Pantesan, PNS perlu perbaikan mendasar.

Terjawab sudah kenapa PNS tak pernah bisa dimanage dengan baik. Ternyata PNS di dominasi kaum Ibu, yang juga harus memikirkan keluarga (suami + anak2) ketika bekerja.
Mungkin kita perlu introspeksi dalam hal ini. Maaf bukan diskriminasi lho, just to get the number to get the ideas.

ES

Kompas.Com - Perempuan Lebih Berminat Jadi PNS

Senin, 31 Maret 2008 14:55 WIB
JAKARTA, SENIN - Ternyata oh ternyata, perempuan Indonesia lebih berminat jadi pegawai negeri sipil ketimbang kaum lelaki. Jika pada 2003 jumlah PNS perempuan 32 persen dari total PNS, data akhir Desember 2007 jumlah PNS perempuan meningkat menjadi 44 persen! Hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil pada 2003, terdapat 3.648.005 orang PNS dengan 1.475.720 orang atau 32 persen perempuan. Sementara data Desember 2007, dari total 4.067.201 PNS, sebanyak 1.774.646 orang atau 44 persen perempuan. Profil PNS Indonesia itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (31/3). Data BKN juga menyebutkan, mayoritas PNS berpendidikan setingkat SLTA ke bawah, persentasenya mencapai 43 persen. Sebaliknya, PNS berpendidikan sarjana S-2 dan S-3 hanya 103.112 orang atau 2,5 persen saja.

Jepang Impor Gas Mau Bangun Distribusi, KITA?

Ikut sedih membaca berita di bawah ini. Jepang sudah puluhan tahun terus menerus mampu menekan pemerintah agar tetap mengekspor LNG kesana. Lalu mereka tinggal bangun jaringan distribusi hingga bisa menjalari seluruh pelosok kota dan negeri mereka. Sementara itu, kita tetap mengekspor gas LNG karena katanya tidak bisa disalurkan ke luar Bontang. Lalu akan dibangun pipa gas Bontang-Banjarmasin-Jawa, tapi belakangan katanya reserve nya kurang.

Maunya gimana seh? Sementara Kalimantan termasuk Kaltim sendiri tetap mengalami brown-out dan terkadang black-out. Juga PGN tidak bersemangat membangun pipa distribusi, akhirnya katanya Pertamina yang akan membangun, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan gas Busway TransJakarta.

Sungguh membingungkan gas policy kita.

Wassalam,

ES

Bisnis.Com - Bisnis Indonesia Online: Referensi Bisnis Terpercaya » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan » <small>EKSPLORASI</small><br>Tokyo Gas investasi US$1,08 miliar

Senin, 31/03/2008

EKSPLORASITokyo Gas investasi US$1,08 miliar
Cetak
TOKYO: Perusahaan distributor gas terbesar di Jepang Tokyo Gas akan menaikkan investasinya sebagai bagian strategi perusahaan untuk meningkatkan jaringan pipa dan konsumennya.
Perusahaan itu merencanakan melakukan investasi US$1,08 miliar (107 miliar yen) tahun ini. Di sisi lain, dalam lima tahun mendatang perusahaan gas itu melakukan investasi sebesar 461 miliar yen.
Investasi itu merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk lebih menigkatkan pelayanan gas kepada penduduk Tokyo dan sekitarnya yang mencapai 10 juta pelanggan. (Bloomberg/fh)

Survey FInds Govt Offices Lack Integrity: OFF COURSE!!( LA IYALAH)

On Saturday 29 March 08, The Jakarta Post made the headlines of the lack of integrity on Government Offices/r. Unfortunately, the statements comes from The Corruption Eradication Commission (KPK).

Why such kind of statement be delivered to media on this kind of situation. This is ridiculous, while the country is still struggling to move on, there always be that way. This is the sign of sectoral ego of any specific agency, which might not be better than.

Oh..poor country, pls wake up and built the good one. If you cannot, just shut your big mouth up.

You might be interested on these two articles to digest:

1. You Pay Peanut, You'll get monkey
2. Sapu campur debu (Swiping with a dirty one)
   

KONTROVERSI UU-ITE MEMUNCAK

Dengan disetujuinya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi UU ITE minggu lalu, maka karuan saja banyak masalah dan kontroversi muncul mengenainya. Yang paling membikin gusar adalah, justru banyak dipermasalahkan tentang pornographi dan pencemaran nama baik dan sejenisnya yang justru bisa membuat banyak orang "ketakutan" untuk memanfaatkan Internet.

Memang negeri kita ini butuh perbaikan total. UU yang tadinya diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada transaksi elektronik secara hukum dan penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan transaksi ekonomi, malah berbelok arah kepada masalah pornographi di Internet.

Mudah2-an ada pejabat Depkominfo yang cepat tanggap dan mengambil inisiatif meluruskan hal ini, jika perlu Pak M Nuh sebagai menteri.

Mungkinkah?

Wasaalam,

ES

SPPD At Cost, Adam Air dan Dunia Penerbangan Kita

Courtesy: KOmpas Images

Sudah banyak ulasan dibuat tentang mengapa Adam Air di "grounded" oleh Dirjen Perhubungan Udara. Berbagai ulasan tersebut menyandarkan pada beratnya situasi keuangan perusahaan setelah ditinggal pemegang saham dominan mereka PT Global Transport Service dan PT Bright Star Perkasa. Kondisi keuangan ini selanjutnya berimbas kepada kemampuan perusahaan untuk meningkatkan safety. Benarkah hanya masalah tersebut penyebabnya?

