Baru 37 KPPN Bebas Suap

No comment is better!

================

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/22/03135333/baru.37.kppn.bebas.suap

Baru 37 KPPN Bebas Suap

Ketidaksiapan Proyek Perlambat Realisasi Stimulus Proyek

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas - Departemen Keuangan mengakui, saat ini baru 37 kantor atau 20,7 persen dari 178 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN yang diyakini bebas dari suap-menyuap. Ke-37 KPPN itu adalah kantor percontohan yang semua pegawainya hasil perekrutan baru.

”Saat membentuk KPPN Percontohan, kami melakukan seleksi. Pegawai yang sejak awal ada di kantor itu sebagian besar gagal lolos seleksi sehingga hampir semua pegawai di kantor percontohan adalah baru. Dari rata-rata 150 pegawai di satu KPPN, tinggal 50 pegawai di KPPN Percontohan,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Jumat (21/8).

Penegasan ini berkenaan dugaan rendahnya realisasi anggaran stimulus proyek infrastruktur karena para pemimpin proyek menunda pencairan anggaran dan mengumpulkannya pada akhir tahun demi menghindari ”ongkos ekstra” di KPPN. Dengan hanya 20,7 persen KPPN yang bersih suap, berarti peluang terjadi ”ongkos ekstra” tetap ada.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati meminta mereka yang mendapat pengalaman ”ongkos ekstra” ini agar melaporkan nama pejabat yang bersangkutan.

Herry menjelaskan, 37 KPPN itu bebas suap karena pegawainya adalah rekrutan baru yang telah teruji tidak berani menerima suap dari satuan-satuan kerja kementerian atau lembaga nondepartemen.

Menurut dia, masih ada 141 KPPN konvensional yang saat ini diwajibkan mengikuti pola KPPN Percontohan. KPPN lama itu masih dengan pegawai lama, tetapi dipaksa mengubah pola pikir dan tata letak ruangan yang meminimalkan adanya suap.

Di KPPN Percontohan, setiap satuan kerja (dulu pemimpin proyek) dari departemen teknis yang meminta pencairan dana hanya diperbolehkan menyampaikan berkas dan dokumen hingga di meja layanan depan.

Sementara di KPPN konvensional, beberapa satuan kerja dilayani seorang pejabat, dan terus berulang setiap tahun, sehingga setiap satuan kerja memiliki ”langganan” pejabat sendiri. Itu mengundang suap-menyuap.

Herry mengakui, perubahan KPPN konvensional ke KPPN Percontohan menimbulkan ekses pada lonjakan jumlah pegawai yang kehilangan fungsi karena terjadi pemangkasan sekitar 60 persen. Perubahan dari tahap I hingga IV saja sudah mengurangi jumlah pegawai KPPN dari 2.877 orang menjadi 1.251 orang atau turun 56,51 persen.

”Tak mudah memberhentikan seorang PNS (pegawai negeri sipil). Ketika kami tawarkan program pensiun dini dengan golden handshake, tidak satu orang pun mengambilnya. Akhirnya, kami putuskan, pegawai yang tidak lulus seleksi ke KPPN Percontohan akan menjadi guru bantu untuk menolong satuan kerja yang tidak bisa menyusun laporan keuangan dengan baik,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Ihsan Modjo mengatakan, permasalahan di KPPN tidak bisa dijadikan alasan oleh pengguna anggaran di departemen teknis untuk memperlambat pencairan anggaran. Realisasi anggaran bisa saja terjadi akibat lemahnya perencanaan di departemen teknis.

Baru dikucurkan

Sejumlah departemen teknis penerima stimulus fiskal proyek infrastruktur yakin realisasi anggaran akan terealisasi. Tidak diungkapkan adanya ”biaya ekstra” yang membuat realisasi lambat. Kucuran dana yang baru dilakukan pertengahan tahun membuat realisasi terkesan lambat.

Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, penyerapan dana stimulus Ditjen Bina Marga mencapai 20 persen. ”Saya pikir (penyerapan anggaran) itu sudah relatif cepat sebab dana baru dikucurkan pertengahan tahun. Maka, akhir tahun nanti dana pasti terserap 100 persen,” kata Hermanto.

