Pembatalan Laptop, CErmin sulitnya menegakkan good governance di Indoensia

Saya kira fakta berbicara. AKhirnya DPR membatalkan pembelian laptop setelah dicecar dari berbagai lini. Sekilas pembatalan itu mungkin memenuhi aspirasi masy. tapi tersirat bahwa DPR gentar diajak untuk "main bersih". Ini jelas suatu kemunduran dan sekaligus tantangan akan betapa beratnya untuk melaksanakan "clean governance" di Indonesia. DPR sudah mau terbuka, eh..malah orang pada protes dengan alasan bermacam-macam.

Jelas ini suatu kekeliruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya karena DPR yang mengadakan kita menjadi bangsa yang apriori dan diskriminatif. SEmentara pemerintah atau eksekutif terus mengadakan laptop, baik dari anggaran resmi ataupun diam-diam.

Gawat deh..Capeeeekkk dech.

TO be continued.

ES

=============
Rabu, 28 Maret 2007 /KOmpas
Pembelian LaptopDPR Minta Eksekutif Juga Berhemat

Jakarta, Kompas - Setelah mendapat kritik keras dari berbagai kalangan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membatalkan pembelian 550 laptop untuk anggota Dewan yang menghabiskan anggaran negara Rp 12,1 miliar.
Ketua DPR Agung Laksono yang didampingi Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif dan Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal mengumumkan keputusan itu seusai Rapat Pimpinan DPR Darurat di Gedung DPR, Selasa (27/3) sore.
Namun, Agung mengharapkan sikap hemat DPR ini juga didengar eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lain yang anggarannya jauh lebih besar. "Penghematan jadi kewajiban bersama," kata Agung.
"DPR itu enggak ada apa-apanya. Anggarannya hanya 0,32 persen APBN. Penghematan harus lebih banyak di eksekutif," kata Zaenal.
Menurut Zaenal, pemborosan di eksekutif yang harus dicermati antara lain anggaran perjalanan dinas. "Saya dengar RI 1 (Presiden) itu, kalau ke daerah, anggarannya bisa menghabiskan Rp 1 miliar. Jalan harus dimuluskan dan pasukan pengawalan yang besar," paparnya.
Sistem keuangan negara pun harus dibuat lebih transparan, tidak boleh tertutup. Rapat-rapat pembahasan anggaran pun harus terbuka.
Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung mengapresiasi pimpinan DPR yang berani mengubah kebijakan dengan hati nurani. Selanjutnya, dia juga mengharapkan gerakan penghematan uang negara dilakukan juga di eksekutif. "Reformasi birokrasi tidak cukup di legislatif. Biasanya di eksekutif jauh lebih besar," katanya
Sebelum rapat pimpinan digelar, Pramono Anung menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPR. Isinya menolak pengadaan laptop karena dinilai tidak tepat di tengah kondisi rakyat yang sedang susah. (SUT/DIK)