Ada baiknya kita lihat dari sisi lain. Tidak banyak yang tahu kalau sejak semester kedua Tahun Anggaran (APBN) 2007, pemerintah melalui melalui Departemen Keuangan (Depkeu) telah menjalankan aturan baru dalam pengelolaan perjalanan dinas untuk jajaran birokrasinya. Dengan maksud untuk penertiban penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka terhitung awal Agustus 2007 telah diberlakukan aturan baru SPPD yang dikenal dengan istilah ”At Cost”. Aturan tersebut berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK-05/2007 dan disusul dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 34/PB/2007.

Pemberlakuan ”At Cost” pada dasarnya memberikan jaminan pembayaran terhadap seluruh biaya yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan tingkat jabatan. Sebagai contoh, dengan ”At Cost” biaya penginapan dan perjalanan akan dibayarkan sesuai dengan tagihan hotel dan atau harga yang tertera pada tiket ditambah uang saku sesuai dengan jumlah hari perjalanan. Berbeda dengan dengan praktek sebelumnya, maka ”At Cost” memudahkan pegawai dalam bepergian karena tidak perlu lagi dipusingkan dengan tingkat harga tiket pesawat dan akomodasi. Sebelumnya, pegawai yang bepergian diberikan biaya transportasi (darat atau udara) dengan batas atas dan uang harian.

Dengan SPPD "at cost" ini seluruh PNS yang bepergian, termasuk sekarang aparat Pemda, tidak bisa lagi mendapatkan selisih uang dari harga tiket maksimal (setara Garuda) dengan harga tiket dari penerbangan lain yang lebih murah, termasuk Adam Air. Singkat kata, PNS tidak lagi punya insentif untuk memilih penerbangan lain selain Garuda pada kondisi Garuda melayani rute tersebut. JIka dulu harga tiket Jakarta-Medan sekitar Rp 1 juta, dan harga tiket pesawat low-carrier lain hanya Rp 400 ribuan, maka PNS akan dapat saving sekitar Rp 1,2 juta dari harga tiket pp.

Menurut pengamatan saya, nyaris seluruh PNS yang bepergian (85 % lebih), memilih Garuda karena alasan keselamatan dan tidakadanya insentif jika naik pesawat lain. Alhasil, jangan heran jika airline lain akan segera menyusul Adam Air. Mudah2-an tidak, jika management mereka bisa mengambil langkah strategis.

Transisi menuju reformasi memang terkadang harus dibayar mahal, dan Indonesia sering membayar sangat mahal untuk menuju ke reformasi sebenarnya.

Semoga.

KOMPAS Cetak (Adam Air Dilarang Terbang)

Indonesia's Adam Air operations halted
http://aircrewbuzz.com/2008/03/indonesias-adam-air-operations-halted.html

Immigration dan Third Nation

Picture By Kompas

Kompas.Com - Adnan Buyung dan Mantan Jaksa Agung Tertahan

Can you just imagine?
While you were badly dreaming of the pillow and the softness of the mattress in the four or five star hotel you gonna check-in, then suddenly you realize that you are already in an interrogation room of other country you just landed on. Instead of relaxing your bone and muscles after a long flight, you end up with a nitty-gritty unqualified questions from arrogant officers. It just could happen anywhere in the world right now, especially in the U.S. cities, in London, or even Latin America. Surprisingly, it happen here too, near to Indonesia. Yes, no questions. It is here in Singapore. How come, such a person like Adnan Buyung and former Indonesian Officer has to delay their resting time for about 2 hours in a well known Changi airport.

For Indonesia and some other third class nations, yes we could be that way. A second class nation. This brand image could not be denied when we enter other developed country. Why we need that damned visa, while other do not have to. Why does Indonesian has to work with visa applications, even to the Netherlands which has colonized the archipelagos three hundred and fifty (350) years. While such other countries are free already to enter their ex colonialist. So..for the current Minister for Law and Immigration and Foreign Affairs, this issues has to be resolved very soon. Please make Indonesian to be removed as a second class people in this regards. Please work hard to solve it, then you can say that "Indonesian is no longer second class citizens".

Hope we can make it.

Is Central Bank Around the World in Trouble?

So, what is the hell the governors of Central Banks have been doing so far? Why are there so many problems on this institution across the globe? We understand that in the U.S. they have failed to maintain the green notes on its expected values, while in Japan, as well as in Indonesia, the issues on central bank CIO has been politized deliberately.

So.. is it because they got paid too high or do they ignorance? I do hope this issue would be resolved pretty soon, otherwise the world would be easily attacked by speculative action in the bank of another new oil crisis.

FT.com / Capital markets - Central banks float rescue ideas

Kreativitas atau Plagiat?

Courtesy: Banjarmasin Post

Si Palui - Talambat

Ini ada cerita dari daerah Banjarmasin dengan lakon lokal terkenal, Si Palui. Namun bagi rekan yang bbrp minggu ini aktif di milis, niscaya cerita Petugas PLN dengan Kondisi Terlambat Datang Bulan pasangan pengantin ini sudah tidak asing. Jadi kreativitas atau ide plagiat kah dari redaksi? Gak masalah yang penting orang Banjar pada senang dgn si Palui ini. Yang pasti, cepatnya diseminasi informasi melalui Internet telah memberi ilham banyak orang untuk berkreasi, termasuk redaksi BP. Ini adalah salah satu bentuk creative economy yang semua orang, bangsa, dan suku bisa memanfaatkkannya asal ada akses Internet dan telekomunikasi.

