Pitfalls in paradise: why Palm Jumeirah is struggling to live up to the hype

Courtesy of Guardian.co.uk

This is the hype in Dubai,
Where dreams are doubted to come true in 48C degree,
But some already bought some.


Here we are in Indonesia.
Where you gonna drive your ball? To the Lake, Fairway, Concrete,
or to the head of officer who issued the permit.

Still in Surabaya, Indonesia.
Where you gonna chip your ball? To the green, bunker,
or straight to nose of the owner who just rarely visit the house?

It always like that. Not only in Indonesia's big city properties, nor abroad. For the purpose of selling properties at high price, many developers usually exaggerate their attractiveness and at the same time conceal its weaknesses.

Nowadays, Jakarta and other big cities in the country offer many properties especially housing and apartments at unreasonably high prices so that can only be purchased by the haves. Knowing so many properties are being promoted at the same time and while the economy is in its uncertainties, one can only pray that we will not follow the US experience, leading to a worsening situation.

Hopefully not.

Eddy

Pitfalls in paradise: why Palm Jumeirah is struggling to live up to the hype Travel The Guardian

What a miss to fulfill local demand

So, when will we gonna use our own resorces for our people?
for our local industry,
for our power plant,
for our city gas,
for our bus and local transportation means,
for our fertilizer,
for our ceramics,
for our DIGNITY.

When?
That's still a big question, why?
When President SBY already stated on March 2006
To stop or not to extend the LNG Export contract expired on 2009/10,
But still we're stubborn.
Just ship it out to the boundary.
No need to care for our own people
Oh...What a mess in gas industry.

===========
LNG export to rise 6.2% in 2008

Business and Investment - April 24, 2008

Ika Krismantari,
The Jakarta Post, Jakarta http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20080424.L04

Liquefied natural gas (LNG) exports from Indonesia will rise by 6.2 percent this year due to increased gas production, an official said Wednesday.
State oil and gas firm Pertamina vice president, Iin Arifin Takhyan, said Indonesia, the world's third-largest gas exporter, would export 22.1 million tons of LNG this year, compared with 20.8 million tons last year.
Iin said the increase was partly due to the success of French oil giant Total in increasing gas production in Mahakam block in East Kalimantan, whose output was delivered to the country's biggest LNG plant in Bontang, also in East Kalimantan.
"Of the total 22.1 million tons, 19.6 will come from Bontang and the remainder (2.5 million tons) will come from Arun," Iin said.
Arun is an LNG plant in Nanggroe Aceh Darussalam.
Last year, Arun produced 2.8 million tons of LNG and Bontang produced 18 million tons, all of which was exported to meet the country's export commitment of 24 million tons per year until 2010.
Indonesia has failed to meet its export commitment in the past few years because of the decline in the country's gas production, due mostly to the aging fields.
Total last year announced the discovery of two new gas reserves in its Mahakam block in East Kalimantan. It said the discovery had strengthened the block's potential to produce gas.
Indonesia exports LNG from two LNG plants in Arun and Bontang. Arun LNG plant has a total capacity of 12.5 million tons per year with six processing units (trains). Bontang has a total capacity of 18.5 million tons per year with eight trains.
One train in Arun has a capacity of 1.8 million tons per year, and Bontang trains have a capacity ranging from 2.5 to 2.7 million tons per year.
The government has appointed Pertamina to operate those LNG plants.
Iin said after the export contract expired, Indonesia gas production would also drop. He said by 2011, total production from the Arun and Bontang plants would reach 13.4 million tons, of which 3 million tons would be exported to Japan and the other 10 million used for domestic market consumption.
Following increasing demand for gas in the domestic market, the government has decided not to extend the gas export contracts and instead deliver the gas from Bontang to the local industry.
However, in a deal with Japanese buyers, the government has agreed to deliver 3 million tons of gas each year for the five years after the export contract expires in 2010 and 2 million tons per year for the five years after that.

Pembobolan Situs Depkominfo, Tak Perlu Dibesar-besarkan.

Banyak orang kesal dengan pemblokiran youtube.com dan beberapa portal penyedia blog karena blog mereka juga tercekal. Begitu pula para hackers (bukan bloggers) yang merasa penasaran akan dampak disetujuinya UU-ITE. Lantas mereka ramai-ramai merasa mendapat "pasport" untuk mengacak-acak situs resmi berbagai instansi pemerintah, terutama Depkominfo dengan alamat http://www.depkominfo.go.id/ .

Yang terjadi kemudian adalah banyak pula orang yang mengaitkan UU-ITE ini dengan film "FITNA" yang disunting oleh anggota parlement Belanda serta dengan rekan saya Roy Suryo yang oleh berbagai media sering dijuluki dengan pakar telematika. Akhirnya berbagai serangan dan pembobolan seolah menjadi pelampiasan berbagai pihak. Seyogyanya pembobolan tersebut ditanggapi arif oleh semua pihak, terutama Depkominfo.

