USO Telekomunikasi: Good Move by DG Postel

Suatu PR's action yang cukup bagus dari Postel dengan menekankan ketertundaan pembangunan USO. Namun masalah hukum di Indonesia terkadang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Judge it by yourself. But I do hope there is a solution for accelerating the development of the USO on Telecomm.

ES

Bisnis Indonesia Harian - Detail

Menghitung hari kah?

BLT, BKM dan apapun namanya yang disebutkan Fadjrul sebagai kesalahan regim berkuasa saat ini perlu dicermati dengan bijak bestari. Apalagi ketika mahasiswa "dilecehkan" seperti ini. Sungguh suatu tantangan yang besar untuk kelanjutan kehidupan politik di Indonesia pada umumnya, serta kelangsungan proses pendidikan nasional, terutama pendidikan tinggi.

KOk semakin parah ya? Mari kita carikan jalan keluarnya. Semoga bersama kita bisa!


=======

KOMPAS Cetak : "Suap" untuk Mahasiswa?

"Suap" untuk Mahasiswa?

Kamis, 29 Mei 2008 | 00:41 WIB

M Fadjroel Rachman

Sungguh tak bermoral bila mahasiswa Indonesia menerima uang dari program Bantuan Khusus Mahasiswa yang diambil dari dana pengalihan subsidi BBM. Dapatkah uang tersebut ditafsirkan sebagai ”uang suap” karena dapat diduga diniatkan untuk meredam gerakan mahasiswa?

Bila pemerintah di bawah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), program Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) tidak pernah ada. Artinya, beban berat kenaikan harga BBM beserta totalitas dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dipikul masyarakat dikompensasi dengan keuntungan mahasiswa melalui BKM.

Dapat dipertanyakan pula, bermoralkah sebuah rezim pemerintah yang tak becus mengelola kekayaan sumber daya minyak dan mineralnya, lalu membujuk kelompok penentangnya, khususnya mahasiswa, dengan program BKM?

Meredam gerakan mahasiswa

Tak pernah ada rencana pemerintah sebelumnya untuk mengalihkan subsidi BBM kepada mahasiswa Indonesia. Bahkan, debat di ”Kupas Tuntas” Trans7 (27/5) antara penulis dan Andi Mallarangeng (Juru Bicara Kepresidenan) hanya mengungkapkan bahwa subsidi BBM dialihkan kepada rakyat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 14,17 triliun, yang akan dibagikan pemerintah kepada 19,12 juta rumah tangga. Entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba saja muncul keputusan pemerintah membagi dana pengalihan subsidi BBM dalam program BKM. Sebanyak 400.000 mahasiswa dari 83 perguruan tinggi negeri dan 2.700 perguruan tinggi swasta akan menerima Rp 500.000 per semester mulai Juli 2008 (Kompas, 28/5).

Ada apa? Program ini adalah sikap reaktif dan panik pemerintah setelah mahasiswa di seluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM bersama beragam sektor masyarakat (buruh, tani, kaum miskin kota, perempuan, pemuda, dan lainnya) serta kelompok menengah dan oposisi. Konfrontasi tak terhindarkan lagi, terutama di Makassar, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan terakhir penyerbuan dan perusakan Kampus Universitas Nasional (Unas), Jakarta, dengan kekerasan brutal aparat yang mengakibatkan sekitar 140 mahasiswa ditahan serta terluka ringan dan berat. Sudah 200-an mahasiswa yang ditangkap aparat di seluruh Indonesia dan puluhan lainnya menjadi tersangka. Tersangka dari Unas saja 31 orang, ditahan sejak 24 Mei 2008.

Titik konfrontasi pemerintahan SBY-JK versus gerakan mahasiswa 2008 semakin tajam dan dipenuhi kekerasan serta rumah tahanan. Tentu penajaman konflik dan perluasan elemen masyarakat semakin mengkhawatirkan pemerintah. Ketika titik konfrontasi gerakan mahasiswa mengerucut, sebuah rezim tinggal menghitung hari kejatuhannya. Apakah berpola Jakarta, Mei 1998, untuk kemenangan status quo Orbais ataukah Filipina, 1986, untuk kemenangan para demokrat-progresif?