Tahun ini dana stimulus yang diterima Bina Marga secara langsung Rp 1,7 triliun. Diperkirakan dana itu dapat menyerap 54.000 tenaga kerja, baik yang langsung terkait dengan proyek maupun tenaga kerja tidak langsung.

Secara total, dana stimulus yang diterima Departemen PU sebesar Rp 6,6 triliun. Namun, tak semua dikelola oleh PU, tetapi disalurkan langsung kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana infrastruktur.

Juli 2009, dalam rapat terbatas Departemen PU, Menteri PU telah meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera membentuk satuan kerja perangkat daerah pelaksana dana stimulus fiskal 2009 di daerah. Tujuannya untuk percepatan penyerapan dana stimulus.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto, Jumat, mengemukakan, pencairan dana stimulus fiskal Kementerian Negara Perumahan Rakyat hingga Juli 2009 mencapai 17 persen dari total Rp 40 miliar.

Stimulus fiskal Kementerian Negara Perumahan Rakyat ditujukan bagi pembangunan 40 menara kembar rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sejumlah 11 menara di antaranya ditujukan bagi TNI/Polri, serta 29 menara untuk pekerja dan mahasiswa.

”Pencairan dana stimulus fiskal disesuaikan dengan teknis proyek. Kami yakin proyek rusunawa bisa selesai dan dana stimulus terserap seluruhnya pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun kemarin mengatakan, stimulus fiskal ditujukan bagi pembangunan rumah nelayan ramah bencana yang tersebar di 50 kabupaten/kota di 21 provinsi yang dikelola kabupaten/kota.

Saat ini 48 kabupaten/kota dalam proses lelang dan kontrak. ”Dari laporan yang saya terima, tidak ada kendala dalam pencairan dana,” ujarnya.

Stimulus fiskal berupa revitalisasi pasar tradisional yang ditangani Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai Rp 100 miliar. Dari seluruh anggaran ini, realisasi per 24 Juli baru mencapai Rp 187,46 juta. Namun, dari 91 lokasi yang direncanakan, 82 titik lokasi sudah ditenderkan.

Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM Ichwan Asrin mengatakan, ”Sekarang ini 62 proyek sudah kontrak kerja. Pencairan uang muka masing-masing 30 persen. Diperkirakan Oktober-November akan selesai.” (osa/oin/lkt/ryo)

Lupa-Lupa, lupa Indonesia Raya....!

Benar-benar kacau. Ketidakjelasan peran "director" atau sutradara atau PR dalam suatu acara benar-benar tersaji dengan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pembangunan bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga berbagai sektor lain termasuk semangat membangun budaya. Baik budaya bangsa ataupun budaya keseharian dalam melakukan upacara. Memang di era reformasi, kita terlalu sering membuang sesuatu yang baik karena hanya berasal dari masa lalu. Sebaliknya kita malas mencari sesuatu yang baru untuk diteruskan ke masa datang.

=========

Video terkait.

Mentalitas Menteri

Yah beginilah kondisi para elit kita, mau omong apa lagi? Kemunafikan dan ketidakdisiplinan yang diiringi rasa tak tahu diri dan tak tahu berterima kasih menjadi contoh jelek untuk pemimpin dan calon pemimpin masa depan.

Tapi tayangan di video terkait editorial ini juga tidak akurat. Disebutkan Menteri hanya mengirim pejabat eselon 2, padahal sekilas saya lihat ada pak Poerwono yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Listrik dan Pemanfaatan ENergi (LPE) yang mendampingi kunjungan Pak JK ke salah satu lokasi proyek listrik.

Jadi elite rada kacau, media juga tidak akurat dan terkadang kebablasan.

Ya Allah lindungilah bangsa kami. AMin!


