Merusak Birokrasi dengan Suap?

Bah..., Apa pula ini?
Bukankah birokrasi sudah sengaja dirusak dengan hanya diberi gaji maksimal Rp 2,9 juta per bulan tertinggi dan terendah Rp 900 ribu. Jika pun ditambah dengan tunjangan jabatan tertinggi paling bertambah Rp 4-5 juta. Lalu apa yang salah dengan suap-menyuap? Bukankah pada prakteknya masih terus terjadi ketika mengurus paspor, KTP, menyuruh pesuruh (yang memang sudah tugasnya) untuk beli gorengan, atau ketika calon mahasiswa atau calong anggota KPK sekalipun meminta keterangan kelakuan baik atau bebas terpidana. Bukankah semuanya pakai pelicin? kalau udah rusak bilang aja memang sudah rusak dan pemerintah memang belum punya uang untuk memperbaikinya, paling tidak belum prioritas. Jadi kita tunggu saja Nazaruddin Syamsudin baru, Rohmin Dahuri baru, Jaksa-Jaksa UTG baru. toh mereka bukan dewa (anda sudah akui itu), dan mereka terkadang gak punya pengalaman atau memang sudah terlanjur bergaya hidup selebriti. Gimana bapak dan ibu menteri? Kalau benar...ya gajilah mereka yang pantas, bukan hanya untuk hidup sepuluh hari. Berbeda dengan anda, mereka yang di bawah, memang lain ceritanya. Dengan gaji yang pantas, maka kehidupan mereka sedikit lebih tenang (tidak semua tentu), lebih penting lagi.....mereka bisa membayangkan pensiunannya juga memadai dan bisa membuat perasaan lebih tenang, sehingga tidak perlu "nabrak" hukum atau aturan yang ada. Percaya deh..pikiran anda pasti belum sampai kesitu kan? seperti diuraikan banyak ekonom atau rekan saya sesama pejabat jika ditanya tentang masalah kemiskinan. sperti sore ini saya dengar langsung di liputan enam SCTV, seorang calon gubernur BI mengatakan bahwa kenaikan harga dan kesulitan kehidupan pensiunan PNS terjadi karena dampak ekonomi global....gila luh?

Lihat link terkait:
http://eddysatriya.blogspot.com/2004/07/sapu-campur-debu-seri-tulisan.html

http://eddysatriya.blogspot.com/2004/07/ketika-kaum-intelektual-berpesta.html

http://www.liputan6.com/ekbis/?id=155934

CMIIW,

ES

=====

=====
Jangan Merusak Birokrasi dengan Suap
http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.06.01581848&channel=2&mn=154&idx=154

