"Rumah Sudah Panokok Babunyi" -Heboh Blue Energy

Memang kelihatannya telah menjadi ciri khas negeri kita. Presiden dan banyak delegasi telah dipamerkan akan keberadaan Blue Energy dalam acara UNFCC bbrp bulan lalu di Nusa Dua Bali.

Tapi apa lacur, ternyata saling kibul. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengamanan jaringan kepresidenan selama ini terhadap hal-hal serupa. APakah lewat prosedur kenegaraan atau justru lewat staf-staf khusus saja yang kebanyakan masih awam birokrasi (kecuali bbrp jenderal tentu saja sudah paham).

LAlu kenapa pula akhirnya BPPT baru-baru ini saja meributkan? Apakah karena merasa selama ini tidak diikutsertakan sehingga tidak ada antisipasi awal?

Ya..inilah Indonesia. "Rumah selesai dibuatm, baru orang-orang pada ribut"

detikcom: situs warta era digital

Serba Salah dech

Betul-betul serba salah. Awal Juni lalu ketika menyambut Bill gates di JCC, Presiden malah berbicara dalam bahasa Inggris yang cukup oke. mengapa sekarang ganti lagi bahasa? Apa memang protokol tidak ada yang standar. Penerjemaahan bukan tugas nya juru bicara dong, memang harus ada translater...ahh..serba salah memang.

detikcom: situs warta era digital

Danny Setyawan : Sering "Ditelikung"

Kang Danny ini baru berani ngomong setelah gak menjabat gubernur. DUlu knape kang? Kagak berani atau lagi keenakan.

====

Danny Setiawan

Sering "Ditelikung"

Jumat, 13 Juni 2008 | 01:22 WIB

Menjadi gubernur itu tak enak. Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang mengakhiri masa jabatannya Jumat (13/6) berkata, selama ini ia sering ”ditelikung” oleh sekpri atau protokol gubernur.

”Saya bukan tipe orang yang kaku. Tetapi, ketika menghadapi protokoler birokrasi, saya harus seperti itu,” ujar Danny yang bersama Wakil Gubernur Jabar Nu’man Abdul Hakim berpamitan dengan jajaran pers Jawa Barat, Rabu (11/6) di Gedung Sate, Bandung.

Sekali waktu ia harus menandatangani proposal yang dilaporkan sudah tiga bulan mengendap. ”Kepala biro sudah acc, tinggal Bapak saja. Padahal, saya tahu kepala biro akan ngaliarkeun taleus ateul (menjerumuskan) saya,” ujar Danny menirukan laporan salah satu sekpri.

Ia juga tak merasa nyaman saat menempuh perjalanan beriringan dikawal voorrijders.

”Saya seperti dipasung, mau kencing atau makan harus ditahan karena mengejar waktu. Saya pikir, yang harus mengatur itu saya atau mereka? Pernah saya minta berhenti di tengah jalan. Ah, dahar heula lah (makan dulu) lapar, jeung hayang kiih (ingin kencing),” ceritanya.

Pasangan Danny Setiawan-Nu’man Abdul Hakim digantikan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dilaksanakan hari ini, 13 Juni 2008. (DMU)

KOMPAS Cetak : Sering "Ditelikung"

SBY asks oil and gas firms to 'share pain' | The Jakarta Post

WOW.....The question then, who wanna be the first? and how?

SBY asks oil and gas firms to 'share pain' | The Jakarta Post

detik Finance : DPR Kritik Rombongan BI

Ah DPR...kembali asal kritik aja lagi

detik Finance : DPR Kritik Rombongan BI

JABATAN RANGKAP DAN KEMUNAFIKAN

Salut untuk Media yang masih setia membahas ttg jabatan rangkap. memang ini adalah salah satu pilar penting reformasi yang masih dibiarkan diselimuti oleh aroma kemunafikan bangsa ini.
ES

