Weird! Multilateral organizations always teach and persuade third countries to use ICT for a better government. But, in fact, they are so careless...they did not do it as they suggested!!
===========
WEBSITE ADB GAK DI UPDATES TAKEN 4 MEI 09
Monday, May 04, 2009
Sunday, May 03, 2009
Negeri Penghasil Gas Justru Pusing dengan kelebihan pasokan ....dasar INDON.....!
http://www.scribd.com/doc/
http://www.scribd.com/doc/
Bagi perencana, tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada kondisi tidak dilaksanakannya rencana yang telah dibuat dengan demikian matang. Apalagi untuk menyiapkan itu sudah dikeluarkan energi dan dana yang cukup lumayan. Apalagi kalau rencana itu juga sudah memikirkan opportunity lost jika tidak dilaksanakan..dan apalagi lain2nya. Dan sesungguhnya jika rencana itu dilaksanakan diharapkan bisa membuat sejarah baru. Tapi ternyata para elite di negeri ini lebih memilih menikmati jabatannya saat ini dari pada beresiko dicopot.
Salah satu rencana yang telah disiapkan jauh2 hari adalah pembangunan pipa gas kalimantan-jawa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, dan tentu saja secara tidak langsung dapat mengerem lajunya ekspor gas ke manca negara (Jepang, KOrsel, China , taiwan dan US.) yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 dekade, ya tigapuluh tahun).
Pipa Kalija (kalimantan-jawa) itu bahkan sudah ditenderkan secara internasional dengan harapan dapat memenuhi maksud lain, yaitu mengajak swasta ikut membangun sehingga dapat mengurangi tekanan utang pada APBN yang sangat dibutuhkan untk membangun sektor publik lainnya.
Namun dalam perjalanannya, Kalija terabaikan. Pertama, dicegat sendiri oleh elite dengan alasan reserve tidak cukup. Padahal study yang dibuat Bappenas dengan Universitas terkenal di Perancis memberikan sinyal positif bahwa reserve masih ada dengan me manage secara baik. Lalu, dicari lagi alasan harus menunggu setahun karena neraca gas belum jadi. padahal neraca gas sebelumnya mestinya masih valid.
Sekarang, negeri ini pusing tujuh keliling dengan kelebihan pasokan. Sungguh...memalukan...dan sangat disayangkan. Seandainya rencana Kalija dulu dilanjutkan,.....sekarang di saat krisis gas sudah bisa masuk ke pembangkit, masuk kota, dan kerumah2 penduduk. baik dengan distribusi ataupun dikonversi lagi dalam bentuk lain.
Entah sampai kapan kita akan begini..dan maaf saya tidak tega mendiamkannya.
Wassalam.
====
Ekonomi
16/03/2009 - 11:24
'Lampu Kuning' Untuk LNG Indonesia
Purnomo Yusgiantoro
(inilah.com/ Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta - Indonesia saat ini menghadapi situasi sulit terkait dengan menurunnya permintaan ekspor gas alam cair (LNG).
Untuk itu, pemerintah menghindari terjadinya produksi LNG dalam kondisi penuh di tangki penyimpanan (tank top) menyusul penurunan ekspor komoditas tersebut akibat krisis global.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai bertemu investor Kanada di Jakarta, Senin (16/3), mengatakan saat ini, memang belum terjadi kondisi tank top yang mengkhawatirkan tersebut.
"Saat ini, baru first warning. Namun, kalau dibiarkan dan produksi LNG sudah tank top, maka terpaksa mesti mematikan sumur dan untuk menghidupkannya kembali akan sangat sulit," katanya.
Purnomo minta agar PT Pertamina (Persero) dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menggencarkan pengalihan ekspor LNG ke pembeli lain.
Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono juga mengkhawatirkan rencana pengurangan ekspor LNG dari pembeli Jepang, Korea, dan Taiwan menyusul krisis global sekarang ini.
Menurut dia, pengurangan ekspor LNG dari Kilang Bontang, Kaltim, tersebut berarti mengurangi pendapatan negara.
Selain itu, penundaan ekspor juga akan menyebabkan produksi LNG Kilang Bontang akan mencapai tank top.
Ia mengatakan sejauh ini pembeli LNG dari ketiga negara tersebut memang belum menyampaikan permintaan pengurangan ekspor secara resmi.
Namun, pembeli sudah mengindikasikan pengurangan pembelian LNG sebagai akibat penurunan produksi industri di negaranya akibat krisis global.
Priyono juga menambahkan, pihaknya melakukan berbagai upaya jika pembeli benar-benar mengurangi pembelian LNG-nya, di antaranya adalah dengan mengalihkan produksi LNG ke pembeli lain, dialihkan menjadi elpiji, dan memenuhi kebutuhan pabrik pupuk, meski volumenya kecil.
"Dulu juga pernah di-switch ke elpiji dengan memakai konverter," ujarnya.
Pembeli Jepang yang biasa disebut Western Buyers, mengindikasikan pengurangan pembelian 3-6 kargo LNG, Korea Gas juga sampai enam kargo dan perusahaan asal Taiwan, Chinese Petroleum Corporation, juga akan mengurangi pembelian tiga kargo. Satu kargo LNG setara dengan tiga juta juta british thermal unit (MMBTU).
===========
[Jumat, 01/05/2009 12:30 WIB
Kelebihan Produksi Kilang Bontang Teratasi
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
http://www.detikfinance.co
Foto: lih/detikFinance
Jakarta - Kelebihan pasokan gas untuk Kilang Bontang hingga saat ini masih bisa tertangani sehingga tidak perlu dilakukan pengurangan produksi gas dari lapangan-lapangan sekitarnya.
"Memang betul kelebihan kargo Bontang sampai hari ini sudah habis. Jadi tidak terjadi pengurangan produksi gas," ujar Deputy Operasi BP Migas Edy Purwanto dalam pesan singkatnya, Jumat (1/5/2009).
Sebelumnya traditionalm buyer Kilang Bontang menyatakan tidak sanggup menyerap 18 kargo LNG Bontang karena menurunnya kegiatan ekonomi di negara mereka.
Karena tidak terserap, Kilang Bontang pun kelebihan produksi sebesar 18 kargo. Jika kelebihan produksi terus berlangsung, maka kilang tidak ekonomis dan kemungkinan terburuk produksi gas dari lapangan sekitarnya harus dihentikan.
Namun kini 18 kargo LNG tersebut sudah dialokasikan untuk diserap sejumlah pihak. Rinciannya adalah 8 kargo untuk pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan 3 kargo untuk memenuhi kewajiban Tangguh ke China.
Selain itu, ada satu kargo yang berhasil dijual ke India dan 6 kargo yang dialokasikan ke Pertamina untuk dikonversi ke elpiji.
(epi/lih)*tra]
===
Pertamina Serap Kelebihan Elpiji Kilang Bontang
http://www.tempointeraktif
Selasa, 10 Maret 2009 | 13:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Pertamina (Persero) akan mendapat pasokan elpiji dari kilang gas alam cair (liquid natural gas/LNG) Bontang. "Bontang ada kelebihan elpiji lima sampai enam kargo," kata Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Selasa (10/3).
Dengan hitungan tiap kargo sebesar 40 ribu metrik ton, maka total kelebihan elpiji bisa mencapai 240 ribu metrik ton. Kelebihan elpiji itu akan dipasok mulai Mei hingga akhir tahun ini.
Jika Bontang memang kelebihan pasokan, kata dia,maka Pertamina akan mengutamakan membeli elpiji dari dalam negeri. "Itu kami serap dulu, kami mengutamakan pasokan dalam negeri," ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini kapasitas elpiji domestik sekitar dua juta ton. Jika perkembangan konversi minyak tanah ke elpiji sesuai target, kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5 juta ton, sehingga harus ada tambahan pasokan elpiji sebesar 2,5 juta ton.
Pertamina juga sedang menggelar beauty contest kedua untuk mendampingi Petredech sebagai pemasok elpiji. Pertamina tidak ingin Petredech menjadi pemasok tunggal. "Kami (mengadakan) beauty contest supaya tidak single supplier," ungkapnya.
