Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa. Apakah maksud mu pak menteri?

Entah apa maksud dan manfaatnya Ketua DPP P3 ini yang juga menjabat sebagai Mensos mengutarakan pernyataan yang tentu saja dapat mengundang banyak tanya dan penafsiran di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.

Inilah contoh kualitas seorang negarawan kita saat ini. Saya gak habis pikir, mana yang lebih bijak bekerja keras membenahi sektor sosial yang semakin carut marut dibanding mengumbar pernyataan-pernyataan "meaningless" seperti di kutip DetikCom.

Adalah hak setiap warga negara untuk berbuat dan berucap apa saja. Namun sekali lagi yah...inilah potongan-potongan pernyataan yang kembali dapat dimultitafsirkan oleh banyak orang.

Memang wajar jika "politician screwed up everything!"

Wassalam,

ES

detikNews : situs warta era digital | Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa

Minggu, 14/09/2008 21:41 WIB
Bachtiar Chamsyah: Presiden 2009 Tetap Dari Etnis Jawa
Rachmadin Ismail - detikNews

- Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2009, banyak prediksi yang bermunculan
mengenai calon presiden yang akan menang. Ketua DPP PPP Bachtiar Chamsyah pun memprediksikan calon presiden berikutnya tetap berasal dari etnis Jawa.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap calon yang berasal dari
unsur non-Jawa, saya memprediksi presiden yang akan dipilih dalam
pemilu presiden tahun 2009 tetap akan berasal dari etnis Jawa," ujar Bachtiar melalui siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (14/9/2008).

Menteri Sosial ini pun meramalkan, calon presiden diluar etnis Jawa baru akan berpeluang untuk terpilih setelah melewati 5 kali pemilu. Hal ini
disebabkan mayoritas penduduk Indonesia berasal dari etnis Jawa.

"Dari 220 juta penduduk Indonesia, lebih dari 70 juta adalah etnis Jawa. Oleh karena itu, calon dari etnis non-Jawa baru akan berpeluang dipilih usai lima pemilu mendatang," jelasnya.

Bangsa Indonesia telah memiliki enam presiden selama 63 tahun merdeka. Lima
diantaranya berasal dari etnis Jawa, hanya BJ Habibie yang berasal dari unsur etnis non-Jawa. Apakah prediksi ini tepat?(mad/irw)
for my eyes only!

SEMBRONO MENGURUS CALON HAJI

Berhaji adalah salah satu rukun islam yang menjadi kewajiban bagi umat muslim yang mampu melaksanakannya. Makanya tidak heran, bagi sebagian orang rencana melaksanakan haji merupakan suatu peristiwa yang termasuk sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Karenanya perencanaan untuk melaksanakan ibadah haji besar ini memang tidak bisa sembarangan.

Bagi calon haji yang pas-pasan penghasilannya, maka menabung uang untuk haji dan merencanakan keberangkatan menjadi salah satu peristiwa yang ditunggu-tunggu. Karena itulah ketika tiba-tiba saja Gubernur Jabar yang baru terpilih "merubah" atau "memlintir" aturan pembagian kuota yang sepenuh nya belum diubah berdasarkan UU 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, mendadak sontak banyak atau ribuan jemaah haji dari berbagai kota yang dirugikan, terutama Bekasi serentak pula mengajukan Gubernur "Pongah" itu ke PTUN.

Betapa tidak. Dengan aturan yang diubah seenaknya (bisa saja disetujui oleh aparat di Depag Pusat), telah mengakibatkan ribuan calon haji dari Bekasi kena aturan yang berlaku surut itu terkena pencekalan untuk berangkat tahun ini atau juga menjadi belum tentu nasib keberangkatannya.

Ini adalah salah satu contoh "tolol" nya pengambilan keputusan yang dengan sembrono telah mengubah aturan yang telah berjalan baku secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak keputusan mereka. Mungkin saja memang sebagian daerah ada yang diuntungkan. Namun kurangnya perhitungan akhir, sosialisasi dan komunikasi harus dibayar mahal oleh Gubernur yang baru saja dilantik untuk membantu urusan berbagai rakyatnya dikala semua serba sulit ini, termasuk urusan ibadah haji.

