Menara Telekomunikasi, Sampai Kapan tak Berkesudahan?

Sungguh menyedihkan jika rencana baik untuk "memproteksi" sebagian kecil porsi investasi di sektor telekomunikasi bagi industri dalam negeri justru menjadi bencana bagi operator dan ekonomi nasional.

Sampai kapan ego dan keengganan berkoordinasi bisa diakhiri?

===============

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A16&cdate=19-AUG-2009&inw_id=690878

Bisnis Indonesia, 19 Agustus 09

Operator tersandung monopoli menara
Retribusi telekomunikasi bakal bebani biaya operasional

“Biarkan saja blackout agar pemda juga tahu akibat tidak ada sinyal seluler, sebab itu akan merugikan ekonomi wilayah dan juga konsumen,” ujar Heru Sutadi.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu menumpahkan kekesalannya atas pembongkaran 16 menara dan 88 unit BTS (base transceiver station) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, 11 Agustus lalu.

Dari 16 menara telekomunikasi yang dibongkar, 13 unit dimiliki oleh PT Solusindo Kreasi Pratama, 1 unit dimiliki United Tower, dan 2 unit dimiliki PT Excelcomindo Pratama Tbk.

Adapun 88 BTS yang sudah tidak berfungsi meliputi Telkomsel (22 unit), Indosat (6 unit), XL (6 unit), Mobile-8 (33), Bakrie Telecom (6 unit), Hutchison CP (6 unit), dan Telkom (9 unit).

Ini adalah aksi pembongkaran yang kedua kalinya. Pemkab Badung pernah melakukan pembongkaran tiga menara telekomunikasi pada akhir tahun lalu. Pembongkaran itu berhasil dihentikan melalui pendekatan yang dilakukan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) yang diiringi dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri.

Pertimbangan lain yang mendasari penundaan pembongkaran itu adalah dalam rangka kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Heru merasa heran dengan sikap Pemkab Badung tersebut. “Di banyak daerah, justru pemda yang meminta operator masuk ke daerah. Ini kasus aneh karena justru dibongkar.”

Jumlah BTS sejumlah operator telekomunikasi
Operator/penyedia menara	Jumlah BTS (unit)
Telkomsel	29.000
Indosat	14.758*)
XL	18.200**)
Bakrie Telecom	3.036
Mobile-8 Telecom	1.700
Telkom	4.500

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Ket.: *) Kuartal I/2009
**) Semester I/2009

Anggota BRTI itu menegaskan karena menyangkut pendapatan asli daerah (PAD), sebaiknya Departemen Keuangan juga turun tangan menjelaskan ke pemda-pemda kontribusi telekomunikasi untuk APBN dan berapa yang mengalir ke daerah.

Selaku regulator, Heru mengingatkan dari sisi regulasi sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pihak Pemkab Badung mempunyai alasan tersendiri dalam proses pembongkaran menara seluler tersebut, karena jaringan menara itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Kabag Humas Pemkab Badung Gede Wijaya, mengatakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB bukan hanya terhadap menara telekomunikasi, melainkan juga bangunan lainnya. Hal ini memiliki dasar hukum, yakni Perda Provinsi Bali No 4/1974 tentang Bangun Bangunan.

“Bupati Badung sebagai pejabat negara menjalankan fungsi untuk menjalankan peraturan tersebut dan menindak kepada yang melanggar,” katanya.

Pihak Pemkab Badung, lanjut Gede, sebenarnya telah melakukan sosialisasi kepada para pihak pengelola BTS (base transceiver station) yang tidak mengantongi IMB untuk membongkar menara mereka.

Untuk menggantikan menara yang sudah terbongkar tersebut, Pemkab Badung-melalui ikatan kontrak dengan PT Bali Towerindo-akan membangun 49 titik menara telekomunikasi. Kebijakan tersebut bahkan dilegitimasi dalam Peraturan Daerah No. 6/2008. Hal inilah sebenarnya yang menyulut perseteruan antara operator dengan Pemkab Badung-dan juga pemda di wilayah lain.

Ketua ATSI Merza Fachys menilai pembangunan menara itu berbau monopolistik. “Pemkab Badung sudah terikat kontrak dengan PT Bali Towerindo bahwa tidak boleh ada menara lain selain menara telekomunikasi terpadu yang dibangun selain oleh penyedia menara lokal.”