Dia mengatakan kontrak berikutnya akan dilakukan pada semester kedua tahun ini untuk pengiriman akhir tahun hingga awal tahun depan. Kontraknya juga berjangka sepuluh tahun seperti yang dilakukan terhadap Petredech. Harganya akan flat selama tiga tahun pertama dan tiap tahun berikutnya akan ditinjau ulang.
======
GAS ALAM CAIR
LNG Bontang Dialihkan
ke Pembeli Tangguh
http://www.suarakarya-onli
Rabu, 18 Maret 2009
JAKARTA (Suara Karya): Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berencana mengalihkan kelebihan produksi gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Kilang Bontang, Kaltim, ke pembeli Kilang Tangguh, Papua.
Menurut Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, terdapat 2 hingga 4 kargo LNG Bontang yang akan dialihkan ke pembeli Tangguh pada tahun 2009 ini. "(Pengalihan) ini bukan berarti Tangguh mengalami penundaan (delay) pengiriman LNG, pengapalan pertama Tangguh tetap dua kargo ke Fujian, China," kata Djoko di Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut dia, harga LNG akibat pengalihan itu tetap sesuai kontrak masing-masing. Artinya, LNG Bontang buat pembeli Tangguh tetap memakai harga Tangguh dan pengembalian LNG Tangguh buat pembeli Bontang memakai harga Bontang.
Diketahui sebelumnya, Kilang Bontang terancam mengalami kelebihan produksi LNG menyusul rencana pembeli di Jepang, Korea, dan Taiwan mengurangi permintaannya akibat krisis global. Pemerintah khawatir kelebihan produksi LNG itu akan membuat tangki penyimpanan dalam kondisi penuh (tank top), yang selanjutnya terpaksa mematikan sumur gas.
Pembeli Jepang yang biasa disebut Western Buyers mengindikasikan pengurangan pembelian sebanyak 3-6 kargo LNG, Korea Gas juga sampai 6 kargo, dan perusahaan Taiwan, Chinese Petroleum Corporation, mengurangi 3 kargo.
Sementara itu, Kepala BP Migas R Priyono menjelaskan adanya penundaan pembelian LNG oleh Jepang, Korea dan Taiwan mencapai sekitar 15 kargo. "Perkiraan 15 kargo yang minta delay, kita akan lihat," ujarnya.
Dia juga menambahkan, dari 15 kargo tersebut, kemungkinan dua kargo akan dialihkan ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), 2-4 kargo untuk menutup pengiriman LNG Tangguh ke Fujian, China. "Sisanya masih mencari konsumen," katanya. (A Choir)
=========
Tiga Solusi Dropping Kargo LNG Bontang
http://www.kontan.co.id/in
JAKARTA. Kemungkinan terganggunya pembelian LNG dari kilang Bontang oleh Jepang, Taiwan dan Korea bertambah menjadi 15 kargo tahun ini. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menemukan satu lagi solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu mengalihkan jatah pengiriman pertama blok Tangguh dari kilang Bontang.
Kepala BP Migas Raden Priyono menjelaskan, dalam pembicaraan terakhir dengan pembeli LNG Bontang dari tiga negara tersebut, diperkirakan jumlah kargo LNG yang terganggu pembeliannya sebanyak 13 kargo sampai 15 kargo.
"Ada tiga kemungkinan, bisa di drop, bisa di delay dan bisa di carry over. Kita masih negosiasi supaya tidak dibatalkan," kata Priyono, Selasa (17/3).
Priyono memastikan kelebihan produksi LNG Bontang tersebut akan digunakan untuk memasok kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak enam kargo. Sementara sisanya sebanyak sembilan kargo akan dicarikan alternatif pembelinya.
"Bisa di divert ke pengiriman pertama Tangguh yang dijadwalkan April atau Mei. Tapi masih perlu dibicarakan soal pembayarannya, dan divert ini hanya untuk satu bulan," tambahnya.
Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono menjelaskan, divert pengiriman Tangguh dari kilang Bontang selama satu bulan itu sekitar dua sampai empat kargo.
Sementara itu, terkait selisih harga jual LNG Tangguh dan Bontang tersebut, Djoko mengusulkan agar para pembeli mau membayarnya sesuai harga kontrak masing-masing.
"Biar gampangnya kita upayakan sesuai dengan kontrak masing-masing. Jadi harga LNG Tangguh yang diambilkan dari Bontang, menggunakan harga kontrak LNG Bontang. Sementara saat Tangguh mengirimkan untuk kebutuhan pembeli Bontang akan menggunakan harga Tangguh. Sehingga nanti hitung-hitungannya BP sebagai pengelola Tangguh tetap akan menerima harga sesuai kontrak, dan East Kalimantan PSC yang mengelola lapangan Bontang akan menerima harga sesuai kontrak juga," kata Djoko panjang lebar.
Djoko menjelaskan, jika usulan ini disetujui oleh pemerintah dan para perusahaan di kedua lapangan tersebut maka pengiriman dari Tangguh akan ditahan dulu selama satu bulan untuk membantu mengatasi permasalahan di Bontang.
"Ini kan dalam rangka membantu Bontang yang berkurang pembeliannya, sepanjang pemilik Tangguh tidak dirugikan," ujarnya.
Perlu diketahui, harga LNG Tangguh ke pembeli dari Fujian, China disepakati US$ 3,8 per MMBTU. Sementara harga LNG Bontang ke Jepang, Taiwan dan Korea senilai US$ 5 per MMBTU.
===========
Terkait Bontang, BP Migas Cari Pembeli Baru
lokasi: Home / Berita / Energi / [sumber: Jakartapress.com]
Kamis, 02/04/2009 | 18:25 WIB -
http://www.jakartapress.co
Jakarta - Rencana penurunan produksi kilang Bontang hingga kini masih bisa dihindari. BP Migas pun meminta Pertamina untuk mencari pembeli lain agar penampungan produksi kilang Bontang tidak kepenuhan alias tank top. "Belum ada penurunan produksi dan kita hindari itu,” jelas Deputi Finansial, Ekonomi dan PemasaranBP Migas (Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas) Djoko Harsono, Kamis (2/4/2009).
Seperti diketahui, permintaan LNG kilang Bontang dari Jepang, Korea dan Taiwan menurun karena imbas krisis global. Akibatnya, produksi kilang Bontang tak banyak terserap dan akhirnya menumpuk di penampungan. Jika tempat penampungan ini terus menumpuk, maka tak ada lagi tempat untuk menampung produksi kilang Bontang.
Dampak terburuknya, lanjtunya, produksi kilang Bontang pun bisa-bisa dikurangi, bahkan dihentikan. Yang dikhawatirkan adalah jika produksi kilang Bontang dihentikan, maka akan sulit untuk memulainya lagi. Untuk itu, BP Migas mengupayakan berbagai cara agar produksi kilang Bontang tidak berhenti. Salah satu caranya adalah dengan mencari pembeli lain yang bisa menyerap produksi tersebut.
Djoko menjelaskan, pihaknya sudah meminta Pertamina untuk mencari pembeli lain yang bisa menyerap 6 kargo yang tersisa dari 18 kargo yang didroping oleh Jepang, Korea dan Taiwan. "Yang kemarin kita minta Pertamina cari pasar lain jangan sampai tidak ada yang beli," kata Deputi BP Migas.
Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono mengatakan ada 18 kargo LNG Bontang yang tidak bisa diserap ketiga pembeli tersebut. Namun 6 kargo diantaranya akan dialihkan ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) hingga Desember 2009 dan 6 kargo lainnya akan dikonversi menjadi elpiji. Sedangkan untuk 6 kargo sisanya, kata Priyono, pihaknya akan mencari pembeli baru baik dari dalam maupun luar negeri. "Sisanya kita maksimalkan untuk cari market yang ada. Baik di domestik maupun luar negeri," jelas Kepala BP Migas.
Akibat 240 ribu MT LNG Pertamina belum terjual, BP Migas mendesak Pertamina mencari pasar bagi LNG itu. BP Migas mendesak PT Pertamina segera mencari pasar baru untuk menjual sisa kelebihan gas alam cair atau LNG, sebanyak enam kargo atau 240 ribu metrik ton. "Jangan sampai sisa LNG tidak ada yang beli," ujar Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas Djoko Harsono di Jakarta, Kamis 2 April 2009.
