Ah..akhirnya masuk headline juga, memang hebat Kompas

Restrukturisasi Hambat Anggaran Struktur Baru 10 Kementerian Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS — Hampir lima bulan sejak kabinet terbentuk, restrukturisasi organisasi 10 dari 13 kementerian dengan nomenklatur baru belum juga tuntas. Hal ini dikhawatirkan melemahkan kinerja pemerintah karena Kementerian Keuangan membutuhkan satuan kerja dan pejabat yang definitif untuk pencairan anggaran. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).
Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan. Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja menyatakan, penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lama empat bulan sejak aturan ini ditetapkan pada 27 Oktober 2014.

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebaiknya membuat pedoman rinci restrukturisasi agar setiap kementerian lebih cepat menyusun struktur jabatan sesuai kebutuhan. "Selama restrukturisasi organisasi belum selesai, satuan kerjanya belum terbentuk. Selama satuan kerjanya belum ada, pejabat pemimpin satuan kerja juga belum ada. Saat pejabat belum ada, belum ada penanggung jawab anggaran. Dengan demikian, anggaran belum bisa digunakan," ujar Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (25/3). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan restrukturisasi kementerian segera dituntaskan. Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian PAN dan RB mempercepat proses verifikasi usulan struktur organisasi baru 10 kementerian tersebut. Berdasarkan data Kementerian PAN, baru Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah menyelesaikan restrukturisasi dari eselon I sampai IV. Ke-10 kementerian lain, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedang membahasnya bersama Kementerian PAN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih menyusun struktur organisasi eselon II sampai IV sehingga belum mengusulkan kepada Kementerian PAN.

 Kementerian PAN bersama 13 kementerian sudah menyelesaikan struktur organisasi eselon I pada 13 kementerian untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-kementerian pada akhir Januari 2015. Setiap kementerian kemudian menyusun sendiri struktur organisasi eselon II sampai IV sesuai kebutuhan, lalu dibahas bersama Kementerian PAN untuk ditetapkan. content ,12 Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN Rini Widyantini mengatakan, pihaknya semula berharap struktur organisasi level eselon II-IV dibahas simultan begitu jabatan eselon I tuntas dan menunggu pengesahan Presiden. Dengan skenario ini, Kementerian PAN berharap, penyusunan struktur eselon II sampai IV tidak memakan waktu lama begitu Presiden mengesahkan jabatan eselon I. Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1).

Sidang tersebut membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. KOMPAS/RIZA FATHONI Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1). Sidang tersebut membahas soal finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. "Namun, karena kesibukan setiap menteri, mereka tidak segera memasukkan usulan struktur organisasi yang dibutuhkan," kata Rini. Yuddy menargetkan struktur organisasi di kementerian selesai akhir Maret 2015. Adapun pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi ditargetkan selesai April. "Presiden ingin pada April 50 persen tender proyek sudah selesai. Jadi kami upayakan secepat mungkin restrukturisasi organisasi dan pengisian posisi pejabat diselesaikan," ujarnya. Kementerian optimistis Kendala anggaran karena restrukturisasi belum tuntas memang terjadi.

Namun, sejumlah kementerian optimistis mereka tetap bekerja optimal. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung mengatakan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa masih dibahas sehingga anggaran belum bisa diakses. Struktur organisasi itu harus direvisi menyusul lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yuswandi mengatakan, anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp 1,3 triliun dengan 80 persen di antaranya untuk program seperti penguatan kapasitas aparat pemerintah desa. "Kami yakin struktur organisasi sudah bisa tuntas akhir Maret ini sehingga bisa langsung pengisian pejabat-pejabatnya," katanya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, mereka sudah menuntaskan pembahasan struktur organisasi eselon II bersama Kementerian PAN. Hadi optimistis, struktur organisasi eselon III sampai IV bisa tuntas pekan ini. Selama ini satuan kerja yang ada tetap bekerja seperti biasa sampai ada pejabat definitif. "Bu Menteri LHK Siti Nurbaya sudah menetapkan 13 penanggung jawab program yang mengurus administrasi anggaran sehingga operasional tetap berjalan. Untuk urusan teknis Kementerian LHK, 13 eselon I masih mempunyai kewenangan," kata Hadi. Terkait anggaran, Kementerian LHK meminta dukungan Menteri PAN dan RB agar unit kerja eselon II definitif dalam struktur organisasi eselon I baru bisa mencairkan anggaran dan menjalankan program kerja. "Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB, kami menetapkan kuasa pengguna anggaran sehingga Menkeu memiliki pegangan resmi mencairkan daftar isian pelaksanaan anggaran," kata Hadi. Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Miftah Thoha menilai, lambatnya restrukturisasi organisasi akibat pedoman yang kurang rinci dari Kementerian PAN.