Ironi Negeri Penghasil Energi

Sungguh sayang, gas kita jual, batubara kita ekspor, akhirnya minyak tanah harus hilang dari dapur masyarakat yang sudah menjadi "staple" energy sources puluhan, mungkin juga sudah seratus tahun. Sementara masyarakat di daerah elite dan apartemen dan beberapa rumah susun bisa menikmati gas dengan harga sangat murah. Semoga tidak menjadi pemicu kerusuhan sosial.

Prihatin no,

ES


KOMPAS Cetak (DKI Bebas MInyak Tanah SUbsidi Mei)

Reformasi Birokrasi dan Akademisi

Akhir-akhir ini semakin sering dibahas masalah reformasi birokrasi. Ironisnya pembahasan lebih sering dilakukan oleh orang-orang diluar birokrasi tanpa melibatkan birokrat. Jadinya semacam tuding-tudingan, meski secara akademik sah-sah saja. Lebih ironisnya lagi tidak pernah dibahas betapa kaum akademisi juga mestinya bertanggung jawab dengan semakin tidak jalannya reformasi birokrasi karena mereka juga banyak yang menjadi pejabat publik setingkat eselon I dan II tanpa melepas pekerjaan utamanya sebagai akademisi. Terlebih lagi juga ditambah dengan Staf Khusus. Maka jadilah birokrasi kita semakin amburadul, lihatlah betapa banyak sekarang menteri berasal dari akademisi yang menurut hemat saya menjadi salah satu penyebab utama semua kebijakan bukan di design dan diimplementasikan dengan sigap dan tepat, tetapi kebijakan lebih sering dijadikan wacana yang membuat semuanya menjadi jalan di tempat, termasuk reformasi birokrasi.

Ada pendapat lain? BIsa jadi saya keliru, tapi adalah lebih baik berdiskusi dengan positif dari pada dipendam dan memaki dalam hati.


for my eyes only!
=========

Reformasi Birokrasi hingga Kini Masih Lemah
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.12.0008481

Rabu, 12 Maret 2008 00:08 WIB

Jakarta, Kompas - Hingga 10 tahun, upaya reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil. Birokrasi masih dikooptasi elite politik. Akibatnya, korupsi kebijakan yang merugikan rakyat banyak dan merusak sistem tata negara justru makin berkembang.
”Niat mereformasi birokrasi kini masih sangat lemah,” kata Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo dalam Miriam Budiardjo Lectures di Jakarta, Selasa (11/3).
Kelambanan ini terjadi karena reformasi birokrasi merupakan proses politik. Saat ini, birokrasi yang seharusnya setara dengan politik masih menjadi subordinasi politik. Birokrasi masih terkooptasi kepentingan politik sehingga sulit untuk direformasi.
”Sumber keuangan negara ada di birokrasi. Sistem birokrasi yang tidak jelas memberikan keuntungan bagi elite politik untuk mengambil uang negara bagi kepentingan politik mereka,” ujarnya menambahkan.
Menurut Eko, presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap percepatan proses reformasi birokrasi. Hal paling mudah dilakukan untuk membuat sistem birokrasi profesional dan independen adalah melalui perekrutan. Penentuan pejabat eselon I seharusnya tidak lagi tergantung dari sistem politik, tetapi berasal dari sistem birokrasi yang baik.
Oleh karena itu, pemisahan antara sistem politik dan sistem birokrasi sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Sistem birokrasi yang tidak netral dan tidak profesional hanya akan melanggengkan korupsi di tingkat kebijakan seperti yang selama ini terjadi.
Korupsi di tingkat kebijakan justru sangat merugikan rakyat dan merusak sistem kenegaraan yang ada. Terlebih lagi, korupsi ini dilegitimasi melalui kebijakan politik formal sehingga para pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum.
Hal senada juga diungkapkan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Pratikno. Proses demokrasi yang berlangsung selama ini harus diselaraskan dengan birokrasi. Politisi dan birokrat harus tahu kewenangan masing-masing pihak dan memahami logika pihak yang lain.
Namun, interaksi antara politisi dan birokrat ini tidak pernah dipadukan. Akibatnya, netralitas birokrasi tidak pernah tuntas karena masing-masing pihak tidak memahami, tidak bekerja, dan tidak ada yang menengahi.
Untuk menyelaraskan politik dan birokrasi perlu sistem pemerintahan yang tegas dalam mengatur wilayah kerja masing-masing pihak. Wilayah yang tidak dapat disentuh politisi dan tidak dapat dijamah birokrat harus diperjelas.
Di banyak negara terdapat sekretariat politik untuk mendukung kinerja kepala daerah atau kepala negara sebagai lembaga politik. Sekretariat politik tersebut belum ada di Indonesia. Akibatnya, masing-masing jabatan politik memiliki sekretariat politik sendiri-sendiri. (MZW)
---

Merusak Birokrasi dengan Suap?