Hal yang sama juga akan segera diberlakukan di DKI Jakarta dan sejumlah kabupaten di Sumatra Utara. Di Jakarta, sudah ditetapkan 800 titik pembangunan menara yang akan dibangun PT Jakarta Telekomunikasi.

Retribusi telekomunikasi

Merza mengingatkan telekomunikasi tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu area, karena ada kepentingan nasional yang lebih besar. Telekomunikasi, tambahnya, telah memberikan sumbangan 4% bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai telekomunikasi merupakan infrastruktur yang strategis, karena jika layanan turun, ekonomi akan terpengaruh, termasuk keamanan dan ketertiban.

“Bahkan kami khawatir sejumlah negara akan mengeluarkan travel warning ke Indonesia, khususnya Bali, karena tidak adanya sinyal telekomunikasi,” katanya.

Dalam skala kecil, ATSI mensinyalir pembongkaran menara tersebut menghilangkan 40% coverage di Badung. Itu belum dihitung orang dari luar Badung yang tidak bisa menelepon ke kabupaten tersebut, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Terkait dengan perizinan soal menara, wewenang pemda sebenarnya hanyalah menyangkut izin mendirikan bangunan (IMB), sesuai dengan SKB mengenai Menara Bersama.

Belum selesai soal pembatasan jumlah menara dan kasus monopoli yang menyertainya, operator harus bersiap-siap untuk berhadapan lagi dengan pemda, tapi untuk soal yang lain: retribusi telekomunikasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan segera disahkan. Dalam satu pasalnya, RUU PDRD menegaskan bahwa operator dan pemilik menara telekomunikasi akan dikenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pemkab/ kota yang memungut retribusi ini berkewajiban atas tata ruang dan keamanan menara telekomunikasi.

Hal tersebut tentu saja menambah beban operator, terutama operator baru yang akan makin kesulitan mengembangkan jaringannya karena beban pengeluaran yang bertambah. Presdir XL Hasnul Suhaimi mengungkapkan pihaknya masih mempelajari RUU tersebut. Adapun Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno tidak menjawab pertanyaan Bisnis.

Ketua ATSi Merza Fachys mengaku heran dengan aturan dalam RUU tersebut.

“Yah ini susahnya, di dalam SKB Menara Bersama empat pejabat setingkat menteri, pemda tidak memiliki wewenang menarik retribusi menara, dan hanya IMB. Sekarang UU mau membolehkannya. I love government!” (K2) (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Wartawan Bisnis Indonesia

Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Golkar Parah. Baru saja kalah dan belum juga resmi hasil hitungan KPU diumumkan, para petinggi sudah ribut dengan status Ketum. Sungguh parah. Ketika JK kuat dan naik keposisi RI-2, JK diusung jadi Ketum. Hal ini juga disusul oleh berbagai move. Masih sulit dilupakan bagaimana Golkar dan kadernya di berbagai organisasi "berjaya" baik dalam bisnis ataupun birokrasi ketika JK baru naik RI-2. Sekarang setelah JK-Win juga kalah (meski belum resmi)..sudah digoyang kanan kiri. Inilah cerminan kondisi politik di Indonesia saat ini. Karena itu mungkin memang diperlukan aturan (ethic of conduct) secara tegas dan konsisten tentang rangkap jabatan. Karena bgmnpun juga, jika seseorang dipilih karena ada embel2 jabatan sesungguhnya sudah tidak adil lagi bagi calon lain yang maju tanpa embel2 jabatan tersebut. Hal ini juga bisa mengurangi kebiasaan menjilat yang memang sudah harus dikikis. Semoga terwujud!

