Menggelitik juga membaca pojok KOmpas hari ini yang mengutip pandangan Komaruddin Hidayat tentang banyaknya Menteri yang ke kampus cari gelar. He... untung beliau tidak bilang PResiden.
Hmm, dulu sangat banyak Profesor (orang kampus) yang "celingak-celinguk" ke birokrasi biar jadi birokrat. Setelah berjatuhan korban profesor-profesor yang masuk bui karena KKN, termasuk ROhmin Dahuri yang di vonis pengadilan Jakselhari ini 7 tahun, para Profesor mulai pikir-pikir. Pikir-pikir untuk nerusin atau lebih cepat lagi dan lebih banyak lagi di birokrasi. Kalau gak salah hari ini juga ada A Bakir Hasan yang dosen UIN juga menjadi anggota staf ahli Wakil Ketua MPR RI menulis tentang "Kinerja PResiden di Tengah ANomali Birokrasi." di Media Indonesia hal 29.
Mak.. CApek dech!
=====
Senin, 23 Juli 2007
POJOK KOmpas
Komaruddin Hidayat: Sekarang menteri datang ke kampus untuk cari gelar.
Memang ada menteri pemulung gelar, Pak?
***
Monday, July 23, 2007
IPDN, Keledai dan Kita
If it is the case, then....which one is smarter? Donkey or us, Indoensian?
ES
==============
Senin, 23 Juli 2007
Mahasiswa IPDN Diduga Keroyok Warga Jatinangor
Bandung, Kompas - Wendi Budiman bin Rohman (21), warga Dusun Ciawi RT 3 RW 4, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/7), tewas setelah dikeroyok sekitar 10 orang yang diduga mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Korban menderita luka di kepala belakang, rahang, pelipis kiri, dan memar pada tubuh.
Menurut paman korban, Ii Ja’i (40), pengeroyokan terjadi Sabtu sekitar pukul 23.00. Ketika itu Wendi bersama dua temannya, Adik dan Denny, mengunjungi lokasi permainan biliar (bola sodok) Pooltime di Pusat Perbelanjaan Jatinangor Town. Di sana rokok yang diisap Wendi diambil oleh salah seorang yang diduga praja IPDN berinisial CHR.
Saat itu sempat terjadi perang mulut. Korban dipukul dan tubuhnya dihantamkan ke tembok. Tak puas, CHR memanggil sejumlah temannya, dan datanglah sembilan orang. Mereka kemudian bersama-sama memukuli Wendi hingga pingsan. Para pelaku kemudian menghilang, sementara Wendi dibawa pulang oleh karyawan biliar.
"Informasi yang kami dapat, pelakunya adalah praja IPDN. Itu saya dengar dari petugas satpam dan saksi di Pooltime. Sampai saat ini saya masih yakin pelaku adalah praja IPDN, apalagi pelaku disebut-sebut berambut cepak," kata Ii.
Saat diantarkan karyawan biliar pada Sabtu malam, keluarga korban tidak menaruh kecurigaan sebab tidak ada luka serius pada tubuh korban. Kecurigaan baru muncul setelah pada Minggu pukul 11.00 korban tak bisa bangun, bahkan tampak bercak darah di kepalanya.
Keluarga lalu membawa korban ke Puskesmas Jatinangor yang selanjutnya merujuk ke Rumah Sakit Sumedang. Pukul 17.30 Wendi meninggal. "Kami langsung berkoordinasi dengan Polsek Jatinangor. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk proses visum," kata Ii.
Tujuh orang diperiksa
Hingga Minggu malam, polisi masih memeriksa tujuh saksi terkait pengeroyokan terhadap Wendi. "Untuk sementara, penyelidikan baru mengarah kepada dugaan keterlibatan praja IPDN sebagai pelaku pengeroyokan," kata Kepala Polres Sumedang Ajun Komisaris Besar Budi Setiawan.
Pelaksana Tugas Rektor IPDN Johanis Kaloh menyebutkan belum ada laporan bahwa praja IPDN terlibat.
Ketua Komisi Disiplin IPDN Burhanuddin Dalil yang ditemui di sekitar Kantor Polsek Jatinangor menegaskan, dia baru mendengar keterlibatan praja dalam kematian Wendi. Namun yang pasti, semua praja harus berada di asrama sebelum pukul 21.00 dan harus mengenakan seragam saat berada di luar.
"Apakah benar itu praja? Lebih baik diserahkan kepada hasil penyelidikan polisi," ujar Burhanuddin. (CHE/ELD)
ES
==============
Senin, 23 Juli 2007
Mahasiswa IPDN Diduga Keroyok Warga Jatinangor
Bandung, Kompas - Wendi Budiman bin Rohman (21), warga Dusun Ciawi RT 3 RW 4, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/7), tewas setelah dikeroyok sekitar 10 orang yang diduga mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Korban menderita luka di kepala belakang, rahang, pelipis kiri, dan memar pada tubuh.
Menurut paman korban, Ii Ja’i (40), pengeroyokan terjadi Sabtu sekitar pukul 23.00. Ketika itu Wendi bersama dua temannya, Adik dan Denny, mengunjungi lokasi permainan biliar (bola sodok) Pooltime di Pusat Perbelanjaan Jatinangor Town. Di sana rokok yang diisap Wendi diambil oleh salah seorang yang diduga praja IPDN berinisial CHR.
Saat itu sempat terjadi perang mulut. Korban dipukul dan tubuhnya dihantamkan ke tembok. Tak puas, CHR memanggil sejumlah temannya, dan datanglah sembilan orang. Mereka kemudian bersama-sama memukuli Wendi hingga pingsan. Para pelaku kemudian menghilang, sementara Wendi dibawa pulang oleh karyawan biliar.
"Informasi yang kami dapat, pelakunya adalah praja IPDN. Itu saya dengar dari petugas satpam dan saksi di Pooltime. Sampai saat ini saya masih yakin pelaku adalah praja IPDN, apalagi pelaku disebut-sebut berambut cepak," kata Ii.
Saat diantarkan karyawan biliar pada Sabtu malam, keluarga korban tidak menaruh kecurigaan sebab tidak ada luka serius pada tubuh korban. Kecurigaan baru muncul setelah pada Minggu pukul 11.00 korban tak bisa bangun, bahkan tampak bercak darah di kepalanya.
Keluarga lalu membawa korban ke Puskesmas Jatinangor yang selanjutnya merujuk ke Rumah Sakit Sumedang. Pukul 17.30 Wendi meninggal. "Kami langsung berkoordinasi dengan Polsek Jatinangor. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk proses visum," kata Ii.
Tujuh orang diperiksa
Hingga Minggu malam, polisi masih memeriksa tujuh saksi terkait pengeroyokan terhadap Wendi. "Untuk sementara, penyelidikan baru mengarah kepada dugaan keterlibatan praja IPDN sebagai pelaku pengeroyokan," kata Kepala Polres Sumedang Ajun Komisaris Besar Budi Setiawan.