Bah..., Apa pula ini?
Bukankah birokrasi sudah sengaja dirusak dengan hanya diberi gaji maksimal Rp 2,9 juta per bulan tertinggi dan terendah Rp 900 ribu. Jika pun ditambah dengan tunjangan jabatan tertinggi paling bertambah Rp 4-5 juta. Lalu apa yang salah dengan suap-menyuap? Bukankah pada prakteknya masih terus terjadi ketika mengurus paspor, KTP, menyuruh pesuruh (yang memang sudah tugasnya) untuk beli gorengan, atau ketika calon mahasiswa atau calong anggota KPK sekalipun meminta keterangan kelakuan baik atau bebas terpidana. Bukankah semuanya pakai pelicin? kalau udah rusak bilang aja memang sudah rusak dan pemerintah memang belum punya uang untuk memperbaikinya, paling tidak belum prioritas. Jadi kita tunggu saja Nazaruddin Syamsudin baru, Rohmin Dahuri baru, Jaksa-Jaksa UTG baru. toh mereka bukan dewa (anda sudah akui itu), dan mereka terkadang gak punya pengalaman atau memang sudah terlanjur bergaya hidup selebriti. Gimana bapak dan ibu menteri? Kalau benar...ya gajilah mereka yang pantas, bukan hanya untuk hidup sepuluh hari. Berbeda dengan anda, mereka yang di bawah, memang lain ceritanya. Dengan gaji yang pantas, maka kehidupan mereka sedikit lebih tenang (tidak semua tentu), lebih penting lagi.....mereka bisa membayangkan pensiunannya juga memadai dan bisa membuat perasaan lebih tenang, sehingga tidak perlu "nabrak" hukum atau aturan yang ada. Percaya deh..pikiran anda pasti belum sampai kesitu kan? seperti diuraikan banyak ekonom atau rekan saya sesama pejabat jika ditanya tentang masalah kemiskinan. sperti sore ini saya dengar langsung di liputan enam SCTV, seorang calon gubernur BI mengatakan bahwa kenaikan harga dan kesulitan kehidupan pensiunan PNS terjadi karena dampak ekonomi global....gila luh?

Lihat link terkait:
http://eddysatriya.blogspot.com/2004/07/sapu-campur-debu-seri-tulisan.html

http://eddysatriya.blogspot.com/2004/07/ketika-kaum-intelektual-berpesta.html

http://www.liputan6.com/ekbis/?id=155934

CMIIW,

ES

=====

=====
Jangan Merusak Birokrasi dengan Suap
http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.06.01581848&channel=2&mn=154&idx=154

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images Ekonom Rhenald Kasali (kanan) memandu acara dialog antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para CEO perusahaan di Indonesia dalam acara Forum CEO Kompas100 di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Rabu (5/3). Kamis, 6 Maret 2008 01:58 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari kalangan pelaku usaha untuk tidak memanjakan dan merusak birokrasi pemerintahan melalui pemberian suap. Diungkapkan, birokrat bukan malaikat. Jika terus digoda dengan suap, seberapa baiknya pun mereka lama-lama akan hancur.
Menkeu mengungkapkan itu pada Forum CEO Kompas100 di Jakarta, Rabu (5/3).
Selain Menkeu, pembicara lain pada acara yang dibuka Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.
Acara ini juga dihadiri para chief executive officer (CEO) dari perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya tergabung dalam Indeks Saham Kompas 100.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, untuk mengatasi berbagai persoalan perekonomian, semua pihak termasuk pelaku usaha dan pemerintah harus bekerja sama dan berbagi beban secara adil dan merata dengan masyarakat lainnya.
Dari pengalaman pribadinya, ujar Sri Mulyani, menerapkan reformasi birokrasi dan kebijakan zero tolerance of corruption di departemennya, ada pihak-pihak yang mencoba untuk terus menyuap meskipun jajaran pegawainya tidak meminta atau bahkan menolak disuap.
Dianggap sebagai sampah
Menurut Menkeu, perbaikan terhadap perekonomian dan negara ini hanya bisa terwujud jika ada komitmen bersama untuk membenahi secara fundamental attitude, mindset, dan kultur semua pihak, karena dalam banyak kasus, praktik suap atau pemberian amplop dilegitimasi oleh kultur (budaya) yang ada.
Menkeu sendiri mengaku sering dihadapkan pada situasi di mana kepercayaan (trust) masyarakat kepada institusi publik begitu rendahnya.
Institusi publik tidak dihargai dan dianggap sebagai sampah. Sebaliknya, pihak birokrasi sendiri juga selalu curiga kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Menkeu mengatakan, sulit untuk memperbaiki ekonomi jika birokrasi dan institusi publik ternyata justru menjadi bagian dari sumber masalah dan bukannya bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dan masyarakat.
Seperti kebijakan fiskal, menurut dia, tidak akan banyak bicara jika tidak didukung oleh institusi publik yang baik sebagai pelaksananya. Di sinilah pentingnya birokrasi dan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Menko Perekonomian Boediono, yang berbicara dalam sesi sebelumnya, memaparkan kondisi riil yang bisa terjadi pada perekonomian Indonesia tahun 2008 di tengah gejolak perekonomian global dan tekanan harga komoditas yang terus melonjak.
Akibat tekanan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun hingga 0,3 persen, tetapi adanya tekanan eksternal menyebabkan pertumbuhan lebih lambat lagi 0,2 persen dari rencana awal 6,8 persen di APBN 2008.
Tekanan yang datang dari dalam negeri antara lain disebabkan oleh program penghematan anggaran dan perkiraan melemahnya daya beli masyarakat.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2008, pemerintah berharap dapat menghemat dana Rp 43,77 triliun dari penghematan anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen.
Harus dibayar mahal
Wapres mengatakan, kalau tidak mau melihat infrastruktur jalan rusak dan berlubang, masyarakat harus mau subsidi terhadap listrik dan bahan bakar minyak di APBN dikurangi.
”Semuanya itu juga harus dibayar dengan mahal. Kalau tidak mau mengurangi temperatur AC, tidak mau menghemat listrik, bagaimana bisa subsidi berkurang. Kalau subsidi tidak berkurang, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur?” kata Wapres.
”Bagaimana anggaran bisa terpenuhi jika kita harus membayar lebih dari 40 persen untuk menyubsidi dan bunga utang. Bagaimana mengurangi subsidi, ya harus menaikkan harga,” ujar Wapres.
=====
07/03/2008 18:30 HargaSembako Mahal, Hidup Kian Sulit