KOMPAS cetak - Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Sabtu, 11 Juli 2009 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie disebut- sebut menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada musyawarah nasional yang segera diadakan setelah pelaksanaan rapat pimpinan nasional khusus akhir Juli ini.
Bahkan, Ical, begitu ia biasa dipanggil, disebut-sebut akan sepenuhnya berkonsentrasi memimpin Partai Golkar apabila ia terpilih dan akan menolak tawaran duduk dalam kabinet mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae kepada pers seusai shalat Jumat bersama Ketua Umum Muhammad Jusuf Kalla di Masjid Baitulrahman, Istana Wapres, Jakarta, kemarin.
”Salah satu kandidat terkuatnya adalah Bang Ical. Ia sudah didukung setidaknya oleh 500 DPD Partai Golkar tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten. Adapun pesaingnya yang kuat adalah Surya Paloh, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar,” ujar Ridwan.
Selain Ridwan, dalam pertemuan dengan Kalla, hadir pula Fahmi Idris, yang juga Menteri Perindustrian, Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Ferry Mursyidan Baldan.
Secara terpisah, juru bicara Ical, Lalu Mara, yang dihubungi Kompas di Lombok mengatakan, ”Apa yang disampaikan Pak Ridwan silakan saja ditulis. Pak Ical belum bisa berkomentar lebih jauh.”
Lalu Mara menambahkan, ”Saya bisa mengerti dengan kekalahan beruntun Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Banyak kader Partai Golkar mengharapkan kejayaan Partai Golkar pada masa yang akan datang seperti sebelum ini. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Partai Golkar sebagai pilihan mayoritas rakyat Indonesia seperti pemilu sebelumnya.”
Bantah didukung SBY
Ditanya apakah dukungan dari DPD-DPD terhadap Aburizal itu karena kemampuan finansial Ical yang kuat, Ridwan membantahnya. ”Bang Ical tidak datang bawa-bawa uang, tetapi datang membawa program dan janji kemajuan masa depan,” katanya.
Ridwan juga membantah bahwa upaya menjadikan Aburizal sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ia mengakui ada wacana mengenai posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Ical sebagai ketua umum, dan Agung Laksono sebagai sekjen. Pesaing lainnya yang akan maju adalah Kalla sebagai ketua dewan penasihat, Surya Paloh sebagai ketua umum, dan Siswono Yudo Husodo sebagai sekjen.
Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar, Indra J Piliang, menyebutkan, agenda terpenting Partai Golkar pasca-Pemilu 2009 adalah konsolidasi internal. Konsolidasi diri penting untuk persiapan menghadapi Pemilu 2014 dan juga pemilihan kepala daerah mulai 2010.
Indra yang juru bicara tim kampanye pasangan JK-Wiranto menyebutkan wacana oposisi hanya ada dalam sistem parlementer. Ia juga mengatakan selalu ada upaya pihak yang menang untuk merangkul yang kalah. Partai Demokrat dalam posisi membutuhkan Golkar yang merupakan partai politik moderat karena mitra utama koalisi Partai Demokrat saat ini adalah parpol kanan.
Menurut Indra, Kalla adalah sosok yang konsisten dengan pernyataannya. Sejak awal, Kalla tidak berniat kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jika kalah dalam pemilu, Kalla akan pulang kampung dan berkonsentrasi di bidang agama, pendidikan, dan perdamaian.
Kabinet SBY
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan, komposisi politik, personalia, kecakapan, dan representasi yang terbaik untuk benar-benar bisa membantu SBY dalam menunaikan visi, misi, dan program aksinya akan menjadi pertimbangan utama pembentukan kabinet. ”Saya juga yakin, SBY tidak bisa ditekan untuk menarik atau menolak Partai Golkar ke dalam jajaran pemerintahan,” katanya.
Apa yang dikemukakan Anas sejalan dengan jalan politik Demokrat, yaitu politik pintu terbuka kepada Partai Golkar. Namun, Anas menyebutkan, kemungkinan koalisi di pemerintahan masih terlalu dini dibahas.
Namun, tidak terlalu sulit menebak ke mana arah Golkar pasca-Pilpres 2009. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, sudah mengindikasikan sulitnya Golkar menjadi oposisi pemerintah.
Penegasan lebih keras pernah disampaikan Kalla jauh sebelum Pemilu 2009. Bagi Kalla yang membelokkan arah oposisi Golkar di bawah Akbar Tandjung yang digantikannya, oposisi adalah sebuah kecelakaan karena tujuan utama gagal diraih.
Perbedaan ini pernah menyulut perdebatan dan keretakan hubungan Kalla dengan Akbar. Akbar menilai mentalitas saudagar menguasai Golkar saat Kalla mengambil alih puncak pimpinan darinya. (HAR/DIK/INU)

Beginilah orang menilai kita..just take it or leave it..!

Bagaiamana kita harus bersikap dengan penilaian orang? Tidak perlu gusar, perbaiki diri dan majulah menjadi bangsa mandiri. Itu jauh lebih penting dan lebih baik.

