Saling silang arus dana DKP telah terbukti dipersidangan. Boleh dikatakan hampir semua pejabat eselon I, II dan Ka Dinas mereka diseluruh Indonesia telah menyetorkan dana kepada Menteri mereka sebagai dana taktis. Ini mengingatkan praktek lama yang terjadi dan masih terus berlangsung sejak zaman Orla. Lalu mengapa dalam era reformasi hal tersebut masih mungkin terjadi?
Tidak lain dan tidak bukan adalah karena masukknya kembali para akademisi yang masih "bau kencur" ke gelanggang dunia "kang ow" persilatan birokrasi. Alhasil, sepandai apapun profesor dan doktor yang masuk rimba birokrasi, mereka pasti akan gampang diperbodoh oleh birokrat di zaman ini.
Makanya, perlu kembali ditinjau atau dikritisi keberadaan akademisi terutama untuk level eselon 1 ke bawah, karena mereka membutuhkan "adjustment" untuk bisa langsung tune-in dengan situasi birokrasi.
Nasi sudah jadi bubur, pelajaran demi pelajaran tidak pernah diambil. Kita memang manusia Indonesia yang masih kalah dari keledai. Oupsss, kenapa..."Keledai tidak mau masuk lubang yang sama dua kali, manusia Indonesia beda!"
Lalu apa itu MCd....Mak...Capek Dech!! (terbayang lah Nazarudin Syamsudin cs yang masuk bui juga dan bbrp profesor lainnya dengan berbagai kasus dan latar belakang berbeda)
Thursday, May 31, 2007
Meruya, sejuta hektar BPN dan Grati
Yah...apa kata dunia? Akhirnya aparat pun menembak rakyatnya karena persengketaan tanah. Gimana gak rame. Belum selesai masalah Meruya dan beberapa lokasi tanah lain yang bersengketa, tiba-tiba saja pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) "menyiramkan minyak" akan membagi-bagikan tanah gratis. Ya jelas aja bikin cemburu atau memicu orang-orang atau kelompok yang sedang berjuang membela hak-hak mereka atas tanah. Karena itu, tidak heran warga di Grati, Pasuruan juga "ngetest" situasi dengan Marinir yang terlibat dalam persengketaan tanah disana.
Memang koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintah pusat tidak mudah. Apa iya masuk akal....dalam situasi yang tidak kondusif lalu pemerintah meluncurkan dan melaunching program bagi-bagai tanah secara masif?
MEstinya Presiden dan pembantunya lebih sering curhat.
Eh..berkaitan dengan kasus ini dan kasus dilecehkannya pak Sutiyoso di Sydney, seorang teman saya nyeletuk "Biar lah kasus ini muncul, biar orang Australia takut sama kita! " Saya pun penasaran dan balik bertanya "KOk bisa, apa hubungannya?" Ia menjawab dengan tenang "Jangankan wartawan Australia, rakyatnya sendiri di tembak marinir kita kok!"
Weleh..weleh.
ES
Semoga,
ES
====
Kamis, 31 Mei 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/31/utama/3568947.htm
4 Warga Tewas Ditembak Marinir Panglima TNI Minta Maaf
PASURUAN,KOMPAS - Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL, Rabu (30/5). Peristiwa ini dipicu sengketa tanah seluas 539 hektar.
Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.
“Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RSSA Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan," kata Solichin, tokoh Desa Alas Tlogo, kakak kandung korban Rahman.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin di Surabaya menyesalkan insiden tersebut. Dikatakan, pihaknya akan menanggung biaya pengobatan korban dan pemakaman korban yang meninggal. “Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir meminta maaf kepada keluarga yang terkena musibah," katanya.
Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.
Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.
Letter C
Imam menjelaskan sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.
Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.
Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (4) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.
Selain Mistin, yang meninggal karena tembakan, Utam (40) dan Khotijah (25). Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).
Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.
Sebanyak empat wartawan yang hendak meliput pemblokadean jalan sempat dipukuli dan dilempari batu oleh warga. Menurut Anas Muslimin, salah seorang wartawan, keempat wartawan itu adalah kontributor Trans TV Irsa Priyongko, kontributor Metro TV Krisna, wartawan Radar Bromo Zaenal Arif, dan kontributor SCTV Jandi Ari. Irsa dipukul punggungnya dengan kayu sedangkan Krisna kakinya keseleo setelah terjatuh menghindari kejaran warga.
Bupati Pasuruan Jusbakir yang datang ke Desa Alas Tlogo bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen Syamsul Mapareppa membantah telah menyuruh oknum tentara mengusir warga. Ia membantah mendapatkan laporan pada Selasa (29/5) dari kepala desa. Baik Jusbakir dan Syamsul berjanji menuntaskan dan pelakunya akan dihukum.
Safzen menegaskan, akibat peristiwa tersebut Komandan Pusat Latihan Tempur Grati hari Kamis (31/5) ini diganti dari Mayor (Mar) Husni Sukarwo kepada Mayor (Mar) Ludi Prasetyo. Semua personelnya, sekitar 140 orang, diperintahkan tetap berada dalam kesatriaan agar tidak menyulut konflik baru. Ke-13 personel yang berpatroli Rabu dan terlibat insiden dengan warga juga diperiksa.
Menurut Safzen, kejadian berawal saat 13 personel yang dipimpin Letnan (Mar) Budi Santoso berpatroli selepas apel pagi, sekitar pukul 08.00. Anggota tersebut membawa 10 senjata laras panjang dan dua senjata laras pendek, sedangkan pemimpin regu tidak membawa senjata. Sekitar pukul 09.30, regu patroli melintas Desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Letnan Budi meminta warga mengurungkan niat unjuk rasa.
Namun, sekitar 10 menit kemudian muncul massa dengan membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, berteriak-teriak, dan menyerang. Sebanyak lima anggota patroli pun terluka. Menghadapi situasi tidak terkontrol itu, anggota Marinir menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan. "Tapi, ada yang meminta warga untuk tidak takut. Jangan takut, itu peluru hampa, peluru bohongan,serang terus," kata Safzen menirukan teriakan warga.
Untuk menunjukkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam, senjata ditembakkan ke tanah. "Mungkin ada peluru recoset yang kena batu dan memantul terkena warga. Setelah ada warga yang terkena, warga mundur dan anggota segera melapor ke markas. Marinir jelas dalam posisi membela diri," tutur Safzen yang didampingi Komandan Pasukan Marinir I Brigadir Jenderal Mar Arief Suherman dan Komandan Komando Latihan Marinir Kolonel Dedi Suhendar.
Akibat insiden itu, lima personel Marinir yang berpatroli terluka. Mereka adalah Kopral Dua Warsim, Kopral Dua Helmi, Sersan Dua Abdurahman, Prajurit Satu Suyatno, dan Prajurit Kepala Sariman.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan insiden bentrok antara masyarakat Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan prajurit TNI Angkatan Laut, yang berujung pada penembakan sehingga jatuh korban tewas dan luka-luka di pihak warga.
Hal itu disampaikan Djoko kepada Kompas, Rabu (30/5). Menurut Djoko, ia menyampaikan duka cita mendalam bagi para keluarga korban tewas dalam kejadian itu dan berjanji akan menuntaskan insiden tersebut melalui jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah.
"Siang tadi (kemarin) saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Sekarang sudah mulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana," ujar Djoko.
Selain itu Djoko juga menyayangkan persoalan sengketa tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingat pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka.
Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat.
Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.(APA/INA/ODY/DWA)(APA/INA/ODY)
Memang koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintah pusat tidak mudah. Apa iya masuk akal....dalam situasi yang tidak kondusif lalu pemerintah meluncurkan dan melaunching program bagi-bagai tanah secara masif?
MEstinya Presiden dan pembantunya lebih sering curhat.
Eh..berkaitan dengan kasus ini dan kasus dilecehkannya pak Sutiyoso di Sydney, seorang teman saya nyeletuk "Biar lah kasus ini muncul, biar orang Australia takut sama kita! " Saya pun penasaran dan balik bertanya "KOk bisa, apa hubungannya?" Ia menjawab dengan tenang "Jangankan wartawan Australia, rakyatnya sendiri di tembak marinir kita kok!"
Weleh..weleh.
ES
Semoga,
ES
====
Kamis, 31 Mei 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/31/utama/3568947.htm
4 Warga Tewas Ditembak Marinir Panglima TNI Minta Maaf
PASURUAN,KOMPAS - Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL, Rabu (30/5). Peristiwa ini dipicu sengketa tanah seluas 539 hektar.
Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.
“Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RSSA Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan," kata Solichin, tokoh Desa Alas Tlogo, kakak kandung korban Rahman.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin di Surabaya menyesalkan insiden tersebut. Dikatakan, pihaknya akan menanggung biaya pengobatan korban dan pemakaman korban yang meninggal. “Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir meminta maaf kepada keluarga yang terkena musibah," katanya.
Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.
Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.
Letter C
Imam menjelaskan sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.
Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.
Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (4) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.
Selain Mistin, yang meninggal karena tembakan, Utam (40) dan Khotijah (25). Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).
Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.
Sebanyak empat wartawan yang hendak meliput pemblokadean jalan sempat dipukuli dan dilempari batu oleh warga. Menurut Anas Muslimin, salah seorang wartawan, keempat wartawan itu adalah kontributor Trans TV Irsa Priyongko, kontributor Metro TV Krisna, wartawan Radar Bromo Zaenal Arif, dan kontributor SCTV Jandi Ari. Irsa dipukul punggungnya dengan kayu sedangkan Krisna kakinya keseleo setelah terjatuh menghindari kejaran warga.
Bupati Pasuruan Jusbakir yang datang ke Desa Alas Tlogo bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen Syamsul Mapareppa membantah telah menyuruh oknum tentara mengusir warga. Ia membantah mendapatkan laporan pada Selasa (29/5) dari kepala desa. Baik Jusbakir dan Syamsul berjanji menuntaskan dan pelakunya akan dihukum.