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images Ekonom Rhenald Kasali (kanan) memandu acara dialog antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para CEO perusahaan di Indonesia dalam acara Forum CEO Kompas100 di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Rabu (5/3). Kamis, 6 Maret 2008 01:58 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari kalangan pelaku usaha untuk tidak memanjakan dan merusak birokrasi pemerintahan melalui pemberian suap. Diungkapkan, birokrat bukan malaikat. Jika terus digoda dengan suap, seberapa baiknya pun mereka lama-lama akan hancur.
Menkeu mengungkapkan itu pada Forum CEO Kompas100 di Jakarta, Rabu (5/3).
Selain Menkeu, pembicara lain pada acara yang dibuka Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.
Acara ini juga dihadiri para chief executive officer (CEO) dari perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya tergabung dalam Indeks Saham Kompas 100.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, untuk mengatasi berbagai persoalan perekonomian, semua pihak termasuk pelaku usaha dan pemerintah harus bekerja sama dan berbagi beban secara adil dan merata dengan masyarakat lainnya.
Dari pengalaman pribadinya, ujar Sri Mulyani, menerapkan reformasi birokrasi dan kebijakan zero tolerance of corruption di departemennya, ada pihak-pihak yang mencoba untuk terus menyuap meskipun jajaran pegawainya tidak meminta atau bahkan menolak disuap.
Dianggap sebagai sampah
Menurut Menkeu, perbaikan terhadap perekonomian dan negara ini hanya bisa terwujud jika ada komitmen bersama untuk membenahi secara fundamental attitude, mindset, dan kultur semua pihak, karena dalam banyak kasus, praktik suap atau pemberian amplop dilegitimasi oleh kultur (budaya) yang ada.
Menkeu sendiri mengaku sering dihadapkan pada situasi di mana kepercayaan (trust) masyarakat kepada institusi publik begitu rendahnya.
Institusi publik tidak dihargai dan dianggap sebagai sampah. Sebaliknya, pihak birokrasi sendiri juga selalu curiga kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Menkeu mengatakan, sulit untuk memperbaiki ekonomi jika birokrasi dan institusi publik ternyata justru menjadi bagian dari sumber masalah dan bukannya bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dan masyarakat.
Seperti kebijakan fiskal, menurut dia, tidak akan banyak bicara jika tidak didukung oleh institusi publik yang baik sebagai pelaksananya. Di sinilah pentingnya birokrasi dan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Menko Perekonomian Boediono, yang berbicara dalam sesi sebelumnya, memaparkan kondisi riil yang bisa terjadi pada perekonomian Indonesia tahun 2008 di tengah gejolak perekonomian global dan tekanan harga komoditas yang terus melonjak.
Akibat tekanan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun hingga 0,3 persen, tetapi adanya tekanan eksternal menyebabkan pertumbuhan lebih lambat lagi 0,2 persen dari rencana awal 6,8 persen di APBN 2008.
Tekanan yang datang dari dalam negeri antara lain disebabkan oleh program penghematan anggaran dan perkiraan melemahnya daya beli masyarakat.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2008, pemerintah berharap dapat menghemat dana Rp 43,77 triliun dari penghematan anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen.
Harus dibayar mahal
Wapres mengatakan, kalau tidak mau melihat infrastruktur jalan rusak dan berlubang, masyarakat harus mau subsidi terhadap listrik dan bahan bakar minyak di APBN dikurangi.
”Semuanya itu juga harus dibayar dengan mahal. Kalau tidak mau mengurangi temperatur AC, tidak mau menghemat listrik, bagaimana bisa subsidi berkurang. Kalau subsidi tidak berkurang, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur?” kata Wapres.
”Bagaimana anggaran bisa terpenuhi jika kita harus membayar lebih dari 40 persen untuk menyubsidi dan bunga utang. Bagaimana mengurangi subsidi, ya harus menaikkan harga,” ujar Wapres.
=====
07/03/2008 18:30 HargaSembako Mahal, Hidup Kian Sulit

Liputan6.com, Jakarta: Harapan Yusuf menikmati masa pensiun sebagai pegawai negeri, kian hari terasa semakin berat. Betapa tidak, uang pensiun sebesar Rp 700 ribu per bulan kian tak berarti. Sebab, kebutuhan pokok yang terus naik, seperti minyak goreng, tepung bahkan makanan murah seperti tahu tempe yang biasa dikonsumsi, harganya juga tidak kunjung turun. Dengan membuka warung secara kecil-kecilan, ia berharap kebutuhan hidup bisa disiasati. "Mahal semuanya. Istilahnya sudah kewalahan hidupnya," tutur Yusuf.Apa yang dialami Jusuf, menurut ekonom Raden Pardede karena dampak melemahnya ekonomi global dipicu naiknya minyak mentah dunia. Yang paling mungkin bisa ditempuh pemerintah saat ini adalah menarik subsidi di bidang energi yang mencapai Rp 250 triliun untuk disubsidikan ke masyarakat kecil. "Kalau bisa dikurangi subsidi yang tadi itu, bisa menjadi sekitar 125 triliun...maka sebagian dari penghematan yang sebesar 125 triliun itu, katakan 25 sampai 50 triliun dapat kita kasih kepada yang miskin ini lagi, kan," ucap Pardede.Mahalnya kebutuhan pokok seperti minyak goreng merata di beberapa daerah. Bahkan di Depok, Jawa Barat, minyak goreng curah sudah Rp 18 ribu per kilogram. Kondisi serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Temanggung, Jawa Tengah, serta Solok, Sumatra Barat.Tingginya minyak goreng menjadi bukti upaya pemerintah seperti menaikkan pungutan ekspor, membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) minyak goreng, kalah dengan kuatnya perdagangan crude palm oil atau minyak sawit mentah di pasar internasional yang terus merangkak naik.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)