Best,

Eddy

========

Indonesia's presidential election

More of the same

Jul 2nd 2009 | JAKARTA
From The Economist print edition

http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=13956283&source=hptextfeature

The world’s biggest Muslim-majority democracy prepares to go to the polls again

AP

THERE are myriad reasons why Indonesia’s president, Susilo Bambang Yudhoyono (often called SBY), ought to be worried as the days count down to the country’s presidential election on July 8th. Only a quarter of the measures he promised in 2004 to improve the investment climate have been implemented. Desperately needed infrastructure development has been sluggish. Legal and judicial reforms have been patchy. Little progress has been made on improving labour-market regulation. The armed forces are so under-financed that aircraft crashes have become a monthly occurrence.
Meanwhile official poverty and unemployment rates, at 14.2% and 8.2% respectively, are much higher than he promised when he was first elected. Health-service delivery is widely considered woeful. Religious minorities believe they are more fiercely persecuted than five years ago. Then there is the minor matter of the world’s worst recession in decades, which has taken its toll throughout South-East Asia’s export-oriented economies.

And, to the dismay of many, Mr Yudhoyono (pictured centre, above) chose as his campaign slogan “Lanjutkan”, which translates roughly as “More of the same”. “Yes, we can!”, it isn’t.
Yet the former general with a PhD in agricultural economics appears to be anything but worried. The three-week campaign in the world’s third-largest democracy looks more like a stroll to a coronation than a scrap for survival.
If the opinion polls are correct—and they were pretty accurate before April’s legislative elections—Mr Yudhoyono is not only going to do far better than his two challengers, but is going to win outright with more than 50% of votes cast and more than 20% in half the country’s 33 provinces (a requirement in vast Indonesia to ensure presidents have some support everywhere). This would eliminate the need for a second-round run-off in September.

His standing as favourite has been a consequence of luck and skill. The timing of the rise and fall of the oil price has been fortuitous. Oil peaked a year ago. This was actually bad for Mr Yudhoyono’s popularity in the short term, since he had to raise domestic fuel prices sharply in order to keep control of the government’s ballooning oil-subsidy bill. Then, when oil prices fell, the president was able to cut prices of subsidised fuel, used by 90% of the population, three times.
But the initial cut in expensive domestic fuel subsidies made it easier for the government to afford to resurrect direct cash transfers to the 19.4m poorest families. Many cite the payments as their main reason for deciding to vote for Mr Yudhoyono, who never tires of reminding voters who introduced them.
The president has also been helped by his two challengers’ insipid campaigning. Megawati Sukarnoputri, his predecessor (pictured above left), was a mediocre president and has failed to attract Yudhoyono waverers. Jusuf Kalla, the president’s deputy (above right), cannot convincingly take more credit for the government’s successes than the incumbent; he also suffers for having built up a family business empire in what are now seen as the bad old days. Even more than Mr Yudhoyono, they appear as relics of the authoritarian Suharto era. That is partly because of their running-mates. Mrs Megawati and Mr Kalla are both paired with Suharto-era generals. Mr Yudhoyono (who was one himself) is running with a respected former central bank governor and finance minister.
Despite many chances, none of the challengers has landed serious blows on Mr Yudhoyono, or even forced him on to the defensive for long. This has highlighted the fact that Indonesia’s 11-year transition to democratic maturity has yet to reach the stage of peaceful disagreement. The media’s inability to hold Mr Yudhoyono to account has accentuated that. No one wants to rock the boat too hard. The president has therefore been able to get away with a largely defensive campaign, making few promises and claiming—with some justification—that voting for his opponents would be a step backwards.

He looks unassailable

Mr Yudhoyono must also take some personal credit for his position. He has a graft-free reputation, not exactly a common feature of Indonesian politics. The war against endemic corruption has made great strides in the past five years, though this has more to do with the independent Anti-Corruption Commission than with Mr Yudhoyono himself. And while economic growth has slowed, it is still running at over 4% a year, while the neighbours are all in or teetering close to recession.
The government handled the crisis of late 2008 successfully, letting the rupiah weaken (it has since recovered), and borrowing to shore up revenues (it took out a $5.5bn standby loan co-ordinated by the World Bank in case stormy times returned, for instance). Most poor people, meanwhile, acknowledge what the government has done for them and are choosing to credit the president for it.
It is noticeable that Islam, and religion more broadly, has played only a small role in this election, though Indonesia is the world’s most populous Muslim-majority nation. The Islamic-oriented parties performed poorly in April’s legislative election. They are still struggling to work out why and to stop the rot.
If, as seems likely, Mr Yudhoyono becomes the first Indonesian president to be democratically re-elected, he might also end up—depending on the size of the turnout and margin—as the president with the largest number of direct votes in the world (that position is now held by Barack Obama, with 66.9m votes). The great question then would be how he might use what would be an unprecedented mandate.

Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

Betulkan? bersyukurlah rakyat Indonesia karena dengan headlines di Kompas ini semakin jelas dan resmi bagaimana hubungan kerja para elite pimpinan kita. Sesungguhnya masalah utama bangsa ini bukanlah siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana sebuah sistem diterapkan dan dijalankan. Terus terang JK dulu itu sangat berkesempatan memperbaiki situasi..tetapi kecepatan beliau tidak diimbangi dengan kelenturan birokrasi..juga diperburuk oleh berbagai masalah kepemimpinan dan mesin birokrasi dan campur tangan faktor eksternal.

So..we are still here, a nation in waiting.

ES

KOMPAS Cetak : Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

CALON PRESIDEN

Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

KOMPAS/AGUS SUSANTO Jusuf Kalla

Kamis, 18 Juni 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Sebagai wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla mengaku sering gemas melihat jalannya pemerintahan yang dinilainya lamban. Rapat berhari-hari, keputusannya tak kunjung tiba.

Adakalanya ia ingin ikut mengambil keputusan agar pemerintahan bisa berjalan lebih cepat. Namun, ia menyadari, dirinya hanyalah seorang wapres yang tidak memiliki kewenangan. Ia hanya bisa menjalankan sesuatu yang sudah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sidang kabinet.

”Sekiranya ada keputusan wapres (kepwapres), tentu semua kebijakan sudah saya ambil sehingga semuanya bisa berjalan dengan cepat dan lebih baik. Dengan demikian, krisis bisa segera kita selesaikan. Hanya persoalannya, kepwapres tidak ada,” ungkap Kalla tersenyum saat diwawancarai Kompas di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/5) petang, dua hari setelah deklarasi sebagai capres dan cawapres bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn) Wiranto.

Sebagai wapres, tentu ia tidak boleh melampaui kewenangan presiden. Namun, pada praktiknya, sejumlah tugas yang ia jalankan dirasakannya sebagai sesuatu tugas yang melebihi tanggung jawabnya. Sebut saja bagaimana ia mewujudkan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam.

”Oleh sebab itu, saya memutuskan maju sebagai capres. Saya yakin bisa melakukan semuanya itu berdasarkan pengalaman beberapa kali pemerintahan yang saya ikuti. Saya akan bekerja dengan lebih cepat agar negeri ini segera terbebas dari krisis,” lanjutnya.

Kalla mengakui, awalnya, ia tidak berniat berpisah dari Presiden Yudhoyono. Apalagi dengan perolehan suara Partai Golkar yang berada di nomor urut 2 setelah Partai Demokrat. Namun, situasi menyebabkan ia mengambil jalan berpisah dari SBY.

Tekadnya semakin bulat setelah SBY ternyata tidak menggandengnya dalam koalisi. Ditambah desakan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ia pun mendeklarasikan diri sebagai capres bersama Wiranto sebagai cawapres.

”Sekarang saya lebih lega, lebih punya arah, dan akan lebih fokus untuk pilpres. Semata-mata bukan untuk kehormatan dan kemuliaan saya dan Pak Wiranto, tetapi kemuliaan dan kehormatan rakyat. Saya tidak ingin meninggalkan rakyat yang masih tergantung dan belum sepenuhnya mandiri,” lanjut Kalla.

Bukan ”ban serep”

Kalla menyadari, saat mendampingi SBY, ia bukan sosok wapres yang seperti ”ban serep” semata. Ia the ”real” president. ”Kadang kala, saya ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi terus-menerus. Bahkan, minggu per minggu. Namun, semua itu sepengetahuan presiden. Jadi, apa yang saya lakukan kadang kala memang melebihi peranan saya sebagai wapres,” papar Kalla.