============

Selasa, 18 Agustus 2009 00:00 WIB
Editorial Media Indonesia



APAKAH yang tidak berubah setelah kita merdeka 64 tahun? Salah satu jawabannya adalah mentalitas elite bangsa. Tidak berubah, bahkan bertambah parah.
Bukti paling mutakhir bagaimana perangai menteri terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah dinyatakan kalah dalam pemilu presiden, Jusuf Kalla dijauhi para menteri. Satu per satu para menteri menghindar, bagaikan menghindari penderita kusta.
Padahal, Jusuf Kalla masih menjadi wakil presiden sampai 20 Oktober nanti. Akan tetapi, dalam berbagai tugas pemerintahan ke daerah, menteri enggan mendampinginya. Sangat 'kurang ajar', mereka bahkan tidak menugasi pejabat eselon satu, tetapi mengirim eselon dua.
Bayangkanlah apakah yang akan terjadi bila presiden yang sedang menjabat alias incumbent yang kalah dalam pemilu presiden. Perkara yang serupa jualah yang akan terjadi. Sang menteri satu demi satu menjauh, sekalipun masih tiga bulan lagi sang presiden resmi memimpin kabinet.
Dengan fakta yang dihadapi Wakil Presiden Jusuf Kalla itu ada baiknya diteruskan gambaran, apakah pula yang akan terjadi setelah Pemilu Presiden 2014? Pada saat itu, SBY telah menjadi presiden untuk dua kali masa jabatan sehingga ia pun harus lengser dari kekuasaan.
Akan tetapi, sekalipun masa jabatannya belum berakhir, sekalipun 20 Oktober 2014 belum tiba, kiranya banyak menteri pun mulai menjauhinya. Mereka lebih tertarik mendekati presiden yang baru...
Proyeksi itu sangat sahih dilakukan karena tidak akan ada revolusi mental elite bangsa dalam lima tahun ke depan. Buktinya, 64 tahun merdeka, 10 tahun reformasi, tidak mengubah mentalitas elite bangsa.
Kebanyakan menteri bukanlah manusia yang merdeka. Sesungguhnya, para menteri masih budaknya feodalisme. Mereka masih orang jajahan.
Ciri-ciri mentalitas itu adalah berorientasi ke atas, menghamba kepada kekuasaan. Jusuf Kalla tidak layak lagi didekati, apalagi diikuti, sebab ia praktis telah lengser dari kekuasaan. Maka, habis manis sepah pun dibuang.
Para menteri umumnya memang hidup dengan reserve. Umumnya takut kehilangan jabatan. Yang masih ingin menjadi menterinya SBY lantas mengambil sikap menjauh dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukankah yang akan menjadi wapres adalah Boediono?
Menjadi menteri jelaslah orang pilihan. Inilah elite bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Tetapi, betapa celaka bangsa dan negara ini karena umumnya mereka tidak memiliki kedirian yang kuat.
Menjadi menteri menjadi pembantu presiden. Dan itulah pembantu yang superbody karena berwenang dan berkuasa mengambil kebijakan publik.
Karena memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan publik, inilah pembantu yang menyandang etika dan tanggung jawab publik. Di sinilah ia berbeda dengan pembantu rumah tangga.
Namun, semua perihal kepublikan itu tenggelam mentalitas feodal, yang berorientasi ke atas, cantol kepada kekuasaan. Buat apa mendampingi wakil presiden yang bakal lengser?
Sebaik-baiknya perkara janganlah angkat menteri yang bermental terjajah seperti itu. Carilah menteri yang cakap secara konseptual dan fungsional, tetapi juga sosok yang telah menemukan dan memiliki dirinya sendiri untuk mengabdi kepada kepentingan publik.
Kiranya sosok seperti itu bukanlah sosok yang besar karena dikarbit, yaitu digendong partai yang berkoalisi. Menteri seperti itu akan berorientasi ke atas. Besar, tapi keropos.

Menara Telekomunikasi, Sampai Kapan tak Berkesudahan?

Sungguh menyedihkan jika rencana baik untuk "memproteksi" sebagian kecil porsi investasi di sektor telekomunikasi bagi industri dalam negeri justru menjadi bencana bagi operator dan ekonomi nasional.

Sampai kapan ego dan keengganan berkoordinasi bisa diakhiri?

===============

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A16&cdate=19-AUG-2009&inw_id=690878

Bisnis Indonesia, 19 Agustus 09

Operator tersandung monopoli menara
Retribusi telekomunikasi bakal bebani biaya operasional

“Biarkan saja blackout agar pemda juga tahu akibat tidak ada sinyal seluler, sebab itu akan merugikan ekonomi wilayah dan juga konsumen,” ujar Heru Sutadi.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu menumpahkan kekesalannya atas pembongkaran 16 menara dan 88 unit BTS (base transceiver station) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, 11 Agustus lalu.