Menurut dia, BP Migas berusaha agar produksi di kilang LNG Bontang tidak melakukan penurunan produksi, kendati saat ini permintaan pasar LNG sedang lesu akibat krisis global. Pembeli LNG dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah membatalkan pembelian 18 kargo atau 720 ribu metrik ton LNG Bontang. Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah memutuskan dua kargo LNG dialihkan pengirimannya ke Fujian, China.
Selain itu, enam kargo di alokasikan untuk kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan enam kargo lagi akan diubah menjadi elpiji guna memenuhi pasokan domestik. Rencana yang terakhir ini akan dilakukan mulai Mei 2009. (*/ika)
Monday, April 20, 2009
Logikanya pasti ada yang salah kalau "di bawah beringin sudah tidak sejuk"
Sebuah tulisan yang bagus, yang semestinya bisa menjadi bahan renungan oleh partai golkar. saya bukan mau berpolitik, tetapi salut kepada penulis yang dengan berani dan lugas menukilkan fakta-fakta di seputar kepemimpinan tertinggi golkar. sangat sedikit kolumnis yang mau terang2an membongkar borok golkar di bawah kepemimpinan JK.
Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar bangsa dan rakyat kita tidak mau terjebak dengan paradigma lama yang tidak masuk akal. selama JK menjadi wapres kita menyaksikan berbagai terobosan yang dicetuskan beliau sebagai wapres, tapi kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa mesin2 birokrasi dan pemerintah sangat rigid untuk mendukung ide-ide yang baik dari JK. Di samping itu ada pula bbrp aktivitas dan ide yang jelas-jelas bertentangan dengan logika dan praktek yang sedang berlaku di dunia internasional. tapi tidak banyak orang yang memprotes atau berani mengatakan "tidak sir.." akhirnya seperti sekarang, terbukti sudah.
sayang sekali paradigma "ban serep" yang coba di tanggalkan JK tidak membawa hasil yang baik dalam kepemerintahan.
semoga beringin bisa berkaca kepada sungai yang mengalir dibawahnya, paling tidak bisa melihat bayangan pohon nya sendiri apakah masih rimbun atau sudah kering kerontang, atau cuma lapuk di dahan dan dipucuk.
Eddy.
=========
Hawa Panas di Partai Beringin
Senin, 20 April 2009 | 03:09 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/20/03090478/hawa.panas.di.partai.beringin
Pemilu 2009 bisa jadi menjadi pemilu terburuk bagi Partai Golkar sepanjang sejarahnya.
Pada dua pemilu pertama masa Reformasi, Golkar masih relatif dominan dalam perolehan suara pemilu legislatif sebesar 22,44 persen (1999), menempatkannya pada posisi kedua setelah PDI-P, dan kembali pada posisi pertama dengan perolehan suara 21,58 persen yang menggeser PDI-P (2004). Kali ini proyeksi perolehan suara Golkar berdasarkan beberapa hasil hitung cepat (quick count) hanya berkisar pada angka 15 persen.
Keterpurukan Golkar dalam Pemilu 2009 sulit dicari penyebabnya. Faktanya, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menjadi wakil presiden dan tantangan lebih ringan ketimbang Pemilu 1999 dan 2004. Apa yang salah selama lima tahun terakhir dengan Golkar dan kepemimpinan JK? Haruskah JK dihukum atas keterpurukan ini?
Tak bermakna
Elite Golkar perlu berkaca diri. Mengapa masyarakat ”menghukum” partai ini? Pasti ada yang salah selama lima tahun bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin karena JK terlampau yakin untuk tampil melawan SBY pada pemilu presiden mendatang.
Sebelum pemungutan suara 9 April lalu, fungsionaris Golkar begitu percaya diri mengajukan calon presiden sendiri. Sikap itu dilandasi keyakinan bahwa sebagai partai besar pemenang Pemilu 2004, Golkar tidak layak bila hanya mengincar kursi wapres pada Pemilu 2009. Sikap ini muncul sebagai reaksi atas pernyataan sinis terhadap Golkar oleh seorang fungsionaris Partai Demokrat. Merasa dilecehkan dan direndahkan harga dirinya, Golkar ”pecah kongsi” dengan PD dan mencalonkan JK sebagai capres pada Pilpres 2009.
Kini kepercayaan diri itu hilang. Bahkan, harga diri partai pun ”cenderung digadaikan” demi kepentingan pragmatis kekuasaan sesaat. Partai besar itu memohon belas kasih PD agar berkoalisi kembali.
Golkar bagai menjilat ludah sendiri. Kata yang telah diucapkan bagai tak bermakna. Konsistensi sikap untuk memberikan teladan berpolitik bagi bangsa ini seakan tak berlaku bagi Golkar. Demi kekuasaan, semua dapat diabaikan. Ironisnya, argumentasi di balik sikap oportunis itu adalah ”demi kepentingan bangsa yang lebih besar”. Dan, Golkar mengeksploitasi kepentingan bangsa demi kepentingan pragmatis mereka meraih kekuasaan.
Tanggung gugat untuk JK
Dorongan koalisi PD-Golkar yang dimaksud adalah kembalinya duet SBY-JK dalam pilpres mendatang. Kepentingan bangsa dan kepentingan partai seolah direduksi sebatas kepentingan JK. Seolah Golkar tidak memiliki kader selain JK yang layak ”dijual” dalam pentas politik nasional Juli mendatang.
Padahal, terpuruknya suara Golkar pada pemilu legislatif kali ini merupakan kegagalan JK. Jangan lupa, perolehan suara Golkar merupakan yang terkecil sepanjang sejarah. Karena itu, JK layak ditanggung gugat, yakni dimintai pertanggungjawaban setidaknya karena dua hal.
Pertama, sebagai ketua umum partai, JK amat menentukan sukses gagalnya Golkar. Salah satu ukuran sukses partai politik adalah perolehan suara pada pemilu. Merosotnya suara Golkar dari perolehan di atas 20 persen pada Pemilu 2004 menjadi hanya 15 persen (Pemilu 2009) merupakan kegagalan kepemimpinan JK.
Kedua, JK sebagai wapres telah memasukkan Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintahan berkuasa. Seharusnya Golkar mendapat keuntungan dari posisi itu. Klaim keberhasilan pemerintahan selama lima tahun terakhir terlihat hanya menguntungkan PD. Sebaliknya daftar kegagalan pemerintah dinilai sebagai kegagalan JK sehingga persepsi negatif terhadap JK membawa konsekuensi negatif terhadap Golkar.
Atas dua alasan itu, orang bisa menilai, keberadaan JK dalam pemerintahan hanya demi kepentingan JK dan kelompoknya, bukan membawa misi partai, sehingga masyarakat tidak melihat korelasi langsung peran Partai Golkar dalam menciptakan kebijakan pemerintahan yang prorakyat. Karena itu, apresiasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah hanya ditujukan kepada SBY dan PD.
Pertanyaannya, bagaimana bentuk ”hukuman” Golkar terhadap JK? Ada beberapa pilihan. Pertama, JK mundur dari pencalonan presiden atau wapres karena gagal memimpin Golkar meraih suara signifikan dalam pemilu legislatif.
Atau, kedua, JK tidak dicalonkan lagi oleh Golkar melalui keputusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Gol- kar pada 23 April untuk berduet (kembali) dengan SBY. Atau, ketiga, ini amat ekstrem, JK dicopot dari jabatan ketua umum melalui munas luar biasa.
Sebaliknya, jika JK tetap menjadi ketua Golkar dan diajukan kembali, apalagi bila menjadi calon tunggal untuk berduet dengan SBY, dapat dipastikan Golkar akan kian kehilangan simpati pendukungnya. Alasannya, 28 DPD telah menyatakan sikap mendukung JK menjadi calon presiden sebelum pemilu 9 April lalu, bukan menjadi calon wapres.
Karakter Golkar
Rapimnasus Golkar 23 April mendatang amat menentukan pilihan politis partai Golkar pasca-Pemilu Legislatif 2009. Apakah kembali berkoalisi dengan PD atau memilih jalan sendiri sesuai pernyataan fungsionaris sebelum pemilu legislatif.