Bahkan, sejumlah proyek disebutkan ia yang ikut menggagas, merencanakan, melaksanakan, dan ikut mengawasinya sendiri. Proyek-proyek tersebut di antaranya program bantuan langsung tunai, konversi minyak tanah ke gas elpiji, proyek listrik 10.000 MW, serta pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti bandar udara, jalan tol, dan pelabuhan. (HAR)

Kretek Industry Faces Big Losses as US Moves to Ban Clove Cigarettes

So Let's call it a free trade!

Kretek Industry Faces Big Losses as US Moves to Ban Clove Cigarettes - The Jakarta Globe

June 13, 2009

A man smokes a cigarette near a traditional schooner at Sunda Kelapa port in Jakarta. (Photo: Beawiharta, Reuters)

Kretek Industry Faces Big Losses as US Moves to Ban Clove Cigarettes

Indonesia’s kretek cigarettes are almost certain to be banned in the United States after the US Senate passed a strict antismoking bill aimed at cutting the attraction of cigarettes to children.

The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, voted through by a Senate committee late on Thursday, has a raft of new measures but includes the kretek prohibition because a US study found they helped to hook children on smoking.

If the bill is signed into law by President Barack Obama — as the White House says it will be — US authorities will have the power to impose strict new controls on the making and marketing of tobacco, including banning cloves as a cigarette flavoring along with such flavors as cherry and chocolate.

For Indonesian clove cigarette makers, who export about 20 percent of the $500 million worth of kretek sold overseas every year to the United States, this means $100 million a year is likely to go up in smoke. It is especially likely to affect Indonesia’s biggest kretek exporter, Gudang Garam, which has a factory in South America for the continental market.

Menthol cigarettes will not be included in the ban, however, which has angered Indonesian trade officials who point out that a ban on kretek but not menthol is discriminatory and are threatening to complain to the World Trade Organization. Government officials’ comments on the ban make it likely that WTO action will now proceed.

Earlier this month, Trade Minister Mari Pangestu hit out at the bill for not including a ban on menthols and threatened to invoke WTO action if the bill was passed. Mari and Indonesian Ambassador to the United States Sudjadnan Parnohadiningrat have argued that the US Congress would be favoring a domestic product over an imported one if it banned cloves and not menthols.

“I think it is unfair because menthol cigarettes have not been included,” Mari said last month.

Thursday’s 79-17 Senate vote sends the measure back to Congress, which in April passed a similar but not identical version. House acceptance of the Senate bill would send it directly to Obama, who supports the action and has said he would sign in into law as soon as it reached his desk.

JG, Agencies

Miss Indonesia's first plan is to learn Indonesian | The Jakarta Post

What "another mess" for Indonesia!

Miss Indonesia's first plan is to learn Indonesian | The Jakarta Post

Miss Indonesia's first plan is to learn Indonesian

Tue, 06/09/2009 10:47 AM | People

Reuters/Supri

JAKARTA: The newly crowned Miss Indonesia Kerenina Sunny Halim might have amazed people with her fluent English, but surprised just as many with her poor ability to speak Indonesian.

On the final night of the Miss Indonesia pageant last week, Kerenina needed a translator to help her understand the judges' questions. Kerenina admits this is a weakness but has promised to improve her Indonesian language skills.

"It's been hard for me *to speak Indonesian*, because I use English every day," says the half-American woman. "But I will learn. Indonesian is an easy language, as long as we're willing to learn."

Kerenina's brother, actor Steve Emmanuel (now Yusuf Iman), reveals that his sister was not exposed to Indonesian as a child because she didn't go to a formal school. "She was with homeschooling," Steve says. "She barely uses Indonesian at home, and doesn't go out often *so she can't practice Indonesian*."

The 23-year-old has also promised to learn more about the local culture in preparing for this year's Miss World competition in Johannesburg, South Africa. "Currently, I don't know much *about Indonesian culture*," says the girlfriend of actor Nino Fernandez. "But within six months, I'm going to learn about it all, because I represent Indonesia at the international level."

