan kelompok Western Buyers. Mereka antara lain adalah pedagang, perusahaan pembangkit listrik, dan pemasok gas kota di Jepang.
Indonesia memiliki komitmen untuk menyuplai 12 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) ke Jepang. Sebagian besar gas tersebut disuplai dari Kilang Bontang dengan pasokan gas berasal dari lapangan yang dikelola Total, Vico, dan Chevron.
Negosiasi tertunda
Kontrak pengiriman LNG ke Jepang akan habis pada 2010-2011. Pihak Jepang beberapa kali mendesak agar pembicaraan untuk perpanjangan kontrak segera dilakukan.
Negosiasi tertunda karena menunggu selesainya neraca gas nasional yang akhirnya diumumkan pemerintah pada 4 Mei 2007. Pemerintah membagi kebutuhan neraca gas ke 11 region.
Dari neraca gas tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2015, defisit pasokan gas masih terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Defisit terjadi karena tidak sebandingnya pasokan maupun rencana produksi gas dengan kebutuhan maupun permintaan. Misalnya, Region I Nanggroe Aceh Darussalam dan Region VI Kalimantan Bagian Timur dihitung defisit karena ada komitmen ekspor gas alam cair yang harus dipenuhi.
Sementara Region III yang mencakup Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat terhitung defisit karena kebutuhan industri, pabrik pupuk, pembangkit listrik, maupun gas kota.
Sementara ini, defisit pasokan gas di wilayah Jawa Bagian Barat diatasi dengan upaya pengalihan (swap) gas antara badan usaha milik negara yang terkait dalam produksi dan penyaluran gas.
Upaya ini pun gagal dilakukan karena kendala seretnya produksi maupun keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur gas.
Pasokan gas untuk keramik mengalami penurunan dari 85 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 65 MMSCFD sejak April 2007.
Sepekan lalu, volume pasokan gas turun lagi menjadi 60 MMSCFD, diikuti penurunan tekanan dari 0,5 bar menjadi 0,2 bar. Akibatnya, industri keramik gagal menghasilkan produk bermutu.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Achmad Widjaya menjelaskan, kekacauan pasokan gas seharusnya tidak terjadi jika proyek pipanisasi Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ) selesai bulan Maret lalu. Namun, ternyata proyek itu menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dirut PT PGN Sutikno mengatakan, pembangunan pipa penyambung (jumper) untuk pengalihan gas ditargetkan selesai sesuai jadwal. Pipa itu diharapkan bisa membuat industri bertahan sampai pasokan gas dari Sumatera Selatan sebesar 170 MMSCFD mengalir Agustus nanti.
Kontrak BBM
Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina mencapai kesepakatan untuk suplai bahan bakar minyak selama lima tahun.
Dengan kontrak tersebut, PLN mendapat harga yang lebih murah dari sebelumnya, sementara Pertamina bisa mendenda PLN jika terlambat membayar.
Untuk tahun ini, kontrak berlaku terhitung mulai 1 Mei sampai 31 Desember. Volume BBM yang disepakati adalah 5,6 juta kiloliter.
"Konsekuensinya, PLN akan dikenai denda kalau dalam 30 hari terlambat membayar. Sebaliknya, Pertamina memberikan harga BBM yang lebih murah dibandingkan yang selama ini didapat," ungkap Deputi Direktur Energi Primer PT PLN Tony Agus Mulyantono.
Sesuai kontrak, perhitungan BBM yang dijual ke PLN adalah harga BBM yang dijual di Singapura (Mid Oil Platts Singapore/MOPS) plus marjin 9,5 persen. (DOT/OSA)