Semoga menjadi pelajaran paling pahit bagi pasangan "selebriti" di Jabar ini.

$$$$$$$$$$$

Senin, 08/09/2008 20:26 WIB
Gubernur Jabar Minta Fatwa MA Soal Kuota Haji Jabar
Andri Haryanto - detikBandung
http://bandung.detik.com/read/2008/09/08/202637/1002603/486/gubernur-jabar-minta-fatwa-ma-soal-kuota-haji-jabar

Courtesy: Detik.com

Bandung - Bingung harus memilih mana antara menerima putusan PTUN atau mengajukan banding, akhirnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

Menurut Kepala Bidang Haji, Zakat, Wakaf Kanwil Depag, Iding Samarkondi, Pemprov Jabar dihadapkan pada dua keputusan yang keduanya berimplikasi hukum, yaitu menerima putusan PTUN atau melakukan upaya banding.

Akhirnya dari hasil rapat dengan gubernur dan beberapa pejabat Pemprov lainnya, diputuskan jika gubernur akan berkoordinasi dengan Depag.

"Gubernur pun akan meminta fatwa kepada MA sesegera mungkin untuk menyikapi putusan PTUN Bandung agar kebijakan yang dikeluarkan bisa diterima semua pihak," ujar Iding di Gedung Pakuan, Jl Kebon Kawung, Bandung, Senin (8/9/2008).

Isi fatwa itu rencananya akan dijadikan pegangan gubernur untuk menyelesaikan masalah ini untuk kepentingan semua pihak.

"Sementara ini karena belum ada keputusan hukum tetap, pelaksanaan kuota Kabupaten Kota masih jalan," ujar Iding.

Namun, kata dia, jika hingga batas akhir pelunasan yaitu 10 September ada calon jamaah di satu kabupaten atau kota yang belum lunas, maka kuota yang tersisa akibat calhaj yang belum melunasi ONH, akan dikembalikan kepada kuota provinsi. Serta akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang antreannya lebih banyak.

"Jika seminggu masih ada yang tidak melunasi, kuota akan kembali menjadi kuota nasional. Yang nanti haknya kemana-kemananya merupakan kewenangan pusat," ujar Iding.�

Dari hasil rapat dihasilkan 8 butir kesimpulan. Kesimpulan dibacakan langsung oleh Kepala Biro Hukum Pemrov Jabar, Neni Heryani Ratnasari Sobari didampingi oleh Asisten Daerah 3 bidang Kesejateraan sosial serta asisten Pemerintahan Tjatja Kuswara.

Kesimpulan ini dibacakan di hadapan 10 orang perwakilan calon jemaah haji yang melakukan aksinya di depan Gedung Pakuan. Dari pantauan detikbandung, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, tidak tampak dalam pembacaan hasil pertemuan tersebut.
(ern/ern)

Elpiji Ini Membunuhku

Jika D'Masiv merasa tersiksa dan bahkan merasa dibunuh gara-gara cinta, mungking bangsa Indonesia secara pelan dan pasti juga di"bunuh" oleh Elpiji. Mengapa? Bayangkan, untuk sebagian besar kelompok masyarakat tidak miskin dan kelompok menengah ke atas, mereka telah setia menggunakan LPG dari sekitar 15 tahun lalu, hingga kini. Banyak rumah tangga di seluruh pelosok RI telah menggunakan LPG terutama dalam ukuran tabung 12 kiloan. Sementara itu industri berbagai konsumen besar lainnya telah pula memanfaatkan LPG dengan ukuran lebih besar seperti hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lain.

Namun apa yang terjadi sekarang? SUngguh "babalieut" mungkin itu salah satu ungkapan SUnda alias berantakan atau amburadul. Dengan mendadaknya pelaksanaan program konversi dari minyak tanah (MT) ke gas atau LPG, pemerintah telah menggali kubur untuk rakyatnya sendiri. Bukan karena program itu semata, tetapi oleh ketiadaan "prekondisi" melaksanakan konversi.