Safzen menegaskan, akibat peristiwa tersebut Komandan Pusat Latihan Tempur Grati hari Kamis (31/5) ini diganti dari Mayor (Mar) Husni Sukarwo kepada Mayor (Mar) Ludi Prasetyo. Semua personelnya, sekitar 140 orang, diperintahkan tetap berada dalam kesatriaan agar tidak menyulut konflik baru. Ke-13 personel yang berpatroli Rabu dan terlibat insiden dengan warga juga diperiksa.
Menurut Safzen, kejadian berawal saat 13 personel yang dipimpin Letnan (Mar) Budi Santoso berpatroli selepas apel pagi, sekitar pukul 08.00. Anggota tersebut membawa 10 senjata laras panjang dan dua senjata laras pendek, sedangkan pemimpin regu tidak membawa senjata. Sekitar pukul 09.30, regu patroli melintas Desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Letnan Budi meminta warga mengurungkan niat unjuk rasa.
Namun, sekitar 10 menit kemudian muncul massa dengan membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, berteriak-teriak, dan menyerang. Sebanyak lima anggota patroli pun terluka. Menghadapi situasi tidak terkontrol itu, anggota Marinir menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan. "Tapi, ada yang meminta warga untuk tidak takut. Jangan takut, itu peluru hampa, peluru bohongan,serang terus," kata Safzen menirukan teriakan warga.
Untuk menunjukkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam, senjata ditembakkan ke tanah. "Mungkin ada peluru recoset yang kena batu dan memantul terkena warga. Setelah ada warga yang terkena, warga mundur dan anggota segera melapor ke markas. Marinir jelas dalam posisi membela diri," tutur Safzen yang didampingi Komandan Pasukan Marinir I Brigadir Jenderal Mar Arief Suherman dan Komandan Komando Latihan Marinir Kolonel Dedi Suhendar.
Akibat insiden itu, lima personel Marinir yang berpatroli terluka. Mereka adalah Kopral Dua Warsim, Kopral Dua Helmi, Sersan Dua Abdurahman, Prajurit Satu Suyatno, dan Prajurit Kepala Sariman.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan insiden bentrok antara masyarakat Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan prajurit TNI Angkatan Laut, yang berujung pada penembakan sehingga jatuh korban tewas dan luka-luka di pihak warga.
Hal itu disampaikan Djoko kepada Kompas, Rabu (30/5). Menurut Djoko, ia menyampaikan duka cita mendalam bagi para keluarga korban tewas dalam kejadian itu dan berjanji akan menuntaskan insiden tersebut melalui jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah.
"Siang tadi (kemarin) saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Sekarang sudah mulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana," ujar Djoko.
Selain itu Djoko juga menyayangkan persoalan sengketa tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingat pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka.
Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat.
Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.(APA/INA/ODY/DWA)(APA/INA/ODY)
Tuesday, May 29, 2007
Damai atau Jalur Hukum?
Aduh bagaimana ini? Semakin rumit negara ku, padahal masalahnya sudah ketahuan bahwa orang-oang pada munafik dan tidak gentle.
ES
===
Amien and SBY agree to disagree
National News - May 29, 2007 http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070529.@01
Sri Wahyuni and Slamet Susanto,
The Jakarta Post, Yogyakarta
Indonesia's President on Sunday asked for and received forgiveness from the former speaker of the People's Consultative Assembly Amien Rais over a controversial ministerial fund.
In a twelve minute meeting requested by President Susilo Bambang Yudhoyono and held at an airport before Yudhoyono's departure to Malaysia, the leaders agreed to leave the issue of the illegal fund in the hands of the Corruption Eradication Commission.
"We have had a kind of mutual and symbiotic forgiveness," Amien told a press conference Monday in Yogyakarta.
The "mutual forgiveness" Amien said was achieved Sunday morning at Halim Perdanakusuma Airport.
Amien said he received a call from the State Palace on Saturday evening asking whether he was willing to meet Yudhoyono.
"I said, why not, but I said as long as it was not at the State Palace."
Yudhoyono said he had met Amien in a meeting arranged by State Secretary Hatta Radjasa.
"I just want to show the people that we leaders may have differences but (we can maintain) relations," Yudhoyono said.
Amien said the President apologized for speeches or statements that might have increased tension between the leaders.
"And I asked for the same forgiveness.
"I apologized for various seminars and speeches ... if I ever used plesetan (slipped words) that might have been perceived by SBY as (negative)."
Amien, who is also former chairman of the National Mandate Party, has admitted publicly to receiving Rp 200 million (US$22,700) from former fishery and marine affairs minister Rokhmin Dahuri -- and another Rp 200 million from a member of Dahuri's campaign team.
The former speaker suggested the President had received the same money from Rokhmin, who is currently on trial for alleged misuse of the ministry's non-budgetary fund.
Yudhoyono had also received illegal international donations for his successful 2004 election campaign, Amien said.
Yudhoyono has denied all allegations.
The leaders said three points were discussed during their short meeting: the need for reopening previously "clogged up" communication; the need for eradicating any misunderstanding between them; and to agree to allow the corruption agency to deal with matters of law.
Amien said he did not want to impeach the President because it was "not a simple matter".
However, MPR Speaker Hidayat Nurwahid said, "The President and the Vice President could be impeached if both are proven guilty of breaching the law, as stipulated by Article 8 of the 1945 Constitution".
-----------
Selasa, 29 Mei 2007
EDITORIAL Media
http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007052822500406
Episode 12 Menit Amien-Yudhoyono
KETIKA hampir semua orang penting dan terhormat membantah, Amien Rais mengaku. Ia berterus terang bahwa ketika menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2004 ia menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan kampanye. Dana yang sekarang menjadi perkara karena dipungut dan disimpan di luar bujet pemerintah.
Fakta yang terungkap di persidangan terhadap mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sangat jelas. Di situ tercantum sejumlah besar nama penerima dana haram itu. Semua calon presiden pada Pilpres 2004, termasuk pasangan SBY-JK, dalam catatan Rokhmin, menerima dana itu, langsung atau melalui oknum tim sukses.
Amien menuai pujian masyarakat atas kejujurannya itu. Tidak hanya karena ia bersedia masuk bui dan rela mengganti dana DKP, tetapi kejujuran itu menampar telak kemunafikan dalam dunia perpolitikan di Indonesia dalam soal uang.
Tidak mengherankan bila banyak yang gerah. Ingin mengaku, tetapi tidak cukup memiliki keberanian. Terus membantah berbenturan dengan sinisme publik yang sangat yakin bahwa dana dari DKP itu masuk kantong para politikus secara substansial, tetapi tidak cukup bukti. Itulah lubang yang menyebabkan pengingkaran terus berlangsung.
Episode pengakuan Amien usai. Tiba-tiba muncul episode baru dari istana. Presiden Yudhoyono seusai salat Jumat pekan lalu menggelar konferensi pers di atas lapangan rumput. Pernyataan Amien, terutama selentingan bahwa salah satu capres pada Pemilu 2004 menerima dana asing, menjadi alasan utama SBY mengecam Amien karena telah mencemarkan nama baiknya.
Episode selanjutnya adalah 12 menit di Halim Perdana Kusumah. Amien terbang dari Yogyakarta, Minggu (27/5) subuh, dan bertemu SBY di Halim sebelum Presiden terbang ke Kuala Lumpur. Ada jabat tangan dan ada kesediaan saling memaafkan.
Dua episode terakhir, konferensi pers SBY di halaman rumput istana dan pertemuan 12 menit keduanya di Halim, adalah antiklimaks dari sebuah terobosan kultur politik yang manis dan signifikan dari seorang Amien Rais. Keduanya menutup jalan terang yang mulai terbuka di depan mata, yaitu jalan hukum.
Ketika mengecam Amien Rais telah melakukan fitnah, tetapi tidak berani melaporkannya ke polisi, SBY mendua antara kebenaran substansial dan kebenaran di jalan hukum. Padahal, kebutuhan terutama dan terbesar dalam menegakkan kebenaran berada di jalan hukum.
Episode 12 menit di Halim adalah kesepakatan yang semakin menyepelekan keinginan publik agar jalan hukum menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kebenaran di balik aliran dana DKP. Mereka berdua, Amien dan SBY, telah membuang momentum bagi kebajikan.
Bila pertemuan Halim yang 12 menit itu dianggap telah menyelesaikan persoalan tentang aliran dana DKP dan kecurigaan tentang dana asing, Amien dan SBY telah mempermainkan nurani publik.
Amien dan SBY tidak sedang dalam kebutuhan untuk rekonsiliasi karena keduanya tidak sedang kekurangan komunikasi. Jangan sampai demi kepentingan keduanya saja lalu dibawa-bawa seakan-akan rakyat akan bergejolak karena kasus ini. Rakyat sesungguhnya tidak bergejolak karena dana DKP yang lari ke para capres. Yang bergejolak justru para penerimanya. Tidak bijak untuk membawa-bawa nama rakyat secara tidak patut.
Adalah adat kekuasaan yang jelek bila persoalan hukum di antara sesama petinggi diselesaikan 'secara adat'. Dengan bertemu empat mata mereka bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum, tetapi didikte menurut kemauan mereka sendiri.
Amien Rais, Anda telah memulai sesuatu yang bermakna besar bagi perubahan tabiat perpolitikan di negeri ini. Jika episode Halim adalah kesepakatan dengan SBY untuk menutup tidak menempuh jalan hukum, keteladanan yang sedang Anda bangun segera terkubur.
----
ES
===
Amien and SBY agree to disagree
National News - May 29, 2007 http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070529.@01
Sri Wahyuni and Slamet Susanto,
The Jakarta Post, Yogyakarta
Indonesia's President on Sunday asked for and received forgiveness from the former speaker of the People's Consultative Assembly Amien Rais over a controversial ministerial fund.
In a twelve minute meeting requested by President Susilo Bambang Yudhoyono and held at an airport before Yudhoyono's departure to Malaysia, the leaders agreed to leave the issue of the illegal fund in the hands of the Corruption Eradication Commission.