Menurut Miftah, Kementerian PAN perlu membuat pedoman rinci tentang tata cara pembentukan struktur organisasi, proses ini tidak akan berlarut-larut. "Penyelesaian struktur organisasi harus diprioritaskan karena penyerapan anggaran berpotensi tidak optimal yang bisa berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan rencana pembangunan nasional," kata Miftah. Selain menginstruksikan percepatan penyusunan struktur organisasi baru, Presiden memerintahkan pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi, pejabat level eselon I dan II, yang lowong dipercepat. Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga. Sekretaris Kementerian PAN Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, lowongan jabatan eselon I dan II tak hanya tersedia di 13 kementerian yang struktur organisasinya berubah. Posisi lowong di kementerian lain juga muncul karena restrukturisasi organisasi kementerian disesuaikan dengan visi-misi Presiden. (APA/HAM) http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150326kompas/#/1/

Astagfirullah..diskriminasi remunerasi semakin menjadi2, malah.

Di era SBY sudah terjadi diskriminasi remunerasi yang membuat banyak program reformasi birokrasi (RB) jalan di tempat. Ingat mantan Sekjen ESDM yang juga seorang kenalan baik saya. Sejak masih menjabat Sekditjen Migas pak WK sudah complain dan berusaha mendapatkan sebagian PNBP yang disetornya untuk digunakan buat sektor ESDM sendiri sehingga berbagai keperluan bisa ditangani dengan cepat, termasuk utuk penggunaan dana taktis kementerian dan sekedar menambah kesejahteraan pegawai mereka, seperti halnya bbrp kementerian lain bisa mendapatkannya.

Sekarang di era Pak JKW malah makin melebar jurang itu, gak tahu lagi neh nasibnya RB, apa memang pantas Ditjen Pajak mendapat previleges seperti ini. SIapa sebenarnya pengusul kenaikan yang semesatinya tanpa kenaikan barupun mereka sudah besar. Janggal rasanya, ketika masih banyak K/L belum mendapat remunerasi pantas, DJP sudah mendapat tambahan kenaikan berlebih. Wallahualam....mari berdoa semoga situasi tidak memburuk!

-------------------
http://finance.detik.com/read/2015/03/20/192554/2865299/4/tunjangan-pns-pajak-kalahkan-gaji-menteri-keuangan?f991104topnews 

Tunjangan PNS Pajak Kalahkan Gaji Menteri Keuangan

Hidayat Setiaji - detikfinance

Jumat, 20/03/2015 19:25 WIB

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Perpres tersebut, tunjangan kinerja (remunerasi) seorang Direktur Jenderal Pajak menjadi Rp 117.375.000/bulan.

Dari salinan lampiran Perpres No 37/2015 yang diperoleh detikFinance, Jumat (20/3/2015), berikut adalah remunerasi bagi para pegawai pajak:

• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000.
• Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000.
• Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125.
• Penilai PBB Madya Rp 28.914.875.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800.
• Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850.
• Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200.
• Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550.
• Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dengan begitu, gaji para pegawai pajak ini sekarang sudah melebihi bosnya yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Saat ini, gaji menteri yang belum naik selama bertahun-tahun tersebut adalah Rp 18.648.000/bulan. Bahkan lebih rendah dibandingkan tunjangan seorang Penilai PBB Muda.

Bambang pun pernah mengakui hal ini. Dalam rapat di DPR pada Februari lalu, Bambang mengatakan bahkan gaji seorang Account Representative (AR) pajak pun nantinya akan lebih besar dari menteri. Saat ini, gaji AR adalah Rp 8 juta/bulan.

"Dengan sistem baru, gaji AR akan lebih tinggi dari gaji menteri. AR bukan pejabat eselon, tetapi gajinya melebihi menteri," ujar Bambang kala itu.

Kerja Kerja cemana kalau reog belum tuntas!

Dua Kementerian Belum Usulkan Struktur Baru

Cetak | 20 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Reorganisasi kementerian pasca nomenklatur baru tak kunjung tuntas. Sampai kini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum juga mengusulkan struktur baru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Mereka masih membahasnya,"    kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kamis (19/3), di Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur 13 kementerian demi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Hal ini membuat 13 kementerian dan Kemenpan RB menyusun struktur jabatan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur baru.

Proses reorganisasi tersebut menghapus sedikitnya 250 jabatan eselon I sampai IV. Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengklaim hal itu menghemat anggaran ratusan miliar rupiah.