Semua masih ingat, betapa dekatnya perubahan tanpa persiapan itu dilaksanakan dengan program Briket Batu Bara yang mempunyai tujuan sama: Melepaskan ketergantungan akan BBM, khususnya MT. Ketika masyarakat di kampung dan beberapa pelosok di pinggir Jabodetabek mulai menggunakan tungku Briket dan jalur pasokan retailnya telah disiapkan, mendadak sontak pemerintah melaksanakan konversi. Langsung dari MT ke LPG. MEnyedihkannya lagi tabungnya hanya 3 kg. Okelah untuk sementara mungkin masuk akal mengingat daya beli masyarakat.

Tengah asyik nya pelaksanaan konversi itu terdengar kabar Pertamina ternyata telah menaikkan harga jugal LPG 12 kg beberapa kali hingga menjadi sekitar Rp 60 ribuan. APa lacur? Di tengah kesulitan kehidupan dan sempitnya lapangan kerja dengan tingkat upah yang layak, tidak pelak lagi keberadaan gas dengan tabung 3 kg (bersubsidi lagi) tentu saja menjadi alternatif pilihan untuk bertahan hidup dan mempertahankan pekerjaan atau usaha.

Meski LPG bertabung 3 kg ini masih diragukan keamanannya, maka naluri "animal behavior" masyarakat ekonomi tentu memilih lari ke tabung kecil ini. ALhasil permintaan makin melonjak, dan banyak kelompok menengah tadi mulai pula mengkonsumsi gas tabung kecil ini. Sah-sah saja, namanya juga mempertahankan diri dan pekerjaan. KOndisi ini rupanya luput dari pengamatan pemerintah dan Pertamina.

Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan yang semakin tidak jelas kepastian pasokannya ini, Pertamina bbrp bulan lalu kembali menaikkan harga Elpiji untuk kelompok industri. Kontan saja kondisi ini semakin memperparah dan mulai "membunuh" masyarakat. Banyak industri yang kemudian mengambil jatah tabung 12kg dari masyarakat untuk industri mereka. Alhasil LPG 12 kg langka dimana-mana. Banyak antrian dan semakin panjang setiap hari. Berbagai daerah mengeluhkan kurangnya pasokan LPG 12 kg. Hampir seluruh wilayah negeri, termasuk antrian panjang di provinsi Kaltim sebagai penghasil gas terbesar neger ini.

Masih kurang gila, beberapa hari lalu Pertamina kembali menyiratkan rencana akan menaikkan harga LPG 12 kg ke tingkat sekitar Rp 69 ribuan (dibulatkan saja Rp 70ribuan karena di agen juga sudah akan naik dan tidak pernah sama dengan yang diumumkan). KEGILAAN ini lah yang mungkin membuat Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Achmad Faisal menunda rencana tersebut, hingga Kompas menerbitkan berita dengan judul yang cukup membingungkan "Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik". Tidak jelas memang, apakah pers yang berhasil dibingungkan Pertamina atau memang Pertamina yang bingung. Satu yang pasti saya sebagai rakyat juga ikut bingung, apalagi masyarakat luas lainnya.

Sungguh kondisi ini mulai membunuh kita. Membunuh logika untuk berpikir jernih, membunuh hati untuk tetap sabar, membunuh ketenangan yang harus dimiliki masyarakat di tengah menyambut datangnya bulan ramadhan, dan membunuh benar-benar masayarakat miskin yang harus mengorek kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan energi dasar mereka.

Dan jika anda baca berita di bawah ini, jelas pemerintah juga panik yang akhirnya mengimpor lebih banyak lagi LPG dari luar negeri yang bisa saja sebenarnya berasal dari LNG yang kita terus ekspor selama sekitar 30 tahun kemudian dikonversi menjadi LPG, atau bisa juga gas pipa kita yang di ekspor ke SIngapore lewat stasiun distribusi di Panaran, Batam kemudian di "kalengkan" lagi oleh SIngapore. Lalu bagaimana nasibnya rencana pembangunan pipa gas Bontang-Banjarmasin-Semarang yang tendernya sudah dimenangkan salah satu perusahaan swasta kita. Tapi pembangunannya dulu tertunda karena BPMigas menyatakan tidak cukup reserve untuk di bawa keJawa.

Ah....Elpiji ini membunuhku!! Ironis kan. Kita ekspor LNG, kita impor LPG; kita ekspor minyak, kita impor BBM.