"We have had a kind of mutual and symbiotic forgiveness," Amien told a press conference Monday in Yogyakarta.
The "mutual forgiveness" Amien said was achieved Sunday morning at Halim Perdanakusuma Airport.
Amien said he received a call from the State Palace on Saturday evening asking whether he was willing to meet Yudhoyono.
"I said, why not, but I said as long as it was not at the State Palace."
Yudhoyono said he had met Amien in a meeting arranged by State Secretary Hatta Radjasa.
"I just want to show the people that we leaders may have differences but (we can maintain) relations," Yudhoyono said.
Amien said the President apologized for speeches or statements that might have increased tension between the leaders.
"And I asked for the same forgiveness.
"I apologized for various seminars and speeches ... if I ever used plesetan (slipped words) that might have been perceived by SBY as (negative)."
Amien, who is also former chairman of the National Mandate Party, has admitted publicly to receiving Rp 200 million (US$22,700) from former fishery and marine affairs minister Rokhmin Dahuri -- and another Rp 200 million from a member of Dahuri's campaign team.
The former speaker suggested the President had received the same money from Rokhmin, who is currently on trial for alleged misuse of the ministry's non-budgetary fund.
Yudhoyono had also received illegal international donations for his successful 2004 election campaign, Amien said.
Yudhoyono has denied all allegations.
The leaders said three points were discussed during their short meeting: the need for reopening previously "clogged up" communication; the need for eradicating any misunderstanding between them; and to agree to allow the corruption agency to deal with matters of law.
Amien said he did not want to impeach the President because it was "not a simple matter".
However, MPR Speaker Hidayat Nurwahid said, "The President and the Vice President could be impeached if both are proven guilty of breaching the law, as stipulated by Article 8 of the 1945 Constitution".
-----------
Selasa, 29 Mei 2007
EDITORIAL Media
http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007052822500406
Episode 12 Menit Amien-Yudhoyono
KETIKA hampir semua orang penting dan terhormat membantah, Amien Rais mengaku. Ia berterus terang bahwa ketika menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2004 ia menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan kampanye. Dana yang sekarang menjadi perkara karena dipungut dan disimpan di luar bujet pemerintah.
Fakta yang terungkap di persidangan terhadap mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sangat jelas. Di situ tercantum sejumlah besar nama penerima dana haram itu. Semua calon presiden pada Pilpres 2004, termasuk pasangan SBY-JK, dalam catatan Rokhmin, menerima dana itu, langsung atau melalui oknum tim sukses.
Amien menuai pujian masyarakat atas kejujurannya itu. Tidak hanya karena ia bersedia masuk bui dan rela mengganti dana DKP, tetapi kejujuran itu menampar telak kemunafikan dalam dunia perpolitikan di Indonesia dalam soal uang.
Tidak mengherankan bila banyak yang gerah. Ingin mengaku, tetapi tidak cukup memiliki keberanian. Terus membantah berbenturan dengan sinisme publik yang sangat yakin bahwa dana dari DKP itu masuk kantong para politikus secara substansial, tetapi tidak cukup bukti. Itulah lubang yang menyebabkan pengingkaran terus berlangsung.
Episode pengakuan Amien usai. Tiba-tiba muncul episode baru dari istana. Presiden Yudhoyono seusai salat Jumat pekan lalu menggelar konferensi pers di atas lapangan rumput. Pernyataan Amien, terutama selentingan bahwa salah satu capres pada Pemilu 2004 menerima dana asing, menjadi alasan utama SBY mengecam Amien karena telah mencemarkan nama baiknya.
Episode selanjutnya adalah 12 menit di Halim Perdana Kusumah. Amien terbang dari Yogyakarta, Minggu (27/5) subuh, dan bertemu SBY di Halim sebelum Presiden terbang ke Kuala Lumpur. Ada jabat tangan dan ada kesediaan saling memaafkan.
Dua episode terakhir, konferensi pers SBY di halaman rumput istana dan pertemuan 12 menit keduanya di Halim, adalah antiklimaks dari sebuah terobosan kultur politik yang manis dan signifikan dari seorang Amien Rais. Keduanya menutup jalan terang yang mulai terbuka di depan mata, yaitu jalan hukum.
Ketika mengecam Amien Rais telah melakukan fitnah, tetapi tidak berani melaporkannya ke polisi, SBY mendua antara kebenaran substansial dan kebenaran di jalan hukum. Padahal, kebutuhan terutama dan terbesar dalam menegakkan kebenaran berada di jalan hukum.
Episode 12 menit di Halim adalah kesepakatan yang semakin menyepelekan keinginan publik agar jalan hukum menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kebenaran di balik aliran dana DKP. Mereka berdua, Amien dan SBY, telah membuang momentum bagi kebajikan.
Bila pertemuan Halim yang 12 menit itu dianggap telah menyelesaikan persoalan tentang aliran dana DKP dan kecurigaan tentang dana asing, Amien dan SBY telah mempermainkan nurani publik.
Amien dan SBY tidak sedang dalam kebutuhan untuk rekonsiliasi karena keduanya tidak sedang kekurangan komunikasi. Jangan sampai demi kepentingan keduanya saja lalu dibawa-bawa seakan-akan rakyat akan bergejolak karena kasus ini. Rakyat sesungguhnya tidak bergejolak karena dana DKP yang lari ke para capres. Yang bergejolak justru para penerimanya. Tidak bijak untuk membawa-bawa nama rakyat secara tidak patut.
Adalah adat kekuasaan yang jelek bila persoalan hukum di antara sesama petinggi diselesaikan 'secara adat'. Dengan bertemu empat mata mereka bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum, tetapi didikte menurut kemauan mereka sendiri.
Amien Rais, Anda telah memulai sesuatu yang bermakna besar bagi perubahan tabiat perpolitikan di negeri ini. Jika episode Halim adalah kesepakatan dengan SBY untuk menutup tidak menempuh jalan hukum, keteladanan yang sedang Anda bangun segera terkubur.
----
Wednesday, May 23, 2007
GAS: Apa Kata Dunia? What will the world say?
Bagaimana pula ini? Gas kita katanya langka di dalam negeri, sementara berbagai perusahaan asing terus menikmati SDA kita. DUlu katanya gas mau diprioritaskan untuk domestik, tetapi kok mau nego lagi dengan Jepang. Capek Deh. Inilah cermin amburadulnya pengelolaan energi nasional.
ES
=============
RI to intensify negotiations on LNG contract's extension with Japan
http://www.thejakartapost.com/detaillbus.asp?fileid=20070521183821&irec=6
JAKARTA (Antara): Indonesian will intensify negotiations with Japan about the extension of their liquefied natural gas (LNG) contract, including several cooperation agreements between the two countries, Vice President Jusuf Kalla said in Palembang, South Sumatra, on Monday.
"We are making preparations to negotiate various possibilities of the extension of the LNG contract with Japan," the vice president said, confirming the agenda of his working visit to Japan from May 22-27.
Speaking to the press after attending the national conference of Sriwijaya University (Unsri) Alumni Association, Kalla said during his one-week working visit to Japan he would talk about global developments in Asia, especially in the economic relations between Indonesia and Japan.
"Japan will also talk much about gas and energy. Therefore, we also prepare gas balance and various possibilities in the extension of the gas contract with Japan," Kalla said.
He added that the contract on LNG shipments to Japan would expire in 2010-2011, and therefore Japan had several times urged that negotiations on the contract's extension be held as soon as possible.
Kalla said the negotiations were postponed because they had to wait for the completion of national gas balance which was finally announced by the Indonesian government on May 4, 2007.
From the national gas balance, it was evident that in the period of 2007-2015 a gas supply deficit would still occur in almost all parts of Indonesia.
The deficits were due to an imbalance between gas demand and gas supply and its production, he said.(***) -->
---
Selasa, 15 Mei 2007
Industri Keramik Kian Suram
Harus Ada Formula Baru Gas yang Menguntungkan
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/ekonomi/3532263.htm
Jakarta, Kompas - Ketidakpastian pasokan maupun tekanan gas yang terus-menerus membuat nasib industri keramik kian suram. Bahkan, industri ini hanya bisa bertahan enam bulan karena penggunaan bahan bakar alternatif, seperti gas elpiji dan batu bara, menyebabkan tingginya harga pokok produksi.
Pada akhirnya, hasil produksi akan semakin tidak kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Senin (14/5), mengungkapkan, kunci persoalan pasokan gas terletak pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Widjaya menjelaskan, industri keramik bukan hanya menghadapi ketidakpastian pasokan gas, tetapi juga pasar yang semakin terimpit oleh produk impor, khususnya China. Tahun 1993-1996, saat pertumbuhan properti mencapai rata-rata 15 persen, pasar dalam negeri masih bergairah. Pangsa pasarnya mengarah pada proyek-proyek baru, terutama pembangunan rumah horizontal. Kini hanya sebatas pada renovasi dan bukan proyek baru.
Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Asaki Zulfikar Lukman, penurunan pasar itu selain karena faktor daya beli di pasar dalam negeri, juga adanya tekanan produk China.
Industri keramik Indonesia semakin sulit bersaing di pasar global karena sekitar 50 persen pasar dunia kini dikuasai produk China. Indonesia berada di peringkat keenam setelah Iran, Turki, Italia, Spanyol, dan China. China mampu meningkatkan pasarnya selain karena kompetitif, juga karena kemampuannya mengirimkan produk tepat waktu.
China mampu memproduksi ubin minimal 150.000 meter persegi per hari, bahkan bisa mencapai 1 juta meter persegi per hari. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu memproduksi maksimal 40.000 meter persegi per hari.
Semakin suram
Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, saat ini konsumen gas industri menghadapi perkembangan yang semakin suram. "Baru saja pemilik pabrik keramik Royal Doulton datang untuk mengungkapkan rencananya berinvestasi, tetapi sayangnya mereka tidak melihat adanya kepastian penyediaan gas."