Pelaksana Tugas Rektor IPDN Johanis Kaloh menyebutkan belum ada laporan bahwa praja IPDN terlibat.
Ketua Komisi Disiplin IPDN Burhanuddin Dalil yang ditemui di sekitar Kantor Polsek Jatinangor menegaskan, dia baru mendengar keterlibatan praja dalam kematian Wendi. Namun yang pasti, semua praja harus berada di asrama sebelum pukul 21.00 dan harus mengenakan seragam saat berada di luar.
"Apakah benar itu praja? Lebih baik diserahkan kepada hasil penyelidikan polisi," ujar Burhanuddin. (CHE/ELD)
Anti-Corruption Paradox
Believe me. "There is a will, there is away", also works in improving the "quality" of corruption practice in Indonesia. Therefore, the only way is to make the bureaucrate feel comfortable with their salary and or punish them severely.
ES
=============
Senin, 23 Juli 2007
EDITORIAL Media Indonesia
Menyimpan Uang Korupsi di Rekening Negara
KORUPSI kiranya tidak semakin berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Koruptor bahkan semakin 'kreatif' alias kian panjang akal bulusnya untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak ketahuan.
Akal bulus itu adalah memakai rekening negara untuk menyelamatkan harta hasil korupsi sehingga tidak tampak pada laporan harta kekayaan pribadi. 'Kreatif' dengan membalikkan logika hukum, uang pribadi disimpan di rekening negara. Sebab, hukum biasanya mengejar uang negara yang disimpan di rekening pribadi.
Modus baru menyembunyikan transaksi keuangan itu dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan modus baru penyembunyian dana itu mulai terlihat tahun ini setelah PPATK melakukan compliance audit terhadap sejumlah aliran dana di bank dan nonbank.
Seperti diketahui, tiap penyelenggara negara diharuskan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu termasuk harta lancar yang disimpan dalam rekening pribadi.
Menyimpan hasil korupsi di rekening pribadi sudah jelas tidak aman secara hukum. Sebab, bila kelak diseret ke muka hukum, rekening pribadi itulah yang lebih dahulu akan dibekukan. Dan bila bersalah, habislah semua uang hasil korupsi itu disita negara.
Sebaliknya, menyimpannya di rekening negara dapat menjadi kamuflase yang efektif. Setidaknya, untuk sementara dapat lolos dari kewajiban dilaporkan sebagai harta kekayaan pribadi.
Oleh karena itu, menyimpan hasil korupsi di rekening negara merupakan modus baru pengelabuan yang aman yang kini dilakukan pejabat publik.
Penggunaan rekening negara untuk uang pribadi yang paling spektakuler adalah dipakainya rekening Departemen Hukum dan HAM untuk pencairan uang Tommy Soeharto. Spektakuler, namun hingga sekarang kasus penyalahgunaan rekening negara itu lenyap begitu saja. Tidak ada tanda-tanda mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin yang menyalahgunakan rekening negara itu akan diusut dan diadili.
Adalah fakta bahwa masih banyak rekening negara yang dipelihara untuk menampung berbagai transaksi keuangan nonbujeter. Sekalipun sudah sering diteriakkan dengan keras oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, namun tidak diindahkan.
Dan sekarang yang terjadi justru lebih berani, yaitu rekening negara dipakai juga untuk menyembunyikan hasil korupsi. Hal itu bahkan dilakukan penyelenggara negara di daerah.
Rekening negara bukan lagi seperti namanya, yaitu rekening yang sepenuhnya untuk uang negara dan untuk kepentingan negara, tetapi sekarang dipakai untuk transaksi uang haram. Rekening negara justru tempat mengamankan hasil korupsi dan besar kemungkinan juga dipakai untuk pencucian uang.
Oleh karena itu, sejumlah langkah tegas harus diambil untuk membersihkan dan menertibkan rekening negara. Pertama, semua rekening negara harus diperiksa, tanpa pengecualian. Kedua, menutup berbagai rekening negara yang abu-abu. Ketiga, membuat aturan yang keras dan ketat sehingga bank tidak gampang mengabulkan pembukaan rekening negara. Keempat, PPATK jangan hanya puas memantau modus baru penggunaan rekening negara itu, tetapi juga berani dan bernyali membawanya menjadi perkara hukum.
Menertibkan dan membersihkan rekening negara tentu tidak mudah karena menyangkut pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Ada banyak kepentingan yang terganggu dan oleh karena itu dilindungi. Bahkan, sesama pejabat saling melindungi.
Maka, tetap kotornya rekening negara merupakan bukti bahwa penyelenggara negara memang tidak sudi korupsi diberantas.
ES
=============
Senin, 23 Juli 2007
EDITORIAL Media Indonesia
Menyimpan Uang Korupsi di Rekening Negara
KORUPSI kiranya tidak semakin berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Koruptor bahkan semakin 'kreatif' alias kian panjang akal bulusnya untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak ketahuan.
Akal bulus itu adalah memakai rekening negara untuk menyelamatkan harta hasil korupsi sehingga tidak tampak pada laporan harta kekayaan pribadi. 'Kreatif' dengan membalikkan logika hukum, uang pribadi disimpan di rekening negara. Sebab, hukum biasanya mengejar uang negara yang disimpan di rekening pribadi.
Modus baru menyembunyikan transaksi keuangan itu dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan modus baru penyembunyian dana itu mulai terlihat tahun ini setelah PPATK melakukan compliance audit terhadap sejumlah aliran dana di bank dan nonbank.
Seperti diketahui, tiap penyelenggara negara diharuskan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu termasuk harta lancar yang disimpan dalam rekening pribadi.
Menyimpan hasil korupsi di rekening pribadi sudah jelas tidak aman secara hukum. Sebab, bila kelak diseret ke muka hukum, rekening pribadi itulah yang lebih dahulu akan dibekukan. Dan bila bersalah, habislah semua uang hasil korupsi itu disita negara.
Sebaliknya, menyimpannya di rekening negara dapat menjadi kamuflase yang efektif. Setidaknya, untuk sementara dapat lolos dari kewajiban dilaporkan sebagai harta kekayaan pribadi.
Oleh karena itu, menyimpan hasil korupsi di rekening negara merupakan modus baru pengelabuan yang aman yang kini dilakukan pejabat publik.
Penggunaan rekening negara untuk uang pribadi yang paling spektakuler adalah dipakainya rekening Departemen Hukum dan HAM untuk pencairan uang Tommy Soeharto. Spektakuler, namun hingga sekarang kasus penyalahgunaan rekening negara itu lenyap begitu saja. Tidak ada tanda-tanda mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin yang menyalahgunakan rekening negara itu akan diusut dan diadili.