Kerenina, who holds six diplomas - in public relations; sales and marketing; primary school teaching; economics; performing arts; and music and art - won the competition over the two other finalists, Viviane (from Bali) and Melati Putri Kusuma Dewi (West Sulawesi). Kerenina impressed the judges with her fluent English, and was considered to meet the contest's criteria of MISS (Manners, Impressive, Smart and Social). - JP

Haji Indonesia :: Berita :: Pengumuman BPIH Ditunda, Ada Kemungkinan Garuda Turunkan Biaya Penerbangan Haji

Ya Allah..bukakanlah mata dan pikiran orang2 Garuda dan para pengambil keputusan itu bahwa harga BBM (avtur) sekarang lebih rendah dari harga Internasional ketika biaya haji dulu diputuskan. meski catering dan pemondokan naik..secara aggregat sudah seyogyanya harga BPIH itu diturunkan, bukan malah sebalikny mau dinaikkan $84. Amin! (siap dipenjara jika berdoa saja masih kena pasal pencemaran nama baik dan pasal lain UU apapun di INDONesia ini)....sungguh untuk melakukan rukun islam pun butuh perjuangan dan kesabaran yang tiada ujung!

Masak Menag berpendapat bahwa KENAIKAN BIAYA HAJI ADALAH HASIL MAKSIMAL?

=========
Haji Indonesia :: Berita :: Pengumuman BPIH Ditunda, Ada Kemungkinan Garuda Turunkan Biaya Penerbangan Haji

Pengumuman BPIH Ditunda, Ada Kemungkinan Garuda Turunkan Biaya Penerbangan Haji

Posted by: Administrator on June 09, 2009 10:05:36 AM

Jakarta, 9/6 (Pinmas)--Sedianya pemerintah mengumumkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hari ini, (Rabu 10/6). Namun pihak DPR meminta penundaan rapat kerja dengan Menteri Agama. Ini ditegaskan Abdul Ghofur Djawahir, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Depag, dalam perbincanagn dengan Republika di Jakarta Selasa (9/6).

Mundur, tidak jadi besok (hari ini red.) karena DPR mengundurkan waktunya, rakernya mundur dan belum ada ketentuan (sampai kapan). Besok diganti rapat DPR dengan Pak Dirjen Haji. Jadi ada pendalaman-pendalaman lagi, sebelum diputuskan besaran BPIH,`` kata Ghofur.

Salah satu materi yang akan dibahas dalam rapat dengan Dirjen Haji ini menurut Ghofur, adalah adanya kemungkinan pihak PT Garuda menurunkan lagi biaya pesawat bagi jamaah haji. ``Jadi ada kemungkinan (penurunan dari Garuda)), tapi ya pembahasannya baru besok,`` kata Ghofur. Sementara dari pihak maskapai Saudia Airlines menurut Ghofur belum ada perkembangan lagi apakah mau menurunkan biaya penerbangan atau tidak. ``Pihak Saudia belum ada perkembangan lagi,`` kata Ghofur.

Dua hari sebelumnya, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menegaskan bahwa keputusan besaran BPIH akan dilakukan pada Rabu hari ini, saat raker dengan DPR. ``Keputusannya tanggal 10 Juni 2009," kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-76 Gerakan Pemuda Ansor di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Ahad (7/6) kemarin. ``Apakah ongkos haji jadi dinaikkan, tunggu saja tanggal 10 Juni,`` papar Menag.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 jamaah Indonesia diperkirakan naik 84 dolar AS atau sekitar Rp 839.580. Kenaikan itu disebabkan komponen pemondokan dan katering naik 174,7 dolar AS atau sekitar Rp 1.746.126 sedangkan komponen penerbangan turun 91 dolar AS atau sekitar Rp 909.545. Selisihnya 83,7 dolar AS dan dibulatkan menjadi 84 dolar AS. Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah itu, semula dijadwalkan akan diputuskan dalam raker dengan Menag hari ini.

Lebih lanjut dikatakan Ghofur, pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan menjelang musim haji tahun 2009 ini. ``Tim perumahan kami di sana, baik yang di Madinah maupun di Mekah, saat ini tengah menyelesaikan soal katering di sana,`` ungkap Ghofur.

Dikatakan Ghofur, pemerintah akan tetap menggunakan sejumlah hotel sebagai transit jamaah haji di Jedah. ``Jadi pihak Madinatul Hujjaj, saat ini merencanakan pembangunan tower baru di tempat itu dan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat ini. Nantinya kita akan menggunakan tower baru itu. Jadi tanahnya bekas bandara dan luas sekali, mereka akan bangun tower baru di sana,`` papar Ghofur. Karena rencana pembangunan tower baru di kompleks Madinatul Hujjaj tersebut, pemerintah memutuskan untuk transit jamaah haji selama di Jedah akan ditempatkan di sejumlah hotel.