Dinamika politik penentunya dan gerakan mahasiswa 2008 jantung perubahannya. Program BLT, kekerasan, dan penjara, serta kini BKM dipadukan untuk meredamnya. Bisakah uang rakyat dipakai untuk mencari popularitas politik dan mempertahankan kekuasaan yang tak berpihak kepada rakyat. Becermin pada sejarah, tak ada cara untuk membalikkan arus sejarah gerakan mahasiswa ini.

BLT versus BKM

Mengapa BLT harus diterima rakyat, tetapi kenaikan harga BBM harus dibatalkan? Karena BLT tanpa kenaikan harga BBM pun adalah hak rakyat miskin seperti yang diamanatkan Konstitusi 1945, ”fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”, jadi sebuah kewajiban konstitusional. Negara kapitalis seperti Amerika Serikat saja mengenal santunan untuk orang miskin lewat program social security-nya. Di negara-negara kesejahteraan (welfare state), seperti di Eropa Barat dan di Skandinavia seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia, semua barang publik menjadi hak semua warga negara tanpa kecuali, apa pun tingkat sosialnya.

Di Swedia, misalnya, total jaminan kesejahteraan sosial dari produk domestik bruto (PDB) 24,1 persen (1980), 24,9 persen (1985), 27,3 persen (1990), dan 29,3 persen (1995). Lalu, kesehatan publik terhadap persentase total pengeluaran kesehatan 84,0 persen (1980), 83,6 persen (1985), 82,6 persen (1990), dan 80,8 persen (1990). Bandingkan, pendapatan per kapita Indonesia (metode Purchasing Power Parity) sebesar 3.210 dollar AS, sedangkan Swedia 26.600 dollar AS (Bank Dunia). Di Swedia, kemiskinan dan pengangguran diperangi sekaligus ketimpangan sosial diatasi dengan pajak progresif hingga 50-55 persen. Adakah pajak progresif untuk 200-an konglomerat Indonesia, salah satunya adalah seorang menteri yang kini terkaya di Indonesia dan Asia Tenggara (asetnya 9,2 miliar dollar AS atau Rp 84,6 triliun)?

Bila BLT mesti diterima rakyat, BKM haruslah ditolak, pertama, merupakan ”uang suap” untuk meredam gerakan mahasiswa 2008; kedua, merupakan ”uang haram” karena bukan hak mahasiswa Indonesia, tetapi hak rakyat dari pengalihan subsidi BBM; ketiga, merusak karakter gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik nilai dan bukan gerakan politik kekuasaan; keempat, menghancurkan integritas moral dan integritas intelektual mahasiswa Indonesia.

Nah, di titik inilah kita bertemu dengan sikap tegas yang menjadi cermin integritas moral dan intelektual mahasiswa Indonesia—karena mereka berjuang untuk rakyat, bukan untuk BKM—melalui Soe Hok Gie (Catatan Harian Seorang Demonstran), kata Gie, ”Lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan.”

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

Minyak: Kutukan atau Berkah?

Tepat sekali apa yang disampaikan oleh guru besar yang sudah malang melintang di dunia pendidikan dan birokrasi Indonesia. Jelas ada suatu yang salah dalam management energi nasional. Tidak perlu penjelasan lebih detail lagi. Migas kita memang parah dan tak akan bangkit jika tidak ada perubahan paradigma sebenarnya.

ES

====
KOMPAS Cetak : Untuk Apa Punya Minyak?

Untuk Apa Punya Minyak?

Kamis, 29 Mei 2008 | 00:44 WIB

MT Zen

Dahulu, di zaman Orde Baru, saya masih ingat sekali bahwa setiap kali ada berita tentang turunnya harga minyak di pasaran dunia, Pemerintah Indonesia sudah berkeluh kesah. Pada waktu itu cadangan terbukti Indonesia tercatat 12 miliar barrel.

Kini, pada masa Reformasi ini, lebih khusus lagi selama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, pemerintah juga berteriak, berkeluh kesah, dan panik apabila harga minyak meningkat di pasaran dunia.

Harga minyak turun berteriak, harga minyak naik lebih berteriak lagi dan panik. Jadi, apa gunanya kita punya minyak, sedangkan Indonesia sejak awal sudah menjadi anggota OPEC? Alangkah tidak masuk akalnya keadaan ini? Sangat kontroversial. Minyak itu tak lain adalah kutukan.