Adalah fakta bahwa masih banyak rekening negara yang dipelihara untuk menampung berbagai transaksi keuangan nonbujeter. Sekalipun sudah sering diteriakkan dengan keras oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, namun tidak diindahkan.
Dan sekarang yang terjadi justru lebih berani, yaitu rekening negara dipakai juga untuk menyembunyikan hasil korupsi. Hal itu bahkan dilakukan penyelenggara negara di daerah.
Rekening negara bukan lagi seperti namanya, yaitu rekening yang sepenuhnya untuk uang negara dan untuk kepentingan negara, tetapi sekarang dipakai untuk transaksi uang haram. Rekening negara justru tempat mengamankan hasil korupsi dan besar kemungkinan juga dipakai untuk pencucian uang.
Oleh karena itu, sejumlah langkah tegas harus diambil untuk membersihkan dan menertibkan rekening negara. Pertama, semua rekening negara harus diperiksa, tanpa pengecualian. Kedua, menutup berbagai rekening negara yang abu-abu. Ketiga, membuat aturan yang keras dan ketat sehingga bank tidak gampang mengabulkan pembukaan rekening negara. Keempat, PPATK jangan hanya puas memantau modus baru penggunaan rekening negara itu, tetapi juga berani dan bernyali membawanya menjadi perkara hukum.
Menertibkan dan membersihkan rekening negara tentu tidak mudah karena menyangkut pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Ada banyak kepentingan yang terganggu dan oleh karena itu dilindungi. Bahkan, sesama pejabat saling melindungi.
Maka, tetap kotornya rekening negara merupakan bukti bahwa penyelenggara negara memang tidak sudi korupsi diberantas.
Thursday, July 19, 2007
Energi "Plintat-Plintut"
====
Kamis, 19 Juli 2007
PLN Lanjutkan Proyek
Inalum Minta Air untuk Asahan Diperhitungkan
Jakarta, Kompas - Meskipun pendanaan dari China belum bisa dipastikan, PT Perusahaan Listrik Negara meneruskan program percepatan kelistrikan 10.000 megawatt. Setelah pembangkit di Jawa, PLN menetapkan calon pemenang untuk 10 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di luar Jawa.
PLN membuka lelang untuk 25 lokasi PLTU di luar Jawa, namun hanya 15 PLTU yang dinyatakan memenuhi syarat untuk sampai ke tahap penawaran harga. Dari 15 PLTU itu, 7 pembangkit ditawar dengan harga di atas harga patokan sendiri (HPS) PLN.
Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim seusai Rakor Kelistrikan di Istana Wakil Presiden, Rabu (18/7), mengatakan, penawaran untuk PLTU Sumatera Utara dan PLTU Lampung masih bisa diterima karena harga yang diajukan sedikit di atas HPS.
Namun, untuk lima pembangkit lainnya, yaitu PLTU Bangka Belitung, Mimika, Jayapura, Maluku, dan PLTU Sumatera Barat, kemungkinan akan dilelang ulang karena harga yang ditawarkan jauh di atas HPS. Dengan demikian, akan ada 15 PLTU di luar Jawa yang dilelang ulang. Sampai kini, dari 10 proyek PLTU di Jawa, PLN baru menyelesaikan kontrak untuk empat PLTU, yaitu PLTU Suralaya, Paiton, Indramayu, dan Labuan.
Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, setelah keluar penetapan oleh direksi, Letter of Intent pembangkit-pembangkit di luar Jawa segera dikeluarkan. Menurut dia, setelah melapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, PLN mendapat lampu hijau untuk menandatangani kontrak PLTU lainnya di Jawa, yaitu PLTU Tanjung Awar-awar, Pacitan, Pelabuhan Ratu, dan PLTU Teluk Naga. Seluruh PLTU itu dimenangkan kontraktor China.
Menindaklanjuti instruksi Wapres, tim dari PLN dan Departemen Keuangan akan berangkat ke China minggu depan untuk melanjutkan negosiasi pendanaan proyek 10.000 MW. Selain itu, PLN juga memberi waktu perbaikan skema pendanaan kepada konsorsium Zelan dari Malaysia yang memenangkan lelang PLTU Rembang.
Negosiasi Inalum
Terkait upaya pemulihan krisis listrik di Sumatera Utara, PT PLN dan PT Indonesia Asahan Aluminium belum mencapai kesepakatan barter energi listrik.
Eddie mengatakan, Inalum meminta agar tambahan air Sungai Asahan yang digunakan untuk menggerakkan turbin PLTA Asahan dimasukkan dalam perhitungan tenaga listrik yang dihasilkan. Jika permintaan itu dipenuhi, maka PLN harus mengalirkan listrik lebih banyak ke Inalum dibandingkan daya listrik yang dialirkan Inalum ke PLN.
Di Medan, demonstran yang tergabung dalam Front Rakyat Sumatera Utara atau FRSU menuntut pemerintah menasionalisasi PT Inalum. Tuntutan itu disampaikan ketika mereka mendatangi kantor perusahaan itu dan kantor Konsulat Jepang. Inalum, perusahaan patungan Indonesia-Jepang, dinilai tidak mampu memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara.
Direktur Bisnis PT Inalum Hasrul Hasan mengatakan, jajaran direksi terus memantau perkembangan di masyarakat, termasuk protes dan tuntutan agar Inalum memberikan pasokan listriknya ke PLN. "PT Inalum sebenarnya sudah memberikan kepeduliannya dengan mengalirkan listrik 45 MW per hari ke PLN. Anda tahu sendiri, bagaimana posisi kami dalam persoalan ini," kata Hasrul. (DOT/NDY/ART)
====
Kamis, 19 Juli 2007
EnergiPasokan Gas Tak Andal, PGN Bisa Didenda
Jakarta, Kompas - Dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah bakal menetapkan aturan penalti jika PT Perusahaan Gas Negara tidak mampu memenuhi komitmen pasokan gas. Aturan itu akan mulai diterapkan bersamaan dengan formula penetapan harga gas yang segara diberlakukan pemerintah.
Dirjen Migas Luluk Sumiarso, Rabu (18/7), mengatakan, pemerintah berusaha melindungi konsumen. Selama ini ketika terjadi kekurangan pasokan gas, PT PGN mengenakan harga lebih mahal (surcharge) kepada konsumen yang mengambil gas lebih dari patokan yang ditetapkan.
"Seharusnya hal yang sama juga diberlakukan ketika PGN tidak bisa memenuhi komitmen pasokan ke konsumen," katanya.
Menurut Luluk, konsumen bisa menerima kompensasi dalam bentuk diskon harga gas. Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan batas atas harga gas. Dengan demikian, baik produsen maupun distributor gas tidak bisa menaikkan harga gas seenaknya. Kesediaan konsumen untuk beralih dari bahan bakar minyak ke gas juga perlu diberi apresiasi.