***

Berita terkait:

1. Menyoal KOnversi Minyak Tanah ke BBG
   
2. Proyek Pipa Gas Kaltim-JAteng: "Sui Generis"
3. Welcoming New Paradigm in Gas UTilization
   

KOMPAS Cetak : Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik

Kebutuhan Pokok

Bulan Depan Harga Elpiji Tidak Naik

Sabtu, 30 Agustus 2008 | 02:38 WIB

Jakarta, Kompas - PT Pertamina berjanji tidak akan menaikkan harga elpiji bulan depan. Penundaan kenaikan harga dilakukan untuk mengurangi ulah spekulan yang menimbun elpiji menjelang Lebaran.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal, Jumat (29/8) di Jakarta, mengatakan, pihaknya melihat indikasi penimbunan setelah kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) dan 50 kg pekan lalu. ”Elpiji dilaporkan kosong di beberapa wilayah, sementara berdasarkan laporan, permintaan masyarakat justru meningkat,” kata Faisal.

Pertamina menunda kenaikan harga elpiji untuk memastikan pasokan elpiji lancar. Semula Pertamina berencana menaikkan secara bertahap harga elpiji tabung 12 kg dan 50 kg sebesar Rp 500 per kg per bulan sampai harga mencapai keekonomiannya.

Pertamina akan mengonsultasikan lagi rencana kenaikan harga secara bertahap itu kepada pemerintah sebelum diterapkan.

Direktur Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kenaikan harga elpiji sebaiknya tidak dilakukan sebelum ada aturan tata niaga yang jelas. Selain itu, selama struktur pasar elpiji masih monopoli, kewenangan penetapan harga tetap harus dipegang pemerintah, bukan pelaku pasar.

Di Bandung, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga elpiji tidak akan mengancam program konversi minyak tanah. Kalaupun terjadi pengalihan konsumsi elpiji dari tabung 12 kg ke tabung 3 kg, pasokan gas akan tetap memenuhi permintaan.

”Saya sudah minta supaya berapa pun kebutuhan orang akan tabung 3 kg itu Pertamina harus memenuhinya agar tidak terjadi kelangkaan,” ujar Wapres.

Stok aman

Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo seusai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadhan dan Lebaran mengatakan, Pertamina akan mengimpor enam kargo elpiji, masing-masing berkapasitas 2.500 ton.

Tambahan pasokan itu diharapkan cukup untuk memenuhi tambahan permintaan elpiji. Persediaan elpiji per 29 Agustus 2008 mencapai 114.662 ton atau cukup untuk kebutuhan 28 hari. Rata-rata konsumsi elpiji nasional adalah 5.778 ton per hari.

Dengan adanya impor yang akan dilakukan pada September 2008 itu, Pertamina berjanji akan memenuhi semua kebutuhan elpiji masyarakat. Pertamina juga akan menggunakan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum sebagai tempat penjualan elpiji tabung 3 kg.

Terkait pengamanan bahan bakar minyak, Evita memaparkan, untuk September 2008 stok premium setara dengan kebutuhan 16,4 hari, sementara minyak tanah mencukupi 20,5 hari, dan solar selama 23,3 hari. Itu semua menunjukkan stok BBM relatif aman untuk Ramadhan dan Lebaran.

”Melihat pengalaman tahun 2007, pada H-7 sampai H+7 Lebaran, Pertamina menambah pasokan premium sebesar 14,7 persen, tetapi permintaan solar diperkirakan akan menurun 33,8 persen. Pertamina telah menyiapkan kantor BBM dan SPBU transit dan posko BBM sepanjang jalur mudik. Di SPBU transit tersebut akan ditempatkan tangki-tangki transit untuk mengamankan pasokan,” kata Evita.(DOT/HAR/OIN)

Bandara Semrawut, Negara Katut!

Jangan heran kalau salah satu bandara yang dulunya termegah di Asia Tenggara sekarang menjadi semakin semrawut. Bandara Soekarno Hatta  ini didanai dari Pinjaman Lunak Protokol  Pemerintah Perancis di awal 1990-an.  Banyak penyebab bandara  amburadul. Bisa management internal Angkasa Pura sang pengelola, atau bisa juga karena faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pengelola.

