SMI dan "SMI" - itulah Indonesia.

Pemerintah akhirnya membentuk BUMN untuk membiayai infrastruktur karena memang pada prakteknya perbankan masih "pelit" dan "berbelit" mengucurkan kredit. Uniknya BUMN ini bernama PT. SArana Multi Infrastruktur yang disingkat menjadi SMI persis sama dengan inisial Menkeu saat ini, SMI. BUMN ini ternyata harus bertanggung jawab kpd Menkeu, bukan kepada Meneg BUMN. Apakah ini berpotensi melanggar UU 19/2003 ttg BUMN? perlu kiranya diwaspadai, karena maksud baik saja tidak cukup di republik ini, harus diikuti dengan good governance conduct yang sering dilalaikan oleh para penguasa.

Semoga staf depkeu sudah melakukan clearance atas hal ini, kalau gak kasihan SMI dan "SMI".

=========

Dana Murah Infrastruktur
Bertanggung Jawab kepada Menteri Keuangan
Rabu, 15 April 2009 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur yang akan menyediakan sumber pembiayaan murah khusus untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur.

”Minat perbankan membiayai infrastruktur sangat rendah. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pembiayaan yang berbunga lebih murah dari suku bunga bank dan berjangka panjang, antara 15-20 tahun,” ujar Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini di Jakarta, Selasa (14/4), saat memublikasikan pendirian perusahaan ini.

Dengan mekanisme itu, ada dua cara pembiayaan yang akan dilakukan SMI. Pertama, menyediakan modal mendirikan anak perusahaan pembiayaan baru. Kedua, memberikan pinjaman proyek langsung kepada perusahaan pengembang infrastruktur.

SMI mendapatkan modal awal senilai Rp 1 triliun dari total komitmen modal dasar yang akan diberikan pemerintah, yakni Rp 4 triliun. Untuk tahap awal, dari modal Rp 1 triliun, SMI mengalokasikan Rp 600 miliar sebagai modal pada anak perusahaan yang akan didirikan pada semester II-2009 bersama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).

Sementara ini, Bank Dunia dan ADB memastikan akan menyuntikkan modal Rp 1,4 triliun, sehingga perusahaan yang akan diberi nama Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) ini punya modal awal Rp 2 triliun. Adapun sisa modal Rp 400 miliar lainnya akan digunakan SMI untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung.

”Kemampuan SMI dalam pembiayaan ini sangat terbatas. Karena itu, kami akan membentuk banyak anak perusahaan yang memungkinkan adanya tambahan pembiayaan bagi infrastruktur. Jadi, selain membiayai proyek infrastruktur secara langsung, terutama yang bermodal kecil, kami akan meluncurkan pembiayaan proyek melalui anak perusahaan,” ujar Emma.

Di bawah Menkeu

Status SMI adalah badan usaha milik negara. Namun, berbeda dengan BUMN lain, SMI tidak bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN, tetapi langsung ke Menteri Keuangan. Dengan demikian, sudah ada dua perusahaan pembiayaan yang ada di bawah Menkeu, yakni PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Untuk menyuntikkan modal pada SMI senilai Rp 1 triliun, pemerintah meminjam dana dari ADB dan Bank Dunia, yakni masing-masing 100 juta dollar AS. Pinjaman itu dimasukkan ke dalam APBN 2009, yang kemudian dialokasikan ke SMI sebagai modal awal.

Secara keseluruhan, komitmen ADB sebenarnya mencapai 140 juta dollar AS. Komitmen itu dibagi dua bagian. Pertama, 100 juta dollar AS menjadi pinjaman pemerintah. Kedua, 40 juta dollar AS disuntikkan langsung sebagai penyertaan modal di IIFF.

”Pembiayaan yang perlu modal besar akan kami serahkan pada anak perusahaan, sementara yang kecil akan kami biayai sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah proyek sarana air bersih seperti yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM),” tutur Emma.

Komisaris Utama SMI Ngalim Sawega mengatakan, pada tahap lanjutan, SMI akan memanfaatkan pasar modal dalam meningkatkan kemampuan pembiayaannya. Itu bisa dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO) atau menawarkan langsung proyek infrastruktur yang menarik. Proyek bisa ditawarkan dengan cara menjual obligasi ke pasar modal.

”Bank juga bisa diikutsertakan dengan skema pembiayaan jangka pendek, mungkin hanya dua tahun. Setelah itu di-refinancing terus hingga infrastruktur itu tuntas dibangun,” ujarnya.(OIN)

======

The Jakarta Globe / April 14, 2009 SHARE THIS PAGE

GOOGLE
YAHOO
FACEBOOK
REDDIT
STUMBLEUPON
DELICIOUS

Muhamad Al Azhari

Infrastructure SOE Ready to Provide Funding for Projects

The new state infrastructure financing firm PT Sarana Multi Infrastructure, or SMI, is now officially operational and looking for projects to take on to boost economic growth, a Ministry of Finance official said, after the firm’s commissioners and directors were appointed on Tuesday.

SMI will act as an operating holding company to provide long-term financing support, inject equity and guarantee infrastructure projects, Hadiyanto, director general for the State Treasury at the Ministry of Finance said. In the shadow of the financial crisis and tight liquidity, banks and financial institutions have been reluctant to lend for infrastructure.

“Infrastructure projects are expected to become a booster for economic growth,” Hadiyanto said. “In the current time, financing for this sector is far from adequate. The government established SMI to help accelerate infrastructure projects in partnerships with the private sector and multilateral institutions.”

But Emma Sri Martini, the new president director of SMI, did not reveal the projects the organization was eyeing, only saying that the firm, which was established in February, was reviewing potential projects from the State Ministry of National Development Planning, or Bappenas.

“But SMI will work closely with ministries, or institutions, local government, the National Land Agency, and state-owned or local government-owned companies to become our partners,” Emma, who previously worked at the state-owned Asset Management Company, or PT PPA, said.

SMI will create a joint venture, the Indonesian Infrastructure Finance Facility, or IIFF, with shareholders including the government, the Asian Development Bank and the World Bank.

The ministry’s Hadiyanto added that SMI would have an initial base capital of Rp 4 trillion ($368 million), comprising Rp 1 trillion from the state budget and as well as $100 million and $140 million from the World Bank and the Asian Development Bank respectively. Indonesia is still waiting for confirmed support from more international donors, such as from two German finance investment companies DEG and KfW Bankengruppe, as well as the Japan International Corporation Agency, or JICA.

SMI is a state-owned company, but unlike other state-owned enterprises, or SOEs, it reports directly to the finance minister, rather than the state-owned enterprises minister.

The government appointed Frans N. Sukardi, who previously worked for state-brokerage PT Danareksa Sekuritas, as director for business development on the SMI board. Farida Astuti, who previously worked for PPA, was appointed director of finance and risk management. The government appointed Ngalim Sawega, who is an official at the country’s Capital Market and Financial Supervisory Board, or Bapepam, as chief commissioner of its board, along with members Langgeng Subur and Wahyu Utomo, senior public servants working in finance and economic matters.