Sementara ini ada dua kubu di Golkar terus bergerilya. Bagi kelompok oportunis-pragmatis, berduet kembali dengan SBY merupakan pilihan paling seksi saat ini. Bagi kelompok ini, harga diri serta konsistensi sikap partai dapat diabaikan demi kekuasaan. Tetapi, pilihan ini bisa salah jika SBY ternyata tidak memilih JK dari Golkar karena lebih memilih tokoh lain yang terlihat bisa dijaminkan oleh tokoh-tokoh Golkar yang lebih mengakar secara internal daripada JK.
Kelompok lain adalah mereka yang ingin tetap konsisten dengan sikap sebelum pemilu, yakni Golkar tetap maju mencalonkan kadernya menjadi calon presiden. Bila gagal meraih kemenangan, Golkar dapat menjadi kekuatan oposisi yang kuat dan berperan di parlemen. Dengan posisi itu, Golkar diyakini dapat merebut kembali simpati pemilih untuk kepentingan partai pada pemilu berikut.
Sikap kelompok kedua ini mungkin sulit bagi Golkar, mengingat partai ini dalam sejarahnya belum pernah menjadi oposisi pemerintah. Golkar lebih dikenal sebagai partai oportunis yang selalu mencari peluang untuk menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa.
Sebastian Salang Koordinator Formappi
Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar bangsa dan rakyat kita tidak mau terjebak dengan paradigma lama yang tidak masuk akal. selama JK menjadi wapres kita menyaksikan berbagai terobosan yang dicetuskan beliau sebagai wapres, tapi kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa mesin2 birokrasi dan pemerintah sangat rigid untuk mendukung ide-ide yang baik dari JK. Di samping itu ada pula bbrp aktivitas dan ide yang jelas-jelas bertentangan dengan logika dan praktek yang sedang berlaku di dunia internasional. tapi tidak banyak orang yang memprotes atau berani mengatakan "tidak sir.." akhirnya seperti sekarang, terbukti sudah.
sayang sekali paradigma "ban serep" yang coba di tanggalkan JK tidak membawa hasil yang baik dalam kepemerintahan.
semoga beringin bisa berkaca kepada sungai yang mengalir dibawahnya, paling tidak bisa melihat bayangan pohon nya sendiri apakah masih rimbun atau sudah kering kerontang, atau cuma lapuk di dahan dan dipucuk.
Eddy.
=========
Hawa Panas di Partai Beringin
Senin, 20 April 2009 | 03:09 WIB
http://cetak.kompas.com/re
Pemilu 2009 bisa jadi menjadi pemilu terburuk bagi Partai Golkar sepanjang sejarahnya.
Pada dua pemilu pertama masa Reformasi, Golkar masih relatif dominan dalam perolehan suara pemilu legislatif sebesar 22,44 persen (1999), menempatkannya pada posisi kedua setelah PDI-P, dan kembali pada posisi pertama dengan perolehan suara 21,58 persen yang menggeser PDI-P (2004). Kali ini proyeksi perolehan suara Golkar berdasarkan beberapa hasil hitung cepat (quick count) hanya berkisar pada angka 15 persen.
Keterpurukan Golkar dalam Pemilu 2009 sulit dicari penyebabnya. Faktanya, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menjadi wakil presiden dan tantangan lebih ringan ketimbang Pemilu 1999 dan 2004. Apa yang salah selama lima tahun terakhir dengan Golkar dan kepemimpinan JK? Haruskah JK dihukum atas keterpurukan ini?
Tak bermakna
Elite Golkar perlu berkaca diri. Mengapa masyarakat ”menghukum” partai ini? Pasti ada yang salah selama lima tahun bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin karena JK terlampau yakin untuk tampil melawan SBY pada pemilu presiden mendatang.
Sebelum pemungutan suara 9 April lalu, fungsionaris Golkar begitu percaya diri mengajukan calon presiden sendiri. Sikap itu dilandasi keyakinan bahwa sebagai partai besar pemenang Pemilu 2004, Golkar tidak layak bila hanya mengincar kursi wapres pada Pemilu 2009. Sikap ini muncul sebagai reaksi atas pernyataan sinis terhadap Golkar oleh seorang fungsionaris Partai Demokrat. Merasa dilecehkan dan direndahkan harga dirinya, Golkar ”pecah kongsi” dengan PD dan mencalonkan JK sebagai capres pada Pilpres 2009.
Kini kepercayaan diri itu hilang. Bahkan, harga diri partai pun ”cenderung digadaikan” demi kepentingan pragmatis kekuasaan sesaat. Partai besar itu memohon belas kasih PD agar berkoalisi kembali.
Golkar bagai menjilat ludah sendiri. Kata yang telah diucapkan bagai tak bermakna. Konsistensi sikap untuk memberikan teladan berpolitik bagi bangsa ini seakan tak berlaku bagi Golkar. Demi kekuasaan, semua dapat diabaikan. Ironisnya, argumentasi di balik sikap oportunis itu adalah ”demi kepentingan bangsa yang lebih besar”. Dan, Golkar mengeksploitasi kepentingan bangsa demi kepentingan pragmatis mereka meraih kekuasaan.
Tanggung gugat untuk JK
Dorongan koalisi PD-Golkar yang dimaksud adalah kembalinya duet SBY-JK dalam pilpres mendatang. Kepentingan bangsa dan kepentingan partai seolah direduksi sebatas kepentingan JK. Seolah Golkar tidak memiliki kader selain JK yang layak ”dijual” dalam pentas politik nasional Juli mendatang.
Padahal, terpuruknya suara Golkar pada pemilu legislatif kali ini merupakan kegagalan JK. Jangan lupa, perolehan suara Golkar merupakan yang terkecil sepanjang sejarah. Karena itu, JK layak ditanggung gugat, yakni dimintai pertanggungjawaban setidaknya karena dua hal.
Pertama, sebagai ketua umum partai, JK amat menentukan sukses gagalnya Golkar. Salah satu ukuran sukses partai politik adalah perolehan suara pada pemilu. Merosotnya suara Golkar dari perolehan di atas 20 persen pada Pemilu 2004 menjadi hanya 15 persen (Pemilu 2009) merupakan kegagalan kepemimpinan JK.
Kedua, JK sebagai wapres telah memasukkan Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintahan berkuasa. Seharusnya Golkar mendapat keuntungan dari posisi itu. Klaim keberhasilan pemerintahan selama lima tahun terakhir terlihat hanya menguntungkan PD. Sebaliknya daftar kegagalan pemerintah dinilai sebagai kegagalan JK sehingga persepsi negatif terhadap JK membawa konsekuensi negatif terhadap Golkar.
Atas dua alasan itu, orang bisa menilai, keberadaan JK dalam pemerintahan hanya demi kepentingan JK dan kelompoknya, bukan membawa misi partai, sehingga masyarakat tidak melihat korelasi langsung peran Partai Golkar dalam menciptakan kebijakan pemerintahan yang prorakyat. Karena itu, apresiasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah hanya ditujukan kepada SBY dan PD.
Pertanyaannya, bagaimana bentuk ”hukuman” Golkar terhadap JK? Ada beberapa pilihan. Pertama, JK mundur dari pencalonan presiden atau wapres karena gagal memimpin Golkar meraih suara signifikan dalam pemilu legislatif.
Atau, kedua, JK tidak dicalonkan lagi oleh Golkar melalui keputusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Gol- kar pada 23 April untuk berduet (kembali) dengan SBY. Atau, ketiga, ini amat ekstrem, JK dicopot dari jabatan ketua umum melalui munas luar biasa.
Sebaliknya, jika JK tetap menjadi ketua Golkar dan diajukan kembali, apalagi bila menjadi calon tunggal untuk berduet dengan SBY, dapat dipastikan Golkar akan kian kehilangan simpati pendukungnya. Alasannya, 28 DPD telah menyatakan sikap mendukung JK menjadi calon presiden sebelum pemilu 9 April lalu, bukan menjadi calon wapres.