Dari 16 menara telekomunikasi yang dibongkar, 13 unit dimiliki oleh PT Solusindo Kreasi Pratama, 1 unit dimiliki United Tower, dan 2 unit dimiliki PT Excelcomindo Pratama Tbk.

Adapun 88 BTS yang sudah tidak berfungsi meliputi Telkomsel (22 unit), Indosat (6 unit), XL (6 unit), Mobile-8 (33), Bakrie Telecom (6 unit), Hutchison CP (6 unit), dan Telkom (9 unit).

Ini adalah aksi pembongkaran yang kedua kalinya. Pemkab Badung pernah melakukan pembongkaran tiga menara telekomunikasi pada akhir tahun lalu. Pembongkaran itu berhasil dihentikan melalui pendekatan yang dilakukan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) yang diiringi dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri.

Pertimbangan lain yang mendasari penundaan pembongkaran itu adalah dalam rangka kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Heru merasa heran dengan sikap Pemkab Badung tersebut. “Di banyak daerah, justru pemda yang meminta operator masuk ke daerah. Ini kasus aneh karena justru dibongkar.”

Jumlah BTS sejumlah operator telekomunikasi
Operator/penyedia menara	Jumlah BTS (unit)
Telkomsel	29.000
Indosat	14.758*)
XL	18.200**)
Bakrie Telecom	3.036
Mobile-8 Telecom	1.700
Telkom	4.500

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Ket.: *) Kuartal I/2009
**) Semester I/2009

Anggota BRTI itu menegaskan karena menyangkut pendapatan asli daerah (PAD), sebaiknya Departemen Keuangan juga turun tangan menjelaskan ke pemda-pemda kontribusi telekomunikasi untuk APBN dan berapa yang mengalir ke daerah.

Selaku regulator, Heru mengingatkan dari sisi regulasi sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pihak Pemkab Badung mempunyai alasan tersendiri dalam proses pembongkaran menara seluler tersebut, karena jaringan menara itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Kabag Humas Pemkab Badung Gede Wijaya, mengatakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB bukan hanya terhadap menara telekomunikasi, melainkan juga bangunan lainnya. Hal ini memiliki dasar hukum, yakni Perda Provinsi Bali No 4/1974 tentang Bangun Bangunan.

“Bupati Badung sebagai pejabat negara menjalankan fungsi untuk menjalankan peraturan tersebut dan menindak kepada yang melanggar,” katanya.

Pihak Pemkab Badung, lanjut Gede, sebenarnya telah melakukan sosialisasi kepada para pihak pengelola BTS (base transceiver station) yang tidak mengantongi IMB untuk membongkar menara mereka.

Untuk menggantikan menara yang sudah terbongkar tersebut, Pemkab Badung-melalui ikatan kontrak dengan PT Bali Towerindo-akan membangun 49 titik menara telekomunikasi. Kebijakan tersebut bahkan dilegitimasi dalam Peraturan Daerah No. 6/2008. Hal inilah sebenarnya yang menyulut perseteruan antara operator dengan Pemkab Badung-dan juga pemda di wilayah lain.

Ketua ATSI Merza Fachys menilai pembangunan menara itu berbau monopolistik. “Pemkab Badung sudah terikat kontrak dengan PT Bali Towerindo bahwa tidak boleh ada menara lain selain menara telekomunikasi terpadu yang dibangun selain oleh penyedia menara lokal.”

Hal yang sama juga akan segera diberlakukan di DKI Jakarta dan sejumlah kabupaten di Sumatra Utara. Di Jakarta, sudah ditetapkan 800 titik pembangunan menara yang akan dibangun PT Jakarta Telekomunikasi.

Retribusi telekomunikasi

Merza mengingatkan telekomunikasi tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu area, karena ada kepentingan nasional yang lebih besar. Telekomunikasi, tambahnya, telah memberikan sumbangan 4% bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai telekomunikasi merupakan infrastruktur yang strategis, karena jika layanan turun, ekonomi akan terpengaruh, termasuk keamanan dan ketertiban.

“Bahkan kami khawatir sejumlah negara akan mengeluarkan travel warning ke Indonesia, khususnya Bali, karena tidak adanya sinyal telekomunikasi,” katanya.