Dalam kasus ini, yurisdiksinya ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihaknya menilai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memberikan formula baru berupa sistem bagi hasil yang menguntungkan kepada investor di bidang eksplorasi sumber gas.
Sebagai informasi, menteri- menteri dari departemen maupun instansi terkait sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan defisit pasokan gas untuk industri di Jawa Barat.
Pasokan gas untuk wilayah Jawa bagian barat ditargetkan bakal teratasi bulan Juli 2007, ketika gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat bisa dinaikkan dari 50 juta kaki kubik per hari menjadi 170 juta kaki kubik per hari.
Saat ini kebutuhan gas di wilayah itu dipenuhi oleh Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BP West Java.
Pertamina memasok ke PT Krakatau Steel, PT PGN ke industri, dan BP West Java ke Pabrik Pupuk Kujang. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 April, telah diputuskan hal itu sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit gas yang dialami industri keramik.
Ibarat sistem gali lubang tutup lubang, defisit gas industri keramik semakin parah karena sebagian gasnya harus dialihkan untuk menutupi kekurangan pabrik pupuk. Karena PGN memiliki kelebihan pasokan gas sebesar 20 juta kaki kubik, diputuskan gas tersebut akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan industri keramik.
Belum lagi langkah itu dilakukan, terjadi penurunan pasokan gas yang tiba-tiba dari Pertamina. Akibatnya, pengalihan gas yang semula direncanakan tidak bisa dilakukan. PGN kemudian membatasi pemakaian gas oleh industri.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan masalah pasokan gas harus dilihat kasus per kasus. "Apakah masalahnya terkait dengan kebijakan atau operasional. Yang terjadi dengan kekurangan gas di industri keramik saat ini sifatnya akibat kendala operasional," kata Luluk. (osa/dot)
---
Rabu, 16 Mei 2007
EnergiSubsidi Gas dari Pemerintah untuk Konsumen Tertentu
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/16/ekonomi/3534364.htm
Jakarta, kompas - Untuk mendorong perusahaan migas mau menyuplai gas ke dalam negeri, pemerintah bisa menerapkan subsidi yang ditujukan untuk konsumen tertentu.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso menyampaikan hal itu saat berbicara di Pertemuan Tahunan Ke-31 Indonesia Petroleum Association, Selasa (15/5) di Jakarta. "Dengan cara ini, produsen akan mendapat kompensasi untuk gasnya yang dijual ke dalam negeri di bawah harga pasar," ujar Luluk.
Dari gas yang dihasilkan oleh produsen, ada bagian yang menjadi bagian pemerintah, ada bagian produsen, dan ada kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 25 persen dari total produksi.
Direktorat Jenderal Migas mengusulkan, agar produsen tertarik menjual bagian produksinya untuk kebutuhan di dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi. Penggunaan gas yang bisa disubsidi antara lain untuk keperluan pembangkit listrik.
Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, harga gas yang dipasok ke dalam negeri tetap harus diperhitungkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat ini harga pasar tertinggi di dalam negeri sekitar 5,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).
Adapun harga gas yang diekspor melalui pipa sekitar 11-12 dollar AS per MMBTU. Sementara harga gas alam cair sekitar 8-9 dollar AS.
Neraca gas
Pemerintah telah mengeluarkan neraca gas nasional. Dari perhitungan yang dilakukan, defisit gas terparah dialami wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan defisit gas bisa terjadi karena memang diakibatkan oleh sistem.
Gangguan pasokan gas karena fluktuasi produksi seharusnya bisa diatasi di tingkat korporasi. "Misalnya yang terjadi dengan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, harus ada realokasi gas yang didistribusikan kedua perusahaan itu," ujar Purnomo.
Untuk memperbesar bagian gas domestik, pemerintah sedang mengupayakan perbaikan bagi hasil dan kepemilikan nasional untuk perpanjangan kontrak gas di Blok Mahakam.
Opsi perbanyakan kepemilikan nasional bisa melalui Pertamina dan keikutsertaan pemerintah daerah. Blok Mahakam yang dioperasikan oleh Total Indonesia memasok dua pertiga kebutuhan kilang gas alam cair Bontang. (DOT)
---
Jumat, 18 Mei 2007
Diversifikasi Energi Mendesak Permintaan Minyak Dunia 84,16 Juta Barrel Per Hari
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/18/ekonomi/3536971.htm
Denpasar, Kompas - Permintaan atas minyak yang terus naik menjadi peringatan bagi negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia, termasuk Indonesia, untuk serius menerapkan kebijakan diversifikasi energi. Tanpa itu, ketergantungan atas pasokan energi dari luar akan semakin tinggi.
Isu tersebut menjadi topik utama dalam Pertemuan Ke-5 Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA) di Denpasar, Bali, 17-18 Mei 2007.
Berbicara dalam pembukaan pertemuan itu, Sekjen OPEC Abdalla Salem El Badri mengatakan, sejak awal tahun 2000, Asia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia.
Tak heran, penggunaan energi untuk mendukung pertumbuhan di wilayah ini juga meningkat pesat, terutama energi fosil. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, Asia mengalami neraca energi negatif sehingga perlu impor," ujar El Badri.
Asia mengonsumsi dua pertiga dari total permintaan minyak dunia yang mencapai 84,16 juta barrel per hari. China dan India menjadi konsumen terbesar.
Tahun ini OPEC memperkirakan permintaan minyak naik menjadi 85,43 juta barrel per hari. Permintaan akan terus meningkat hingga mencapai 118 juta barrel per hari pada tahun 2030.
Meskipun OPEC menyatakan optimistis bisa memenuhi permintaan minyak yang terus naik, perkiraan kebutuhan yang tepat sangat diperlukan agar produsen bisa memperhitungkan investasi di sisi produksi.
Saat ini produksi OPEC sekitar 28 juta barrel per hari. "Kita menghadapi biaya produksi minyak per barrel yang semakin tinggi dan biaya kilang yang semakin mahal," ungkap El Badri.
Harga minyak sejak awal tahun ini berfluktuasi. Sempat berada di kisaran 50 dollar AS per barrel pada Januari-Februari, kemudian naik 60 dollar AS per barrel.
Kepala Divisi Analisis Perminyakan OPEC Mohammad Alipourjeddi mengatakan, sebagian negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia telah mengantisipasi harga minyak yang semakin tinggi dengan melakukan berbagai efisiensi.
Jepang, misalnya, menargetkan menurunkan persentase penggunaan minyak dalam bauran energi mereka dari 50 persen menjadi 40 persen.
China berupaya memperbanyak pembangkit listrik tenaga air, sedangkan India mengembangkan bahan bakar alternatif.
Posisi Indonesia unik
Di Indonesia, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak mulai diterapkan tahun lalu dengan meluncurkan program penghematan dan penggunaan energi alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, posisi Indonesia unik karena Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak. Indonesia mengalami penurunan produksi minyak sejak akhir tahun 1990. Produksi minyak terus turun dari rata-rata 1,3 juta barrel hingga sekarang sekitar 900.000 barrel.
Direktur Eksekutif IEA Claude Mandil mengatakan, sebagai institusi yang beranggotakan negara-negara konsumen migas, IEA menghadapi tantangan untuk mendapatkan data kebutuhan energi fosil yang tepat. (DOT/BEN)
---
Sabtu, 19 Mei 2007
Kompor Gas Bersubsidi Tak Akan Dianggarkan Lagi
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/19/ekonomi/3538936.htm
Jakarta, Kompas - Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menegaskan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak akan mengalokasikan lagi anggaran untuk kelanjutan pengadaan kompor gas bersubsidi sebagai implementasi program konversi energi.
"Yang sudah berjalan tahun 2007 ini ya biarkanlah tetap berjalan. Tetapi, untuk tahun 2008, kami tidak akan menganggarkan lagi. Alasannya, pemerintah meminta kami buat program, tetapi program itu ternyata tidak didukung dengan anggaran yang memadai," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (18/5).
Keterbatasan anggaran negara menyebabkan proses pengadaan kompor gas untuk rakyat miskin dibagi-bagi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Secara rinci, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa memproduksi 371.142 unit dengan harga Rp 104.500 per unit (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sedangkan Pertamina mencapai 4,5 juta unit dengan harga Rp 48.500 per unit (belum termasuk PPN).
Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, substansi permasalahannya bukan terletak pada siapa yang memproduksi. Untuk pengadaan kompor gas, semua pihak harus memiliki misi besar, yaitu mengatasi masalah energi demi menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Janganlah terus-menerus berpolemik tentang siapa yang berhak bertanggung jawab mengatasi masalah energi ini.
Setiap tahun, menurut Didik, anggaran negara sudah habis untuk menyubsidi BBM sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ditambah lagi menyubsidi PT Perusahaan Listrik Negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.
"Kita mesti rasional. Lebih baik subsidi untuk BBM itu dikurangi sedikit demi sedikit melalui program konversi energi sehingga uangnya bisa dialihkan untuk menghidupkan sektor riil," ujar Didik.
Perbedaan harga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, perbedaan harga satuan kompor gas yang ditenderkan Pertamina maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa saja mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran. Namun, hal itu perlu dilihat secara teliti spesifikasi teknis yang ditentukan kedua pihak.
"Kuncinya terletak pada spesifikasi teknis dan sistem pendistribusiannya, termasuk perhitungan PPN-nya. Jika spesifikasi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama, KPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan," kata Erry.
Menurut Triantony, salah satu peserta yang lolos tender Pertamina, spesifikasi secara teknis baik bentuk maupun dimensinya tidak ada perbedaan.
Semua penyelenggara tender mengacu pada standar yang ditetapkan Departemen Perindustrian. (OSA)
---
Senin, 21 Mei 2007
Indonesia Mulai Negosiasi LNG
PLN dan Pertamina Buat Kesepakatan soal Suplai BBM
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/21/ekonomi/3541490.htm
Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang memulai negosiasi perpanjangan kontrak gas alam cair pada tanggal 23 Mei 2007. Mengingat adanya peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri, akan ada pengurangan pengiriman volume gas ke Jepang. Indonesia memiliki komitmen untuk memasok 12 juta ton LNG ke Jepang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pekan lalu, mengemukakan, penandatanganan Principal of Agreement antara Indonesia dan Jepang sebagai tanda kedua belah pihak setuju pembicaraan akan dilakukan oleh Pertamina.