Namun tidak jarang pula kekacauan itu bersumber dari hal sepele seperti masalah pengelolaan taksi yang dari dulu tidak pernah beres, perparkiran, atau memang "otak kotor" penjaga berbagai pintu masuk yang masih saja nekat mengutip berbagai jenis "uang" jika harus melewati mereka.

Taksi bandara dari dulu terkenal berantakan, dan sering menjebak penumpang yang terkadang berujung kepada perbuatan kriminal pemerasan hingga kekerasan yang menguras harta benda penumpang, khususnya TKI/W, yang baru pulang menjadi pahlawan devisa di negeri orang. Setelah disiksa majikan, terkadang mengalami kekerasan seksual, ketika sampai ditanah air yang didambakan, mereka sering diperlakukan seperti sapi perah bagi preman bandara.

Taksi yang tidak nyaman dan aman telah memaksa banyak penumpang untuk meminta supir atau anggota keluarga untuk menjemput mereka yang tentu saja berdampak kepada kemacetan. Belum lagi kerugian material jika harus menghitung tenaga supir atau BBM. Tidak jarang pula orang enggan menggunakan taksi bandara karena akses mereka dibatasi jika harus lewat pintu belakang atau pintu alternatif lain keluar selain jalur utama. Saya sendiri dan banyak orang sudah pernah mengalaminya. Tidak jarang taksi harus memutar menyemut dikemacetan, padahal jika diizinkan lewat Tangerang jarak dan waktu tempuh jauh lebih dekat.

Meski sekarang sudah agak longgar, tapi untuk taksi kelihatannya masih harus menyelipkan Rp 5.000 an biar diizinkan lewat. Begitu pula tidak jarang untuk memasuki bandara dari arah Tangerang harus berhadapan dengan petugas yang sok galak meminta penumpang taksi memperlihatkan tiket asli penerbangan. Padahal, "hareee geneeee" penumpang lebih banyak menggunakan tiket elektronik, bahkan tidak jarang hanya bermodalkan nomor kode booking dan KTP.

Belum lagi perparkiran di bandara. Berbagai jenis mobil, baik dari mobil rekan saya sesama pejabat, mobil tni berpelat hijau, mobil swasta yang berpelat hitam dengan nomor khusus, semuanya semakin seenaknya parkir. Baik di terminal keberangkatan ataupun kedatangan. ALhasil, belum masuk Jakarta, suasana sumpek, ketidakterarturan dan suap menyuap sudah tercium aromanya.

Ya...itulah Indonesia kita. Mau apa lagi Bung?

MasyaAllah "Kerepek Kentang" saja diimpor?

Ekonomi pasar bebas sudah didepan mata. Tetapi kekuatan pasar domestik kita sudah makin tergerus. Entah disengaja entah memang karena ketololan yang merata. Betapa tidak, saya kembali terhenyak ketika di sebuah hotel di Surabaya menyaksikan beberapa kantong makanan ringan (snacks) terpajang di minibar. Ketika perut saya memaksa untuk diisi saat begadang menyelesaikan bbrp pekerjaan dan ketika saya memeriksa "minibar", saya pun terkulai. Keinginan mengisi perut langsung sirna. Saya pegang dan saya teliti sekantong keripik kentang (potato chips). Jelas saya baca judulnya "Kerepek Kentang". Wah..dari bahasanya saja saya sudah merasa tidak nyaman (bukan anti negara lain lho..). Selidik punya selidik, benar dugaan saya, "kerepek" itu "Buatan Malaysia". Tadinya saya menduga buatan Malaysia atau SIngapura.

Kalau begini, apa lagi mau dikata? Keripik kentang saja kok diimpor? Bukankah beberapa daerah kita merupakan penghasil kentang seperti Lembang, Garut, dan bbrp kota lainnya di Jateng, DIY, dan Jatim. Kalau industri di Surabaya saja sudah beragam bisa didirikan mengapa keripik kentang tidak bisa?

Jawabannya tentu saja bukan kita tidak bisa. Bukan industri yang tidak bisa, tetapi adalah kebijakan yang tidak mendukung produk industri lokal dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di hotel yang saya tempati di Surabaya. Bisakah Depdag dan Depbudpar, bersinergi sehingga kalaupun tidak semuanya pakai produksi dalam negeri, "hotel chains" bisa diberikan kuota untuk menggunakan produk dalam negeri.