Besaran BPIH 2009 Diputuskan 10 Juni

Posted by: Administrator on June 08, 2009 7:45:00 AM

Jakarta, 8/6 (Pinmas)--Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 jamaah Indonesia diperkirakan naik 84 dolar AS atau sekitar Rp 839.580. Kenaikan itu disebabkan komponen pemondokan dan katering naik 174,7 dolar AS atau sekitar Rp 1.746.126 sedangkan komponen penerbangan turun 91 dolar AS atau sekitar Rp 909.545. Selisihnya US$ 83, 7 dan dibulatkan menjadi US$ 84.

Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah itu akan diputuskan dalam rapat pada Rabu (10/6) mendatang.

"Keputusannya tanggal 10 Juni 2009," kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-76 Gerakan Pemuda Ansor di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (7/6) kemarin. "Apakah ongkos haji jadi dinaikkan, tunggu saja tanggal 10 Juni," kata Maftuh Basuni.

Dijadwalkan rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR-RI akan membahas pengesahan BPIH 2009 berlangsung Rabu (10/6), pukul 19.00 WIB di ruang rapat komisi VIII DPR-RI.

=====

Menag: Kenaikan BPIH Sudah Hasil Maksimal

Posted by: Administrator on June 08, 2009 2:20:54 AM

Jakarta,5/6(Pinmas)--Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI, belum lama ini sudah merupakan hasil maksimal.

Kenaikan tersebut sudah maksimal, kendati demikian, Menag berterima kasih jika ada pihak yang mampu memberikan perhitungan dan meyakinkan semua pemangku kepentingan sehingga BPIH atau Ongkos Naik Haji (ONH) tidak naik, kata Maftuh dalam percakapan dengan ANTARA di ruang kerjanya, Jumat (5/6).

Kenaikan BPIH memang belum ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres), sehingga masih ada kesempatan untuk mengubah angka kenaikan yang diperhitungkan pemerintah bersama anggota Komisi VIII. Namun dari hitungan yang ada, kenaikan sebesar 84 dolar AS adalah perhitungan yang masuk akal, katanya.

Direktur Jenderal Saudi Arabian Airlines Khaled A.Almolhem ketika berkunjung ke Depag pada Kamis (5/6) lalu, Menag mendapat penegasan bahwa harga atau tarif yang sudah ditetapkan bagi jemaah Indonesia sulit unduk diubah.

Dalam konteks ini, menteri menegaskan bahwa komponen biaya haji dewasa ini memang berat untuk ditekan. Kendati demikian ia mengaku berterima kasih kepada semua pihak, termasuk Indonesia Coruption Watch (ICW) dan pengamat haji Ade Marfudin, jika mampu menjelaskan bahwa memang BPIH layak untuk diturunkan.

Kenaikan BPIH yang diputuskan lewat rapat Menag dengan anggota Komisi VIII DPR-RI sekitar 84 dolar AS. "Kita tak main-main dengan masalah ini. Apalagi jika tujuannya untuk mengurangi beban jemaah calon haji," kata Maftuh.

Seperti diberitakan sebelumnya, ICW mengajukan penolakan terhadap kenaikan (BPIH tahun 2009 sebesar 84 dolar AS kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Alasan menaikkan BPIH seperti pemindahan pemondokan dari ring tiga ke ring satu serta kenaikan biaya konsumsi jemaah haji, menurut kami tidak mendasar," kata Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas usai rapat di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, kenaikannya hanya sebanyak 7 persen, dengan rencana komposisi jemaah haji di ring satu sebanyak 26 persen, di ring dua dan tiga sebanyak 73,6 persen.

"Selain itu Depag DPR pun tidak menjelaskan kualitas pemondokan di semua ring tersebut," kata Firdaus.

Untuk konsumsi ibadah haji, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai harganya terlalu mahal, misalnya untuk jamuan Armina, rata-rata uang yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 20 real Saudi Arabia (SAR) sekali makan atau total 300 SAR.

Menurut dia, dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia penyelenggara haji bisa menekan harga lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Filipina yang hanya setengah dari BPIH Indonesia.

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2008, kata dia, ibadah haji diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dengan pengajuan penolakan tersebut, ICW berharap akan disampaikan kepada presiden selaku pembuat kebijakan.