Sunday, January 24, 2010

BUya HAMKA tidaklah perlu diribut2kan untuk jadi pahlawan nasional.

TUlisan ini sekedar berbagi pendapat terhadap account FB SAATNYA KITA PERJUANGKAN HAMKA MENJADI PAHLAWAN NASIONAL.


=============


Maaf, untuk ukuran Buya yang tercinta, menurut saya TIDAKLAH PERLU beliau diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Janganlah latah dan ikut2an seperti pendukung Gusdur. Buya bagaimanapun adalah pahlawan baik di dalam dan diluar negeri apalagi untuk dunia Islam. Ubahlah cara pikir yang meminta2 diberikan pahlawan seperti ini. Bayangkanlah seandainya beliau masih hidup, apakah beliau akans setuju? rasanya jawabannya lebih banyak tidak. Karena itu, jadikanlah buya pahlawan dalam hati anda, bisa dengan cara mengingat dan melakasanakan ajarannya, menceritakannya dengan tepat kepd anak cucu dan kemenakan kita, membacakan buku2 nya untuk anak2 kita. Maaf sekali lagi, kita berbeda pendapat, tapi saya sangat mencintai Buya, apalagi ketika remaja masih sempat mandagakan pangajian beliau, baik dari TV, Radio ataupun langsung. Tunjukkanlah bahwa orang Minang itu berbeda, dan jauh lebih memiliki nurani dan gengsi yang pantas. Lagi pula, jika waktunya tiba para pejabat dan pemda serta pusat tentulah akan memprosesnya

Saturday, January 16, 2010

Sri Mulyani Indrawati Takes On Indonesia - Newsweek.com

Betul mas,bu SMI membawa pembaruan dalm birokrasi, tapi sayangnya hanya untuk depkeu saja, dept lain masih memaling anggaran karena terjadi diskriminasi takehomepay yang besar dn menyakitkan. alhasil..anda lihat sendiri KKN masih dan makin marak. bappenas dan menko perekonomian yang mestinya jadi satu tandem sd sekarang masih struggling dg remunerasi. ini sebenarnya jawaban betapa pejabat2 depkeu berhasil membuai dan memanfaatkan menterinya, sehingga depkeu makin kuat dn sanagat dominan (sekarang lumayan berkurang dengan pak Hatta jadi menko). tapi dampak perusakan telah terjadi dengan dept lain yg bagaimanapun juga sama PNS. kuatnya depkeu membuat kita terkadang frustasi, karena itu dulu jangan heran banyak anggaran tidak terserap, mencapai 50an T Rp yang kemudian jadi "stimulus" yang juga akhirnya banyak tidak terserap. berbagai usulan pembaruan susah diterima depkeu. misalnya SPPD utuk daerah yang jauh dari jakarta tidak ada koeefisien kemahalan, sehingga banyak pejabat lebih memilih dinas ke lokasi yang dekat2 aja, dan bisa anda bayangakan mutu pengambilan keputusan di daerah yang harusnya didatangi pejabat cuma dikirimi eselon 4 atau sstaf...tidak semua memang. lambatnya proses pencairan membuat banyak PNS "mengutangi" negara duluan untuk dinas karena sering SPPD tidak langsung cair semuanya. Jangan heran sisa anggaran selalu banyak, yang mestinya bisa membantu sektor riil jika bisa dicairkan sesuai waktunya.

(tanggapan atas posting bang Faisal Basri di FB)

Sri Mulyani Indrawati Takes On Indonesia - Newsweek.com

SOUTHEAST ASIA

‘As Good As It Gets’

Indonesia is managing the global recession better than most, thanks to its tough finance minister.

Last month a financial tidal wave washed over Indonesia, but not the one kicked up by the global credit crisis. Money flooded into government coffers from individuals and corporations eager to avail themselves of Jakarta's "sunset policy" on tax delinquency, which forgave past evasions in exchange for good behavior going forward. The exact size of the surge isn't yet known, but economists estimate that tax receipts were up more than 50 percent for the year. "We saw quite a big jump" in revenue in December from "taxpayers who never existed [on the tax rolls] or want to correct mistakes made in the past," says the plan's creator, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati. Indonesians, she adds, are honoring their tax obligations "in a much more accurate way."

The influx marks a major triumph for Indonesia's current government and, in particular, for the woman who put Jakarta's financial house in order. Over the past four years, Mulyani has helped dismantle the financial architecture of the crony capitalism built by strongman Suharto before his 32-year reign ended in 1998. She has pressed hard to slash debt, both public and private; pushed through a rollback of budget-busting fuel subsidies; and overseen sweeping reforms of the customs and tax authorities—positioning Indonesia to post the world's best (or at least the least bad) emerging-market growth story in 2009. Unnoticed until recently, Jakarta's conservatism is now the envy of the developing world, and Mulyani is being hailed as a model regulator. "She could be the finance minister anywhere in the world," says James Castle, founder of the consultancy CastleAsia. "She's that good."