Liputan6.com, Jakarta: Harapan Yusuf menikmati masa pensiun sebagai pegawai negeri, kian hari terasa semakin berat. Betapa tidak, uang pensiun sebesar Rp 700 ribu per bulan kian tak berarti. Sebab, kebutuhan pokok yang terus naik, seperti minyak goreng, tepung bahkan makanan murah seperti tahu tempe yang biasa dikonsumsi, harganya juga tidak kunjung turun. Dengan membuka warung secara kecil-kecilan, ia berharap kebutuhan hidup bisa disiasati. "Mahal semuanya. Istilahnya sudah kewalahan hidupnya," tutur Yusuf.Apa yang dialami Jusuf, menurut ekonom Raden Pardede karena dampak melemahnya ekonomi global dipicu naiknya minyak mentah dunia. Yang paling mungkin bisa ditempuh pemerintah saat ini adalah menarik subsidi di bidang energi yang mencapai Rp 250 triliun untuk disubsidikan ke masyarakat kecil. "Kalau bisa dikurangi subsidi yang tadi itu, bisa menjadi sekitar 125 triliun...maka sebagian dari penghematan yang sebesar 125 triliun itu, katakan 25 sampai 50 triliun dapat kita kasih kepada yang miskin ini lagi, kan," ucap Pardede.Mahalnya kebutuhan pokok seperti minyak goreng merata di beberapa daerah. Bahkan di Depok, Jawa Barat, minyak goreng curah sudah Rp 18 ribu per kilogram. Kondisi serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Temanggung, Jawa Tengah, serta Solok, Sumatra Barat.Tingginya minyak goreng menjadi bukti upaya pemerintah seperti menaikkan pungutan ekspor, membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) minyak goreng, kalah dengan kuatnya perdagangan crude palm oil atau minyak sawit mentah di pasar internasional yang terus merangkak naik.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Libur 3 Hari, Jumatan di Komplek Bappenas ramai

Suatu fenomena menarik terjadi kali ini, ketiga libur 3 hari di akhir Minggu. Tidak seperti biasanya, mesjid yang ada di komplek Bappenas di Sawangan, Depok, penuh dan jemaahpun luber hingga keluar. Meski wajib mendengarkan kotbah Jumat, rasa ingin tahu saya tetap menggelitik. Ada apa gerangan? Biasanya jika hari Jumat jatuh sebagai hari libur, maka paling banyak juga mesjid terpenuhi jemaah setengahnya.

Maka, karuan saja ketika bubaran Jumat saya tanya beberapa rekan, apa sebabnya mesjid bisa penuh? Beberapa jawaban pun diperoleh. Ada yang mengatakan, staf Bappenas kecapekan setelah kerja keras, adapula yang bilang tidak punya duit untuk keluar kota atau keluar rumah. Tapi ada pula yang bilang bahwa ini sukes good governance setelah pelaksanaan SPPD at cost.

Dari berbagai alasan tersebut, salah satu yang paling masuk akal adalah ternyata memang PNS sekarang, termasuk Bappenas, sebagaimana juga rakyat banyak semakin miskin secara relatif. betapa tidak, harga-harga pada naik tanpa bisa ditahan dan secara serempak atau otomatis. Sementara pendapatan kebanyakan orang/PNS sangat sulit untuk naik, kecuali pegawai Depkeu. Program rumunerasi berjalan tersendat, harga minyak tanah dan minyak goreng melejit tanpa perlu menunggu instruksi menteri. Sungguh apakah situasi ini telah menjadi perhatian para petinggi negeri ini. Bagaimana ini pak SBY-JK? apakah anda mengetahui phenomena di lapisan menengah ke bawah? Kalau elite sih gak usah dipikirkan pak. Bukankah mereka diluar gaji resmi juga masih dilindungi untuk menduduki berbagai posisi yang juga ditunjang penghasilan memadai. Ah...mungkin ada yang bilang tidak, tapi saya bilang ya. Cek saja...pejabat depkeu ternyata masih banyak yang menduduki komisaris empuk di berbagai BUMN dan BUMD, meski telah mengantongi uang pajak rakyat dalam jumlah sangat besar sebagai tunjangan jabatan resmi. Mengapa ada diskriminasi di negeri ini? Kalau sudah begini bagaimana sektor riil mau berjalan? Dan rakyat kecilpun semakin tidak "kabagian". Janganlah heran jika kelaparan akan muncul dimana-mana, juga kejahatan.

Atau phenomena ini mungkin juga jalur menuju perbaikan, wallahualam.

SAlam prihatin di hari Jumat, Sepi.

ES

Internet Gratis, Toilet Bayar

Beberapa kota besar di dunia banyak yang menyediakan layanan internet wifi gratis, antara lain di Jakarta, juga berbagai gerai Mc Donald di Paris (hampir seluruhnya) menyediakan layanan wifi dengan gratis. Begitu juga di beberapa lokasi di SIngapura. Nah..seorang rekan yang kebetulan pengusaha cafe internet, tentu tidak mau yang gratis. Ia membandingkan dengan layanan ws umum di sbuah terminal di jakarta yang juga tidak gratis.