Cadangan tak tersentuh

Hingga kini Indonesia secara resmi disebut masih mempunyai cadangan minyak sebesar 9 miliar barrel. Memang betul, jika dibandingkan dengan cadangan minyak negara-negara Timur Tengah, 9 miliar barrel itu tidak ada artinya. Namun, jelas-jelas Indonesia masih punya minyak. Selain cadangan lama, cadangan blok Cepu belum juga dapat dimanfaatkan. Belum lagi cadangan minyak yang luar biasa besar di lepas pantai barat Aceh.

Perlu diketahui bahwa pada pertengahan tahun 1970-an Indonesia memproduksi 1,5 juta barrel per hari. Yang sangat mencolok dalam industri minyak Indonesia adalah tik ada kemajuan dalam pengembangan teknologi perminyakan Indonesia sama sekali.

Norwegia pada awal-awal tahun 1980-an mempunyai cadangan minyak yang hampir sama dengan Indonesia. Perbedaannya adalah mereka tidak punya sejarah pengembangan industri minyak seperti Indonesia yang sudah mengembangkan industri perminyakan sejak zaman Hindia Belanda, jadi jauh sebelum Perang Dunia ke-2. Lagi pula semua ladang minyak Norwegia terdapat di lepas pantai di Laut Atlantik Utara. Lingkungannya sangat ganas; angin kencang, arus sangat deras, dan suhu sangat rendah; ombak selalu tinggi.

Teknologi lepas pantai, khusus mengenai perminyakan, mereka ambil alih dari Amerika Serikat hanya dalam waktu 10 tahun. Sesudah 10 tahun tidak ada lagi ahli-ahli Amerika yang bekerja di Norwegia.

Saya berkesempatan bekerja di anjungan lepas pantai Norwegia dan mengunjungi semua anjungan lepas pantai Norwegia itu. Tak seorang ahli Amerika pun yang saya jumpai di sana sekalipun modalnya adalah modal Amerika, terkecuali satu; seorang Indonesia keturunan Tionghoa dari Semarang yang merupakan orang pertama yang menyambut saya begitu terjun dari helikopter dan berpegang pada jala pengaman di landasan. Dia berkata sambil tiarap berpegangan tali jala, ”Saya dari Semarang, Pak.” Dia seorang insinyur di Mobil yang sengaja diterbangkan dari kantor besarnya di daratan Amerika untuk menyambut saya di dek anjungan lepas pantai bernama Stadfyord A di Atlantik Utara.

Di sanalah, dan di anjungan- anjungan lain, saya diceritakan bahwa mereka tidak membutuhkan teknologi dari Amerika lagi. Mereka sudah dapat mandiri dan dalam beberapa hal sudah dapat mengembangkan teknologi baru, terutama dalam pemasangan pipa-pipa gas dan pipa-pipa minyak di dasar lautan. Teknologi kelautan dan teknologi bawah air mereka kuasai betul dan sejak dulu orang-orang Norwegia terkenal sebagai bangsa yang sangat ulet dan pemberani. Mereka keturunan orang Viking.

Ada satu hal yang sangat menarik. Menteri perminyakan Norwegia secara pribadi pernah mengatakan kepada saya bahwa Norwegia dengan menerapkan teknologi enhanced recovery dari Amerika berhasil memperbesar cadangan minyak Norwegia dengan tiga kali lipat tanpa menyentuh kawasan-kawasan baru. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan.

Norwegia pernah menawarkan teknologi tersebut kepada Indonesia, tetapi mereka minta konsesi minyak tersendiri dengan persyaratan umum yang sama dengan perusahaan lain. Ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Namun, kita masih terlalu terlena dengan ”kemudahan-kemudahan” yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Pejabat Pertamina tidak mau mendengarkannya. Gro Halem Brundtland, mantan perdana menteri, menceritakan hal yang sama kepada saya.

Contoh lain, lihat Petronas. Lomba Formula 1 di Sirkuit Sepang disponsori oleh Petronas. Petronas itu belajar perminyakan dari Pertamina, tetapi kini jauh lebih kaya dibanding Pertamina. Gedung kembarnya menjulang di Kuala Lumpur. Ironisnya, banyak sekali pemuda/insinyur Indonesia yang bekerja di Petronas.