Largely to Mulyani's credit, the country's balance sheet is now among the most conservative in the world; government debt now sits at just 30 percent of GDP, down from more than 100 percent a decade ago, while Indonesia Inc. is far less leveraged than its peers elsewhere in Asia. Despite that relative austerity, growth is being driven both by commodities—Indonesia's traditional mainstay—and by strong domestic consumption from a population approaching 240 million. And neither the commodity bust (which has also driven down the price of the imported energy on which Indonesia depends) nor tighter global credit looks set to hobble a country that, from the household to the boardroom and cabinet chambers, is all but debt-free.

Click here to find out more!

Indeed, Indonesia is one of just three major emerging economies forecast to grow faster than 4 percent in 2009. The other two—China and India—have decelerated more rapidly in recent months and face tougher policy challenges. Mulyani says Indonesia could expand by as much as 5.5 percent this year, which is barely slower than the 6 percent it clocked in 2008, and perhaps enough to pip one of its two Asian counterparts in this year's growth race. Not bad, considering that the country's economy collapsed in 1998, shrinking 18 percent in a single year. Wolfgang Fengler, a senior economist at the World Bank, says Jakarta's macroeconomic management is now "as good as it gets."

Indonesia owes its turnaround to an ensemble cast. President Susilo Bambang Yudhoyono has provided the political stability and pro-globalization vision that underpin today's successes. Boediono (who goes by one name) was a deft coordinating minister for economics until he handed the brief to Mulyani last May to head Indonesia's central bank, and Trade Minister Mari Pangestu deserves plaudits for kick-starting Indonesia's export economy. Yet Mulyani stands out for her toughness. She says her staff had to "swallow a lot of very bitter reality" during her first six months on the job. After landing there, for example, she confronted senior staff: "How can you send your daughter or your son to study abroad when you earn only this kind of salary? Where did you get the money?" To which she added: "You have to admit: we are all committing this crime." Her staffers still work evenings and weekends to meet her expectations, and she's been known to tangle with colleagues. Last year she lobbied intensively to ram through a deeply unpopular reduction in fuel subsidies that President Yudhoyono initially opposed. "She got her way because she is capable of playing politics," says Anton Gunawan, chief economist at Bank Danamon in Jakarta.

Yet by raising pay for bureaucrats, and not demonizing those who previously took payoffs to make ends meet, she has raised standards and steeled a reputation as an incorruptible reformer. Her message to her staff is simple and positive: "I only have one goal: I want the Indonesian people to trust us, this department, because this country will go nowhere if the people don't start to trust their own government." Though nobody would yet describe Indonesia as a model of transparency, the changes in its taxation and customs administrations have been profound, and in turn have enhanced Indonesia's growth potential to the point that "the world needs to update the way it thinks about the country," wrote Nicholas Cashmore, CLSA investment bank's Indonesia analyst, in mid-2008, declaring: "Southeast Asia's largest economy is in great shape." And thanks to Mulyani, Indonesia is garnering more respect by the day.

© 2009

Saturday, January 02, 2010

Give Pemerintah a Break...please deh ah.

Kayaknya ditahun baru ini gak usah kampungan deh.., mengingat jasa beliau rasanya sudah pastilah pemerintah akan memberikan gelar Pahlawan Nasional itu kepada Alm Gusdur. Masalah waktu saja. gak usahlah mendikte pemerintah yang mungkin sama dengan anda juga sedang menikmati sedikit masa santainya dan liburnya dengan ke...luarga. Pemerintah itu juga manusia kok, dan kalau Gusdur masih hidup...mungkin ia akan menyeletuk..."Gitu aja kok repot!!!"

----

Pemerintah Perlu Merespon Usulan Gus Dur Sebagai Pahlawan Nasional
Muhammad Nur Hayid - detikNews


Jakarta - Usulan menjadikan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi pahlawan nasional perlu segera direspon pemerintah. Banyak jasa-jasa mantan presiden RI ke-4 itu yang mengharumkan nama Indonesia.

"Sudah seharusnya pemerintah segera merespon aspirasi yang diberikan masyarakat luas, khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk mengusulkan Bapak KH Andurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Jumat (1/1/2010).

Menurut mantan anggota DPR dari PKB ini, banyak kontribusi Gus Dur baik secara nasional maupun internasional terutama dalam memantapkan ideologi Pancasila dan mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang plural. Gus Dur juga tercatat sangat mengharumkan nama Indonesia di mata internasional.

"Menjadikan almarhum sebagai Pahlawan Nasional dapat menjadi suritauladan bagi anak Negeri agar selalu mendarmabaktikan dirinya untuk kepentingan Bangsa dan Negara seperti almarhum," tandas mantan ketua umum PB PMII ini.

Gus Dur meninggal pada Kamis 30 Desember 2009 di RS Cipto Mangunkusumo. Sejumlah pihak mengusulkan agar Gus Dur dijadikan pahlawan nasional mengingat jasa-jasanya yang besar bagi Indonesia.
(Rez/Rez)