Pertanyaannya, apa benar...internet boleh gratis, tapi wc umum harus bayar, seperti juga di lokasi McD di Amsterdam CEntral seperti dalam gambar (gambar belum teruploaded).

SAlam,

Eddy

You pay peanut, You get monkey.

What a pity. WHile the goverment goes deep to curb the corruption, the corruption is going high, both in quantitative and qualitative measures. how come? No single answer but..the very unhuman salary for today's crazy world. Are you agree with me? Who cares.

Best,

ES

==========
Prosecutor held for alleged bribery
http://thejakartapost.com/news/2008/03/03/prosecutor-held-alleged-bribery.html

The Jakarta Post , Jakarta Tue, 03/04/2008 1:32 AM Headlines

The Corruption Eradication Commission (KPK) placed Urip Tri Gunawan in detention on Monday as part of a bribery investigation targeting the state prosecutor.
The graft body also detained Artalita "Astuti" Suryani, the woman that investigators alleged gave Urip US$660,000 in cash.
Both Urip and the woman have been named suspects in the case, the second criminal case to involve a state prosecutor since South Jakarta prosecutors Burdju Roni and Cecep Sunarto were each sentenced to 20 months in jail in February last year for extortion.
The arrest comes as the KPK investigates the alleged misappropriation of Rp 100 billion in Bank Indonesia funds, in a case involving current and former bank officials and House of Representatives members.
KPK spokesman Johan Budi said investigators were seeking possible connections between Astuti and Gadjah Tunggal Group owner Sjamsul Nursalim, whose graft case involving Bank Indonesia liquidity funds was dropped by the Attorney General's Office.
Urip led the team of prosecutors handling Nursalim's Rp 28.4 trillion case.
"Urip denied during questioning the money (received from Artalita) was a bribe, insisting that it came from his gemstone business," Johan said. "All we found was the money, no gemstones."
The KPK have also questioned two men, who Johan refused to identify, as witnesses in the case.
Investigators from the graft body detained Urip at 4:30 p.m. on Sunday as he left a house in the South Jakarta housing complex of Simprug. The home, which is believed to belong to Astuti, was later searched at around 11 p.m.
Johan said the KPK immediately informed the Attorney General's Office of Urip's detention.
"We will develop the investigation by questioning other prosecutors who are also suspected of accepting bribes," he said.
In response to the arrest, Attorney General Hendarman Supandji said he had ordered Deputy Attorney General M.S. Rahardjo to check the possible involvement of other prosecutors in the bribery case.
"We'll find out how far this case goes, and see whether there are any other prosecutors involved. All of the names that Urip mentioned earlier will be on our list," Hendarman said during a press conference.
Hendarman said despite the bribery allegations, his office would not reopen the graft case involving Nursalim, provided that no new evidence was found.
"If we find new evidence, we'll reopen the case," he said.
In response to the arrest, President Susilo Bambang Yudhoyono expressed deep concern, while pointing to the detention as a success for his anti-corruption campaign.
"The President is concerned, but on the other hand it shows that under his administration nobody is above the law," presidential spokesman Andi Mallarangeng said as quoted by Antara news agency. (ewd/dia)
---
Attorney's arrest a blow for Hendarman
http://thejakartapost.com/news/2008/03/03/attorney039s-arrest-a-blow-hendarman.html

The Jakarta Post , Jakarta Tue, 03/04/2008 1:31 AM Headlines

Attorney General Hendarman Supandji came close to breaking down at news one of his prosecutors handling corruption cases was charged by the Corruption Eradication Commission (KPK) with allegedly accepting bribes.
In emotional tones, Hendarman said he had never imagined any government prosecutors would be involved in bribery.
Hendarman was trying to hold back tears as he told the press of his shock and regret.
"I feel like I have been betrayed by my own subordinate. What he did really hurt our institution," he said, his voice shaking.
Prosecutor Urip Tri Gunawan was arrested by the KPK on Sunday for allegedly accepting US$600,000 cash from Artalita Suryani.
Hendarman said his 35 prosecutors handling the Bank Indonesia liquidity support (BLBI) graft scandal had good track records.
"There's no forgiveness ... for anyone involved (in this case)," he said.
According to Hendarman, Urip violated his authority as a prosecutor by benefiting from the decision by the Attorney General's Office to close the investigation of the BLBI graft case.
"I reported this case to President SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) this morning," he said.
Yudhoyono appointed Hendarman as attorney general because of his good reputation in handling graft cases. In May 2005, Hendarman led the special anti-graft team that uncovered a case involving former Bank Mandiri president director ECW Neloe.
Hendarman's team also uncovered corruption in the management of the haj pilgrimage during 2001-2005, involving former religious affairs minister Said Agil Husein al-Munawar.
Although Urip claimed the money he received was payment for gemstones, Hendarman insisted that a prosecutor is not allowed to run a business.
"Running a business is against the code of ethics of prosecutors," he said. (dia)

Dari Diskusi Internet Murah

Pak Sumitro Rustam dan rekan milist,
PERFECT PAK MITRO. Kebetulan kami berhalangan hadir, ada tugas luar. Namun rasanya info yang ada sampaikan sudah "masuk akal sehat saya", artinya make sense dan memang untuk Internet kelihatannya negara kita seperti negara Asia lainnya tidaklah terlalu jauh tertinggal, apalagi dengan aplikasi dan teknologi baru. tantangannya tentu saja adalah bagaimana memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk memperoleh akses internet seluas-luasnya, sesuai kemampuan dan situasi mereka (affordable). Maksud saya, untuk sebagian masy kota besar mereka telah punya akses mulai dari warnet biasa, warnet di cafe (seperti punya pak Rudi cs tuh) yang nyaman, hot spot, atau juga akses hot spot khusus di mall besar seperti PIM dll, melalui perusahaan swasta (ISP dan kabel company), atau juga melalui PLC bagi rakyat di pelosok yang sudah terjangkau PLC services dari COmnet (ini saya agak kurang tahu perkembangannya, mungkin ada yang bisa upgrade), bisa lewat dial up (yang masih agak mahal), dan lain alternatif seperti diuraikan pak Mitro.