Bagi saya kehancuran Indonesia bukan oleh hal-hal besar saja, tetapi juga oleh "kerikil-kerikil kecil" seperti ini. JIka kebijakan tidak mendukung keberpihakan kepada industri lokal, sudah pasti di era pasar bebas kini dan nanti kita akan gigit jari.

Makanya tidak heran jika petani dan nelayan selalu pada posisi merugi dan dirugikan. Betapa tidak, saat musim tanam, harga bibit (termasuk bibit palsu) dan pupk (juga banyak pupuk palsu beredar) ditentukan penjual. Sementara itu ketika musim panen, ha..ha.. harga ditentukan pembeli. SOlusinya sebenarnya gampang dan sudah dicontohkan oleh ORBA zaman Suharto, yaitu membuat badan penyangga (sejenis BPPC, untuk cengkeh). Tetapi tentu saja badan penyangga yang saya usulkan bukan seperti yang dipraktekkan zaman dulu itu pada BPPC. Tetapi yang profesional, namun memihak petani. Bukankah kita dianjurkan meniru yang baik, membuang yang jelek. Mengapa jengah meniru yang baik, meski pun itu dari Presiden Suharto dan Orba?

Kembali ke harga panen, jika hal ini bisa diatasi maka rasanya tidak perlu lagi mendengar harga komoditi pertanian ini jatuh, menukik sepersepuluh kali atau petani merugi besar karena harga panen tidak menutupi biaya tanam. Kalau mau sedikit terkesan "hebat" bisa juga meniru ke Phillippines, khususnya untuk produk mangga. Mereka telah berhasil membuat berbagai variasi produk mangga. Baik yang mentah, dibuat dalam kaleng, ataupun kerupuk mangga dalam kemasan yang tahan lama. JIka merasa gengsi belajar ke negeri Aquino itu, mungkin juga bisa belajar dari dalam negeri sendiri. Misalnya ke ranah minang, kampung halaman saya. Disana rasanya jarang orang mengeluhkan turunnya harga cabe. Bukan karena orang Padang pemakan cabe paling ganas di Indonesia atau dunia, bukan pula karena petaninya manja, tetapi dari dulu secara tradisional telah diajarkan bagaimana memanage bisnis cabe. Anda tidak perlu berguru atau membaca buku-buku pemasaran tebal yang diiklankan bertubi-tubi. Buku yang ditulis hanya untuk memperkaya diri penerbitnya tanpa selalu berkontribusi kepada peningkatan ekonomi rakyat.

Sejak lama, di Minangkabau yang terkenal dengan penduduknya yang suka makan pedas, telah berjalan budaya "maruntiah lado", yaitu memisahkan cabe dari cangkangnya. Per "ketiding" atau keranjang bambu ini diupahkan kepada siapapun. Saya dulu sering membantu tetangga maruntiah lado ini dulu dengan upah sekitar Rp 25,0 per keranjang di tahun 70-an. Cabe merah yang sudah dipisahkan dari cangkannya ini dan sudah bersih kemudian dibawa ketempat penggilingan. Penggilingan biasanya ada dua, penggilingan yang cukup besar, atau digerus langsung oleh "Amai-Amai" di pasar sambil menunggu dagangan mereka. Hasil gilingan ini dikumpulkan lagi, setelah dicampur dengan garam secukupnya, lalu "diparam" yaitu disimpan seperti deposito di Bank. Cabe atau lada giling tadi disimpan dalam bak-bak atau kamar tembok yang sudah disiapkan.

Nah cabe giling inilah yang dipakai dan dibawa berkala kepasar untuk dijual sesuai dengan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka dengan sendirinya cabe giling ini dilepas kepasar. harga tentu sesuai harga pasar seperti yang diajarkan di kuliah di universitas di Indonesia dan di seluruh dunia. Namun satu yang pasti, harga tidak pernah anjok karena gagal panen atau musim hujan seperti bawang di Brebes. Juga, harga tidak pernah melonjak sangat tinggi, karena supply mencukupi. Walau di bulan puasa dan menjelang lebaran sekalipun, harga masih pantas, karena market clearing terjadi sesuai dengan harga pasar. Dan tentu saja tidak ada yang menyelundupkan keluar daerah apalagi keluar negeri. Entahlah jika sekarang sudah tersedia mobil box berpendingin, bisa saja cabe giling tersebut di bawa dalam jumlah banyak ke luar daerah seperti Riau dan Jambi. Tetapi, rasanya costnya jauh lebih mahal dan harus bersaing juga dengan cabe giling lokal yang juga dimiliki mereka.

