Astagfirullah..diskriminasi remunerasi semakin menjadi2, malah.

Di era SBY sudah terjadi diskriminasi remunerasi yang membuat banyak program reformasi birokrasi (RB) jalan di tempat. Ingat mantan Sekjen ESDM yang juga seorang kenalan baik saya. Sejak masih menjabat Sekditjen Migas pak WK sudah complain dan berusaha mendapatkan sebagian PNBP yang disetornya untuk digunakan buat sektor ESDM sendiri sehingga berbagai keperluan bisa ditangani dengan cepat, termasuk utuk penggunaan dana taktis kementerian dan sekedar menambah kesejahteraan pegawai mereka, seperti halnya bbrp kementerian lain bisa mendapatkannya.

Sekarang di era Pak JKW malah makin melebar jurang itu, gak tahu lagi neh nasibnya RB, apa memang pantas Ditjen Pajak mendapat previleges seperti ini. SIapa sebenarnya pengusul kenaikan yang semesatinya tanpa kenaikan barupun mereka sudah besar. Janggal rasanya, ketika masih banyak K/L belum mendapat remunerasi pantas, DJP sudah mendapat tambahan kenaikan berlebih. Wallahualam....mari berdoa semoga situasi tidak memburuk!

-------------------
http://finance.detik.com/read/2015/03/20/192554/2865299/4/tunjangan-pns-pajak-kalahkan-gaji-menteri-keuangan?f991104topnews 

Tunjangan PNS Pajak Kalahkan Gaji Menteri Keuangan

Hidayat Setiaji - detikfinance

Jumat, 20/03/2015 19:25 WIB

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Perpres tersebut, tunjangan kinerja (remunerasi) seorang Direktur Jenderal Pajak menjadi Rp 117.375.000/bulan.

Dari salinan lampiran Perpres No 37/2015 yang diperoleh detikFinance, Jumat (20/3/2015), berikut adalah remunerasi bagi para pegawai pajak:

• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000.
• Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000.
• Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000.
• Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000.
• Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125.
• Penilai PBB Madya Rp 28.914.875.
• Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800.
• Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850.
• Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200.
• Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550.
• Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dengan begitu, gaji para pegawai pajak ini sekarang sudah melebihi bosnya yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Saat ini, gaji menteri yang belum naik selama bertahun-tahun tersebut adalah Rp 18.648.000/bulan. Bahkan lebih rendah dibandingkan tunjangan seorang Penilai PBB Muda.

Bambang pun pernah mengakui hal ini. Dalam rapat di DPR pada Februari lalu, Bambang mengatakan bahkan gaji seorang Account Representative (AR) pajak pun nantinya akan lebih besar dari menteri. Saat ini, gaji AR adalah Rp 8 juta/bulan.

"Dengan sistem baru, gaji AR akan lebih tinggi dari gaji menteri. AR bukan pejabat eselon, tetapi gajinya melebihi menteri," ujar Bambang kala itu.