Senin, 09 Juni 2008 00:01 WIB
Editorial Media Indonesia

Mengakhiri Rangkap Jabatan

RANGKAP jabatan seperti di zaman Orde Baru masih terus dipertahankan pemerintah hingga sekarang. Pemerintah berganti berkali-kali, tetapi pemerintah yang mana pun gagal menghapus rangkap jabatan.
Rangkap jabatan terjadi dalam banyak dimensi. Ada rangkap jabatan menteri dan ketua partai sehingga pasti terjadi pemanfaatan kekuasaan negara untuk kepentingan partai. Bahkan, jabatan rangkap pun terjadi pada posisi wakil presiden.
Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan, sudah teramat sedikitkah anak bangsa ini yang mampu memimpin sehingga rangkap jabatan terus dipertahankan dan dipelihara? Benarkah bangsa ini sudah teramat krisis pemimpin sehingga untuk menakhodai suatu lembaga harus diambil dari mereka yang sedang memangku jabatan?
Yang terakhir menjadi sorotan ialah posisi Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang jatuh ke tangan Darmin Nasution. Padahal, Darmin sedang memegang posisi amat strategis sebagai Direktur Jenderal Pajak.
Strategis karena pajak merupakan nyawa APBN. Sejak era kemerosotan produksi minyak dan gas, pajak menyumbang lebih dari 80% penghasilan negara. Tiap tahun pun target pendapatan pajak terus naik.
Semua itu membutuhkan perhatian ekstra dan kerja superkeras. Tidak bisa dilakukan secara business as usual, apalagi dikerjakan sambil nyambi posisi yang lain. Saat menjadi Dirjen Pajak mestinya tidak ada lagi waktu untuk mengurus institusi lain.
Darmin tidak sendirian. Masih ada empat pejabat berpangkat kepala badan, sekretaris wakil presiden, inspektur jenderal, dan deputi menteri yang memiliki peran ganda.
Tragisnya, kondisi itu dibiarkan terjadi hingga kemudian baru disiapkan perangkat aturannya setelah pers meramaikannya. Itu pun masih menyisakan ruang perdebatan bagi boleh-tidaknya rangkap jabatan.
Itulah yang terjadi ketika pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri BUMN untuk membatasi rangkap jabatan komisaris di badan usaha negara itu. Wacananya masih membolehkan rangkap jabatan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan. Alasan itulah yang dikemukakan Darmin ketika ia menerima posisi Komisaris Utama BEI itu.
Padahal, soal konflik kepentingan hanyalah salah satu alasan mengapa rangkap jabatan tidak boleh dilakukan. Masih ada alasan lain akibat buruk dari rangkap jabatan. Yakni tetap fokus terhadap jabatan utama dan sebaliknya, mengerjakan jabatan rangkap sambil lalu. Itu yang lazim terjadi. Atau fokus pada jabatan kedua, mengesampingkan jabatan utama. Itu yang paling bebal. Atau semuanya dikerjakan sambil lalu sehingga gagal semuanya. Dan itu yang paling berengsek.
Tentu, terbuka dalih bahwa ada orang yang dikaruniai kemampuan lebih sehingga energinya cukup untuk merangkap jabatan. Dan semuanya berhasil baik. Tapi kalau memang betul begitu, sudah sejak lama BUMN kita sehat dan Indonesia berjaya. Sebab banyak manusia hebat yang sanggup rangkap jabatan dengan kinerja gemilang.
Ada juga yang beralasan tidak mengambil gaji dan fasilitas dari jabatan kedua sehingga tidak memboroskan uang negara. Tapi sepi ing pamrih macam itu mirip serigala berbulu domba.
Bagi BUMN yang posisi pucuk pimpinannya, direksi maupun komisaris, dijabat orang dengan jabatan rangkap, muncul kesan BUMN sebagai lembaga sambilan. Ia menjadi institusi kelas dua, tiga, dan seterusnya. Dengan demikian, kalaupun BUMN tidak sehat, ya, maklum saja.
Karena itu, aturan harus ditegakkan dengan disiplin. Jangan ada celah sedikit pun bagi munculnya rangkap jabatan di BUMN. Kalau perlu, buat undang-undang larangan rangkap jabatan. Dengan begitu, kita tidak dipusingkan lagi dengan privatisasi beserta segala kontroversinya karena BUMN bisa sehat di tangan orang yang tepat dan fokus.
Bangsa ini butuh tenaga ekstra untuk terbang. Kalau punya energi lebih, pakailah kelebihan itu untuk mencari terobosan inovatif, bukan untuk berlari-lari di jalur struktural ke sana-kemari dengan hasil nihil.

Ide sesaat yang bisa sesat yang muncul ketika buang hajat-maaf!

Sungguh, sangat sering akhir-akhir ini kita saksikan banyak ide-ide yang kelihatannya bagus dan cemerlang, namun karena kurang persiapan dan sering anggap remeh dalam implementasinya akhirnya kandas begitu saja dan memalukan.
Untuk suatu bangsa sebesar Indonesia, sangat diperlukan perencanaan, uji coba dan jika memang harus dikaji ulang jangan malu melaksanakannya.

Kapan ya kita belajar dari keledai yang tidak mau masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya.

Semoga kita bisa.

Kompas.Com - Kartu.kendali.bbm.terancam.dibatalkan


Kartu Kendali BBM Terancam Dibatalkan

Minggu, 1 Juni 2008 | 10:47 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, MINGGU - Penerapan kartu kendali untuk menghemat penggunaan premium dan solar di masyarakat yang akan diterapkan sedianya 1 September 2008 terancam dibatalkan karena 2 daerah diindikasikan menolak pelaksanaan program tersebut. Menurut Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat ditanya pers seusai acara Bincang-bincang Jalan di Taman Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/6), sebenarnya penerapan kartu kendali memang masih terus dikaji secara intensif.

"Sebenarnya mau diuji coba di beberapa daerah, akan tetapi di daerah Batam dan Denpasar tidak berani, mereka tidak memberikan ijin program tersebut karena mereka khawatir jangan-jangan ada hal yang tidak-tidak," ujar Kalla. Menurut informasi yang diterima KOMPAS, kartu kendali ini memang akan dibatalkan karena masih banyak masalah teknis.

Dari salah seorang pejabat di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembatalan sempat diminta oleh Wapres Jusuf Kalla dalam suatu rapat di kantor presiden. Menurut pejabat tersebut, kalau program itu dibatalkan, maka hal ini sangat disayangkan karena pemerintah terlanjur mencetak kartu kendali dan mempersiapkan pelaksanaannya yang sudah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 300 miliar.

Program ini sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan pemakaian bahan bakar minyak agar tidak boros. Dalam keterangan pers rutin Jumat (30/5), Wapres mengakui masalah teknis yang masih mengganjal diantaranya penyalahgunaan kartu kendali oleh angkutan umum.

"Kalau mereka dikasih kartu kendali, mereka bisa mengisi di salah satu SPBU, tapi kemudian mereka jual lagi dan mereka mengisi kembali di SPBU yang lain. Ini 'kan suatu masalah, karena itulah kita kaji terus," jelas Jusuf Kalla.

HAR
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network