Karakter Golkar
Rapimnasus Golkar 23 April mendatang amat menentukan pilihan politis partai Golkar pasca-Pemilu Legislatif 2009. Apakah kembali berkoalisi dengan PD atau memilih jalan sendiri sesuai pernyataan fungsionaris sebelum pemilu legislatif.
Sementara ini ada dua kubu di Golkar terus bergerilya. Bagi kelompok oportunis-pragmatis, berduet kembali dengan SBY merupakan pilihan paling seksi saat ini. Bagi kelompok ini, harga diri serta konsistensi sikap partai dapat diabaikan demi kekuasaan. Tetapi, pilihan ini bisa salah jika SBY ternyata tidak memilih JK dari Golkar karena lebih memilih tokoh lain yang terlihat bisa dijaminkan oleh tokoh-tokoh Golkar yang lebih mengakar secara internal daripada JK.
Kelompok lain adalah mereka yang ingin tetap konsisten dengan sikap sebelum pemilu, yakni Golkar tetap maju mencalonkan kadernya menjadi calon presiden. Bila gagal meraih kemenangan, Golkar dapat menjadi kekuatan oposisi yang kuat dan berperan di parlemen. Dengan posisi itu, Golkar diyakini dapat merebut kembali simpati pemilih untuk kepentingan partai pada pemilu berikut.
Sikap kelompok kedua ini mungkin sulit bagi Golkar, mengingat partai ini dalam sejarahnya belum pernah menjadi oposisi pemerintah. Golkar lebih dikenal sebagai partai oportunis yang selalu mencari peluang untuk menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa.
Sebastian Salang Koordinator Formappi
Wednesday, April 15, 2009
SMI dan "SMI" - itulah Indonesia.
Pemerintah akhirnya membentuk BUMN untuk membiayai infrastruktur karena memang pada prakteknya perbankan masih "pelit" dan "berbelit" mengucurkan kredit. Uniknya BUMN ini bernama PT. SArana Multi Infrastruktur yang disingkat menjadi SMI persis sama dengan inisial Menkeu saat ini, SMI. BUMN ini ternyata harus bertanggung jawab kpd Menkeu, bukan kepada Meneg BUMN. Apakah ini berpotensi melanggar UU 19/2003 ttg BUMN? perlu kiranya diwaspadai, karena maksud baik saja tidak cukup di republik ini, harus diikuti dengan good governance conduct yang sering dilalaikan oleh para penguasa.
Semoga staf depkeu sudah melakukan clearance atas hal ini, kalau gak kasihan SMI dan "SMI".
=========
Dana Murah Infrastruktur
Bertanggung Jawab kepada Menteri Keuangan
Rabu, 15 April 2009 | 04:22 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur yang akan menyediakan sumber pembiayaan murah khusus untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur.
”Minat perbankan membiayai infrastruktur sangat rendah. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pembiayaan yang berbunga lebih murah dari suku bunga bank dan berjangka panjang, antara 15-20 tahun,” ujar Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini di Jakarta, Selasa (14/4), saat memublikasikan pendirian perusahaan ini.
Dengan mekanisme itu, ada dua cara pembiayaan yang akan dilakukan SMI. Pertama, menyediakan modal mendirikan anak perusahaan pembiayaan baru. Kedua, memberikan pinjaman proyek langsung kepada perusahaan pengembang infrastruktur.
SMI mendapatkan modal awal senilai Rp 1 triliun dari total komitmen modal dasar yang akan diberikan pemerintah, yakni Rp 4 triliun. Untuk tahap awal, dari modal Rp 1 triliun, SMI mengalokasikan Rp 600 miliar sebagai modal pada anak perusahaan yang akan didirikan pada semester II-2009 bersama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Sementara ini, Bank Dunia dan ADB memastikan akan menyuntikkan modal Rp 1,4 triliun, sehingga perusahaan yang akan diberi nama Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) ini punya modal awal Rp 2 triliun. Adapun sisa modal Rp 400 miliar lainnya akan digunakan SMI untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung.
”Kemampuan SMI dalam pembiayaan ini sangat terbatas. Karena itu, kami akan membentuk banyak anak perusahaan yang memungkinkan adanya tambahan pembiayaan bagi infrastruktur. Jadi, selain membiayai proyek infrastruktur secara langsung, terutama yang bermodal kecil, kami akan meluncurkan pembiayaan proyek melalui anak perusahaan,” ujar Emma.
Di bawah Menkeu
Status SMI adalah badan usaha milik negara. Namun, berbeda dengan BUMN lain, SMI tidak bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN, tetapi langsung ke Menteri Keuangan. Dengan demikian, sudah ada dua perusahaan pembiayaan yang ada di bawah Menkeu, yakni PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Untuk menyuntikkan modal pada SMI senilai Rp 1 triliun, pemerintah meminjam dana dari ADB dan Bank Dunia, yakni masing-masing 100 juta dollar AS. Pinjaman itu dimasukkan ke dalam APBN 2009, yang kemudian dialokasikan ke SMI sebagai modal awal.
Secara keseluruhan, komitmen ADB sebenarnya mencapai 140 juta dollar AS. Komitmen itu dibagi dua bagian. Pertama, 100 juta dollar AS menjadi pinjaman pemerintah. Kedua, 40 juta dollar AS disuntikkan langsung sebagai penyertaan modal di IIFF.
”Pembiayaan yang perlu modal besar akan kami serahkan pada anak perusahaan, sementara yang kecil akan kami biayai sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah proyek sarana air bersih seperti yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM),” tutur Emma.
Komisaris Utama SMI Ngalim Sawega mengatakan, pada tahap lanjutan, SMI akan memanfaatkan pasar modal dalam meningkatkan kemampuan pembiayaannya. Itu bisa dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO) atau menawarkan langsung proyek infrastruktur yang menarik. Proyek bisa ditawarkan dengan cara menjual obligasi ke pasar modal.
”Bank juga bisa diikutsertakan dengan skema pembiayaan jangka pendek, mungkin hanya dua tahun. Setelah itu di-refinancing terus hingga infrastruktur itu tuntas dibangun,” ujarnya.(OIN)
======
Semoga staf depkeu sudah melakukan clearance atas hal ini, kalau gak kasihan SMI dan "SMI".
=========
Dana Murah Infrastruktur
Bertanggung Jawab kepada Menteri Keuangan
Rabu, 15 April 2009 | 04:22 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur yang akan menyediakan sumber pembiayaan murah khusus untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur.
”Minat perbankan membiayai infrastruktur sangat rendah. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pembiayaan yang berbunga lebih murah dari suku bunga bank dan berjangka panjang, antara 15-20 tahun,” ujar Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini di Jakarta, Selasa (14/4), saat memublikasikan pendirian perusahaan ini.
Dengan mekanisme itu, ada dua cara pembiayaan yang akan dilakukan SMI. Pertama, menyediakan modal mendirikan anak perusahaan pembiayaan baru. Kedua, memberikan pinjaman proyek langsung kepada perusahaan pengembang infrastruktur.
SMI mendapatkan modal awal senilai Rp 1 triliun dari total komitmen modal dasar yang akan diberikan pemerintah, yakni Rp 4 triliun. Untuk tahap awal, dari modal Rp 1 triliun, SMI mengalokasikan Rp 600 miliar sebagai modal pada anak perusahaan yang akan didirikan pada semester II-2009 bersama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Sementara ini, Bank Dunia dan ADB memastikan akan menyuntikkan modal Rp 1,4 triliun, sehingga perusahaan yang akan diberi nama Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) ini punya modal awal Rp 2 triliun. Adapun sisa modal Rp 400 miliar lainnya akan digunakan SMI untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung.
”Kemampuan SMI dalam pembiayaan ini sangat terbatas. Karena itu, kami akan membentuk banyak anak perusahaan yang memungkinkan adanya tambahan pembiayaan bagi infrastruktur. Jadi, selain membiayai proyek infrastruktur secara langsung, terutama yang bermodal kecil, kami akan meluncurkan pembiayaan proyek melalui anak perusahaan,” ujar Emma.