Pembobolan tersebut bisa diartikan sebagai feedback oleh berbagai pihak yang merasa tidak senang atau kurang puas atas kinerja departemen yang baru berdiri ini. Seyogyanya pula pembobolan ini menjadi cerminan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dunia bisnis yang akhir-akhir ini memang semakin membutuhkan kondisi berusaha yang aman dan kondusif. Berbagai razia yang terjadi di sektor telematika, kekacauan penggunaan frekuensi, kisruh penggunaan satelit oleh Astro yang memonopoli siaran tv tertentu, rendahnya succesfull call ratio (services berbagai operator seluler), gagalnya tender USO telekomunikasi, ribut-ribut masalah menara telekomunikasi, serta berbagai hal lainnya yang belum terselesaikan, kiranya telah memicu banyak kalangan mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika UU-ITE disetujui.

Berbagai pihak termasuk, Depkominfo tentu berhak berargumen mempertahankan diri masing-masing. Namun alangkah lebih baik jika semua pihak melakukan "cooling down" guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat justru memicu kekisruhan baru.

Pihak pers boleh saja merasa dipojokkan oleh beberapa pasal yang ada, namun tentu bagaimanapun kedudukan UU Pers meski setara dengan UU-ITE pasti akan menjadi rujukan utama jika itu menyangkut segala sesuatu terkait pers. Jadi menurut hemat saya tidaklah terlalu perlu dikhawatirkan pada kondisi awal berjalannya UU-ITE. Sebaiknya diberikan "room" untuk UU baru ini menjawab tantangan pembangunan telematika di tengah-tengah masyarakat. Apabila di kemudian hari bermasalah dan ternyata memang ada masalah yang muncul tanpa terselesaikan, barulah dibawa ke MK.

Bagaimanapun juga esensi UU-ITE yang telah ditunggu lama (apalagi jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mengeluarkan 6 UU terkait dalam satu paket), adalah untuk menyebarluaskan informasi dan melindungi transaksi elekronik dalam satu payung hukum yang pasti dan diakui guna meningkatkan ekonomi secara nasional. Sekali lagi, esensi UU-ITE adalah di bidang ekonomi, bukan untuk membatasi pornographi, pencemaran nama baik dan lain-lain yang menjadi muatan tambahan UU-ITE ini.

Kekhawatiran perlu tetap ada, namun memberikan kesempatan terlebih dulu akan UU-ITE menjawab tantangan regulasi, teknologi dan aplikasi telematika merupakan sikap yang bijaksana.

Semoga kita bersedia, dan Depkominfo juga perlu memperbaiki kinerjanya dengan sungguh-sungguh.

Bisnis Indonesia Harian - Pembobolan Situs, Kampanye Negatif Depkominfo

UU-ITE sebaiknya memang jalan dulu, tidak usah dijegal.

Menarik juga mengamai komentar masyarakat dan kalangan pers tentan UU ITE. Namun tidaklah bijaksana jika UU yang baru disetujui tersebut sudah harus direvisi atau dibatalkan, mengingat pada dasarnya memang dibutuhkan untuk melindungi transaksi elektronik dan penyebaran informasi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jangan pula keberadaan UU itni terlalu dikonfrontir dengan masalah-masalah terkait yang di atur oleh UU lain seperti pornographi dan kebebasan pers. Jika pun ada pembatasan dan blokir dalam rangka mengendalikan informasi yang dianggap merugikan masyarakat atau membahayakan negara dan rakyatnya, maka itu diperkirakan hanya dalam kondisi sementara dan transisi. DIhimbau pula agar pelaku IT tidak "meng hack" yang tidak perlu.

Semoga kita siap menuju new economy.

ES


Bisnis Indonesia Harian - UUITE tidak akan direvisi

The Jakarta Post - Oil subsidies fueling the rich, not poor

Sorry to say...our main problems in oil and gas sectors today are: (1) how to gear up all efforts to increase significant lifting; and (2) how to start a more transparent regim, especially in production and upstreams. The rest are to follow. Dont bother, we have to thank God for such high oil price, but we are still dumb and dumber instead. yes...oil and gas are supposed to prosper our country as oil producer country. That's the rule of thumbs. No excuse.

The Jakarta Post - Oil subsidies fueling the rich, not poor

Pelan-Pelan Kemunafikan Kita mulai tersingkap

Kemunafikan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama di lingkungan birokrat akan mulai tersingkap. Pelan namun pasti. Terakhir adalah mengenai rumah dinas. Memang harus diakui, tidak adanya sistem remunerasi yang jelas di lingkungan PNS termasuk TNI dan Polri selama berpuluh-puluh tahun telah menggiring setiap birokrat, terutama pejabat, menjadi sangat kreatif. Sayangnya kreatifitas yang beragam tersebut, mulai dari yang apa adanya, sedikit canggih, hingga ke tingkat sangat advanced dan master, tidak pernah kunjung dibereskan.