Optimis atau pesimis?
Jelas kita masih harus optimis, di tengah berbagai kegalauan nasional yang terjadi. bagaimanapun sektor telematika harus lebih optimis dari sektor lain yang masih berkubang dengan berbagai persoalan. Mengapa? Jika kita bandingkan dengan berbagai negara maju di eropa atau US sekalipun, kemudahn akses internet di kota-kota besar kita sudah cukup baik. Kesadaran pemerintah atau pengusaha swasta untuk menyediakan prasarana tersebut sudah cukup tinggi. terkadang memang terikat dengan eksisting regulasi yang masih berlaku atau diberlakukan tanpa pemikiran mendalam sebelumnya. Masih seringnya terjadi razia di warnet mungkin salah satu hal yang benar-benar harus dicarikan jalan keluarnya. Bukan hanya di mulut saja. Karena kita memaklumi, sekali polisi menikmati enaknya "uang perasan internet" adalah sangat susah untuk menghentikannya. Upaya mengembangkan open source dinegara berkembang dan miskin seperti kita sebenarnya tidak perlu dipertentangkan dengan legal software. Namun sekali lagi secara umum kita akan mampu menuju ke Internet murah atau flat rate yang memberikan kemudahan bagi kelompok masy tertentu. Asal semua saling dengar dan saling mengerti, apalah susahnya berkomunikasi dengan baik. Tentu satu pihak tidak boleh memaksakan keuntungan sendiri yang lebih besar. Sekali lagi, topik ini adalah salah satu pemikiran saya sejak dulu, sayang tugas lain harus saya laksanakan sehingga tidak ikut meramaikan diskusi.

Salam sukses selalu untuk Mastel dan Komunitas telematika baik di pemerintahan ataupun swasta.

Pak Mitro, once again, good job and stay healthy.

Wassalam,

Eddy SatriyaS Roestam wrote:
Kawan2 Yth,Biaya Layanan Jasa Internet di Indonesia selama ini dikenal mahal dibandingkan dengan biaya layanan Internet di negara-negara tetangga Asean, India, Cina, maupun di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Korea dan Jepang.Tetapi dewasa ini benarkah sinyalemen masyarakat pada umumnya bahwa biaya Layanan Jasa Internet di Indonesia masih seperti kenyataan beberapa tahun yang lalu, yang dianggap mahal atau sangat mahal?Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka MASTEL bekerjasama dengan INDOSAT/IM2 menyelenggarakan Roundtable Discussion tentang “Internet Murah untuk Indonesia” pada hari Jumat siang, pukul 14:00-17:00 WIB di Gedung INDOSAT, jl. Merdeka Barat 21, Jakarta, dengan para Narasumber sbb:1. Ibu Sylvia Sumarlin - Ketua Umum APJII2. Bapak D. Herry Swandito - Sales& Marketing Director PT INDOSATM23. Bapak M. Marpaung, Senior Manager Voice & Internet, Divisi Multimedia PT TELKOM4. Bapak Sumitro Roestam, Ketua MASTELdan Moderator: Bapak Damsyiruddin Siregar - Ketua MASTEL.Peserta yang hadir tidaklah sebanyak para vokalis Milis MASTEL dan Telematika, namun cukup merepresentasikan para operator, ISP, NAP, pengguna dan pemerhati Internet, seperti : Bapak Gisi Suseno Hadihardjono - Ketua Umum MASTEL, Bapak Arnold Djiwatampu- Konsultan Telematika, Bapak Sukarno Abdulrahman - Senior MASTEL, Ibu Retno -Sekjen MASTEL, Bapak Setyanto P. Santosa, Sesepuh TELKOM, Bapak Marcellus Ardiwinata -Deputy Director First Media, Bapak Naswil Idris -pemerhati telematika, serta para executives dari operator telekomunikasi, ISP dan NAP Indonesia turut hadir meramaikan diskusi tersebut.Para Narasumber ternyata menyampaikan optimisme tentang layanan Internet di Indonesia, dimana jumlah pelanggan Internet saat ini sudah mencapai 2,7 juta orang, sedangkan yang mengakses Internet, baik itu sebagai pelanggan maupun yang memanfaatakan sarana umum (warnet) ataupun saran kantor, rumah, HP, PDA, dan lain-lainnya adalah sebanyak 27 juta orang, atau sekitar 12% penduduk Indonesia.Tentang tarif layanan jasa Internet di Indonesia ternyata juga sudah sama atau sedikit lebih mahal dari tarif layanan Internet yang termurah di dunia, dimana ringkasannya didasarkan atas jenis mode akses Internet adalah sbb:1. Dialup PSTN Telkomnet Speedy, tarifnya Rp 57/menit2. Dialup CDMA 2000 1x EVDO StarOne dan Fren, tarifnya Rp 47/menit3. ADSL Telkomsspeedy, tarifnya Rp 350/Mbyte4. Semi-Broadband GPRS 115 kpbs max, tarif awalnya sekitar Rp 10/kbyte5. Broadband EDGE s/d HSDPA 7,2 Mbps tarif Pasca Bayar Rp 350/Mbyte dan IM2 Prabayar Rp 600/Mbyte6. Akses via RT/RW-net, tarif Flat-Rate Rp 50.000-Rp 200.000/bulan7. Akses via Power LineCommunications (PLC), harga pokok Rp 80.000 /bulan/pelanggan dan harga jual= Rp 120.000/bulan/pelanggan Flat-Rate8. Akses via HotSpot WiFi ada yg berbayar (sekitar Rp 5.000-10.000/jam) dan gratis (TELKOM, 6.000 lokasi)9. Akses via HP, PDA dan Infra Red atau Bluetooth, tarifnya sesuai layanan Operator Mobile GSM, 3G dan CDMA10.Akses via Warnet dan Cybercafe, tarifnya Rp 3.000-10.000/jam Kesimpulannya adalah sbb:1. Tarif Internet di Indonesia dinilai cukup wajar dibandingkan dengan tarif di USA, Australia, Malaysia dan Singapore, namun sedikit diatas tarif di India.2. Untuk mengurangi traffic ke LN, dan dengan demikian untuk menurunkan tarif layanan Internet, maka agar diperbanyak konten DN dan peering antar ISP di Indonesia.3. Subsidi biaya dari PT TELKOM kepada HotSpot/WiFi gratis di 6.000 lokasi bisa dihilangkan atau dijadikan profitable bila ada kerjasama untuk memanfaatkan lokasi2 ini bagi promosi produk atau pemasaran, ataupun ada layanan Online Game yg berbayar. Hasilnya dapat dipakai untuk menurunkan tarif Telkomnet Instant dan Telkomspeedy lebih rendah lagi.4. Agar ada kerjasama antara Operator besar dan NAP/ISP kecil yang Win-Win serta untuk menyehatkan Industri Internet di Indonesia dengan tarif yang wajar.5. Perlu kehati-hatian dalam rencana penerapan Unified Licensing, agar tidak mematikan ISP/NAP kecil, Warnet dan UKM.Diskusi Roundtable “Internet Murah untuk Indonesia” ditutup pada pukul 17:30 WIB oleh Ketua Umum MASTEL, Bapak Giri Suseno Hadihardjono.Semoga bermanfaat dan silahkan ditanggapi.Wassalam,S RoestamArtikel lengkap ada di http://mastel.wordpress.com