Nah..rasanya sungguh "menggugah" jika hanya untuk "kerepek kentang" saja kita harus impor? Jangan-jangan "kerepek" itu juga diolah oleh mesin yang dioperasikan TKI kita disana? Lalu kita bangsa ini akan dapat nilai tambah apa, jika "KEREPEK KENTANG " SAJA MASIH DI IMPOR?

Udah ah!

TELEVISI KITA SEMAKIN BERANI ATAU TIDAK MENGERTI ARTI PROKLAMASI?

Kembali saya kaget dan terhenyak. Kali ini ketika menonton suguhan acara bertemakan "Konser Kemerdekaan Yamaha" demikian saya baca di caption siaran TV berbayar saya. Tapi yang jelas acara ini memang disiarkan secara live oleh dua stasiun TV nasional kita, yaitu Trans TV dan TRans 7.

Betapa saya tidak akan kaget. Karena sebagai lelaki normal, saya harus menyaksikan aksi seorang penyanyi cantik dengan pakaian sexy. Pusar terbuka, celana kedodoran. Sengaja didodorkan. Lebih dari pada itu bagian depan celana, persis dibawah pusar, juga di "coak" lagi sekitar 3-4 cm lebih rendah. Jadilah tayangan itu membuat saya mikir. Tapi juga memaksa komat kamit menahan dorongan alamiah dari arus bawah. Yang pasti jika diukur-ukur, mungkin celana bagian bawah pusar itu tinggal berjarak hanya 2 cm saja dari daerah terlarang salah satu pusat keindahan seorang perempuan (maaf).

Saya terpana. Mengingat katanya acara menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 63. Menyambut kemerdekaan bangsa yang sudah semakin tertinggal dari fora dunia untuk berbagai pentas. Negara yang sedang papa, karena terus-terusan dihinakan dibanyak fora, terus-terusan dicemooh bangsa-bangsa lain di dunia karena berbagai persoalan bangsa.

Sekilas saya lihat ada juga Miss Universe menonton di pelataran Candi Prambanan tempat sang penyanyi sexy beraksi. Saya tidak keberatan dengan tarian dan nyanyian itu, karena saya juga tidak ingin munafik. Tapi jika itu dikaitkan dengan HUT Proklamasi, nah baru peristiwa. Peristiwa dimana TV kita semakin berani dan tak tahu harus bagaimana. Tak ada lagi seleksi dan kriteria harus mendahulukan budaya nasional dalam setiap acara hiburan terkait dengan hari besar.

Beberapa malam sebelumnya, seperti pada 2 gambar terakhir, stasiun TV Indosiar juga menyiarkan acara "Miss-Missan" dari Amerika sana. Lenggak lenggok peserta kontes dengan pakaian "two pieces" juga tergolong asyik untuk di tonton. Haruskah HUT proklamasi diperingati seperti ini di depan banyak tamu negara.

Lalu bagaimana jadinya kita, jika pers kembali sesuka hati mereka?

MARI RAME2 BACK TO ORBA: Pencalegan Edhie Baskoro Bukan Kegenitan

detikNews : situs warta era digital | PD: Pencalegan Edhie Baskoro Bukan Kegenitan

Iyo-iyo...mari rame-rame kembali dan bernostalgia dengan zaman ORBA. Sekedar mengingatkan bedanya keledai dengan manusia Indonesia! Keledai tidak mau jatuh dan terperosok ke lobang yang sama untuk kedua kalinya..., kalau manusia Indonesia....ah malu ah!


Bahan bacaan terkait: Keledai Paling Unggul (ditulis pada masa persiapan Pemilu 2004 lalu)
Salam hangat,

ES




for my eyes only!