Nampaknya Ethic of Conduct kita makin parah ditengah tidak jalannya reformasi birokrasi

Politisi-Relawan Jadi Komisaris

Menteri BUMN: Mereka Sosok Berintegritas

Menteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Keempat perusahaan BUMN yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS Empat perusahaan badan usaha milik negara memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

Keempat perusahaan BUMN itu adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan antara lain mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf dan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang ditetapkan sebagai komisaris BRI.

Ada juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, serta mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Pataniari Siahaan, yang kini pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di jajaran Dewan Komisaris BNI.

Di Bank Mandiri, ada mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di jajaran dewan komisaris. Ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, kader PDI-P yang juga anggota Tim Transisi Jokowi-JK.

Di Jasa Marga, ada nama Refly Harun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, sebagai komisaris utama/independen.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, komisaris BUMN yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan usulan sejumlah pihak. Mereka adalah sosok yang dinilai berintegritas, berpendidikan tinggi, dan berpengalaman di bidangnya.

”Oleh sebab itu, mereka tidak boleh cawe-cawe (ikut campur), kecuali melakukan pengawasan yang baik,” ujar Rini, saat ditanya wartawan mengenai beberapa nama politisi dan relawan yang disebut-sebut mendukung Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Rini, pelaksanaan dari kinerja utama perusahaan dilakukan direksi, bukan dewan komisaris. ”Direksi itu mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. Nah, komisaris, dewan komisaris, mengawasi direksi agar menjalankan fungsinya dengan baik,” katanya.

Rini menegaskan, mereka yang masuk jajaran komisaris perusahaan BUMN itu harus menanggalkan jabatan politik dan tidak boleh melakukan aktivitas politik.

”Itu sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur. Pokoknya, mereka tidak boleh berpolitik,” ujar Rini.

PT Jasa Marga yang baru menggelar RUPS pada Rabu lalu menetapkan enam orang dalam jajaran komisarisnya, empat di antaranya orang baru.

Keenam anggota dewan komisaris itu adalah Refly Harun (komisaris utama), Akhmad Syakhroza, Boediarso Teguh Widodo, Taufik Widjojono, Hambra, dan Sigit Widyawan (komisaris independen).

Lolos uji

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, sistem perbankan di Indonesia sudah mapan. Sistem itu juga mencakup pergantian personel bank, yakni direksi dan komisaris.

Setiap komisaris dan direksi yang baru ditetapkan dalam RUPS harus memenuhi aturan dan persyaratan formal, termasuk kemampuan teknis. Mereka juga harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK sebelum bertugas secara resmi.

”Ada persyaratan menyangkut kompetensi dan integritas. Jika dua hal itu sudah dipenuhi calon direksi dan komisaris, baru uji kelayakan dan kepatutan dilakukan OJK,” kata Muliaman saat berkunjung ke Kantor Harian Kompas di Jakarta, kemarin.

OJK bersifat independen dalam pemilihan direksi dan komisaris bank BUMN. Independensi itu diwujudkan dalam uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tidak dilibatkannya OJK dalam pengajuan calon direksi dan komisaris oleh pemegang saham menjelang RUPS.

”Bisa dikatakan, para calon yang diajukan dan disetujui dalam RUPS itu belum tentu lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan OJK. Jika tidak lolos, mereka pun dikembalikan dan OJK meminta calon lain,” tutur Muliaman.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masuknya tokoh dengan beragam latar belakang dalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan sudah kerap terjadi. Karena itu, hal yang terjadi kali ini pun ditangkap sebagai fenomena biasa oleh OJK.

Semua latar belakang pendidikan calon terpilih dalam perusahaan-perusahaan itu dapat diakomodasi, begitu pula latar belakang keilmuannya. Namun, mereka tetap harus memenuhi syarat formal dan uji oleh OJK.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, menambahkan, materi uji kelayakan dan kepatutan OJK menunjukkan independensi lembaga. Di bidang perbankan, misalnya, ada tiga pewawancara, dengan dua orang di antaranya berasal dari eksternal OJK.

Sektor perbankan

Perihal pergantian direksi dan komisaris yang terjadi di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, justru melihatnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia sektor perbankan.

Menurut dia, Indonesia memerlukan lebih banyak bankir muda agar bisa bersaing dalam kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan pada 2020. Rotasi sejumlah bankir senior dan menempati posisi baru di tiga bank milik pemerintah itu menjadi cermin kurangnya jumlah bankir di Indonesia.

Lana melanjutkan, peran para bankir senior tersebut harus segera didukung bankir-bankir muda.

”Peran bankir-bankir muda sangat diperlukan terutama ketika persaingan perbankan makin ketat setelah kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan berlaku. Walaupun bankir senior berperan optimal, jumlah mereka masih kurang jika kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan,” kata Lana.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan terpisah pada pekan ini menunjukkan terjadi rotasi bankir senior di ketiga bank milik pemerintah itu. Direktur utama terpilih BNI, Achmad Baiquni, sebelumnya menjabat direktur di BRI.

Wakil direktur utama terpilih BRI, Soenarso, sebelumnya menjabat direktur di Bank Mandiri. Wakil direktur utama terpilih Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, sebelumnya direktur di BRI. Adapun komisaris terpilih BRI, Gatot M Suwondo, sebelumnya menjabat Direktur Utama BNI.

Persaingan dengan bank-bank asing akan kian ketat di ASEAN setelah kesepahaman berlaku pada 2020. Saat ini, sejumlah bank asing sudah beroperasi di Indonesia dan bersiap memperkuat posisi di pasar Indonesia.

(HAR/ARN/BEN/AHA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150320kompas/#/1/