Indonesia's Electricity Policy is a mistery, still!

In Europe, early week of March has been shaken up by a big news on energy sector. The biggest German's electricity and gas company, Eon, agreed to break up itself under pressure from EC competition authority. In short, Eon agreed to liberalise energy market as reported by FT and IHT (Feb/29/08). This shows that German company has no hesiation at all to start a new era for the electricity developement?

What about Indonesia? Ours is a pity. While PT.PLN (persero) as the national operator fails to meet the task to supply a sustainable electricity (brown out and black out are now exist cross the country), the government is now under attack from energy subsidy nightmare, including electricity subsidy. Recntly, PLN staffs has gone a bit too far to the street to protest the idea of liberalizing the company. So, the question then...where are you going to PLN?

Regards,

ES
====


Eon agrees break-up to appease Brussels
http://www.ft.com/cms/s/0/5d8801fe-e669-11dc-8398-0000779fd2ac.html

By Richard Milne in Frankfurt, Ed Crooks in London and,Sarah Laitner in Brussels
Published: February 29 2008

Eon, Germany's largest electricity and gas group, yesterday agreed to break itself up under pressure from the European Commission's competition auth-orities, in an unexpected boost for Brussels' drive to liberalise energy markets.
Eon is offering to sell its electricity grid and end its business model of combining power generation and transmission. It is also planning to sell about 20 per cent of its power plant capacity in Germany, although it could swap assets with a foreign competitor.
The proposed settlement caused consternation among German politicians. Germany and France had hoped their opposition would be sufficient to kill the Commission's plans to "unbundle", or break up, integrated groups. European energy ministers discussed the plan at a meeting yesterday, which ended without reaching agreement.
Peter Hinze, a German economy minister, said in Brussels: "It's very astounding what happened here. The timing coincidence of these events, at a moment when the Commission is trying to force through a very sharp position against a minority [of countries], is a very questionable game."
Other integrated European energy groups reacted angrily. EdF of France and RWE and EnBW of Germany said they would continue to oppose plans to force them to sell their grid activities. "What Eon has done is unbelievable and has made everybody here very unhappy. It couldn't have come at a worse time," said a senior executive at a big European utility.
The disposals are designed to settle antitrust investigations that could have cost Eon up to about €7bn in fines. The assets are worth about €5bn combined, according to analysts. The European Commission has been pursuing a twin-track strategy to energy liberalisation, using both legislative proposals and antitrust action.
The Commission welcomed the proposed settlement and said in a joint statement with Eon: "These proposals, if adopted, would structurally change the electricity sector in Germany and could spur competition in the sector to the benefit of domestic and industrial customers."
Ofgem, the energy regulator in the UK, which has been one of the strongest advocates of un-bundling, said: "Eon's announcement today makes it very difficult for the other large energy companies to argue for retaining control of their transmission businesses."
Vattenfall Europe, the German arm of the Swedish utility, said it was also considering selling its grid as one of several options. National Grid, the owner of the electricity network in the UK that is one of the possible buyers of Eon's grid, welcomed the move.
Eon's shares closed about 1 per cent lower last night but some analysts suggested the sale could give investors a more favourable perception of the company.