Di bawah Menkeu
Status SMI adalah badan usaha milik negara. Namun, berbeda dengan BUMN lain, SMI tidak bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN, tetapi langsung ke Menteri Keuangan. Dengan demikian, sudah ada dua perusahaan pembiayaan yang ada di bawah Menkeu, yakni PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Untuk menyuntikkan modal pada SMI senilai Rp 1 triliun, pemerintah meminjam dana dari ADB dan Bank Dunia, yakni masing-masing 100 juta dollar AS. Pinjaman itu dimasukkan ke dalam APBN 2009, yang kemudian dialokasikan ke SMI sebagai modal awal.
Secara keseluruhan, komitmen ADB sebenarnya mencapai 140 juta dollar AS. Komitmen itu dibagi dua bagian. Pertama, 100 juta dollar AS menjadi pinjaman pemerintah. Kedua, 40 juta dollar AS disuntikkan langsung sebagai penyertaan modal di IIFF.
”Pembiayaan yang perlu modal besar akan kami serahkan pada anak perusahaan, sementara yang kecil akan kami biayai sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah proyek sarana air bersih seperti yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM),” tutur Emma.
Komisaris Utama SMI Ngalim Sawega mengatakan, pada tahap lanjutan, SMI akan memanfaatkan pasar modal dalam meningkatkan kemampuan pembiayaannya. Itu bisa dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO) atau menawarkan langsung proyek infrastruktur yang menarik. Proyek bisa ditawarkan dengan cara menjual obligasi ke pasar modal.
”Bank juga bisa diikutsertakan dengan skema pembiayaan jangka pendek, mungkin hanya dua tahun. Setelah itu di-refinancing terus hingga infrastruktur itu tuntas dibangun,” ujarnya.(OIN)
======
Infrastructure SOE Ready to Provide Funding for Projects
The new state infrastructure financing firm PT Sarana Multi Infrastructure, or SMI, is now officially operational and looking for projects to take on to boost economic growth, a Ministry of Finance official said, after the firm’s commissioners and directors were appointed on Tuesday.
SMI will act as an operating holding company to provide long-term financing support, inject equity and guarantee infrastructure projects, Hadiyanto, director general for the State Treasury at the Ministry of Finance said. In the shadow of the financial crisis and tight liquidity, banks and financial institutions have been reluctant to lend for infrastructure.
“Infrastructure projects are expected to become a booster for economic growth,” Hadiyanto said. “In the current time, financing for this sector is far from adequate. The government established SMI to help accelerate infrastructure projects in partnerships with the private sector and multilateral institutions.”
But Emma Sri Martini, the new president director of SMI, did not reveal the projects the organization was eyeing, only saying that the firm, which was established in February, was reviewing potential projects from the State Ministry of National Development Planning, or Bappenas.
“But SMI will work closely with ministries, or institutions, local government, the National Land Agency, and state-owned or local government-owned companies to become our partners,” Emma, who previously worked at the state-owned Asset Management Company, or PT PPA, said.
SMI will create a joint venture, the Indonesian Infrastructure Finance Facility, or IIFF, with shareholders including the government, the Asian Development Bank and the World Bank.
The ministry’s Hadiyanto added that SMI would have an initial base capital of Rp 4 trillion ($368 million), comprising Rp 1 trillion from the state budget and as well as $100 million and $140 million from the World Bank and the Asian Development Bank respectively. Indonesia is still waiting for confirmed support from more international donors, such as from two German finance investment companies DEG and KfW Bankengruppe, as well as the Japan International Corporation Agency, or JICA.
SMI is a state-owned company, but unlike other state-owned enterprises, or SOEs, it reports directly to the finance minister, rather than the state-owned enterprises minister.
The government appointed Frans N. Sukardi, who previously worked for state-brokerage PT Danareksa Sekuritas, as director for business development on the SMI board. Farida Astuti, who previously worked for PPA, was appointed director of finance and risk management. The government appointed Ngalim Sawega, who is an official at the country’s Capital Market and Financial Supervisory Board, or Bapepam, as chief commissioner of its board, along with members Langgeng Subur and Wahyu Utomo, senior public servants working in finance and economic matters.
Wednesday, March 25, 2009
Migas Indonesia: Terang Benderang di Hilir, Gelap Gulita di Hulu
"What a coincidence!"
Hari senin lalu di Jl MT Haryono telah diresmikan beroperasinya SPBU Total yang tentu saja memberikan tambahan pilihan bagi masyarakat dalam membeli BBM. Sekarang, selain Pertamina yang tampil dengan logo sederhana, jalan-jalan raya Indonesia - terutama kota besar seperti Jakarta- telah diramaikan oleh Shell, Petronas, dan Total.
Disisi lain, tepatnya di sektor hulu yang menjadi "ladang" utama pemerintah untuk mengarungi Dollar dan Rupiah juga terdengar berita bahwa proyek pemipaan gas alam dari Kalimantan ke Jawa atau Kalija kembali dilanjutkan setelah terkatung katung sejak diberikannya penyelenggaraan hak khusus pengusaahan gas kepada PT, Bakrie and Brother pada pertengahan 2006 lalu. Ketika Bakrie bersemenangat mengumpulkan dana dan melakukan "road show" ke berbagai negara, departemen ESDM justru meragukan ketersediaan cadangan dan kemampuan delivery dari lapangan.
Alhasil proyek yang bertujuan sangat mulia -terlepas dari sinisnya berbagai pandangan terhadap PT. BB- itu tertunda dan menjadi tidak jelas. Disebutkan ketika itu dibutuhkan waktu satu tahun untuk memperbaharui neraca gas. Menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang menghambat. Karena bbrp saat setelah penetapan pemenang lelang, bbrp kali nada protes disampaikan oleh Pemda setempat (Bontang) bahwa penyaluran gas ke Jawa adalah sangat merugikan daerah. Tetapi tidak pernah di tuntaskan bahwa pengapalan berton-ton LNG ke Jepang, CHina, Taiwan dan USA justru memperlemah pasokan gas domestik dan di sisi lain justru memperkuat daya saing ekonomi negara-negara tersebut khususnya dalam berbagai produk turunan yang menggunakan gas sebagai feedstock seperti industri besi baja.
Sungguh, di hilir kita terang terbuka dan memperlemah posisi Pertamina, di hulu kita masih tetap gelap dimana dan untuk siapa gas yang ada.
Capek dech!!!
-----------------
Selasa, 24 Maret 2009 | 05:33 WIB Jakarta, Kompas -
PT Bakrie & Brothers akan membangun jalur pipa untuk menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang ke Semarang.
Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono, Senin (23/3) di Jakarta, mengemukakan, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen pasokan gas ke domestik, sekaligus menekan
Gas dari Lapangan Kepodang yang dikelola oleh Petronas dijadwalkan memasok Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Semarang, mulai 2011.
Lokasi sumber gas berada sekitar 200 kilometer di lepas Pantai Jawa Tengah. ”Pemerintah memutuskan, pembangunan pipa gas dari Kepodang menggunakan skema hilir agar tidak membebani negara. Kebetulan jalurnya sama dengan jalur pipa Kalimantan-Jawa,” tutur Tubagus.
Pemerintah menyerahkan pembangunan pipa dari lapangan Kepodang-Tambak Lorok kepada Bakrie, sekaligus menjadi
Sebagai
Sesuai dengan surat penetapan lelang, pemegang hak khusus diberi waktu tiga tahun untuk membangun. Bakrie seharusnya mengalirkan gas pada Juli 2009. Namun, setelah ditetapkan sebagai pemegang hak khusus, proyek Kalija mengalami kendala pasokan gas.
Belakangan, proyek pipa Kalija harus bersaing untuk mendapatkan pasokan gas dengan proyek terminal penerima gas alam cair.
Tubagus mengatakan, Bakrie dapat mengajukan lagi hitungan
Presiden Direktur Bakrie IndoInfrastructure Bobby Gafur Umar membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meneruskan proyek Kalija.
”Sesuai arahan Pak Menteri, sumber gas di Kalimantan masih banyak, tidak hanya dari Bontang, tetapi juga ada potensi gas metana batu bara,” ungkap Bobby.
Menurut Bobby, pihaknya menargetkan pipa Kepodang-Semarang sudah masuk tahap konstruksi pada tahun 2010. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun pipa sepanjang 200 kilometer tersebut sekitar 160 juta dollar AS atau sepersepuluh dari keseluruhan investasi proyek Kalija yang mencapai 1,4 miliar dollar AS.