PT PGN keberatan
Sekretaris Perusahaan PT PGN Widyatmiko Bapang mengatakan, pihaknya keberatan jika harus dikenai denda. "Pasokan gas tergantung pada produsen, kami hanya menyalurkan," kata Widyatmiko.
PGN antara lain menyalurkan gas yang dihasilkan oleh PT Pertamina, Hess, ConocoPhillips, dan Energi Mega Persada. Apabila denda atas komitmen pasokan gas diterapkan, maka PGN akan memperhitungkan juga denda itu ke harga gas yang dipasok produsen.
Widyatmiko mengatakan, PGN tetap akan melanjutkan rencananya menaikkan harga gas pada Agustus 2007. Rencana kenaikan harga gas sebesar 10 persen dari 5 dollar AS per MMBTU menjadi 5,5 dollar AS per MMBTU. Kenaikan itu antara lain untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga gas dari produsen.
Apabila dibandingkan, harga gas bumi melalui pipa sebesar 5,5 dollar AS per MMBTU masih lebih murah daripada harga elpiji yang sekitar 14 dollar AS per MMBTU ataupun harga solar industri yang mencapai 17 dollar AS per MMBTU. (DOT)
Kamis, 19 Juli 2007
PLN Lanjutkan Proyek
Inalum Minta Air untuk Asahan Diperhitungkan
Jakarta, Kompas - Meskipun pendanaan dari China belum bisa dipastikan, PT Perusahaan Listrik Negara meneruskan program percepatan kelistrikan 10.000 megawatt. Setelah pembangkit di Jawa, PLN menetapkan calon pemenang untuk 10 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di luar Jawa.
PLN membuka lelang untuk 25 lokasi PLTU di luar Jawa, namun hanya 15 PLTU yang dinyatakan memenuhi syarat untuk sampai ke tahap penawaran harga. Dari 15 PLTU itu, 7 pembangkit ditawar dengan harga di atas harga patokan sendiri (HPS) PLN.
Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim seusai Rakor Kelistrikan di Istana Wakil Presiden, Rabu (18/7), mengatakan, penawaran untuk PLTU Sumatera Utara dan PLTU Lampung masih bisa diterima karena harga yang diajukan sedikit di atas HPS.
Namun, untuk lima pembangkit lainnya, yaitu PLTU Bangka Belitung, Mimika, Jayapura, Maluku, dan PLTU Sumatera Barat, kemungkinan akan dilelang ulang karena harga yang ditawarkan jauh di atas HPS. Dengan demikian, akan ada 15 PLTU di luar Jawa yang dilelang ulang. Sampai kini, dari 10 proyek PLTU di Jawa, PLN baru menyelesaikan kontrak untuk empat PLTU, yaitu PLTU Suralaya, Paiton, Indramayu, dan Labuan.
Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono mengatakan, setelah keluar penetapan oleh direksi, Letter of Intent pembangkit-pembangkit di luar Jawa segera dikeluarkan. Menurut dia, setelah melapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, PLN mendapat lampu hijau untuk menandatangani kontrak PLTU lainnya di Jawa, yaitu PLTU Tanjung Awar-awar, Pacitan, Pelabuhan Ratu, dan PLTU Teluk Naga. Seluruh PLTU itu dimenangkan kontraktor China.
Menindaklanjuti instruksi Wapres, tim dari PLN dan Departemen Keuangan akan berangkat ke China minggu depan untuk melanjutkan negosiasi pendanaan proyek 10.000 MW. Selain itu, PLN juga memberi waktu perbaikan skema pendanaan kepada konsorsium Zelan dari Malaysia yang memenangkan lelang PLTU Rembang.
Negosiasi Inalum
Terkait upaya pemulihan krisis listrik di Sumatera Utara, PT PLN dan PT Indonesia Asahan Aluminium belum mencapai kesepakatan barter energi listrik.
Eddie mengatakan, Inalum meminta agar tambahan air Sungai Asahan yang digunakan untuk menggerakkan turbin PLTA Asahan dimasukkan dalam perhitungan tenaga listrik yang dihasilkan. Jika permintaan itu dipenuhi, maka PLN harus mengalirkan listrik lebih banyak ke Inalum dibandingkan daya listrik yang dialirkan Inalum ke PLN.
Di Medan, demonstran yang tergabung dalam Front Rakyat Sumatera Utara atau FRSU menuntut pemerintah menasionalisasi PT Inalum. Tuntutan itu disampaikan ketika mereka mendatangi kantor perusahaan itu dan kantor Konsulat Jepang. Inalum, perusahaan patungan Indonesia-Jepang, dinilai tidak mampu memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara.
Direktur Bisnis PT Inalum Hasrul Hasan mengatakan, jajaran direksi terus memantau perkembangan di masyarakat, termasuk protes dan tuntutan agar Inalum memberikan pasokan listriknya ke PLN. "PT Inalum sebenarnya sudah memberikan kepeduliannya dengan mengalirkan listrik 45 MW per hari ke PLN. Anda tahu sendiri, bagaimana posisi kami dalam persoalan ini," kata Hasrul. (DOT/NDY/ART)
====
Kamis, 19 Juli 2007
EnergiPasokan Gas Tak Andal, PGN Bisa Didenda
Jakarta, Kompas - Dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah bakal menetapkan aturan penalti jika PT Perusahaan Gas Negara tidak mampu memenuhi komitmen pasokan gas. Aturan itu akan mulai diterapkan bersamaan dengan formula penetapan harga gas yang segara diberlakukan pemerintah.
Dirjen Migas Luluk Sumiarso, Rabu (18/7), mengatakan, pemerintah berusaha melindungi konsumen. Selama ini ketika terjadi kekurangan pasokan gas, PT PGN mengenakan harga lebih mahal (surcharge) kepada konsumen yang mengambil gas lebih dari patokan yang ditetapkan.
"Seharusnya hal yang sama juga diberlakukan ketika PGN tidak bisa memenuhi komitmen pasokan ke konsumen," katanya.
Menurut Luluk, konsumen bisa menerima kompensasi dalam bentuk diskon harga gas. Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan batas atas harga gas. Dengan demikian, baik produsen maupun distributor gas tidak bisa menaikkan harga gas seenaknya. Kesediaan konsumen untuk beralih dari bahan bakar minyak ke gas juga perlu diberi apresiasi.
PT PGN keberatan
Sekretaris Perusahaan PT PGN Widyatmiko Bapang mengatakan, pihaknya keberatan jika harus dikenai denda. "Pasokan gas tergantung pada produsen, kami hanya menyalurkan," kata Widyatmiko.
PGN antara lain menyalurkan gas yang dihasilkan oleh PT Pertamina, Hess, ConocoPhillips, dan Energi Mega Persada. Apabila denda atas komitmen pasokan gas diterapkan, maka PGN akan memperhitungkan juga denda itu ke harga gas yang dipasok produsen.