Kenapa banyak sekali warga Indonesia dapat bekerja dengan baik dan berprestasi di luar negeri, tetapi begitu masuk kembali ke sistem Indonesia tidak dapat berbuat banyak?

Jika kita boleh ”mengutip” Hamlet, dia bekata, ”There is something rotten, not in the Kingdom of Denmark, but here, in the Republic of Indonesia.”

Lengah-terlena

Salah satu kelemahan Indonesia dan kesalahan bangsa kita adalah mempunyai sifat complacency (perkataan ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia, cari saja di kamus Indonesia mana pun), sikap semacam lengah-terlena, lupa meningkatkan terus kewaspadaan dan pencapaian sehingga mudah disusul dan dilampaui orang lain.

Lihat perbulutangkisan (contoh Taufik Hidayat). Lihat persepakbolaan Indonesia dan PSSI sekarang. Ketuanya saja meringkuk di bui tetap ngotot tak mau diganti sekalipun sudah ditegur oleh FIFA.

Apa artinya itu semua? Kita, orang Indonesia tidak lagi tahu etika, tidak lagi punya harga diri, dan tidak lagi tahu malu. Titik.

Ketidakmampuan Pertamina mengembangkan teknologi perminyakan merupakan salah satu contoh yang sangat baik tentang bagaimana salah urus suatu industri. Minyak dan gas di Blok Cepu dan Natuna disedot perusahaan-perusahaan asing, sementara negara nyaris tak memperoleh apa pun. Dalam hal ini, Pertamina bukan satu-satunya. Perhatikan benar-benar semua perusahaan BUMN Indonesia yang lain. Komentar lain tidak ada.

MT Zen Guru Besar Emeritus ITB

Masih Perlukan Menko Perekonomian?

Sebuah editorial lawas dari Media Indonesia yang mungkin dapat memberikan gambaran yang cukup tepat tentang status Kantor Menko Perekonomian menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu. Ada benarnya untuk tidak mengisi jabatan Menko dengan pejabat lama dari kabinet eksisting yang belum berhasil teruji kinerjanya selama menjabat.

Sayang sekali memang kekosongan Menko harus terjadi justru di saat kinerja Pak Budiono justru sedang menunjukan hasil yang cukup baik dalam mengkoordinasikan departemen terkait dan lembaga kementerian lainnya. Sulit dibayangkan jika ada beberapa isu lintas sektor atau wilayah yang harus dikoordinasikan oleh salah seorang menteri yang memang harus mencarikan jalan keluar atau solusi yang tiidak mudah. Beberapa kasus memang menunjukkan gejala demikian.

Namun tidak ada salahnya semua usaha dicoba dan kita doakan saja semua bisa berjalan baik dibawah komando SBY-JK yang tinggal dalam hitungan bulan saja.

Semoga.

===
Jumat, 16 Mei 2008 00:05 WIB

Masih Perlukah Menko Perekonomian?