Bobby mengatakan bahwa angka
Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Power Tony Agus Mulyantono mengatakan, PLN dan Petronas sudah sepakat harga gas 4,86 dollar AS sampai di PLTGU Tambak Lorok. Petronas akan memasok gas 106 kaki kubik per hari selama delapan tahun.(DOT).
--------
Hari senin lalu di Jl MT Haryono telah diresmikan beroperasinya SPBU Total yang tentu saja memberikan tambahan pilihan bagi masyarakat dalam membeli BBM. Sekarang, selain Pertamina yang tampil dengan logo sederhana, jalan-jalan raya Indonesia - terutama kota besar seperti Jakarta- telah diramaikan oleh Shell, Petronas, dan Total.
Disisi lain, tepatnya di sektor hulu yang menjadi "ladang" utama pemerintah untuk mengarungi Dollar dan Rupiah juga terdengar berita bahwa proyek pemipaan gas alam dari Kalimantan ke Jawa atau Kalija kembali dilanjutkan setelah terkatung katung sejak diberikannya penyelenggaraan hak khusus pengusaahan gas kepada PT, Bakrie and Brother pada pertengahan 2006 lalu. Ketika Bakrie bersemenangat mengumpulkan dana dan melakukan "road show" ke berbagai negara, departemen ESDM justru meragukan ketersediaan cadangan dan kemampuan delivery dari lapangan.
Alhasil proyek yang bertujuan sangat mulia -terlepas dari sinisnya berbagai pandangan terhadap PT. BB- itu tertunda dan menjadi tidak jelas. Disebutkan ketika itu dibutuhkan waktu satu tahun untuk memperbaharui neraca gas. Menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang menghambat. Karena bbrp saat setelah penetapan pemenang lelang, bbrp kali nada protes disampaikan oleh Pemda setempat (Bontang) bahwa penyaluran gas ke Jawa adalah sangat merugikan daerah. Tetapi tidak pernah di tuntaskan bahwa pengapalan berton-ton LNG ke Jepang, CHina, Taiwan dan USA justru memperlemah pasokan gas domestik dan di sisi lain justru memperkuat daya saing ekonomi negara-negara tersebut khususnya dalam berbagai produk turunan yang menggunakan gas sebagai feedstock seperti industri besi baja.
Sungguh, di hilir kita terang terbuka dan memperlemah posisi Pertamina, di hulu kita masih tetap gelap dimana dan untuk siapa gas yang ada.
Capek dech!!!
-----------------
Bakrie Dibolehkan Lanjutkan Kalija
PT Bakrie & Brothers akan membangun jalur pipa untuk menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang ke Semarang.
Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono, Senin (23/3) di Jakarta, mengemukakan, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen pasokan gas ke domestik, sekaligus menekan
Gas dari Lapangan Kepodang yang dikelola oleh Petronas dijadwalkan memasok Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Semarang, mulai 2011.
Lokasi sumber gas berada sekitar 200 kilometer di lepas Pantai Jawa Tengah. ”Pemerintah memutuskan, pembangunan pipa gas dari Kepodang menggunakan skema hilir agar tidak membebani negara. Kebetulan jalurnya sama dengan jalur pipa Kalimantan-Jawa,” tutur Tubagus.
Pemerintah menyerahkan pembangunan pipa dari lapangan Kepodang-Tambak Lorok kepada Bakrie, sekaligus menjadi
Sebagai
Sesuai dengan surat penetapan lelang, pemegang hak khusus diberi waktu tiga tahun untuk membangun. Bakrie seharusnya mengalirkan gas pada Juli 2009. Namun, setelah ditetapkan sebagai pemegang hak khusus, proyek Kalija mengalami kendala pasokan gas.
Belakangan, proyek pipa Kalija harus bersaing untuk mendapatkan pasokan gas dengan proyek terminal penerima gas alam cair.
Tubagus mengatakan, Bakrie dapat mengajukan lagi hitungan
Presiden Direktur Bakrie IndoInfrastructure Bobby Gafur Umar membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meneruskan proyek Kalija.
”Sesuai arahan Pak Menteri, sumber gas di Kalimantan masih banyak, tidak hanya dari Bontang, tetapi juga ada potensi gas metana batu bara,” ungkap Bobby.
Menurut Bobby, pihaknya menargetkan pipa Kepodang-Semarang sudah masuk tahap konstruksi pada tahun 2010. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun pipa sepanjang 200 kilometer tersebut sekitar 160 juta dollar AS atau sepersepuluh dari keseluruhan investasi proyek Kalija yang mencapai 1,4 miliar dollar AS.
Bobby mengatakan bahwa angka
Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Power Tony Agus Mulyantono mengatakan, PLN dan Petronas sudah sepakat harga gas 4,86 dollar AS sampai di PLTGU Tambak Lorok. Petronas akan memasok gas 106 kaki kubik per hari selama delapan tahun.(DOT).
--------
Total Ingin Total di Bisnis Pom Bensin
Senin, 23 Maret 2009 | 20:34 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Total Oil Indonesia menginvestasikan dana tak kurang dari US$ 2 juta atau sekitar Rp 24 miliar untuk pembangunan sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau pom bensin. Tahun ini Total berencana membangun lima pom bensin, dua di antaranya diresmikan Senin (23/3) ini.
Vice President Retail PT Total Oil Indonesia Asif Iqbal mengatakan, besaran investasi tiap pom bensin akan berbeda, namun jumlahnya berkisar US$ 2 juta. "Total investasi masih berubah, tergantung banyaknya SPBU yang akan kami bangun di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di SPBU Total MT Haryono.
Saat ini Total memiliki 16 ribu pom bensin di lebih dari 130 negara. Sebagian besar ada di Eropa dan sekitar 500 pom bensin berada di Asia Pasifik.
Di dua pom bensin yang telah beroperasi, Total menjual tiga jenis bahan bakar: Performance 95, Performance 92, dan Performance Diesel dengan harga jual masing-masing Rp 6.500, Rp 5.900, dan Rp 6.900. Karena tidak disubsidi pemerintah, maka harga jual bahan bakar berubah mengikuti harga minyak mentah dunia.
"Bahan bakar kami pasok dari instalasi kami Lyon (Prancis)," ucap Director of Operation Christian Cabrol. Kandungan produk Total, menurut dia, juga telah disesuaikan dengan aturan biofuel di tiap negara.
Senior Vice President Thierry Pflimlin menuturkan, keuntungan bisnis ini belum memberikan laba menggiurkan bagi grup Total Indonesia. "Pasti marginal (tidak banyak menguntungkan) karena baru dua hingga lima SPBU. Bila ada 200 SPBU di Indonesia baru mengkontribusi keuntungan," ungkapnya.
Iqbal menambahkan, karena Total pemain baru di bisnis ritel bensin Indonesia, perusahaan hanya menargetkan penjualan 10 ribu liter per hari. "Pasar bensin non subsidi ini kecil dan orang Indonesia masih harus mencoba produk kami," kata dia.
Selain di Jalan Daan Mogot dan Jalan M.T. Haryono, Total akan membangun tiga pom bensin di Tangerang, Bumi Serpong Damai, dan Warung Buncit. Cabrol mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan tutupnya beberapa pom bensin asing di Jakarta lantaran Total menawarkan bensin kualitas tinggi dengan harga bersaing.
RIEKA RAHADIANA
Vice President Retail PT Total Oil Indonesia Asif Iqbal mengatakan, besaran investasi tiap pom bensin akan berbeda, namun jumlahnya berkisar US$ 2 juta. "Total investasi masih berubah, tergantung banyaknya SPBU yang akan kami bangun di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di SPBU Total MT Haryono.
Saat ini Total memiliki 16 ribu pom bensin di lebih dari 130 negara. Sebagian besar ada di Eropa dan sekitar 500 pom bensin berada di Asia Pasifik.
Di dua pom bensin yang telah beroperasi, Total menjual tiga jenis bahan bakar: Performance 95, Performance 92, dan Performance Diesel dengan harga jual masing-masing Rp 6.500, Rp 5.900, dan Rp 6.900. Karena tidak disubsidi pemerintah, maka harga jual bahan bakar berubah mengikuti harga minyak mentah dunia.