Widyatmiko mengatakan, PGN tetap akan melanjutkan rencananya menaikkan harga gas pada Agustus 2007. Rencana kenaikan harga gas sebesar 10 persen dari 5 dollar AS per MMBTU menjadi 5,5 dollar AS per MMBTU. Kenaikan itu antara lain untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga gas dari produsen.
Apabila dibandingkan, harga gas bumi melalui pipa sebesar 5,5 dollar AS per MMBTU masih lebih murah daripada harga elpiji yang sekitar 14 dollar AS per MMBTU ataupun harga solar industri yang mencapai 17 dollar AS per MMBTU. (DOT)
Monday, July 02, 2007
All Indonesian airlines banned from flying into EU, Gimme a break!!!
Guys, How come you just apply the rule as you want? We do understand that our airlines are facing a difficult time. BUt, one of them - Garuda- just made it to move up its position for a better safety level, officially. Why you just dont ban european or american people instead? Hm..for you Indonesian, its a prove that our country must be self reliant and just forget the developed one to have a good faith for us. They just care their people, not human being.
Give me a break, Sir? Will you?
ES
====
IHT-http://www.iht.com/articles/ap/2007/06/28/europe/EU-GEN-EU-Airline-Blacklist.php
The Associated Press
Published: June 28, 2007
BRUSSELS, Belgium: All Indonesian airlines and several from Russia, Ukraine and Angola will be barred from flying to the European Union due to safety concerns, the European Commission said Thursday.
The existing ban on Pakistan International Airlines will also be relaxed to allow specific Boeing 747 and Airbus 310 aircraft to fly to Europe, in addition to its already authorized Boeing 777 fleet, the statement said.
"Once more, the EU blacklist will prove to be an essential tool not only to prevent unsafe airlines from flying to Europe and to inform passengers traveling worldwide but also to make sure that airlines and civil aviation authorities take appropriate actions to improve safety," said Jacques Barrot, commission vice president in charge of transport.
The statement said that all 51 airlines certified in Indonesia would be blocked from flying to the European Union. Currently, no airline from that country has scheduled flights to any European destination. The national flag-carrier Garuda ceased serving Amsterdam and Rome in 2005.
The EU statement also said that Angolan carrier TAAG Angola Airlines, and Volare Aviation from Ukraine would be added to the revised international blacklist. The statement noted that Russia had decided to prohibit all flights to the EU by four passenger airlines and had imposed restrictions on six other operators.
Before the latest announcement, the EU had barred a total of 91 airlines — including 74 from Africa — from entering its air space.
Indonesian airlines have been hit by a string of accidents this year, leading the U.S. Federal Aviation Authority in April to downgrade the country's rating from its lowest category. Both the FAA and the International Civil Aviation Organization have warned that the country's civil aviation procedures did not meet international standards.
On New Year's Day an Indonesian jetliner plunged into the sea from 10,000 meters (33,000 feet), killing all 102 people on board. Weeks later, another plane's fuselage split in half after a hard landing. And in March, a Boeing 737 careened off a runway and burst into flames, leaving 21 dead.
In Jakarta, Budhi Suyitno Mulyawan, Indonesia's top civil aviation official at the Transport Ministry, said the European Commission had not seen the country's latest data on airline safety.
"We were late in delivering the latest data to European Commission, but we will bring the latest findings — which show Indonesia's airlines are getting better now — to the meeting of the EC in October," he said.
Capt. Ari Sapari, director of operations at Garuda, said that the European ban could affect the airline's plans to resume services to Amsterdam in 2008.
"Clearly there have been some safety issues in Indonesia that have been highlighted by recent accidents," said Anthony Concil, a spokesman for IATA, the International Air Transport Association in Geneva.
He said IATA was working closely with Garuda to help improve standards through a program known as the IATA Operational Safety Audit, which is now a condition for membership in the grouping.
___
Associated Press correspondents Chris Brummitt from Jakarta and Frank Jordans from Geneva contributed to this report.
Give me a break, Sir? Will you?
ES
====
IHT-http://www.iht.com/articles/ap/2007/06/28/europe/EU-GEN-EU-Airline-Blacklist.php
The Associated Press
Published: June 28, 2007
BRUSSELS, Belgium: All Indonesian airlines and several from Russia, Ukraine and Angola will be barred from flying to the European Union due to safety concerns, the European Commission said Thursday.
The existing ban on Pakistan International Airlines will also be relaxed to allow specific Boeing 747 and Airbus 310 aircraft to fly to Europe, in addition to its already authorized Boeing 777 fleet, the statement said.
"Once more, the EU blacklist will prove to be an essential tool not only to prevent unsafe airlines from flying to Europe and to inform passengers traveling worldwide but also to make sure that airlines and civil aviation authorities take appropriate actions to improve safety," said Jacques Barrot, commission vice president in charge of transport.
The statement said that all 51 airlines certified in Indonesia would be blocked from flying to the European Union. Currently, no airline from that country has scheduled flights to any European destination. The national flag-carrier Garuda ceased serving Amsterdam and Rome in 2005.
The EU statement also said that Angolan carrier TAAG Angola Airlines, and Volare Aviation from Ukraine would be added to the revised international blacklist. The statement noted that Russia had decided to prohibit all flights to the EU by four passenger airlines and had imposed restrictions on six other operators.
Before the latest announcement, the EU had barred a total of 91 airlines — including 74 from Africa — from entering its air space.
Indonesian airlines have been hit by a string of accidents this year, leading the U.S. Federal Aviation Authority in April to downgrade the country's rating from its lowest category. Both the FAA and the International Civil Aviation Organization have warned that the country's civil aviation procedures did not meet international standards.
On New Year's Day an Indonesian jetliner plunged into the sea from 10,000 meters (33,000 feet), killing all 102 people on board. Weeks later, another plane's fuselage split in half after a hard landing. And in March, a Boeing 737 careened off a runway and burst into flames, leaving 21 dead.
In Jakarta, Budhi Suyitno Mulyawan, Indonesia's top civil aviation official at the Transport Ministry, said the European Commission had not seen the country's latest data on airline safety.
"We were late in delivering the latest data to European Commission, but we will bring the latest findings — which show Indonesia's airlines are getting better now — to the meeting of the EC in October," he said.
Capt. Ari Sapari, director of operations at Garuda, said that the European ban could affect the airline's plans to resume services to Amsterdam in 2008.
"Clearly there have been some safety issues in Indonesia that have been highlighted by recent accidents," said Anthony Concil, a spokesman for IATA, the International Air Transport Association in Geneva.
He said IATA was working closely with Garuda to help improve standards through a program known as the IATA Operational Safety Audit, which is now a condition for membership in the grouping.
___
Associated Press correspondents Chris Brummitt from Jakarta and Frank Jordans from Geneva contributed to this report.
Energy will be the next nightmare!!