Kemenpan RB sudah menyetujui struktur baru Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata. Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan konsep persetujuan untuk struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Rini menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Negara, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dalam tahap final. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja baru mengusulkan struktur baru ke Kemenpan RB.

Kemenpan RB bersama 13 kementerian dengan nomenklatur baru sudah menuntaskan restrukturisasi organisasi tingkat eselon I akhir Januari 2015. Para menteri bersama tim internal setiap kementerian selanjutnya menyusun struktur baru mulai eselon II sampai IV yang kemudian dikaji Kemenpan RB.

Rini mengatakan, penyelarasan struktur organisasi 13 kementerian tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pejabat eselon I sampai IV antar-kementerian. "Kami tidak bisa memaksa struktur segera diselesaikan karena ada program-program di setiap menteri yang butuh penanganan cepat," ucapnya.

Proses reorganisasi kementerian ini dikhawatirkan berimbas terhadap efektivitas program. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Anwar Sanusi mengatakan, "Dalam setiap program itu harus ada penanggung jawab dan penanggung jawab ini melekat pada jabatan struktural. Sementara jabatan struktural menunggu struktur organisasinya. Jadi, selama struktur organisasi belum selesai, ujungnya program kementerian tidak bisa berjalan maksimal."

Oleh karena itu, Kemenpan RB harus mencari cara untuk bisa mempercepat penataan struktur organisasi. "LAN sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang bisa membantu Kemenpan RB dan kementerian-kementerian dalam menata struktur organisasi. Kami pun siap membantu jika dibutuhkan," ucapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, sudah menuntaskan penyusunan struktur organisasi eselon II sampai IV. "Kami sudah siap membahasnya dengan Menpan RB. Insya Allah selesai pertengahan April," kata Hadi.

(APA/HAM)

Nampaknya Ethic of Conduct kita makin parah ditengah tidak jalannya reformasi birokrasi

Politisi-Relawan Jadi Komisaris

Menteri BUMN: Mereka Sosok Berintegritas

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Keempat perusahaan BUMN yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS Empat perusahaan badan usaha milik negara memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

Keempat perusahaan BUMN itu adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan antara lain mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf dan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang ditetapkan sebagai komisaris BRI.

Ada juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, serta mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Pataniari Siahaan, yang kini pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di jajaran Dewan Komisaris BNI.

Di Bank Mandiri, ada mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di jajaran dewan komisaris. Ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, kader PDI-P yang juga anggota Tim Transisi Jokowi-JK.

Di Jasa Marga, ada nama Refly Harun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, sebagai komisaris utama/independen.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, komisaris BUMN yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan usulan sejumlah pihak. Mereka adalah sosok yang dinilai berintegritas, berpendidikan tinggi, dan berpengalaman di bidangnya.

”Oleh sebab itu, mereka tidak boleh cawe-cawe (ikut campur), kecuali melakukan pengawasan yang baik,” ujar Rini, saat ditanya wartawan mengenai beberapa nama politisi dan relawan yang disebut-sebut mendukung Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Rini, pelaksanaan dari kinerja utama perusahaan dilakukan direksi, bukan dewan komisaris. ”Direksi itu mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. Nah, komisaris, dewan komisaris, mengawasi direksi agar menjalankan fungsinya dengan baik,” katanya.

Rini menegaskan, mereka yang masuk jajaran komisaris perusahaan BUMN itu harus menanggalkan jabatan politik dan tidak boleh melakukan aktivitas politik.

”Itu sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur. Pokoknya, mereka tidak boleh berpolitik,” ujar Rini.

PT Jasa Marga yang baru menggelar RUPS pada Rabu lalu menetapkan enam orang dalam jajaran komisarisnya, empat di antaranya orang baru.

Keenam anggota dewan komisaris itu adalah Refly Harun (komisaris utama), Akhmad Syakhroza, Boediarso Teguh Widodo, Taufik Widjojono, Hambra, dan Sigit Widyawan (komisaris independen).

Lolos uji

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, sistem perbankan di Indonesia sudah mapan. Sistem itu juga mencakup pergantian personel bank, yakni direksi dan komisaris.

Setiap komisaris dan direksi yang baru ditetapkan dalam RUPS harus memenuhi aturan dan persyaratan formal, termasuk kemampuan teknis. Mereka juga harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK sebelum bertugas secara resmi.

”Ada persyaratan menyangkut kompetensi dan integritas. Jika dua hal itu sudah dipenuhi calon direksi dan komisaris, baru uji kelayakan dan kepatutan dilakukan OJK,” kata Muliaman saat berkunjung ke Kantor Harian Kompas di Jakarta, kemarin.