"Bahan bakar kami pasok dari instalasi kami Lyon (Prancis)," ucap Director of Operation Christian Cabrol. Kandungan produk Total, menurut dia, juga telah disesuaikan dengan aturan biofuel di tiap negara.
Senior Vice President Thierry Pflimlin menuturkan, keuntungan bisnis ini belum memberikan laba menggiurkan bagi grup Total Indonesia. "Pasti marginal (tidak banyak menguntungkan) karena baru dua hingga lima SPBU. Bila ada 200 SPBU di Indonesia baru mengkontribusi keuntungan," ungkapnya.
Iqbal menambahkan, karena Total pemain baru di bisnis ritel bensin Indonesia, perusahaan hanya menargetkan penjualan 10 ribu liter per hari. "Pasar bensin non subsidi ini kecil dan orang Indonesia masih harus mencoba produk kami," kata dia.
Selain di Jalan Daan Mogot dan Jalan M.T. Haryono, Total akan membangun tiga pom bensin di Tangerang, Bumi Serpong Damai, dan Warung Buncit. Cabrol mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan tutupnya beberapa pom bensin asing di Jakarta lantaran Total menawarkan bensin kualitas tinggi dengan harga bersaing.
RIEKA RAHADIANA
Wednesday, February 04, 2009
Editorial Media Indonesia - Menteri Purnomo Dalam Sorotan
Bukankah dari dulu permasalahan industri migas kita adalah lifting migas nya, alias sektor produksi. Seperti pernah saya pertanyakan dalam tulisan di jakarta post tahun 2007 berjudul "Opensourcing" Oil and Gas Sector" yang bertujuan untuk meningkatkan secara nyata produksi migas kita. Sekarang nasi sudah jadi bubur, akhir kabinet sudah diujung mata. Memang kita bangsa yang "telmi". Kok baru sekarang membahas perlu mundurnya Purnomo.
M E N Y E D I H K A N !!
Wassalam-Edd
Media Indonesia 4 feb 2009
Editorial - Menteri Purnomo dalam Sorotan
Menteri Purnomo dalam Sorotan
for my eyes only!
M E N Y E D I H K A N !!
Wassalam-Edd
Media Indonesia 4 feb 2009
Editorial - Menteri Purnomo dalam Sorotan
MINYAK mentah bagi Indonesia adalah penyelamat, tetapi sekaligus petaka. Sekarang, dengan tingkat produksi yang berada di bawah 1 juta barel per hari, minyak telah kehilangan fungsi sebagai penyelamat dan berubah menjadi bencana. Bencana yang menyengsarakan semua.
Semakin jelas saat ini bahwa pemicu bencana itu adalah di sektor produksi. Sektor yang berada pada wilayah otoritas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Coba tengok tren produksi minyak kita sejak 2003. Pada tahun itu, produksi kita adalah 1,13 juta barel per hari. Turun menjadi 992 ribu bph, turun lagi menjadi 950 ribu bph pada 2005, lalu menjadi 925 ribu bph pada 2006, 910 ribu bph pada 2007, dan 927 ribu bph tahun ini.
Penurunan drastis dan konstan produksi minyak Indonesia sejak 2003 terjadi di era Purnomo Yusgiantoro menjadi Menteri ESDM. Sebelumnya, pada 2000, produksi minyak Indonesia bahkan sempat menyentuh angka 1,31 juta barel per hari.
Pasti ada yang salah dengan tren produksi yang meluncur turun secara konstan itu. Boleh kita berkilah pada undang-undang. Boleh berkilah pada investasi yang sangat mahal.
Seorang menteri dipercaya memimpin portofolio kabinet karena dianggap mampu menyelesaikan persoalan. Karena dia mampu, dia mau. Kalau dia mau, harus ada tanggung jawabnya.
Nah, yang belum terdengar dari seorang Purnomo adalah pernyataan dia tentang tanggung jawabnya terhadap kemerosotan produksi minyak yang drastis dan konstan itu. Kalau ada yang salah, di mana dan apa kesalahannya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu semua?
Apakah kesalahan harus dilempar kepada Presiden? Kalau demikian adanya, untuk apa para menteri bertengger di kursi kabinet? Untuk gagah-gagahan?
Demokrasi mengajarkan hak. Tetapi, demokrasi juga mengharuskan adanya tanggung jawab yang menjadi kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban tidak timpang. Hal itu berlaku untuk semua. Untuk warga negara biasa, dan juga untuk mereka-mereka yang menyandang menteri kabinet.
Para pejabat negara harus mulai belajar, bahkan dipaksa untuk malu terhadap kegagalan mengemban tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Adalah aneh jika seorang menteri dengan bangga mengumbar optimisme, tetapi faktanya adalah kegagalan yang dahsyat. Dahsyat karena telah menyengsarakan semua orang.
Krisis yang mengancam di balik rencana kenaikan harga BBM yang tidak terelakkan lagi, walaupun itu harus menempatkan SBY pada posisi teramat sulit karena mengingkari janji, harus ditempatkan pada kultur malu di kalangan pejabat, terutama menteri, yang gagal mengemban tugasnya.
Nah, dalam soal BBM sekarang, Menteri Purnomo Yusgiantoro harus bertanggung jawab. Purnomo harus malu dengan kegagalan mengangkat produksi minyak Indonesia kembali ke level di atas 1 juta barel per hari.
Bila hari-hari belakangan ini desakan publik agar Presiden memberhentikan Purnomo semakin keras, itu bisa dipahami dari sisi kinerja. Bukti yang tidak dapat ditolak adalah justru pada masa kepemimpinan Purnomo di ESDM, produksi minyak Indonesia jeblok.
Itu berarti Purnomo gagal melaksanakan tanggung jawabnya.
Daripada dipecat, adalah lebih bijak bila Purnomo mengundurkan diri saja. Itu sekaligus pelajaran moral bagi demokrasi. Bahwa menjadi menteri tidak lantas haram berhenti dan diberhentikan.
for my eyes only!
Saturday, January 24, 2009
Sudah Kubilang dulu: VIVANEWS - KORUPSI
VIVANEWS - KORUPSI
Penelitian Fiktif Profesor ITB
"Banyak Dosen ITB Tak Paham Administrasi"
"Kebanyakan para akademisi di sini lebih memfokuskan diri pada bidang ilmunya."
Sabtu, 24 Januari 2009, 10:13 WIB
Ita Lismawati F. Malau
|
VIVANews - Kepala Bagian Informasi, Komunikasi dan Humas Institut Teknologi Bandung atau ITB, Budi Mulyadi mengungkapkan sebagian besar dosen di lembaga akademisi itu kurang memahami masalah administrasi.
"Kebanyakan para akademisi di sini (ITB) lebih memfokuskan diri pada bidang ilmunya. Sedangkan urusan administrasi, biasanya dikerjakan oleh stafnya," ujar Budi kepada VIVAnews, Jumat 23 Januari 2009.
Dia mensinyalir, kasus yang menimpa Made Astawa R juga disebabkan oleh ketidaktelitian dalam menyetujui surat perintah kerja (SPK) proyek penelitian, untuk Informasi Spacial Sumber Daya Alam dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Proyek itu berada di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Astawa yang juga Guru Besar ITB itu sebagai tersangka dugaan penelitian fiktif.
"Mungkin dia tidak tahu prosesnya. Mungkin bawahannya di sana bilang sudah beres dan tinggal di tandatangan saja," tambah Budi.
Dugaan Budi itu berkaca pada kasus yang menimpa Guru Besar Universitas Padjadjaran, Rusadi Kantaprawira. Profesor Ilmu Politik itu harus terseret kasus korupsi pengadaan tinta.
Budi mengenal Astawa sebagai sosok yang orang yang memiliki sikap tegas dan disiplin. Ia mengaku sudah mengenal Astawa sejak lama. Dia itu orangnya sederhana dan tidak bertele-tele, kalau ada masalah suka langsung to the point," pungkasnya.
Laporan: Sigit Zulmunir | Bandung
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