"Kesepakatan belum menyebutkan soal volume, itu nanti akan diputuskan dalam negosiasinya," ujar Purnomo. Namun, ia membenarkan bahwa dengan kuatnya permintaan domestik, volume kontrak gas ke Jepang tidak akan sebesar sebelumnya.
Wakil Direktur PT Pertamina Iin Arifin Takhyan mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan kelompok Western Buyers. Mereka antara lain adalah pedagang, perusahaan pembangkit listrik, dan pemasok gas kota di Jepang.
Indonesia memiliki komitmen untuk menyuplai 12 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) ke Jepang. Sebagian besar gas tersebut disuplai dari Kilang Bontang dengan pasokan gas berasal dari lapangan yang dikelola Total, Vico, dan Chevron.
Negosiasi tertunda
Kontrak pengiriman LNG ke Jepang akan habis pada 2010-2011. Pihak Jepang beberapa kali mendesak agar pembicaraan untuk perpanjangan kontrak segera dilakukan.
Negosiasi tertunda karena menunggu selesainya neraca gas nasional yang akhirnya diumumkan pemerintah pada 4 Mei 2007. Pemerintah membagi kebutuhan neraca gas ke 11 region.
Dari neraca gas tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2015, defisit pasokan gas masih terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Defisit terjadi karena tidak sebandingnya pasokan maupun rencana produksi gas dengan kebutuhan maupun permintaan. Misalnya, Region I Nanggroe Aceh Darussalam dan Region VI Kalimantan Bagian Timur dihitung defisit karena ada komitmen ekspor gas alam cair yang harus dipenuhi.
Sementara Region III yang mencakup Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat terhitung defisit karena kebutuhan industri, pabrik pupuk, pembangkit listrik, maupun gas kota.
Sementara ini, defisit pasokan gas di wilayah Jawa Bagian Barat diatasi dengan upaya pengalihan (swap) gas antara badan usaha milik negara yang terkait dalam produksi dan penyaluran gas.
Upaya ini pun gagal dilakukan karena kendala seretnya produksi maupun keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur gas.
Pasokan gas untuk keramik mengalami penurunan dari 85 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 65 MMSCFD sejak April 2007.
Sepekan lalu, volume pasokan gas turun lagi menjadi 60 MMSCFD, diikuti penurunan tekanan dari 0,5 bar menjadi 0,2 bar. Akibatnya, industri keramik gagal menghasilkan produk bermutu.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Achmad Widjaya menjelaskan, kekacauan pasokan gas seharusnya tidak terjadi jika proyek pipanisasi Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ) selesai bulan Maret lalu. Namun, ternyata proyek itu menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dirut PT PGN Sutikno mengatakan, pembangunan pipa penyambung (jumper) untuk pengalihan gas ditargetkan selesai sesuai jadwal. Pipa itu diharapkan bisa membuat industri bertahan sampai pasokan gas dari Sumatera Selatan sebesar 170 MMSCFD mengalir Agustus nanti.
Kontrak BBM
Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina mencapai kesepakatan untuk suplai bahan bakar minyak selama lima tahun.
Dengan kontrak tersebut, PLN mendapat harga yang lebih murah dari sebelumnya, sementara Pertamina bisa mendenda PLN jika terlambat membayar.
Untuk tahun ini, kontrak berlaku terhitung mulai 1 Mei sampai 31 Desember. Volume BBM yang disepakati adalah 5,6 juta kiloliter.
"Konsekuensinya, PLN akan dikenai denda kalau dalam 30 hari terlambat membayar. Sebaliknya, Pertamina memberikan harga BBM yang lebih murah dibandingkan yang selama ini didapat," ungkap Deputi Direktur Energi Primer PT PLN Tony Agus Mulyantono.
Sesuai kontrak, perhitungan BBM yang dijual ke PLN adalah harga BBM yang dijual di Singapura (Mid Oil Platts Singapore/MOPS) plus marjin 9,5 persen. (DOT/OSA)
ES
=============
RI to intensify negotiations on LNG contract's extension with Japan
http://www.thejakartapost.com/detaillbus.asp?fileid=20070521183821&irec=6
JAKARTA (Antara): Indonesian will intensify negotiations with Japan about the extension of their liquefied natural gas (LNG) contract, including several cooperation agreements between the two countries, Vice President Jusuf Kalla said in Palembang, South Sumatra, on Monday.
"We are making preparations to negotiate various possibilities of the extension of the LNG contract with Japan," the vice president said, confirming the agenda of his working visit to Japan from May 22-27.
Speaking to the press after attending the national conference of Sriwijaya University (Unsri) Alumni Association, Kalla said during his one-week working visit to Japan he would talk about global developments in Asia, especially in the economic relations between Indonesia and Japan.
"Japan will also talk much about gas and energy. Therefore, we also prepare gas balance and various possibilities in the extension of the gas contract with Japan," Kalla said.
He added that the contract on LNG shipments to Japan would expire in 2010-2011, and therefore Japan had several times urged that negotiations on the contract's extension be held as soon as possible.
Kalla said the negotiations were postponed because they had to wait for the completion of national gas balance which was finally announced by the Indonesian government on May 4, 2007.
From the national gas balance, it was evident that in the period of 2007-2015 a gas supply deficit would still occur in almost all parts of Indonesia.
The deficits were due to an imbalance between gas demand and gas supply and its production, he said.(***) -->
---
Selasa, 15 Mei 2007
Industri Keramik Kian Suram
Harus Ada Formula Baru Gas yang Menguntungkan
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/ekonomi/3532263.htm
Jakarta, Kompas - Ketidakpastian pasokan maupun tekanan gas yang terus-menerus membuat nasib industri keramik kian suram. Bahkan, industri ini hanya bisa bertahan enam bulan karena penggunaan bahan bakar alternatif, seperti gas elpiji dan batu bara, menyebabkan tingginya harga pokok produksi.
Pada akhirnya, hasil produksi akan semakin tidak kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Senin (14/5), mengungkapkan, kunci persoalan pasokan gas terletak pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Widjaya menjelaskan, industri keramik bukan hanya menghadapi ketidakpastian pasokan gas, tetapi juga pasar yang semakin terimpit oleh produk impor, khususnya China. Tahun 1993-1996, saat pertumbuhan properti mencapai rata-rata 15 persen, pasar dalam negeri masih bergairah. Pangsa pasarnya mengarah pada proyek-proyek baru, terutama pembangunan rumah horizontal. Kini hanya sebatas pada renovasi dan bukan proyek baru.
Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Asaki Zulfikar Lukman, penurunan pasar itu selain karena faktor daya beli di pasar dalam negeri, juga adanya tekanan produk China.
Industri keramik Indonesia semakin sulit bersaing di pasar global karena sekitar 50 persen pasar dunia kini dikuasai produk China. Indonesia berada di peringkat keenam setelah Iran, Turki, Italia, Spanyol, dan China. China mampu meningkatkan pasarnya selain karena kompetitif, juga karena kemampuannya mengirimkan produk tepat waktu.
China mampu memproduksi ubin minimal 150.000 meter persegi per hari, bahkan bisa mencapai 1 juta meter persegi per hari. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu memproduksi maksimal 40.000 meter persegi per hari.
Semakin suram
Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, saat ini konsumen gas industri menghadapi perkembangan yang semakin suram. "Baru saja pemilik pabrik keramik Royal Doulton datang untuk mengungkapkan rencananya berinvestasi, tetapi sayangnya mereka tidak melihat adanya kepastian penyediaan gas."
Dalam kasus ini, yurisdiksinya ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihaknya menilai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memberikan formula baru berupa sistem bagi hasil yang menguntungkan kepada investor di bidang eksplorasi sumber gas.
Sebagai informasi, menteri- menteri dari departemen maupun instansi terkait sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan defisit pasokan gas untuk industri di Jawa Barat.
Pasokan gas untuk wilayah Jawa bagian barat ditargetkan bakal teratasi bulan Juli 2007, ketika gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat bisa dinaikkan dari 50 juta kaki kubik per hari menjadi 170 juta kaki kubik per hari.
Saat ini kebutuhan gas di wilayah itu dipenuhi oleh Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BP West Java.
Pertamina memasok ke PT Krakatau Steel, PT PGN ke industri, dan BP West Java ke Pabrik Pupuk Kujang. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 April, telah diputuskan hal itu sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit gas yang dialami industri keramik.
Ibarat sistem gali lubang tutup lubang, defisit gas industri keramik semakin parah karena sebagian gasnya harus dialihkan untuk menutupi kekurangan pabrik pupuk. Karena PGN memiliki kelebihan pasokan gas sebesar 20 juta kaki kubik, diputuskan gas tersebut akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan industri keramik.
Belum lagi langkah itu dilakukan, terjadi penurunan pasokan gas yang tiba-tiba dari Pertamina. Akibatnya, pengalihan gas yang semula direncanakan tidak bisa dilakukan. PGN kemudian membatasi pemakaian gas oleh industri.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan masalah pasokan gas harus dilihat kasus per kasus. "Apakah masalahnya terkait dengan kebijakan atau operasional. Yang terjadi dengan kekurangan gas di industri keramik saat ini sifatnya akibat kendala operasional," kata Luluk. (osa/dot)
---
Rabu, 16 Mei 2007
EnergiSubsidi Gas dari Pemerintah untuk Konsumen Tertentu
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/16/ekonomi/3534364.htm
Jakarta, kompas - Untuk mendorong perusahaan migas mau menyuplai gas ke dalam negeri, pemerintah bisa menerapkan subsidi yang ditujukan untuk konsumen tertentu.
Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso menyampaikan hal itu saat berbicara di Pertemuan Tahunan Ke-31 Indonesia Petroleum Association, Selasa (15/5) di Jakarta. "Dengan cara ini, produsen akan mendapat kompensasi untuk gasnya yang dijual ke dalam negeri di bawah harga pasar," ujar Luluk.
Dari gas yang dihasilkan oleh produsen, ada bagian yang menjadi bagian pemerintah, ada bagian produsen, dan ada kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 25 persen dari total produksi.
Direktorat Jenderal Migas mengusulkan, agar produsen tertarik menjual bagian produksinya untuk kebutuhan di dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi. Penggunaan gas yang bisa disubsidi antara lain untuk keperluan pembangkit listrik.
Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, harga gas yang dipasok ke dalam negeri tetap harus diperhitungkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Saat ini harga pasar tertinggi di dalam negeri sekitar 5,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).
Adapun harga gas yang diekspor melalui pipa sekitar 11-12 dollar AS per MMBTU. Sementara harga gas alam cair sekitar 8-9 dollar AS.
Neraca gas
Pemerintah telah mengeluarkan neraca gas nasional. Dari perhitungan yang dilakukan, defisit gas terparah dialami wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan defisit gas bisa terjadi karena memang diakibatkan oleh sistem.
Gangguan pasokan gas karena fluktuasi produksi seharusnya bisa diatasi di tingkat korporasi. "Misalnya yang terjadi dengan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, harus ada realokasi gas yang didistribusikan kedua perusahaan itu," ujar Purnomo.
Untuk memperbesar bagian gas domestik, pemerintah sedang mengupayakan perbaikan bagi hasil dan kepemilikan nasional untuk perpanjangan kontrak gas di Blok Mahakam.
Opsi perbanyakan kepemilikan nasional bisa melalui Pertamina dan keikutsertaan pemerintah daerah. Blok Mahakam yang dioperasikan oleh Total Indonesia memasok dua pertiga kebutuhan kilang gas alam cair Bontang. (DOT)
---
Jumat, 18 Mei 2007
Diversifikasi Energi Mendesak Permintaan Minyak Dunia 84,16 Juta Barrel Per Hari
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/18/ekonomi/3536971.htm
Denpasar, Kompas - Permintaan atas minyak yang terus naik menjadi peringatan bagi negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia, termasuk Indonesia, untuk serius menerapkan kebijakan diversifikasi energi. Tanpa itu, ketergantungan atas pasokan energi dari luar akan semakin tinggi.
Isu tersebut menjadi topik utama dalam Pertemuan Ke-5 Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA) di Denpasar, Bali, 17-18 Mei 2007.
Berbicara dalam pembukaan pertemuan itu, Sekjen OPEC Abdalla Salem El Badri mengatakan, sejak awal tahun 2000, Asia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia.
Tak heran, penggunaan energi untuk mendukung pertumbuhan di wilayah ini juga meningkat pesat, terutama energi fosil. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, Asia mengalami neraca energi negatif sehingga perlu impor," ujar El Badri.
Asia mengonsumsi dua pertiga dari total permintaan minyak dunia yang mencapai 84,16 juta barrel per hari. China dan India menjadi konsumen terbesar.
Tahun ini OPEC memperkirakan permintaan minyak naik menjadi 85,43 juta barrel per hari. Permintaan akan terus meningkat hingga mencapai 118 juta barrel per hari pada tahun 2030.
Meskipun OPEC menyatakan optimistis bisa memenuhi permintaan minyak yang terus naik, perkiraan kebutuhan yang tepat sangat diperlukan agar produsen bisa memperhitungkan investasi di sisi produksi.
Saat ini produksi OPEC sekitar 28 juta barrel per hari. "Kita menghadapi biaya produksi minyak per barrel yang semakin tinggi dan biaya kilang yang semakin mahal," ungkap El Badri.
Harga minyak sejak awal tahun ini berfluktuasi. Sempat berada di kisaran 50 dollar AS per barrel pada Januari-Februari, kemudian naik 60 dollar AS per barrel.
Kepala Divisi Analisis Perminyakan OPEC Mohammad Alipourjeddi mengatakan, sebagian negara-negara dengan neraca energi negatif di Asia telah mengantisipasi harga minyak yang semakin tinggi dengan melakukan berbagai efisiensi.
Jepang, misalnya, menargetkan menurunkan persentase penggunaan minyak dalam bauran energi mereka dari 50 persen menjadi 40 persen.
China berupaya memperbanyak pembangkit listrik tenaga air, sedangkan India mengembangkan bahan bakar alternatif.
Posisi Indonesia unik
Di Indonesia, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak mulai diterapkan tahun lalu dengan meluncurkan program penghematan dan penggunaan energi alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, posisi Indonesia unik karena Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak. Indonesia mengalami penurunan produksi minyak sejak akhir tahun 1990. Produksi minyak terus turun dari rata-rata 1,3 juta barrel hingga sekarang sekitar 900.000 barrel.
Direktur Eksekutif IEA Claude Mandil mengatakan, sebagai institusi yang beranggotakan negara-negara konsumen migas, IEA menghadapi tantangan untuk mendapatkan data kebutuhan energi fosil yang tepat. (DOT/BEN)
---
Sabtu, 19 Mei 2007
Kompor Gas Bersubsidi Tak Akan Dianggarkan Lagi
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/19/ekonomi/3538936.htm
Jakarta, Kompas - Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menegaskan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak akan mengalokasikan lagi anggaran untuk kelanjutan pengadaan kompor gas bersubsidi sebagai implementasi program konversi energi.
"Yang sudah berjalan tahun 2007 ini ya biarkanlah tetap berjalan. Tetapi, untuk tahun 2008, kami tidak akan menganggarkan lagi. Alasannya, pemerintah meminta kami buat program, tetapi program itu ternyata tidak didukung dengan anggaran yang memadai," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (18/5).
Keterbatasan anggaran negara menyebabkan proses pengadaan kompor gas untuk rakyat miskin dibagi-bagi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Secara rinci, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa memproduksi 371.142 unit dengan harga Rp 104.500 per unit (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sedangkan Pertamina mencapai 4,5 juta unit dengan harga Rp 48.500 per unit (belum termasuk PPN).
Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, substansi permasalahannya bukan terletak pada siapa yang memproduksi. Untuk pengadaan kompor gas, semua pihak harus memiliki misi besar, yaitu mengatasi masalah energi demi menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Janganlah terus-menerus berpolemik tentang siapa yang berhak bertanggung jawab mengatasi masalah energi ini.
Setiap tahun, menurut Didik, anggaran negara sudah habis untuk menyubsidi BBM sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ditambah lagi menyubsidi PT Perusahaan Listrik Negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.
"Kita mesti rasional. Lebih baik subsidi untuk BBM itu dikurangi sedikit demi sedikit melalui program konversi energi sehingga uangnya bisa dialihkan untuk menghidupkan sektor riil," ujar Didik.
Perbedaan harga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, perbedaan harga satuan kompor gas yang ditenderkan Pertamina maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa saja mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran. Namun, hal itu perlu dilihat secara teliti spesifikasi teknis yang ditentukan kedua pihak.
"Kuncinya terletak pada spesifikasi teknis dan sistem pendistribusiannya, termasuk perhitungan PPN-nya. Jika spesifikasi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama, KPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan," kata Erry.
Menurut Triantony, salah satu peserta yang lolos tender Pertamina, spesifikasi secara teknis baik bentuk maupun dimensinya tidak ada perbedaan.
Semua penyelenggara tender mengacu pada standar yang ditetapkan Departemen Perindustrian. (OSA)
---
Senin, 21 Mei 2007
Indonesia Mulai Negosiasi LNG
PLN dan Pertamina Buat Kesepakatan soal Suplai BBM
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/21/ekonomi/3541490.htm
Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang memulai negosiasi perpanjangan kontrak gas alam cair pada tanggal 23 Mei 2007. Mengingat adanya peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri, akan ada pengurangan pengiriman volume gas ke Jepang. Indonesia memiliki komitmen untuk memasok 12 juta ton LNG ke Jepang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pekan lalu, mengemukakan, penandatanganan Principal of Agreement antara Indonesia dan Jepang sebagai tanda kedua belah pihak setuju pembicaraan akan dilakukan oleh Pertamina.
"Kesepakatan belum menyebutkan soal volume, itu nanti akan diputuskan dalam negosiasinya," ujar Purnomo. Namun, ia membenarkan bahwa dengan kuatnya permintaan domestik, volume kontrak gas ke Jepang tidak akan sebesar sebelumnya.
Wakil Direktur PT Pertamina Iin Arifin Takhyan mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan kelompok Western Buyers. Mereka antara lain adalah pedagang, perusahaan pembangkit listrik, dan pemasok gas kota di Jepang.
Indonesia memiliki komitmen untuk menyuplai 12 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) ke Jepang. Sebagian besar gas tersebut disuplai dari Kilang Bontang dengan pasokan gas berasal dari lapangan yang dikelola Total, Vico, dan Chevron.
Negosiasi tertunda
Kontrak pengiriman LNG ke Jepang akan habis pada 2010-2011. Pihak Jepang beberapa kali mendesak agar pembicaraan untuk perpanjangan kontrak segera dilakukan.
Negosiasi tertunda karena menunggu selesainya neraca gas nasional yang akhirnya diumumkan pemerintah pada 4 Mei 2007. Pemerintah membagi kebutuhan neraca gas ke 11 region.
Dari neraca gas tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2015, defisit pasokan gas masih terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Defisit terjadi karena tidak sebandingnya pasokan maupun rencana produksi gas dengan kebutuhan maupun permintaan. Misalnya, Region I Nanggroe Aceh Darussalam dan Region VI Kalimantan Bagian Timur dihitung defisit karena ada komitmen ekspor gas alam cair yang harus dipenuhi.
Sementara Region III yang mencakup Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat terhitung defisit karena kebutuhan industri, pabrik pupuk, pembangkit listrik, maupun gas kota.