OJK bersifat independen dalam pemilihan direksi dan komisaris bank BUMN. Independensi itu diwujudkan dalam uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tidak dilibatkannya OJK dalam pengajuan calon direksi dan komisaris oleh pemegang saham menjelang RUPS.

”Bisa dikatakan, para calon yang diajukan dan disetujui dalam RUPS itu belum tentu lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan OJK. Jika tidak lolos, mereka pun dikembalikan dan OJK meminta calon lain,” tutur Muliaman.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masuknya tokoh dengan beragam latar belakang dalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan sudah kerap terjadi. Karena itu, hal yang terjadi kali ini pun ditangkap sebagai fenomena biasa oleh OJK.

Semua latar belakang pendidikan calon terpilih dalam perusahaan-perusahaan itu dapat diakomodasi, begitu pula latar belakang keilmuannya. Namun, mereka tetap harus memenuhi syarat formal dan uji oleh OJK.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, menambahkan, materi uji kelayakan dan kepatutan OJK menunjukkan independensi lembaga. Di bidang perbankan, misalnya, ada tiga pewawancara, dengan dua orang di antaranya berasal dari eksternal OJK.

Sektor perbankan

Perihal pergantian direksi dan komisaris yang terjadi di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, justru melihatnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia sektor perbankan.

Menurut dia, Indonesia memerlukan lebih banyak bankir muda agar bisa bersaing dalam kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan pada 2020. Rotasi sejumlah bankir senior dan menempati posisi baru di tiga bank milik pemerintah itu menjadi cermin kurangnya jumlah bankir di Indonesia.

Lana melanjutkan, peran para bankir senior tersebut harus segera didukung bankir-bankir muda.

”Peran bankir-bankir muda sangat diperlukan terutama ketika persaingan perbankan makin ketat setelah kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan berlaku. Walaupun bankir senior berperan optimal, jumlah mereka masih kurang jika kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan,” kata Lana.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan terpisah pada pekan ini menunjukkan terjadi rotasi bankir senior di ketiga bank milik pemerintah itu. Direktur utama terpilih BNI, Achmad Baiquni, sebelumnya menjabat direktur di BRI.

Wakil direktur utama terpilih BRI, Soenarso, sebelumnya menjabat direktur di Bank Mandiri. Wakil direktur utama terpilih Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, sebelumnya direktur di BRI. Adapun komisaris terpilih BRI, Gatot M Suwondo, sebelumnya menjabat Direktur Utama BNI.

Persaingan dengan bank-bank asing akan kian ketat di ASEAN setelah kesepahaman berlaku pada 2020. Saat ini, sejumlah bank asing sudah beroperasi di Indonesia dan bersiap memperkuat posisi di pasar Indonesia.

(HAR/ARN/BEN/AHA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150320kompas/#/1/

Miss management bernama lembur. (dari status fb)

Negara tidak dalam keadaan darurat (kecuali nilai tukar) sehingga semuanya semestinya bisa di manage dengan baik. Tanpa mengurangi rasa hormat dan keseriusan bekerja, sebaiknya mulai dari RI1, pembantunya hingga office boy, memperhatikan hari dan jam kerja. Manusia perlu keseimbangan baik utk dunia dan akhirat, demikian pula untuk kantor dan keluarga. Semua kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan juga keinginan menjalani kehidupan secara manusiawi. Tidak usah bangga atau membusungkan dada jika anda bekerja diluar hari kerja. Itu salah satu gejala miss management. Paham!

Anggaran "SIluman" mestinya bisa di bintang dan tidak menyandera yang lain

Kapal Belum Juga Beroperasi

Presiden Jokowi Dorong DKI Bangun Sistem Anggaran Elektronik

KEPULAUAN SERIBU, KOMPAS — Hingga pertengahan Maret ini, 10 kapal cepat yang dioperasikan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta ke Kepulauan Seribu belum beroperasi. Penyebabnya, masa kontrak habis sejak 21 Desem-ber 2014 dan belum bisa diperpanjang lagi karena APBD DKI Tahun 2015 belum juga ditetapkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung menikmati panorama senja di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3). Daya tarik wisata telah menumbuhkan perekonomian di kawasan ini, terutama saat meningkatnya kunjungan pada akhir pekan. Pulau Tidung dapat dijangkau dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan menggunakan perahu kayu tradisional selama 2,5 jam perjalanan.

