Kerja Kerja cemana kalau reog belum tuntas!

Dua Kementerian Belum Usulkan Struktur Baru

Cetak | 20 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Reorganisasi kementerian pasca nomenklatur baru tak kunjung tuntas. Sampai kini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum juga mengusulkan struktur baru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Mereka masih membahasnya,"    kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kamis (19/3), di Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur 13 kementerian demi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Hal ini membuat 13 kementerian dan Kemenpan RB menyusun struktur jabatan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur baru.

Proses reorganisasi tersebut menghapus sedikitnya 250 jabatan eselon I sampai IV. Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengklaim hal itu menghemat anggaran ratusan miliar rupiah.

Kemenpan RB sudah menyetujui struktur baru Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata. Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan konsep persetujuan untuk struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Rini menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Negara, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dalam tahap final. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja baru mengusulkan struktur baru ke Kemenpan RB.

Kemenpan RB bersama 13 kementerian dengan nomenklatur baru sudah menuntaskan restrukturisasi organisasi tingkat eselon I akhir Januari 2015. Para menteri bersama tim internal setiap kementerian selanjutnya menyusun struktur baru mulai eselon II sampai IV yang kemudian dikaji Kemenpan RB.

Rini mengatakan, penyelarasan struktur organisasi 13 kementerian tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pejabat eselon I sampai IV antar-kementerian. "Kami tidak bisa memaksa struktur segera diselesaikan karena ada program-program di setiap menteri yang butuh penanganan cepat," ucapnya.

Proses reorganisasi kementerian ini dikhawatirkan berimbas terhadap efektivitas program. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Anwar Sanusi mengatakan, "Dalam setiap program itu harus ada penanggung jawab dan penanggung jawab ini melekat pada jabatan struktural. Sementara jabatan struktural menunggu struktur organisasinya. Jadi, selama struktur organisasi belum selesai, ujungnya program kementerian tidak bisa berjalan maksimal."

Oleh karena itu, Kemenpan RB harus mencari cara untuk bisa mempercepat penataan struktur organisasi. "LAN sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang bisa membantu Kemenpan RB dan kementerian-kementerian dalam menata struktur organisasi. Kami pun siap membantu jika dibutuhkan," ucapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan, sudah menuntaskan penyusunan struktur organisasi eselon II sampai IV. "Kami sudah siap membahasnya dengan Menpan RB. Insya Allah selesai pertengahan April," kata Hadi.

(APA/HAM)