Dalam skala kecil, ATSI mensinyalir pembongkaran menara tersebut menghilangkan 40% coverage di Badung. Itu belum dihitung orang dari luar Badung yang tidak bisa menelepon ke kabupaten tersebut, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Terkait dengan perizinan soal menara, wewenang pemda sebenarnya hanyalah menyangkut izin mendirikan bangunan (IMB), sesuai dengan SKB mengenai Menara Bersama.

Belum selesai soal pembatasan jumlah menara dan kasus monopoli yang menyertainya, operator harus bersiap-siap untuk berhadapan lagi dengan pemda, tapi untuk soal yang lain: retribusi telekomunikasi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan segera disahkan. Dalam satu pasalnya, RUU PDRD menegaskan bahwa operator dan pemilik menara telekomunikasi akan dikenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pemkab/ kota yang memungut retribusi ini berkewajiban atas tata ruang dan keamanan menara telekomunikasi.

Hal tersebut tentu saja menambah beban operator, terutama operator baru yang akan makin kesulitan mengembangkan jaringannya karena beban pengeluaran yang bertambah. Presdir XL Hasnul Suhaimi mengungkapkan pihaknya masih mempelajari RUU tersebut. Adapun Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno tidak menjawab pertanyaan Bisnis.

Ketua ATSi Merza Fachys mengaku heran dengan aturan dalam RUU tersebut.

“Yah ini susahnya, di dalam SKB Menara Bersama empat pejabat setingkat menteri, pemda tidak memiliki wewenang menarik retribusi menara, dan hanya IMB. Sekarang UU mau membolehkannya. I love government!” (K2) (fita.indah@bisnis.co.id/arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Oleh Fita Indah Maulani & Arif Pitoyo
Wartawan Bisnis Indonesia

Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Golkar Parah. Baru saja kalah dan belum juga resmi hasil hitungan KPU diumumkan, para petinggi sudah ribut dengan status Ketum. Sungguh parah. Ketika JK kuat dan naik keposisi RI-2, JK diusung jadi Ketum. Hal ini juga disusul oleh berbagai move. Masih sulit dilupakan bagaimana Golkar dan kadernya di berbagai organisasi "berjaya" baik dalam bisnis ataupun birokrasi ketika JK baru naik RI-2. Sekarang setelah JK-Win juga kalah (meski belum resmi)..sudah digoyang kanan kiri. Inilah cerminan kondisi politik di Indonesia saat ini. Karena itu mungkin memang diperlukan aturan (ethic of conduct) secara tegas dan konsisten tentang rangkap jabatan. Karena bgmnpun juga, jika seseorang dipilih karena ada embel2 jabatan sesungguhnya sudah tidak adil lagi bagi calon lain yang maju tanpa embel2 jabatan tersebut. Hal ini juga bisa mengurangi kebiasaan menjilat yang memang sudah harus dikikis. Semoga terwujud!