Kepala Pelabuhan Pulau Tidung Khaerul, Jumat (13/3), mengatakan, total 12 kapal dioperasikan Dishubtrans untuk melayani mobilitas warga dan wisatawan dari dan ke Kepulauan Seribu.

"Dua kapal tidak bisa lagi beroperasi karena terkena kasus. Tinggal 10 kapal yang seharusnya beroperasi, tetapi sudah hampir tiga bulan ini tidak jalan. Kami masih menunggu pencairan dana dari APBD karena operasional kapal ini sepenuhnya dibiayai pemerintah," katanya.

Kondisi ini membuat alternatif transportasi laut di Kepulauan Seribu terbatas. Warga hanya bisa menggunakan kapal tradisional dari Pelabuhan Muara Angke atau kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol. Kapal tradisional atau kapal ojek ke Pulau Tidung ini berjumlah sekitar 14 kapal, sedangkan kapal cepat 30 unit.

Tidak nyaman

Para pengelola kapal ojek mengeluhkan sarana dermaga yang minim di Dermaga Muara Angke ataupun Kaliadem, Penjaringan, Jakarta Utara. Akses kedua dermaga ini sulit dijangkau karena dikepung aktivitas nelayan menjual dan menjemur ikan.

Menurut Boya (44), pengelola kapal ojek, meski saat ini kondisi Dermaga Muara Angke lebih baik dibandingkan dulu, tetap saja tidak nyaman bagi penumpang. Dermaga itu tidak memiliki ruang tunggu karena punya fungsi utamanya untuk pendaratan ikan dan mengangkut barang kebutuhan warga Kepulauan Seribu.

Jika menyandarkan kapal di Dermaga Kaliadem, kata Boya, pengelola banyak kehilangan penumpang. Sebab, para wisatawan Kepulauan Seribu lebih mengenal Dermaga Muara Angke sebagai tempat keberangkatan.

Pantauan Kompas, minimnya informasi keberangkatan kapal membuat penumpang tak punya kepastian. Baru setelah sampai di Dermaga Pulau Tidung, penumpang mengetahui ada kapal motor Zohar Express dengan fasilitas kursi duduk dan pendingin udara. Harga tiket Rp 80.000 per orang, dan kapal berangkat dari Muara Angke.

Adapun kapal ojek bertarif Rp 40.000 per orang dengan fasilitas terbatas dan penumpang duduk di lantai kapal. Jumlah kapal yang terbatas itu berangkat pukul 07.30.

Sementara itu, angkutan di Marina Ancol tak hanya melayani penyewaan kapal, tetapi juga jasa angkutan umum ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Tarifnya Rp 135.000 per orang pada hari kerja dan Rp 167.000 per orang pada akhir pekan. Waktu tempuh kapal ojek dan Zohar Express 2 jam dari Muara Angke-Pulau Tidung. Adapun waktu tempuh kapal cepat kurang dari satu jam.

Yunus (62), nakhoda kapal dari Marina Ancol, mengatakan, calon penumpang dapat membeli tiket di loket 17 yang ada di Marina Ancol. "Setiap hari kami beroperasi dan kapal hanya berangkat pukul 08.00. Kapal kembali lagi ke Marina dari kepulauan sekitar pukul 15.00," ujarnya.

Anggaran transparan

Presiden Joko Widodo mendorong pembuatan sistem penganggaran elektronik untuk menciptakan anggaran yang transparan dan tidak mudah disusupi berbagai kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Kita membangun sistem agar ada transparansi, keterbukaan. Makanya dibangun sistem yang bagus, yang bisa di-lock kalau ada barang-barang yang enggak benar yang enggak masuk," kata Presiden Jokowi, Jumat (13/3), di Balai Kota Jakarta.

Jokowi mengatakan, sulit mengecek secara manual 57.000 jenis kegiatan selama setahun yang tercantum di APBD. Karena itu, diperlukan sistem yang bisa menemukan kegiatan yang tidak wajar dalam APBD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, selama ini pembahasan RAPBD di DPRD tidak pernah dilakukan secara detail. Pembahasan sebatas formalitas. Karena itu, dengan sistem evaluasi yang baik untuk seluruh pemda se-Indonesia, pemerintah bisa menghemat.

Saat ini, pihaknya masih menyelesaikan persiapan APBD selama tenggat tujuh hari kerja yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. "Ada beberapa persoalan, seperti mobil dinas. Tidak ada nomenklatur uang transportasi. Kalau kita kasih mobil dinas dan uang servis, dibandingkan dengan kasih mentah (uang transportasi), kita (bisa) untung Rp 200 miliar. Ini terobosan, tetapi belum siap aturannya," ujarnya. (MDN/FRO/ART)