SETELAH Boediono resmi menjabat Gubernur Bank Indonesia, mulai besok, ada kekosongan jabatan di kursi Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono.
Kekosongan itu telah memunculkan spekulasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera akan mengangkat pejabat pengganti Boediono dan melakukan perombakan kabinet secara terbatas.
Bila benar itu yang terjadi, sesungguhnya tidak kondusif. Karena menentang arus pemikiran yang telah berkembang dalam masyarakat. Bahwa mengisi jabatan Menko Perekonomian saat usia Kabinet Indonesia Bersatu tinggal satu tahun adalah sebuah langkah yang tidak perlu, tidak urgen, dan pemborosan.
Adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden untuk memilih, menentukan, atau mengganti para menteri di kabinet. Namun, pemenuhan hak prerogatif tersebut sejatinya tidak pernah terlepas dari asas kepatutan dan kepantasan.
Menunjuk Menko Perekonomian baru yang hanya akan menjabat satu tahun akan mengundang jauh lebih banyak pertanyaan daripada dukungan. Apalagi sudah diketahui masyarakat luas melalui pemberitaan di media massa bahwa Boediono telah menyelesaikan seluruh tugas dan target yang dibebankan kepadanya sebagai Menko Perekonomian hingga 2009.
Artinya, tidak ada lagi pekerjaan tersisa bagi Menko Perekonomian yang baru. Ini kata lain dari tidak perlu ada pengganti Boediono di kursi Menko Perekonomian. Tinggal memfungsikan dengan benar menteri-menteri terkait.
Selain itu, sudah banyak pula argumen dikemukakan, betapa fungsi koordinator tidaklah teramat penting selama menteri-menteri di lingkungan ekuin berfungsi baik. Mengosongkan kursi Menko Perekonomian akan membawa jauh lebih banyak manfaat daripada mudarat.
Ia akan menghemat biaya cukup besar dan mengurangi hiruk pikuk politik yang tidak perlu menjelang Pemilu 2009. Bila koordinasi diperlukan, bukankah presiden dan wakil presiden secara berkala dan terjadwal melakukan koordinasi langsung dengan para menteri? Bukankah fungsi koordinasi itu melekat dalam diri presiden dan wakil presiden?
Dengan demikian, sungguh tidak beralasan kuat bila Presiden Yudhoyono bersikeras mengisi jabatan Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono dengan pejabat baru.
Yang jauh lebih terlihat bila keputusan itu diambil adalah kehendak untuk melampiaskan libido kekuasaan, nafsu menjabat, dan hasrat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tanpa menghiraukan krisis, keprihatinan, dan penderitaan yang tengah dihadapi sebagian besar warga masyarakat. Yang lebih tidak terpuji lagi adalah bila ada orang yang mau menerima jabatan itu.
Presiden Yudhoyono sekali lagi ditantang untuk menunjukkan level sensitivitasnya terhadap krisis. Ia tidak perlu mengisi jabatan Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono. Apalagi, seperti yang santer disebut, ia akan menempatkan Purnomo Yusgiantoro dalam jabatan yang tidak ada urgensinya itu. Bila itu terjadi, SBY melakukan kekeliruan ganda. Mengisi jabatan menko yang sudah tidak mendesak dan menempatkan pejabat yang gagal. Mengurus satu departemen saja tidak becus, apalagi banyak departemen.

Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Kalau Terus Begini, Murid Nanti Kencingi Guru Sendiri

Courtesy of KOmpas.tv

Tidak pelak lagi, beberapa harian pagi hari ini menampilkan iring-iringan mobil pejabat tinggi yang melanggar peraturan daerah tentang CAR FREE DAY....!

Jelas sudah ini memperlihatkan kepada kita betapa sulitnya menegakkan disiplin, bukan terhadap orang lain tetapi terhadap diri sendiri. Kalau sudah begini, mungkinkah kita masih bisa bangkit? Jadi ingat, ketika saya harus buru-buru pulang membawa anak yang sedang sakit, terpaksa harus menunggu s/d jam 14.00 di perempatan Kebun Sirih-Thamrin.

Memang, godaan paling besar bagi pejabat

Wallahualam bissaawab!

==========

HENTIKAN ASAL TUDUH PNS

Semua mengalami perubahan. Mungkin itulah salah satu kenyataan yang harus diarifi oleh setiap makhluk hidup, termasuk yang ada di Indonesia tanpa kecuali. Karena itu, asal tuduh dan salah pandang terhadap kelompok tertentu dengan "prejudice" merupakan pengingkaran akan niat baik dan merupakan cermin kepicikan berpikir yang harus dihentikan.

Menarik memang mencermati permasalahan seputar PNS, apalagi memperhatikan setiap orang yang baru saja dapat amanat untuk suatu penugasan dimanapun ia berada. Tidak jarang orang menjadi sok tahu dan didorong hasrat ingin berbuat baik sering kali terpeleset kedalam pemikiran sempit tersebut.

Pemberitaan di Kompas hari ini adalah salah satunya. Tanpa berkaca akan diri sendiri dan lingkungan, semakin banyak pejabat baru dari berbagai kalangan terus tanpa henti menyombongkan diri dan menghujat profesi orang lain. Inilah salah satu alasan mengapa kita jalan di tempat. Lihat saja Kantor Menpan lebih banyak mengurusi dan ditugasi untuk hal-hal diluar bidang tugasnya. Banyak rekan saya pejabat baru di berbagai komisi menganggap diri mereka lebih bersih dan lebih baik. Padahal kita semua tahu bagaimana kualitas masing-masing ketika masih jadi PNS. Tanpa berbuat banyak ketika jadi PNS, dengan mudahnya pula membelokan pengalaman yang didapat untuk menyerang balik institusi tempat ia pernah bernaung.