KOMPAS cetak - Aburizal Disebut-sebut Calon Ketum

Sabtu, 11 Juli 2009 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie disebut- sebut menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada musyawarah nasional yang segera diadakan setelah pelaksanaan rapat pimpinan nasional khusus akhir Juli ini.
Bahkan, Ical, begitu ia biasa dipanggil, disebut-sebut akan sepenuhnya berkonsentrasi memimpin Partai Golkar apabila ia terpilih dan akan menolak tawaran duduk dalam kabinet mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae kepada pers seusai shalat Jumat bersama Ketua Umum Muhammad Jusuf Kalla di Masjid Baitulrahman, Istana Wapres, Jakarta, kemarin.
”Salah satu kandidat terkuatnya adalah Bang Ical. Ia sudah didukung setidaknya oleh 500 DPD Partai Golkar tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten. Adapun pesaingnya yang kuat adalah Surya Paloh, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar,” ujar Ridwan.
Selain Ridwan, dalam pertemuan dengan Kalla, hadir pula Fahmi Idris, yang juga Menteri Perindustrian, Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Ferry Mursyidan Baldan.
Secara terpisah, juru bicara Ical, Lalu Mara, yang dihubungi Kompas di Lombok mengatakan, ”Apa yang disampaikan Pak Ridwan silakan saja ditulis. Pak Ical belum bisa berkomentar lebih jauh.”
Lalu Mara menambahkan, ”Saya bisa mengerti dengan kekalahan beruntun Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Banyak kader Partai Golkar mengharapkan kejayaan Partai Golkar pada masa yang akan datang seperti sebelum ini. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Partai Golkar sebagai pilihan mayoritas rakyat Indonesia seperti pemilu sebelumnya.”
Bantah didukung SBY
Ditanya apakah dukungan dari DPD-DPD terhadap Aburizal itu karena kemampuan finansial Ical yang kuat, Ridwan membantahnya. ”Bang Ical tidak datang bawa-bawa uang, tetapi datang membawa program dan janji kemajuan masa depan,” katanya.
Ridwan juga membantah bahwa upaya menjadikan Aburizal sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ia mengakui ada wacana mengenai posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Ical sebagai ketua umum, dan Agung Laksono sebagai sekjen. Pesaing lainnya yang akan maju adalah Kalla sebagai ketua dewan penasihat, Surya Paloh sebagai ketua umum, dan Siswono Yudo Husodo sebagai sekjen.
Secara terpisah, fungsionaris Partai Golkar, Indra J Piliang, menyebutkan, agenda terpenting Partai Golkar pasca-Pemilu 2009 adalah konsolidasi internal. Konsolidasi diri penting untuk persiapan menghadapi Pemilu 2014 dan juga pemilihan kepala daerah mulai 2010.
Indra yang juru bicara tim kampanye pasangan JK-Wiranto menyebutkan wacana oposisi hanya ada dalam sistem parlementer. Ia juga mengatakan selalu ada upaya pihak yang menang untuk merangkul yang kalah. Partai Demokrat dalam posisi membutuhkan Golkar yang merupakan partai politik moderat karena mitra utama koalisi Partai Demokrat saat ini adalah parpol kanan.
Menurut Indra, Kalla adalah sosok yang konsisten dengan pernyataannya. Sejak awal, Kalla tidak berniat kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jika kalah dalam pemilu, Kalla akan pulang kampung dan berkonsentrasi di bidang agama, pendidikan, dan perdamaian.
Kabinet SBY
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan, komposisi politik, personalia, kecakapan, dan representasi yang terbaik untuk benar-benar bisa membantu SBY dalam menunaikan visi, misi, dan program aksinya akan menjadi pertimbangan utama pembentukan kabinet. ”Saya juga yakin, SBY tidak bisa ditekan untuk menarik atau menolak Partai Golkar ke dalam jajaran pemerintahan,” katanya.
Apa yang dikemukakan Anas sejalan dengan jalan politik Demokrat, yaitu politik pintu terbuka kepada Partai Golkar. Namun, Anas menyebutkan, kemungkinan koalisi di pemerintahan masih terlalu dini dibahas.
Namun, tidak terlalu sulit menebak ke mana arah Golkar pasca-Pilpres 2009. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, sudah mengindikasikan sulitnya Golkar menjadi oposisi pemerintah.
Penegasan lebih keras pernah disampaikan Kalla jauh sebelum Pemilu 2009. Bagi Kalla yang membelokkan arah oposisi Golkar di bawah Akbar Tandjung yang digantikannya, oposisi adalah sebuah kecelakaan karena tujuan utama gagal diraih.
Perbedaan ini pernah menyulut perdebatan dan keretakan hubungan Kalla dengan Akbar. Akbar menilai mentalitas saudagar menguasai Golkar saat Kalla mengambil alih puncak pimpinan darinya. (HAR/DIK/INU)

Beginilah orang menilai kita..just take it or leave it..!

Bagaiamana kita harus bersikap dengan penilaian orang? Tidak perlu gusar, perbaiki diri dan majulah menjadi bangsa mandiri. Itu jauh lebih penting dan lebih baik.