Sementara ini, defisit pasokan gas di wilayah Jawa Bagian Barat diatasi dengan upaya pengalihan (swap) gas antara badan usaha milik negara yang terkait dalam produksi dan penyaluran gas.
Upaya ini pun gagal dilakukan karena kendala seretnya produksi maupun keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur gas.
Pasokan gas untuk keramik mengalami penurunan dari 85 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 65 MMSCFD sejak April 2007.
Sepekan lalu, volume pasokan gas turun lagi menjadi 60 MMSCFD, diikuti penurunan tekanan dari 0,5 bar menjadi 0,2 bar. Akibatnya, industri keramik gagal menghasilkan produk bermutu.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Achmad Widjaya menjelaskan, kekacauan pasokan gas seharusnya tidak terjadi jika proyek pipanisasi Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ) selesai bulan Maret lalu. Namun, ternyata proyek itu menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dirut PT PGN Sutikno mengatakan, pembangunan pipa penyambung (jumper) untuk pengalihan gas ditargetkan selesai sesuai jadwal. Pipa itu diharapkan bisa membuat industri bertahan sampai pasokan gas dari Sumatera Selatan sebesar 170 MMSCFD mengalir Agustus nanti.
Kontrak BBM
Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina mencapai kesepakatan untuk suplai bahan bakar minyak selama lima tahun.
Dengan kontrak tersebut, PLN mendapat harga yang lebih murah dari sebelumnya, sementara Pertamina bisa mendenda PLN jika terlambat membayar.
Untuk tahun ini, kontrak berlaku terhitung mulai 1 Mei sampai 31 Desember. Volume BBM yang disepakati adalah 5,6 juta kiloliter.
"Konsekuensinya, PLN akan dikenai denda kalau dalam 30 hari terlambat membayar. Sebaliknya, Pertamina memberikan harga BBM yang lebih murah dibandingkan yang selama ini didapat," ungkap Deputi Direktur Energi Primer PT PLN Tony Agus Mulyantono.
Sesuai kontrak, perhitungan BBM yang dijual ke PLN adalah harga BBM yang dijual di Singapura (Mid Oil Platts Singapore/MOPS) plus marjin 9,5 persen. (DOT/OSA)
Monday, May 21, 2007
Kembali reformasi poco-poco
Beberapa komponen bangsa kembali memeprtanyakan masalah reformasi. Pada hakikatnya memang reformasi masih jalan di tempat, atau istilah favorit saya adalah reformasi poco-poco.
Begitulah..maju satu, mundur dua langkah dan berputar-putar di tempat hingga "musik" habis.
Salam
=========================
Reformasi atau Deformasi
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/19/opi01.html
OlehBenny Susetyo
Mei adalah bulan bersejarah. Sewindu lalu menjelang 21 Mei merupakan situasi terkacau yang pernah ada selama 32 tahun Indonesia rezim Orde Baru. Tidak hanya di Jakarta, bahkan di beberapa kota besar di negeri ini diliputi ketakutan dan keserbatidakpastian. Sayangnya, serentetan peristiwa kekerasan yang menimpa negeri ini belum dapat diungkap secara jelas. Bahkan hingga empat kali ganti penguasa. Kita tidak tahu butuh berapa penguasa untuk bisa mengungkap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di bulan Mei 8 tahun silam.Peristiwa kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa kejahatan kemanusiaan dalam catatan sejarah Indonesia. Negara harus mengusut tuntas peristiwa itu. Penegakan supremasi hukum untuk mengungkap tindakan kekerasan tersebut tidak lepas dari sejauh mana pemerintah reformasi melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pembawa amanat reformasi? Dan tak terasa memang sudah delapan tahun kita mengalami masa yang sering disebut reformasi.Kita memang telah mendapatkan hasil-hasil positif dari reformasi. Tapi mungkin belum sebanding dengan efek negatif yang dirasakan masyarakat setiap waktu. Selama 8 tahun rakyat menikmati situasi ketidakmenentuan politik yang hampir terjadi sepanjang rentang waktu itu. Suguhan utama penguasa kepada rakyat adalah polemik antarelit politik yang tidak membangun. Problemnya, polemik yang disuguhkan bukanlah yang mampu membangkitkan dinamika berpikir. Yang ada adalah polemik yang sangat menyayat hati. Semua serba konyol, serba dibungkus dalam basa-basi politik serta pesan-pesan sponsor yang penuh persekongkolan.Dalam delapan tahun masa ketidakmenentuan ini memang kita harus menyinggung berbagai paradoks reformasi. Maksudnya reformasi yang mengarah pada deformasi. Reformasi yang ditandai dengan suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat, dan segala perilaku mengarah pada upaya menciptakan demokrasi. Tapi kita dihadapkan oleh kenyataan serius, benarkah para elite kita berupaya sungguh-sungguh menciptakan demokrasi? Mari kita merefleksikannya dari lembaga-lembaga utama yang menjadi ciri demokrasi: legislatif, eksekutif, yudikatif dan parpol.Perangai Kekanakan-kanakanDi awal-awal reformasi lembaga legislatif mendapat sanjungan luar biasa atas keberaniannya mengritik pemerintah. Secara drastis mereka mengubah perilakunya di masa Orde Baru yang hanya duduk, diam dan duit. Ini merupakan semangat demokrasi yang sangat bagus. Namun, kekritisan dan kepandaian berbicara para anggota dewan yang terhormat itu kemudian dirasakan rakyat semakin lama semakin membosankan. Mereka berbicara atas nama rakyat, tapi tidak jelas rakyat mana yang ia bela. Ujung-ujungnya adalah pembelaan pada diri dan kelompoknya sendiri. Ini terjadi pada dewan di pusat saja, begitu pula di daerah-daerah. Parlemen tidak mewakili aspirasi rakyat, tapi aspirasinya sendiri.Begitu pula dengan kinerja pemerintahan menurut penilaian masyarakat, misalnya dalam berbagai polling yang diselenggarakan media massa, tidak saja buruk secara kualitas, melainkan juga sering bersifat menindas rakyat. Berbagai kebijakan pemerintah sering tidak berpihak pada wong cilik. Pemerintah sibuk dengan dirinya sendiri, dan selalu melalaikan masyarakat. Berbagai aset penting negara dijual seenaknya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Demikian pula dengan KKN yang semakin sering terjadi dengan cara-cara yang lebih halus, untuk menipu pandangan masyarakat.Penegakan hukum yang semakin lemah adalah tanda dari buruknya kinerja badan-badan hukum di Indonesia. Hukum sering dinilai dengan uang dan kekuasaan. Hukum diterapkan dengan metode belah bambu: menginjak yang bawah dan mengangkat yang atas. Maka jangan heran di masa reformasi ini, masyarakat semakin apatis terhadap hukum. Dan berkembang luas di dalam pikiran rakyat bahwa berurusan dengan hukum adalah berurusan dengan uang. Siapa kuat dia memiliki imunitas hukum.Di sisi lain parpol tidak menjalankan fungsinya untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Parpol hanya berpikir untuk merebut kekuasaan, dan dengan demikian memanfaatkan rakyat sebagai obyek. Parpol sering memfungsikan diri sebagai himpunan penguasa-penguasa kecil yang mengklaim representasi rakyat. Parpol telah secara salah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan rakyat ke dalam tujuan-tujuan politik tertentu, padahal sebenarnya pandangan-pandangan umum rakyat tidak seperti itu. Padahal dalam Pemilu 2004 sudah jelas bahwa rakyat mulai menunjukkan sinismenya pada parpol akibat perangai kekanakan-kanakan elitenya, toh hingga kini perilaku tidak dewasa itu masih dirawat.Kedaulatan ModalPolitik yang selama ini katanya diwarnai dengan politik aliran, dan mereka memperjuangkan masyarakat aliran di bawahnya, sebetulnya hanya permukaan. Dalam realitasnya, tidak ada politik aliran yang benar-benar memperjuangkan visi ideologinya. Yang berkuasa tetap uang. Aliran dalam politik hanya sekedar barang dagangan politik alias komoditas politik. Dan bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang terkandung. Sebab dalam praktiknya, mereka tergantung pada pemilik modal. Ketergantungan inilah yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi tidak hanya di pusat-pusat pemerintahan, melainkan sampai ke kantor bupati dan kepala desa.Suka tidak suka, ini adalah realitas yang terjadi di lapangan. Lihat saja kenyataan apa yang sering disebut orang sebagai para calo politik (rent seeker). Di balik praktik percaloan itu ada kekuatan para pemilik modal besar yang berperan. Kepentingan pemilik modal adalah untuk melestarikan bisnis-bisnis mereka yang korup. Bisnis tersebut akan besar jika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka.Apa yang terjadi di atas sangat tepat dikatakan sebagai deformasi daripada reformasi sebagaimana. Para politisi bisanya hanya menunggangi kemenangan politik yang telah dicapai melalui perjuangan mahasiswa. Mahasiswa dijadikan tumbal, dan sedikit sekali penghargaan yang bisa diberikan kepadanya.Rakyat yang mengalami kemiskinan ekonomi selama bertahun-tahun dalam pemerintahan Soekarno, merasa bahwa datangnya Orde Baru bagaikan dewa penyelamat. Pembangunan ekonomi pun dengan segera diselenggarakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan menciptakan pemerataan ekonomi. Pembangunanisme ini diawali dengan ”memanfaatkan” situasi bahwa kebutuhan masyarakat pada saat itu adalah untuk memperbaiki diri. Pelan-pelan namun pasti, orientasi pembangunan ekonomi yang menekankan pada ”ideologi” pertumbuhan itu membuka kedok sebenarnya. Bahwa ada perbandingan yang sangat tidak adil di mana polarisasi ekonomi antara masyarakat mayoritas sangat tidak proporsional dengan masyarakat minoritas. Dulu, delapan tahun lalu, rakyat juga dibuat gembira dengan datangnya Orde Reformasi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Basa-basi reformasi lebih mengemuka. Pertanyaannya, sampai kapan masa ini akan selesai?Penulis adalah Pendiri Setara Institute.