BErbagai departemen dan LPND memiliki cara-cara tersendiri untuk mensejahterakan pegawainya. Banyak pelajaran sudah bisa diambil. Ada yang menggunakan cara-cara elegan dengan memanfaatkan sebagian dana yang diterima kantornya dalam pengurusan izin sebagai salah satu sumber dana. Ada yang setengah resmi berkongkalingkong dengan pengelola anggaran, sehingga bisa mengalirkan sebagian dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) untuk tambahan membeli mobil setengah dinas, atau menambah uang saku pegawai yang dinas belajar ke luar negeri atau dalam negeri sekalipun. Praktek2 ini dulu menciptakan berbagai kesenjangan antara PNS yang menuntut pelajaran di luar negeri. Mahasiswa dari Departemen yang biasa-biasa saja, rata-rata tidak menerima tambahan. Dari BI dan Pertamina atau BUMN besar lainnya akan menikmati fasilitas aduhai. Atau yang berasal dari instansi lain yang memiliki sistem kesejahteraan lebih baik, maka akan menikmati tambahan berkala. SUmbernya bermacam-macam.

Kembali ke rumah dinas, ya terpaksa memakai lagi istilah "the tips of the Iceberg" yang terkenal itu. Ya..itu hanyalah sebagian masalah. DI samping rumah, akan menunggu mobil dinas, komputer dinas (yang dulu coba diluruskan DPR dengan anggaran resmi mau membeli laptop, tapi justru ditolak masyarakat luas), dan barang-barang dinas lainnya.

RUmah dinas jelas lebih rumit masalahnya, tetapi koruptor dan perekayasanya yang sedang berkuasa akan mampu mencari jalan keluar, yang pada waktu itu akan terasa nalar. Namun tetap saja jika dilihat dari kaca mata keadilan sekarang, jelas suatu hal yang keliru. Ada rumah dinas yang dibiarkan terlantar karena menjadi kasus, sementara pegawai atau pejabat yang membutuhkan harus pontang panting mencari perumahan sementara. Ada rumah dinas dan tanahnya yangdisulap menjadi aset golongan tertentu sehingga bisa dialihkepemilikan. COntoh yang disorot dari mantan Menteri PU, hanyalah satu dua kasus. Yang lain pasti dengan mudah diungkap. Masalahnya, apakah kita memang ingin menyelesaikan dengan tuntas dan jelas yang merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan sederhana, atau kita hanya memilah-milah "korban", lalu pelajaran apayang mau diambil?

KKN dan kemunafikan hanyalah berbeda ruangan di dalam suatu bangunan. Kadang kita masuk ke kamar KKN, keluar, lalu masuk lagi kekamar lain yang nalar, dihari lain masuk lagi ke kamar kemunafikan. Begitulah kita di Indonesia. Jadi jangan heran kalau anda, saya dan siapa saja yang pernah atau sedang menjabat akan terkaget karena harus berurusan dengan masalah serupa.

Siap-siap saja, selagi gaji PNS masih disamakan bahkan kalah dengan subsidi sapi yang diterima peternak dan petani di Eropa atau Jepang. Tak terkecuali pegawai Depkeu yang telah menerima remunerasi setara direksi BUMN sekalipun. Namun bahayanya, jika isu yang berkaitan dengan kesejahteraan PNS terus diungkit tanpa arah yang benar, maka hal ini bisa memicu mandeknya roda birokrasi yang ujung2nya akan menyusahkan rakyat dan berantakannya negara kita. Jadi jika hal ini mau dibereskan, haruslah hati-hati dan bijak. Ibarat "menarik rambut atau benang dalam tepung". Yang satu tidak boleh putus, yang lain dijaga agar tidak berantakan. Semoga kita bisa!

Wassalam


KOMPAS Cetak Tentang RUmah Dinas

Banning and Blocking the Blog is not over yet

Banning and blocking the blog have been far from over yet. It shocked me a lot, when I just about to send a file on a website automatically to one of my blogspot account in the middle of the night April 15. THe message is posted above. It happened in a very nice star hotel HORISON in Palembang. I, at first, was very happy to know that the hotel provide the customer with "free" wifi connection in every room, lobby or even any corner inside the hotel. What an effort to suppor regional economy through the slogan "VISIT MUSI 2008" but failed to address the national issues on Cyber law on regional desk. THus..everyone must take the lesson, it is not like father like son, but...Jakarta's policy to ban Internet and specific blog is easily followed by region. When Jakarta took it off, the region stood still. Because of the different interpretation and banning policy of the hotel, I can not send any important message and files on time.

I bet, none of the authority could have imagine what would happened in the regions. They're too far to be reached, distantly and in mind.

Again, what a pity.