Damai atau Jalur Hukum?

Aduh bagaimana ini? Semakin rumit negara ku, padahal masalahnya sudah ketahuan bahwa orang-oang pada munafik dan tidak gentle.

ES
===
Amien and SBY agree to disagree

National News - May 29, 2007 http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070529.@01

Sri Wahyuni and Slamet Susanto,

The Jakarta Post, Yogyakarta
Indonesia's President on Sunday asked for and received forgiveness from the former speaker of the People's Consultative Assembly Amien Rais over a controversial ministerial fund.
In a twelve minute meeting requested by President Susilo Bambang Yudhoyono and held at an airport before Yudhoyono's departure to Malaysia, the leaders agreed to leave the issue of the illegal fund in the hands of the Corruption Eradication Commission.
"We have had a kind of mutual and symbiotic forgiveness," Amien told a press conference Monday in Yogyakarta.
The "mutual forgiveness" Amien said was achieved Sunday morning at Halim Perdanakusuma Airport.
Amien said he received a call from the State Palace on Saturday evening asking whether he was willing to meet Yudhoyono.
"I said, why not, but I said as long as it was not at the State Palace."
Yudhoyono said he had met Amien in a meeting arranged by State Secretary Hatta Radjasa.
"I just want to show the people that we leaders may have differences but (we can maintain) relations," Yudhoyono said.
Amien said the President apologized for speeches or statements that might have increased tension between the leaders.
"And I asked for the same forgiveness.
"I apologized for various seminars and speeches ... if I ever used plesetan (slipped words) that might have been perceived by SBY as (negative)."
Amien, who is also former chairman of the National Mandate Party, has admitted publicly to receiving Rp 200 million (US$22,700) from former fishery and marine affairs minister Rokhmin Dahuri -- and another Rp 200 million from a member of Dahuri's campaign team.
The former speaker suggested the President had received the same money from Rokhmin, who is currently on trial for alleged misuse of the ministry's non-budgetary fund.
Yudhoyono had also received illegal international donations for his successful 2004 election campaign, Amien said.
Yudhoyono has denied all allegations.
The leaders said three points were discussed during their short meeting: the need for reopening previously "clogged up" communication; the need for eradicating any misunderstanding between them; and to agree to allow the corruption agency to deal with matters of law.
Amien said he did not want to impeach the President because it was "not a simple matter".
However, MPR Speaker Hidayat Nurwahid said, "The President and the Vice President could be impeached if both are proven guilty of breaching the law, as stipulated by Article 8 of the 1945 Constitution".

-----------
Selasa, 29 Mei 2007
EDITORIAL Media
http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007052822500406

Episode 12 Menit Amien-Yudhoyono

KETIKA hampir semua orang penting dan terhormat membantah, Amien Rais mengaku. Ia berterus terang bahwa ketika menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2004 ia menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan kampanye. Dana yang sekarang menjadi perkara karena dipungut dan disimpan di luar bujet pemerintah.
Fakta yang terungkap di persidangan terhadap mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri sangat jelas. Di situ tercantum sejumlah besar nama penerima dana haram itu. Semua calon presiden pada Pilpres 2004, termasuk pasangan SBY-JK, dalam catatan Rokhmin, menerima dana itu, langsung atau melalui oknum tim sukses.
Amien menuai pujian masyarakat atas kejujurannya itu. Tidak hanya karena ia bersedia masuk bui dan rela mengganti dana DKP, tetapi kejujuran itu menampar telak kemunafikan dalam dunia perpolitikan di Indonesia dalam soal uang.
Tidak mengherankan bila banyak yang gerah. Ingin mengaku, tetapi tidak cukup memiliki keberanian. Terus membantah berbenturan dengan sinisme publik yang sangat yakin bahwa dana dari DKP itu masuk kantong para politikus secara substansial, tetapi tidak cukup bukti. Itulah lubang yang menyebabkan pengingkaran terus berlangsung.
Episode pengakuan Amien usai. Tiba-tiba muncul episode baru dari istana. Presiden Yudhoyono seusai salat Jumat pekan lalu menggelar konferensi pers di atas lapangan rumput. Pernyataan Amien, terutama selentingan bahwa salah satu capres pada Pemilu 2004 menerima dana asing, menjadi alasan utama SBY mengecam Amien karena telah mencemarkan nama baiknya.
Episode selanjutnya adalah 12 menit di Halim Perdana Kusumah. Amien terbang dari Yogyakarta, Minggu (27/5) subuh, dan bertemu SBY di Halim sebelum Presiden terbang ke Kuala Lumpur. Ada jabat tangan dan ada kesediaan saling memaafkan.
Dua episode terakhir, konferensi pers SBY di halaman rumput istana dan pertemuan 12 menit keduanya di Halim, adalah antiklimaks dari sebuah terobosan kultur politik yang manis dan signifikan dari seorang Amien Rais. Keduanya menutup jalan terang yang mulai terbuka di depan mata, yaitu jalan hukum.
Ketika mengecam Amien Rais telah melakukan fitnah, tetapi tidak berani melaporkannya ke polisi, SBY mendua antara kebenaran substansial dan kebenaran di jalan hukum. Padahal, kebutuhan terutama dan terbesar dalam menegakkan kebenaran berada di jalan hukum.
Episode 12 menit di Halim adalah kesepakatan yang semakin menyepelekan keinginan publik agar jalan hukum menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kebenaran di balik aliran dana DKP. Mereka berdua, Amien dan SBY, telah membuang momentum bagi kebajikan.
Bila pertemuan Halim yang 12 menit itu dianggap telah menyelesaikan persoalan tentang aliran dana DKP dan kecurigaan tentang dana asing, Amien dan SBY telah mempermainkan nurani publik.
Amien dan SBY tidak sedang dalam kebutuhan untuk rekonsiliasi karena keduanya tidak sedang kekurangan komunikasi. Jangan sampai demi kepentingan keduanya saja lalu dibawa-bawa seakan-akan rakyat akan bergejolak karena kasus ini. Rakyat sesungguhnya tidak bergejolak karena dana DKP yang lari ke para capres. Yang bergejolak justru para penerimanya. Tidak bijak untuk membawa-bawa nama rakyat secara tidak patut.
Adalah adat kekuasaan yang jelek bila persoalan hukum di antara sesama petinggi diselesaikan 'secara adat'. Dengan bertemu empat mata mereka bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya berada dalam wilayah hukum, tetapi didikte menurut kemauan mereka sendiri.
Amien Rais, Anda telah memulai sesuatu yang bermakna besar bagi perubahan tabiat perpolitikan di negeri ini. Jika episode Halim adalah kesepakatan dengan SBY untuk menutup tidak menempuh jalan hukum, keteladanan yang sedang Anda bangun segera terkubur.

----