Apalagi sebagai perangkat hukum di masa lalu, sisi dan cerita gelapnya sudah menjadi bacaan terang sehari-hari kita. SUngguh disayangkan, mengapa orang dengan mudah mengeneralisir profesi dan menutup mata terhadap kebaikan. Masih ingat kasus auditor BPK Khairiansyah Salman yang membuka kotak pandora korupsi di KPU tempo hari? Apakah kita layak terus menerus menghujat bahwa semua auditor di BPK atau BKPK adalah koruptor dan pemeras? Rasanya tidak pantas bukan? meski kita tahu perbaikan tidak berjalan cepat. Begitu pula dengan profesi PNS? PNS sangat luas cakupannya, termasuk juga aparat militer dan kepolisian. PNS adalah tulang punggung birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk mengurus bangsanya. Ingat bangsa dan negara lah yang membutuhkan PNS untuk menggerakkan roda birokrasi. Lalu mengapa mereka hanya di gaji cukup untuk satu atau dua minggu saja. Inilah awalnya. Jangan dibalik-balik. Kemudian dengan gaji serba terbatas, dengan sadar atau memang kita dalam kegelapan dan lorong kegoblokan, mereka diserahi tanggung jawab besar dan mengelola kewenangan besar, termasuk masalah keuangan negara.

Jika hari ini Depkeu dan beberapa departemen dan lembaga lain seperti MA dan KPK kemudian digaji cukup untuk 4 bulan (ingat TUNJANGAN DI DEPKEU bisa mencapai Rp 40 juta sendiri...) diluar gaji resmi yang maksimal Rp 3 juta, pantaskah dan masih pantaskah anda menghujat seluruh PNS sedemikian rupa? Bukankah mereka kaum berpendidikan juga? Banyak diantara PNS sekarang yang telah menghabiskan uang rakyat (ingat uang rakyat yang masih di bayar utangnya) melalui APBN (rupiah murni+loan) untuk melanjutkan sekolah dan pendidikan hingga S2 dan S-3, tetapi kemudian mereka malah dicampakkan. Sekarang orang bisa menyalahkan sistem, tetapi semua itu semestinya tidak melegalisir "penghujatan PNS" seperti akan terus kita dengarkan. Disisi lain mereka dihujat, nanti dalam waktu tertentu mereka dipuja ketika mau bekerja sama atau berduet untuk menghabiskan uang rakyat dengan anda.

Sungguh...ada baiknya sekarang mulai menghentikan hujatan terhadap PNS, dan lebih baik semua mensinergikan ketangguhan masing-masing menjadi kekuatan bangsa. Tidak usahlah munafik, semua PNS atau anda yang pernah terlibat bekerja sama dulu dengan aparat, adalah bagian tidak terpisahkan dari mundurnya sejarah bangsa kita. Semua tahu semua dulu kebagian, hanya berbeda kadar dan jumlahnya. Tergantung nurani masing-masing dan kadar keimanan yang di anut. Untuk anda yang menjadi ahli hukum, anda tahu persis yang saya maksud, sehingga akan lebih mudah kita perbaiki bersama.

Sekali lagi, hentikan hujatan dan pelecehan terhadap PNS atau komponen bangsa lainnya, karena ia adalah bagian dari kita semua, termasuk anda di dalamnya. Dulu dan kini, karena selagi gaji mereka lebih kecil dari subsidi sapi di Eropa dan di Jepang...apalah yang bisa diperbaiki.

Semoga kita menapak hari depan yang lebih baik.

Wassalam

Bacaan terkait:

1. PNS juga manusia biasa
2. You pay peanut, you'll get monkey
   

KOMPAS Cetak : PNS Harus Ubah Kultur

Mulai main kayu nih....!

Menko Polhukam mulai main jurus harus ini harus itu...semoga tidak memperparah kondisi yang sudah agak parah.

Bupati dan Walikota Harus Dukung Program BLT.