Best,

Eddy

========

Indonesia's presidential election

More of the same

Jul 2nd 2009 | JAKARTA
From The Economist print edition

http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=13956283&source=hptextfeature

The world’s biggest Muslim-majority democracy prepares to go to the polls again

AP

THERE are myriad reasons why Indonesia’s president, Susilo Bambang Yudhoyono (often called SBY), ought to be worried as the days count down to the country’s presidential election on July 8th. Only a quarter of the measures he promised in 2004 to improve the investment climate have been implemented. Desperately needed infrastructure development has been sluggish. Legal and judicial reforms have been patchy. Little progress has been made on improving labour-market regulation. The armed forces are so under-financed that aircraft crashes have become a monthly occurrence.
Meanwhile official poverty and unemployment rates, at 14.2% and 8.2% respectively, are much higher than he promised when he was first elected. Health-service delivery is widely considered woeful. Religious minorities believe they are more fiercely persecuted than five years ago. Then there is the minor matter of the world’s worst recession in decades, which has taken its toll throughout South-East Asia’s export-oriented economies.

And, to the dismay of many, Mr Yudhoyono (pictured centre, above) chose as his campaign slogan “Lanjutkan”, which translates roughly as “More of the same”. “Yes, we can!”, it isn’t.
Yet the former general with a PhD in agricultural economics appears to be anything but worried. The three-week campaign in the world’s third-largest democracy looks more like a stroll to a coronation than a scrap for survival.
If the opinion polls are correct—and they were pretty accurate before April’s legislative elections—Mr Yudhoyono is not only going to do far better than his two challengers, but is going to win outright with more than 50% of votes cast and more than 20% in half the country’s 33 provinces (a requirement in vast Indonesia to ensure presidents have some support everywhere). This would eliminate the need for a second-round run-off in September.

His standing as favourite has been a consequence of luck and skill. The timing of the rise and fall of the oil price has been fortuitous. Oil peaked a year ago. This was actually bad for Mr Yudhoyono’s popularity in the short term, since he had to raise domestic fuel prices sharply in order to keep control of the government’s ballooning oil-subsidy bill. Then, when oil prices fell, the president was able to cut prices of subsidised fuel, used by 90% of the population, three times.
But the initial cut in expensive domestic fuel subsidies made it easier for the government to afford to resurrect direct cash transfers to the 19.4m poorest families. Many cite the payments as their main reason for deciding to vote for Mr Yudhoyono, who never tires of reminding voters who introduced them.
The president has also been helped by his two challengers’ insipid campaigning. Megawati Sukarnoputri, his predecessor (pictured above left), was a mediocre president and has failed to attract Yudhoyono waverers. Jusuf Kalla, the president’s deputy (above right), cannot convincingly take more credit for the government’s successes than the incumbent; he also suffers for having built up a family business empire in what are now seen as the bad old days. Even more than Mr Yudhoyono, they appear as relics of the authoritarian Suharto era. That is partly because of their running-mates. Mrs Megawati and Mr Kalla are both paired with Suharto-era generals. Mr Yudhoyono (who was one himself) is running with a respected former central bank governor and finance minister.
Despite many chances, none of the challengers has landed serious blows on Mr Yudhoyono, or even forced him on to the defensive for long. This has highlighted the fact that Indonesia’s 11-year transition to democratic maturity has yet to reach the stage of peaceful disagreement. The media’s inability to hold Mr Yudhoyono to account has accentuated that. No one wants to rock the boat too hard. The president has therefore been able to get away with a largely defensive campaign, making few promises and claiming—with some justification—that voting for his opponents would be a step backwards.

He looks unassailable

Mr Yudhoyono must also take some personal credit for his position. He has a graft-free reputation, not exactly a common feature of Indonesian politics. The war against endemic corruption has made great strides in the past five years, though this has more to do with the independent Anti-Corruption Commission than with Mr Yudhoyono himself. And while economic growth has slowed, it is still running at over 4% a year, while the neighbours are all in or teetering close to recession.
The government handled the crisis of late 2008 successfully, letting the rupiah weaken (it has since recovered), and borrowing to shore up revenues (it took out a $5.5bn standby loan co-ordinated by the World Bank in case stormy times returned, for instance). Most poor people, meanwhile, acknowledge what the government has done for them and are choosing to credit the president for it.
It is noticeable that Islam, and religion more broadly, has played only a small role in this election, though Indonesia is the world’s most populous Muslim-majority nation. The Islamic-oriented parties performed poorly in April’s legislative election. They are still struggling to work out why and to stop the rot.
If, as seems likely, Mr Yudhoyono becomes the first Indonesian president to be democratically re-elected, he might also end up—depending on the size of the turnout and margin—as the president with the largest number of direct votes in the world (that position is now held by Barack Obama, with 66.9m votes). The great question then would be how he might use what would be an unprecedented mandate.

Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

Betulkan? bersyukurlah rakyat Indonesia karena dengan headlines di Kompas ini semakin jelas dan resmi bagaimana hubungan kerja para elite pimpinan kita. Sesungguhnya masalah utama bangsa ini bukanlah siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana sebuah sistem diterapkan dan dijalankan. Terus terang JK dulu itu sangat berkesempatan memperbaiki situasi..tetapi kecepatan beliau tidak diimbangi dengan kelenturan birokrasi..juga diperburuk oleh berbagai masalah kepemimpinan dan mesin birokrasi dan campur tangan faktor eksternal.

So..we are still here, a nation in waiting.

ES

KOMPAS Cetak : Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

CALON PRESIDEN

Jusuf Kalla: Andaikan Ada Kepwapres

KOMPAS/AGUS SUSANTO Jusuf Kalla

Kamis, 18 Juni 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Sebagai wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla mengaku sering gemas melihat jalannya pemerintahan yang dinilainya lamban. Rapat berhari-hari, keputusannya tak kunjung tiba.

Adakalanya ia ingin ikut mengambil keputusan agar pemerintahan bisa berjalan lebih cepat. Namun, ia menyadari, dirinya hanyalah seorang wapres yang tidak memiliki kewenangan. Ia hanya bisa menjalankan sesuatu yang sudah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sidang kabinet.

”Sekiranya ada keputusan wapres (kepwapres), tentu semua kebijakan sudah saya ambil sehingga semuanya bisa berjalan dengan cepat dan lebih baik. Dengan demikian, krisis bisa segera kita selesaikan. Hanya persoalannya, kepwapres tidak ada,” ungkap Kalla tersenyum saat diwawancarai Kompas di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (3/5) petang, dua hari setelah deklarasi sebagai capres dan cawapres bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn) Wiranto.

Sebagai wapres, tentu ia tidak boleh melampaui kewenangan presiden. Namun, pada praktiknya, sejumlah tugas yang ia jalankan dirasakannya sebagai sesuatu tugas yang melebihi tanggung jawabnya. Sebut saja bagaimana ia mewujudkan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam.

”Oleh sebab itu, saya memutuskan maju sebagai capres. Saya yakin bisa melakukan semuanya itu berdasarkan pengalaman beberapa kali pemerintahan yang saya ikuti. Saya akan bekerja dengan lebih cepat agar negeri ini segera terbebas dari krisis,” lanjutnya.

Kalla mengakui, awalnya, ia tidak berniat berpisah dari Presiden Yudhoyono. Apalagi dengan perolehan suara Partai Golkar yang berada di nomor urut 2 setelah Partai Demokrat. Namun, situasi menyebabkan ia mengambil jalan berpisah dari SBY.

Tekadnya semakin bulat setelah SBY ternyata tidak menggandengnya dalam koalisi. Ditambah desakan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ia pun mendeklarasikan diri sebagai capres bersama Wiranto sebagai cawapres.

”Sekarang saya lebih lega, lebih punya arah, dan akan lebih fokus untuk pilpres. Semata-mata bukan untuk kehormatan dan kemuliaan saya dan Pak Wiranto, tetapi kemuliaan dan kehormatan rakyat. Saya tidak ingin meninggalkan rakyat yang masih tergantung dan belum sepenuhnya mandiri,” lanjut Kalla.

Bukan ”ban serep”

Kalla menyadari, saat mendampingi SBY, ia bukan sosok wapres yang seperti ”ban serep” semata. Ia the ”real” president. ”Kadang kala, saya ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi terus-menerus. Bahkan, minggu per minggu. Namun, semua itu sepengetahuan presiden. Jadi, apa yang saya lakukan kadang kala memang melebihi peranan saya sebagai wapres,” papar Kalla.

Bahkan, sejumlah proyek disebutkan ia yang ikut menggagas, merencanakan, melaksanakan, dan ikut mengawasinya sendiri. Proyek-proyek tersebut di antaranya program bantuan langsung tunai, konversi minyak tanah ke gas elpiji, proyek listrik 10.000 MW, serta pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti bandar udara, jalan tol, dan pelabuhan. (HAR)