Anggaran "SIluman" mestinya bisa di bintang dan tidak menyandera yang lain

Kapal Belum Juga Beroperasi

Presiden Jokowi Dorong DKI Bangun Sistem Anggaran Elektronik

KEPULAUAN SERIBU, KOMPAS — Hingga pertengahan Maret ini, 10 kapal cepat yang dioperasikan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta ke Kepulauan Seribu belum beroperasi. Penyebabnya, masa kontrak habis sejak 21 Desem-ber 2014 dan belum bisa diperpanjang lagi karena APBD DKI Tahun 2015 belum juga ditetapkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung menikmati panorama senja di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3). Daya tarik wisata telah menumbuhkan perekonomian di kawasan ini, terutama saat meningkatnya kunjungan pada akhir pekan. Pulau Tidung dapat dijangkau dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan menggunakan perahu kayu tradisional selama 2,5 jam perjalanan.

Kepala Pelabuhan Pulau Tidung Khaerul, Jumat (13/3), mengatakan, total 12 kapal dioperasikan Dishubtrans untuk melayani mobilitas warga dan wisatawan dari dan ke Kepulauan Seribu.

"Dua kapal tidak bisa lagi beroperasi karena terkena kasus. Tinggal 10 kapal yang seharusnya beroperasi, tetapi sudah hampir tiga bulan ini tidak jalan. Kami masih menunggu pencairan dana dari APBD karena operasional kapal ini sepenuhnya dibiayai pemerintah," katanya.

Kondisi ini membuat alternatif transportasi laut di Kepulauan Seribu terbatas. Warga hanya bisa menggunakan kapal tradisional dari Pelabuhan Muara Angke atau kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol. Kapal tradisional atau kapal ojek ke Pulau Tidung ini berjumlah sekitar 14 kapal, sedangkan kapal cepat 30 unit.

Tidak nyaman

Para pengelola kapal ojek mengeluhkan sarana dermaga yang minim di Dermaga Muara Angke ataupun Kaliadem, Penjaringan, Jakarta Utara. Akses kedua dermaga ini sulit dijangkau karena dikepung aktivitas nelayan menjual dan menjemur ikan.

Menurut Boya (44), pengelola kapal ojek, meski saat ini kondisi Dermaga Muara Angke lebih baik dibandingkan dulu, tetap saja tidak nyaman bagi penumpang. Dermaga itu tidak memiliki ruang tunggu karena punya fungsi utamanya untuk pendaratan ikan dan mengangkut barang kebutuhan warga Kepulauan Seribu.

Jika menyandarkan kapal di Dermaga Kaliadem, kata Boya, pengelola banyak kehilangan penumpang. Sebab, para wisatawan Kepulauan Seribu lebih mengenal Dermaga Muara Angke sebagai tempat keberangkatan.

Pantauan Kompas, minimnya informasi keberangkatan kapal membuat penumpang tak punya kepastian. Baru setelah sampai di Dermaga Pulau Tidung, penumpang mengetahui ada kapal motor Zohar Express dengan fasilitas kursi duduk dan pendingin udara. Harga tiket Rp 80.000 per orang, dan kapal berangkat dari Muara Angke.

Adapun kapal ojek bertarif Rp 40.000 per orang dengan fasilitas terbatas dan penumpang duduk di lantai kapal. Jumlah kapal yang terbatas itu berangkat pukul 07.30.

Sementara itu, angkutan di Marina Ancol tak hanya melayani penyewaan kapal, tetapi juga jasa angkutan umum ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Tarifnya Rp 135.000 per orang pada hari kerja dan Rp 167.000 per orang pada akhir pekan. Waktu tempuh kapal ojek dan Zohar Express 2 jam dari Muara Angke-Pulau Tidung. Adapun waktu tempuh kapal cepat kurang dari satu jam.

Yunus (62), nakhoda kapal dari Marina Ancol, mengatakan, calon penumpang dapat membeli tiket di loket 17 yang ada di Marina Ancol. "Setiap hari kami beroperasi dan kapal hanya berangkat pukul 08.00. Kapal kembali lagi ke Marina dari kepulauan sekitar pukul 15.00," ujarnya.

Anggaran transparan

Presiden Joko Widodo mendorong pembuatan sistem penganggaran elektronik untuk menciptakan anggaran yang transparan dan tidak mudah disusupi berbagai kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Kita membangun sistem agar ada transparansi, keterbukaan. Makanya dibangun sistem yang bagus, yang bisa di-lock kalau ada barang-barang yang enggak benar yang enggak masuk," kata Presiden Jokowi, Jumat (13/3), di Balai Kota Jakarta.

Jokowi mengatakan, sulit mengecek secara manual 57.000 jenis kegiatan selama setahun yang tercantum di APBD. Karena itu, diperlukan sistem yang bisa menemukan kegiatan yang tidak wajar dalam APBD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, selama ini pembahasan RAPBD di DPRD tidak pernah dilakukan secara detail. Pembahasan sebatas formalitas. Karena itu, dengan sistem evaluasi yang baik untuk seluruh pemda se-Indonesia, pemerintah bisa menghemat.

Saat ini, pihaknya masih menyelesaikan persiapan APBD selama tenggat tujuh hari kerja yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. "Ada beberapa persoalan, seperti mobil dinas. Tidak ada nomenklatur uang transportasi. Kalau kita kasih mobil dinas dan uang servis, dibandingkan dengan kasih mentah (uang transportasi), kita (bisa) untung Rp 200 miliar. Ini terobosan, tetapi belum siap aturannya," ujarnya. (MDN/FRO/ART)