Masalah "energy security" kelihatannya berpotensi menjadi masalah besar. Betapa tidak? Gas kita punya, minyak dulu diekspor, tetapi realita di lapangan dan masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Industri berguguran dan tutup pabrik2nya karena supply gas macet. Jika ada, tekanannya kurang dan membuat banyak lay-off.
Dilain pihak, pemerintah masih plin plan dan plintat plintut. DUlu bulan maret 2006 sudah menyatakan akan mengkhiri ekspor baru ke LN, karena mementingkan penggunaan domestik, tetapi belakangan, tetap akan mengekspor ke Jepang dan bbrp negara Asia atau amerika lainnya.
Coba saja bung!!!!
Wassalam,
ES
====
Program Konversi Elpiji Kacau Pertamina Tarik 5.700 Kiloliter Minyak Tanah
Senin, 02 Juli 2007 / http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/ekonomi/3646340.htm
Jakarta, Kompas - Program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan tanpa perencanaan matang menimbulkan keresahan masyarakat.
Masyarakat mengeluhkan minyak tanah yang tiba-tiba ditarik, sedangkan pembagian kompor dan tabung elpiji tidak menjangkau seluruh masyarakat.
"Sudah tiga hari ini minyak tanah tiba-tiba langka. Kalaupun ada, harganya jadi dua kali lipat," ujar Margono, warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (1/7).
Margono sehari-hari menjadi penjual sate. Setiap harinya rata-rata ia menggunakan 6 liter minyak tanah. Ketika program konversi minyak tanah elpiji mulai dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, ia termasuk yang berhak mendapat kompor dan tabung gratis.
Namun, Margono tidak berani memasak lontong untuk jualan sate dengan gas elpiji. "Merebus lontong itu perlu tujuh jam, saya takut tabungnya tidak kuat," ujarnya.
Sementara itu, harga minyak tanah yang sudah naik dua kali lipat tidak terjangkau. Ia kemudian memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. "Kalau tidak begini, ya saya tidak bisa jualan," ujarnya.
Pertamina tercatat telah melakukan program konversi di 14 kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Tangerang.
Somali, Ketua RW 21 Kelurahan Mekarjaya, mengemukakan, banyak warga kampung tersebut yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan asongan bernasib seperti Margono.
"Malah lebih buruk karena kebanyakan dari mereka berstatus sebagai penduduk musiman yang tidak punya kartu keluarga, akibatnya mereka tidak termasuk yang menerima jatah pembagian kompor dan tabung elpiji gratis," tutur Somali.
Di RW 21 tercatat ada 1.500 keluarga yang menggunakan minyak tanah. Akan tetapi, yang sudah memperoleh kompor dan tabung baru 970 keluarga.
Selain itu, ada sekitar 500 warga yang tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak termasuk dalam daftar yang memperoleh tabung dan kompor elpiji meskipun sehari-harinya mereka menggunakan minyak tanah.
Belum dapat kompor
"Mereka mengeluh kepada saya, katanya pemerintah yang adil dong, tapi masalahnya saya sebagai ketua RT juga hanya diminta petugas kelurahan untuk mendistribusikan kompor dan tabung," ujar Somali.
Pendataan masyarakat yang berhak menerima kompor dan tabung tidak melibatkan ketua RT, melainkan langsung oleh konsultan yang ditunjuk PT Pertamina.
Pertamina telah menunjuk empat konsultan untuk pelaksanaan program konversi, yaitu Mark Plus, Lembaga Pranata Sosial Universitas Indonesia, SCO, dan Caesar.
Somali menyayangkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat atas keseluruhan pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Itu sebabnya, masyarakat panik sewaktu minyak tanah tiba-tiba langka.
Kebingungan juga dialami agen dan pangkalan minyak tanah. Jika mengacu pada program konversi, mereka diarahkan untuk beralih menjadi pengecer elpiji konversi.
Tetapi, tidak semua agen dan pangkalan sanggup menjadi agen elpiji. "Untuk jadi agen kan perlu modal juga karena saya harus beli tabung. Selain itu harus menyiapkan gudang untuk menyimpan tabung elpiji, ya keluar uang lagi," ujar Pungut, agen minyak tanah di Kecamatan Sukmajaya.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal membenarkan bahwa pihaknya telah menarik minyak tanah dari sejumlah kecamatan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang sejak program pengalihan dilakukan.
Pertamina menarik sekitar 5.700 kiloliter minyak tanah yang berdasarkan hitungan telah diganti oleh tabung elpiji sebanyak 319.000 buah.
"Itu sesuai dengan program, karena kalau tidak ditarik, masyarakat justru akan menggunakan dua-duanya, berarti kan subsidi pemerintah jadi dobel," kata Faisal. Rencananya, mulai Juli ini jumlah minyak tanah yang ditarik mencapai 14.000 kiloliter. (DOT)
=====
Senin, 02 Juli 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/daerah/3646569.htm
MINYAK BUMI
BP Migas Lakukan Survei Seismik di Kalimantan Timur
Balikpapan, Kompas - Sejumlah survei seismik serta pengeboran minyak dan gas bumi di kawasan baru—wilayah kerja yang belum berproduksi—tengah dilakukan di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Aktivitas itu diharapkan berujung pada penemuan ladang baru yang dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.
Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono menjelaskan, kegiatan itu berlangsung di Bontang, Sangatta, Bulungan, Tarakan bagian utara, lepas pantai Tarakan Kalimantan Timur, dan Donggala serta Mamuju di Sulawesi.
"Ini kegiatan seismik dilanjutkan pengeboran. Di Bulungan sudah ngebor. Sumur-sumur ini murni eksplorasi baru," kata Agus di Balikpapan, Sabtu (30/6).
BP Migas terus berupaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Hal itu ditempuh dengan cara mencari sumber cadangan minyak baru serta mengoptimalkan sumur produksi yang telah ada dan tua dengan memanfaatkan teknologi.
Untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi yang baru di seluruh Indonesia, lanjut Agus, sepanjang tahun lalu telah dilakukan pengeboran 82 sumur eksplorasi. Jumlah sumur eksplorasi itu lebih banyak dari yang dibuat pada tahun 2005 sebanyak 56 sumur, bahkan terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Menurut data BP Migas, aktivitas eksplorasi pada tahun 2006 itu berhasil menemukan cadangan minyak bumi sebesar 1,23 miliar barrel dan 1,37 triliun kaki kubik gas bumi. Itu menambah cadangan minyak bumi Indonesia yang 1 Januari 2006 tercatat 8,68 miliar barrel. (YNS)
====
Indonesia to keep more natgas as LNG contracts lapse
Tuesday March 28, 6:56 PM http://asia.news.yahoo.com/060328/3/2i3kl.html
JAKARTA, March 28 (Reuters) - Indonesia, the world's biggest liquefied natural gas exporter, said on Tuesday it would favour domestic gas sales after major export contracts to Japan lapse at the end of this decade, cutting back a major exporter earner.