CAdangan Devisa vs Gaji PNS
Dear all,
Cadangan devisa katanya mencapai level tertinggi. Lalu kenapa gak diprioritaskan menaikkan gaji PNS dan TNI. Dari pada uang APBN dikorupsi terus menerus. BUkankah "You Pay Peanut, You'll Get Monkey". SAmpai kapan ya kita bisa munafik?
Salam
============
Cadangan Devisa Capai Level Tertinggi
Senin, 21 Mei 2007 12:09:00
Jakarta-RoL -- Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada awal Mei sebesar 50,3 miliar dolar AS atau level tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam penjelasannya pada raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (21/5), mengatakan peningkatan cadangan devisa disebabkan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang surplus 4,6 miliar dolar AS.
Perbaikan kinerja NPI itu didorong perbaikan kinerja transaksi berjalan yang surplus 3,2 miliar dolar AS sejalan dengan peningkatan ekspor non migas.
Cadangan devisa sampai triwulan I tercatat sebesar 47,2 miliar dolar AS atau mampu membiayai impor dan pembayaran utang selama lima bulan, sementara pada akhir April meningkat menjadi 49,3 miliar dolar AS atau setara 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi pada 2008, BI mengubah perkiraannya dari 5,7 - 6,7 persen menjadi 6,2 - 6,8 persen sejalan dengan realisasi peningkatan pertumbuhan pada tahun ini.
Sedangkan untuk tahun 2007 ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,7 - 6,3 persen atau dengan rata-rata 6 persen. "Pertumbuhan konsumsi swasta dan defisit APBN pemerintah akan memberikan peran yang berarti," katanya. antara
Cadangan devisa katanya mencapai level tertinggi. Lalu kenapa gak diprioritaskan menaikkan gaji PNS dan TNI. Dari pada uang APBN dikorupsi terus menerus. BUkankah "You Pay Peanut, You'll Get Monkey". SAmpai kapan ya kita bisa munafik?
Salam
============
Cadangan Devisa Capai Level Tertinggi
Senin, 21 Mei 2007 12:09:00
Jakarta-RoL -- Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada awal Mei sebesar 50,3 miliar dolar AS atau level tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam penjelasannya pada raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (21/5), mengatakan peningkatan cadangan devisa disebabkan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang surplus 4,6 miliar dolar AS.
Perbaikan kinerja NPI itu didorong perbaikan kinerja transaksi berjalan yang surplus 3,2 miliar dolar AS sejalan dengan peningkatan ekspor non migas.
Cadangan devisa sampai triwulan I tercatat sebesar 47,2 miliar dolar AS atau mampu membiayai impor dan pembayaran utang selama lima bulan, sementara pada akhir April meningkat menjadi 49,3 miliar dolar AS atau setara 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi pada 2008, BI mengubah perkiraannya dari 5,7 - 6,7 persen menjadi 6,2 - 6,8 persen sejalan dengan realisasi peningkatan pertumbuhan pada tahun ini.
Sedangkan untuk tahun 2007 ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,7 - 6,3 persen atau dengan rata-rata 6 persen. "Pertumbuhan konsumsi swasta dan defisit APBN pemerintah akan memberikan peran yang berarti," katanya. antara
Budgeter or Non-Budgeter?
Many people argue about non budgeter fund. In fact, all of the money they are talking about comes from annual budget (DIPA). All of the money collected by the DGs of the Minister, then, is channelled to the political parties. Again, it is all national budget or APBN. THus, budgeter or not is not the issues since it is corrupted by officers. It's all national budget, people's money folks!
============================
Amien told to demand corruption trial
Sri Wahyuni, The Jakarta Post (May 21, 2007), Yogyakarta
http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20070521.H05&irec=4
Amien Rais' confession of receiving money from former maritime affairs and fishery minister Rokhmin Dahuri to finance his 2004 presidential election campaign would be much more meaningful if he went further than just a confession.
"He should step forward and go to the Attorney General's Office, ask for a trial, admit his wrongdoings and ask for a sentence," expert on state administrative law from the Indonesian Islamic University (UII) Mahfud MD told journalists Saturday.
Speaking at a press conference to announce the planned launch of his newest book on state administrative law, Mahfud said such a step would create a good precedent for other political elites who may also have accepted funds.
"It would also be a good way to continue the second phase of the reform movement," Mahfud said.
As the father of the reform movement, according to Mahfud, Amien has the moral force to push the Attorney General's Office to put him on trial with the hope that similar trials will also be held for other presidential candidates that may have accepted money from Rokhmin.
"The Attorney General's Office cannot just refuse to do so," said Mahfud, who is also a politician from the National Awakening Party (PKB) and served as defense minister under former president Aburrahman "Gus Dur" Wahid.
Amien, the former Speaker of the People's Consultative Assembly and former chairman of the National Mandate Party (PAN), has confessed to accepting Rp 200 million (approximately US$23,000) from Rokhmin, which he handed over to the party's treasurer, and another Rp 200 million from a member of the party's 2004 election campaign team.
Rokhmin is currently on trial for misappropriating Rp 11.5 billion from his ministry's non-budgetary fund. He faces up to 20 years in prison if convicted.
According to Rokhmin's statement, he also gave the Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pair Rp 275 million, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Rp 200 million and Wiranto-Salahuddin Wahid Rp 220 million.
Funds were also allegedly distributed to a number of political parties and mass organizations. Most of them, however, have denied receiving any money.
"Morally, Amien is clean. Demanding a trial would not ruin his good image. That way he may even create another way to finish the second phase of the reform movement," Mahfud said.
"Once Amien is convicted and sentenced, other politicians who are said to have received money will not be able to avoid a similar trial," Mahfud said.
Mahfud said that giving money to candidates in presidential, provincial and regental elections was not a new phenomenon in Indonesia.
============================
Amien told to demand corruption trial
Sri Wahyuni, The Jakarta Post (May 21, 2007), Yogyakarta
http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20070521.H05&irec=4
Amien Rais' confession of receiving money from former maritime affairs and fishery minister Rokhmin Dahuri to finance his 2004 presidential election campaign would be much more meaningful if he went further than just a confession.
"He should step forward and go to the Attorney General's Office, ask for a trial, admit his wrongdoings and ask for a sentence," expert on state administrative law from the Indonesian Islamic University (UII) Mahfud MD told journalists Saturday.
Speaking at a press conference to announce the planned launch of his newest book on state administrative law, Mahfud said such a step would create a good precedent for other political elites who may also have accepted funds.
"It would also be a good way to continue the second phase of the reform movement," Mahfud said.
As the father of the reform movement, according to Mahfud, Amien has the moral force to push the Attorney General's Office to put him on trial with the hope that similar trials will also be held for other presidential candidates that may have accepted money from Rokhmin.
"The Attorney General's Office cannot just refuse to do so," said Mahfud, who is also a politician from the National Awakening Party (PKB) and served as defense minister under former president Aburrahman "Gus Dur" Wahid.
Amien, the former Speaker of the People's Consultative Assembly and former chairman of the National Mandate Party (PAN), has confessed to accepting Rp 200 million (approximately US$23,000) from Rokhmin, which he handed over to the party's treasurer, and another Rp 200 million from a member of the party's 2004 election campaign team.
Rokhmin is currently on trial for misappropriating Rp 11.5 billion from his ministry's non-budgetary fund. He faces up to 20 years in prison if convicted.
According to Rokhmin's statement, he also gave the Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pair Rp 275 million, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Rp 200 million and Wiranto-Salahuddin Wahid Rp 220 million.
Funds were also allegedly distributed to a number of political parties and mass organizations. Most of them, however, have denied receiving any money.
"Morally, Amien is clean. Demanding a trial would not ruin his good image. That way he may even create another way to finish the second phase of the reform movement," Mahfud said.
"Once Amien is convicted and sentenced, other politicians who are said to have received money will not be able to avoid a similar trial," Mahfud said.
Mahfud said that giving money to candidates in presidential, provincial and regental elections was not a new phenomenon in Indonesia.
Tuesday, May 08, 2007
Resuffle, APANYA?
Anda kecewa dengan hasil akhir resuffle? Berbahagialah anda jika anda kecewa. Kenyataan itu menunjukkan anda, saya, kita dan sebagian mereka disana pantas berbahagia di atas kekecewaan itu karena itu artinya anda semua masih waras. Tidak gila!
Betapa tidak...hasil akhir yang diumumkan di istana negara yang berwibawa tidak ada nilai informasinya. Basi, semua nyaris sama tertulis dan terdengar dengan analisa dan bahasan di berbagai media cetak dan elektronik.
Sebagai bangsa kita tentu harus malu, malu kepada diri sendiri karena pengumuman di istana sungguh menyesakkan, sekali lagi basi. Karena itu menunjukkan tingkat kemampuan kenegaraan para pemimpin dan elite politik yang ada saat ini.
Lihatlah di berbagai media cetak, tertulis kekecewaan itu sebagai sandiwara resuffle, sebagai "reshufle sebagai drama" dan berbagai pernyataan senada lainnya.
Bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan ini?
Wassalam,
ES
Betapa tidak...hasil akhir yang diumumkan di istana negara yang berwibawa tidak ada nilai informasinya. Basi, semua nyaris sama tertulis dan terdengar dengan analisa dan bahasan di berbagai media cetak dan elektronik.
Sebagai bangsa kita tentu harus malu, malu kepada diri sendiri karena pengumuman di istana sungguh menyesakkan, sekali lagi basi. Karena itu menunjukkan tingkat kemampuan kenegaraan para pemimpin dan elite politik yang ada saat ini.
Lihatlah di berbagai media cetak, tertulis kekecewaan itu sebagai sandiwara resuffle, sebagai "reshufle sebagai drama" dan berbagai pernyataan senada lainnya.
Bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan ini?
Wassalam,
ES
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