The OPEC member, which has far more gas than it has oil, is trying to phase out costly oil-fired power generation and use more of its cheaper, cleaner natural gas domestically, but faces limited supplies due to long-term LNG export commitments.
"After the contract ends, there will be a policy change... the majority of the gas will be used for domestic interests," President Susilo Bambang Yudhoyono said on Tuesday.
"(LNG) exports will not be stopped, but the ratio will be reviewed, so most of the gas flows for domestic needs," he said.
Contracts for more than half its annual supply to Japan expire in 2010 and 2011 and may all not be renewed after that, lending fresh support to the outlook for LNG prices.
Indonesia now exports nearly half of its natural gas production in the form of super-cooled LNG.
"We will honour LNG contracts and it is impossible that we cancel contracts before they end," Yudhoyono said. "We will still talk about an extension of the contract, but by how long and by how much will have to be negotiated."
Last year state oil firm Pertamina said it had offered to renew about half of the 12 million tonnes per year of LNG sales contracts to Japan that expire by 2011.
The status of those talks was not clear after Yudhoyono's announcement but customers in Japan, which takes about two-thirds of Indonesia's LNG, have already been searching for alternatives.
"We expect to absorb the lost Indonesian contract with other long-term contracts," said a spokesman for Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) , Asia's biggest utility.
Other buyers such as Kansai Electric Power Co. Inc. have recently signed deals with new Australian LNG projects including Chevron-operated Gorgon and Woodside Petroleum Ltd.'s Pluto for supplies starting around the end of this decade.
The reduction would most likely come from Bontang LNG, which ships about 85 percent of Indonesia's LNG. U.S. oil major Chevron is a major supplier of gas to the plant.
GAS CONFUSION
The shift is the latest in a series of moves designed to ensure sufficient supply of domestic natural gas, used for power generation, in fertiliser plants and other industries.
That may curb earings from natural gas exports, which last year brought in around $9.2 billion, or about 10 percent of Indonesia's total export revenues, statistics bureau data show.
A reduction there would cause more anxiety Indonesia, which suffered a $7.3 billion oil-trade deficit in 2005, weighing heavily on the rupiah currency.
Indonesia has about 182 trillion cubic feet (Tcf) of natural gas reserves, enough to last it 60 years at current production rates. Its proven crude reserves would last half as long.
Indonesia's export cuts come amid bullish demand forecasts for Asia Pacific, which consumed more than 90 million tonnes in 2005, mostly by Japan and South Korea, the world's two-largest buyers of the super-cooled gas transported by tankers.
Wood Mackenzie expects annual demand from China, India, Southeast Asia, the U.S. West Coast and Mexico would soar from almost zero now to 60 million tonnes by 2015, roughly matching Japan's consumption last year.
The push to divert more supply domestically, coupled with an edict earlier this year that requires producers to sell at least 25 percent of their natural gas supplies to local companies, has clouded the outlook for foreign oil investors.
"We just need clarity on the gas policy. We have an oil and gas law that talks about 25 percent for domestic market obligation. We have the presidential decree about gas policy," said Chris Newton of the Indonesian Petroleum Association (IPA).
"We have a lot of other statements about whether gas exports will be allowed or not," Newton said.
Indonesia's state electricity company, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), has about 21,700 megawatts of electricity capacity in Indonesia. About 30 percent of the plants use fuels such as diesel and fuel oil. Coal and natural gas dominate in the others. (Additional reporting by Ikuko Kao in Tokyo)
Dilain pihak, pemerintah masih plin plan dan plintat plintut. DUlu bulan maret 2006 sudah menyatakan akan mengkhiri ekspor baru ke LN, karena mementingkan penggunaan domestik, tetapi belakangan, tetap akan mengekspor ke Jepang dan bbrp negara Asia atau amerika lainnya.
Coba saja bung!!!!
Wassalam,
ES
====
Program Konversi Elpiji Kacau Pertamina Tarik 5.700 Kiloliter Minyak Tanah
Senin, 02 Juli 2007 / http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/ekonomi/3646340.htm
Jakarta, Kompas - Program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilaksanakan tanpa perencanaan matang menimbulkan keresahan masyarakat.
Masyarakat mengeluhkan minyak tanah yang tiba-tiba ditarik, sedangkan pembagian kompor dan tabung elpiji tidak menjangkau seluruh masyarakat.
"Sudah tiga hari ini minyak tanah tiba-tiba langka. Kalaupun ada, harganya jadi dua kali lipat," ujar Margono, warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (1/7).
Margono sehari-hari menjadi penjual sate. Setiap harinya rata-rata ia menggunakan 6 liter minyak tanah. Ketika program konversi minyak tanah elpiji mulai dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, ia termasuk yang berhak mendapat kompor dan tabung gratis.
Namun, Margono tidak berani memasak lontong untuk jualan sate dengan gas elpiji. "Merebus lontong itu perlu tujuh jam, saya takut tabungnya tidak kuat," ujarnya.
Sementara itu, harga minyak tanah yang sudah naik dua kali lipat tidak terjangkau. Ia kemudian memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. "Kalau tidak begini, ya saya tidak bisa jualan," ujarnya.
Pertamina tercatat telah melakukan program konversi di 14 kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Depok, dan Tangerang.
Somali, Ketua RW 21 Kelurahan Mekarjaya, mengemukakan, banyak warga kampung tersebut yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan asongan bernasib seperti Margono.
"Malah lebih buruk karena kebanyakan dari mereka berstatus sebagai penduduk musiman yang tidak punya kartu keluarga, akibatnya mereka tidak termasuk yang menerima jatah pembagian kompor dan tabung elpiji gratis," tutur Somali.
Di RW 21 tercatat ada 1.500 keluarga yang menggunakan minyak tanah. Akan tetapi, yang sudah memperoleh kompor dan tabung baru 970 keluarga.
Selain itu, ada sekitar 500 warga yang tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak termasuk dalam daftar yang memperoleh tabung dan kompor elpiji meskipun sehari-harinya mereka menggunakan minyak tanah.
Belum dapat kompor
"Mereka mengeluh kepada saya, katanya pemerintah yang adil dong, tapi masalahnya saya sebagai ketua RT juga hanya diminta petugas kelurahan untuk mendistribusikan kompor dan tabung," ujar Somali.
Pendataan masyarakat yang berhak menerima kompor dan tabung tidak melibatkan ketua RT, melainkan langsung oleh konsultan yang ditunjuk PT Pertamina.
Pertamina telah menunjuk empat konsultan untuk pelaksanaan program konversi, yaitu Mark Plus, Lembaga Pranata Sosial Universitas Indonesia, SCO, dan Caesar.
Somali menyayangkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat atas keseluruhan pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Itu sebabnya, masyarakat panik sewaktu minyak tanah tiba-tiba langka.
Kebingungan juga dialami agen dan pangkalan minyak tanah. Jika mengacu pada program konversi, mereka diarahkan untuk beralih menjadi pengecer elpiji konversi.
Tetapi, tidak semua agen dan pangkalan sanggup menjadi agen elpiji. "Untuk jadi agen kan perlu modal juga karena saya harus beli tabung. Selain itu harus menyiapkan gudang untuk menyimpan tabung elpiji, ya keluar uang lagi," ujar Pungut, agen minyak tanah di Kecamatan Sukmajaya.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal membenarkan bahwa pihaknya telah menarik minyak tanah dari sejumlah kecamatan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang sejak program pengalihan dilakukan.
Pertamina menarik sekitar 5.700 kiloliter minyak tanah yang berdasarkan hitungan telah diganti oleh tabung elpiji sebanyak 319.000 buah.
"Itu sesuai dengan program, karena kalau tidak ditarik, masyarakat justru akan menggunakan dua-duanya, berarti kan subsidi pemerintah jadi dobel," kata Faisal. Rencananya, mulai Juli ini jumlah minyak tanah yang ditarik mencapai 14.000 kiloliter. (DOT)
=====
Senin, 02 Juli 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/02/daerah/3646569.htm
MINYAK BUMI
BP Migas Lakukan Survei Seismik di Kalimantan Timur
Balikpapan, Kompas - Sejumlah survei seismik serta pengeboran minyak dan gas bumi di kawasan baru—wilayah kerja yang belum berproduksi—tengah dilakukan di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Aktivitas itu diharapkan berujung pada penemuan ladang baru yang dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.
Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Agus Suryono menjelaskan, kegiatan itu berlangsung di Bontang, Sangatta, Bulungan, Tarakan bagian utara, lepas pantai Tarakan Kalimantan Timur, dan Donggala serta Mamuju di Sulawesi.
"Ini kegiatan seismik dilanjutkan pengeboran. Di Bulungan sudah ngebor. Sumur-sumur ini murni eksplorasi baru," kata Agus di Balikpapan, Sabtu (30/6).
BP Migas terus berupaya meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Hal itu ditempuh dengan cara mencari sumber cadangan minyak baru serta mengoptimalkan sumur produksi yang telah ada dan tua dengan memanfaatkan teknologi.
Untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi yang baru di seluruh Indonesia, lanjut Agus, sepanjang tahun lalu telah dilakukan pengeboran 82 sumur eksplorasi. Jumlah sumur eksplorasi itu lebih banyak dari yang dibuat pada tahun 2005 sebanyak 56 sumur, bahkan terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Menurut data BP Migas, aktivitas eksplorasi pada tahun 2006 itu berhasil menemukan cadangan minyak bumi sebesar 1,23 miliar barrel dan 1,37 triliun kaki kubik gas bumi. Itu menambah cadangan minyak bumi Indonesia yang 1 Januari 2006 tercatat 8,68 miliar barrel. (YNS)
====
Indonesia to keep more natgas as LNG contracts lapse
Tuesday March 28, 6:56 PM http://asia.news.yahoo.com/060328/3/2i3kl.html
JAKARTA, March 28 (Reuters) - Indonesia, the world's biggest liquefied natural gas exporter, said on Tuesday it would favour domestic gas sales after major export contracts to Japan lapse at the end of this decade, cutting back a major exporter earner.
The OPEC member, which has far more gas than it has oil, is trying to phase out costly oil-fired power generation and use more of its cheaper, cleaner natural gas domestically, but faces limited supplies due to long-term LNG export commitments.
"After the contract ends, there will be a policy change... the majority of the gas will be used for domestic interests," President Susilo Bambang Yudhoyono said on Tuesday.
"(LNG) exports will not be stopped, but the ratio will be reviewed, so most of the gas flows for domestic needs," he said.
Contracts for more than half its annual supply to Japan expire in 2010 and 2011 and may all not be renewed after that, lending fresh support to the outlook for LNG prices.
Indonesia now exports nearly half of its natural gas production in the form of super-cooled LNG.
"We will honour LNG contracts and it is impossible that we cancel contracts before they end," Yudhoyono said. "We will still talk about an extension of the contract, but by how long and by how much will have to be negotiated."
Last year state oil firm Pertamina said it had offered to renew about half of the 12 million tonnes per year of LNG sales contracts to Japan that expire by 2011.
The status of those talks was not clear after Yudhoyono's announcement but customers in Japan, which takes about two-thirds of Indonesia's LNG, have already been searching for alternatives.
"We expect to absorb the lost Indonesian contract with other long-term contracts," said a spokesman for Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) , Asia's biggest utility.
Other buyers such as Kansai Electric Power Co. Inc. have recently signed deals with new Australian LNG projects including Chevron-operated Gorgon and Woodside Petroleum Ltd.'s Pluto for supplies starting around the end of this decade.
The reduction would most likely come from Bontang LNG, which ships about 85 percent of Indonesia's LNG. U.S. oil major Chevron is a major supplier of gas to the plant.
GAS CONFUSION
The shift is the latest in a series of moves designed to ensure sufficient supply of domestic natural gas, used for power generation, in fertiliser plants and other industries.
That may curb earings from natural gas exports, which last year brought in around $9.2 billion, or about 10 percent of Indonesia's total export revenues, statistics bureau data show.
A reduction there would cause more anxiety Indonesia, which suffered a $7.3 billion oil-trade deficit in 2005, weighing heavily on the rupiah currency.
Indonesia has about 182 trillion cubic feet (Tcf) of natural gas reserves, enough to last it 60 years at current production rates. Its proven crude reserves would last half as long.
Indonesia's export cuts come amid bullish demand forecasts for Asia Pacific, which consumed more than 90 million tonnes in 2005, mostly by Japan and South Korea, the world's two-largest buyers of the super-cooled gas transported by tankers.
Wood Mackenzie expects annual demand from China, India, Southeast Asia, the U.S. West Coast and Mexico would soar from almost zero now to 60 million tonnes by 2015, roughly matching Japan's consumption last year.
The push to divert more supply domestically, coupled with an edict earlier this year that requires producers to sell at least 25 percent of their natural gas supplies to local companies, has clouded the outlook for foreign oil investors.
"We just need clarity on the gas policy. We have an oil and gas law that talks about 25 percent for domestic market obligation. We have the presidential decree about gas policy," said Chris Newton of the Indonesian Petroleum Association (IPA).
"We have a lot of other statements about whether gas exports will be allowed or not," Newton said.
Indonesia's state electricity company, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), has about 21,700 megawatts of electricity capacity in Indonesia. About 30 percent of the plants use fuels such as diesel and fuel oil. Coal and natural gas dominate in the others. (Additional reporting by Ikuko Kao in Tokyo)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
