Semakin hari terlihat pemerintah semakin melupakan faktor keadilan dan diskriminasi. sebagai contoh terbaru.
1. Adanya "pemaksaan" cuti lebaran yang tadinya hanya bbrp hari sebelum dan setelah tanggal lebaran, kemudian diubah mendadak per tanggal 1 Oktober menjadi total kurang lebih 10 hari libur. ALhasil, semua pegawai hanya tinggal memiliki 1 hari cuti yang bisa bebas ia gunakan.
2. Pelaksanaan reformasi yang hanya memilih bbrp instansi seperti Depkeu, MA, Menpan DAN BPK yang akhirnya memberikan tunjangan sangat baik dan bahkan bisa melebihi perusahaan swasta yang bonafid. Sementara PNS lain tetap dengan gaji paling tinggi Rp 2,3 Juta dan tunjangan jabatan paling besar untuk eselon 1 sekitar Rp 5 jutaan. Sementara Depkeu diluar gaji bisa memperoleh tunjangan hingga Rp 40 juta bervariasi sesuai rate jabatan mereka.
PErtanyaannya, itu pemimpin indonesia pada kemana? KOk hal-hal mendasar seperti ini luput dari pembahasan dan pemikiran yang sebenarnya tidak rumit-rumit amat. Dampaknya jelas, pemerintah semakin tidak digubris. Wong mengatur lebaran aja yang enak-enak ndak bisa apalagi mengatur yang susah-susah. atau memang ada skenario yang membuat ini terjadi dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah atau dirinya sendiri.
Disamping berbagai contoh di atas, sangat banyak lagi contoh-contoh disekitar kita saat ini di Jakarta seperti pemaksaan pembangunan busway untuk ruas jalan yang sedang macet-macetnya (meski mungkin juga berguna nantinya), atau bisa dilihat banyaknya bongkaran di sekitar jakarta dan ditinggalkan begitu saja karena lebaran, atau juga bisa kita renungkan mengapa pemerintah masih harus membangun gedung kantor baru yang berujung kepada pembelian tanah seperti kasus KY, atau apa perlu sekarang membangun Gedung MK yang mencapai Rp 190an M yang sangat mewah, sementara banyak gedung sekolah roboh.
Dan lain sebagainya. Padahal kalau mau pemerintah bisa saja menggunakan gedung bekas bbrp asset pengemplang BLBI yang masih layak dijadikan kantor pemerintah, seperti DKP yang menggunakan gedung bekas Bank BHS di MErdeka Timur.
Akh.,.hanya keluh kesah bukan mengajak anda pesimis lho., tapi inilah faktanya Indoensia undergroung. JIka di CHina, masih terjadi kepala desa atau Camat yang mengintimidasi warga dan petaninya, maka di Indonesia...justru....rakyatnya berdiam diri dengan diskriminasi dan ketidakadilan. tanda-tanda apakah ini? Karena tidak ada PNS yang berdemo ketika Depkeu memotong SPPD dan menaikkan tunjangan mereka sendiri. APakah ini wujud kemunafikan karena nanti juga akan menikmati (one day) atau ini wujud ketidakberdayaan seperti investor yang dipermainkan aturan?
ANy answer?
1. Adanya "pemaksaan" cuti lebaran yang tadinya hanya bbrp hari sebelum dan setelah tanggal lebaran, kemudian diubah mendadak per tanggal 1 Oktober menjadi total kurang lebih 10 hari libur. ALhasil, semua pegawai hanya tinggal memiliki 1 hari cuti yang bisa bebas ia gunakan.
2. Pelaksanaan reformasi yang hanya memilih bbrp instansi seperti Depkeu, MA, Menpan DAN BPK yang akhirnya memberikan tunjangan sangat baik dan bahkan bisa melebihi perusahaan swasta yang bonafid. Sementara PNS lain tetap dengan gaji paling tinggi Rp 2,3 Juta dan tunjangan jabatan paling besar untuk eselon 1 sekitar Rp 5 jutaan. Sementara Depkeu diluar gaji bisa memperoleh tunjangan hingga Rp 40 juta bervariasi sesuai rate jabatan mereka.
PErtanyaannya, itu pemimpin indonesia pada kemana? KOk hal-hal mendasar seperti ini luput dari pembahasan dan pemikiran yang sebenarnya tidak rumit-rumit amat. Dampaknya jelas, pemerintah semakin tidak digubris. Wong mengatur lebaran aja yang enak-enak ndak bisa apalagi mengatur yang susah-susah. atau memang ada skenario yang membuat ini terjadi dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah atau dirinya sendiri.
Disamping berbagai contoh di atas, sangat banyak lagi contoh-contoh disekitar kita saat ini di Jakarta seperti pemaksaan pembangunan busway untuk ruas jalan yang sedang macet-macetnya (meski mungkin juga berguna nantinya), atau bisa dilihat banyaknya bongkaran di sekitar jakarta dan ditinggalkan begitu saja karena lebaran, atau juga bisa kita renungkan mengapa pemerintah masih harus membangun gedung kantor baru yang berujung kepada pembelian tanah seperti kasus KY, atau apa perlu sekarang membangun Gedung MK yang mencapai Rp 190an M yang sangat mewah, sementara banyak gedung sekolah roboh.
Dan lain sebagainya. Padahal kalau mau pemerintah bisa saja menggunakan gedung bekas bbrp asset pengemplang BLBI yang masih layak dijadikan kantor pemerintah, seperti DKP yang menggunakan gedung bekas Bank BHS di MErdeka Timur.
Akh.,.hanya keluh kesah bukan mengajak anda pesimis lho., tapi inilah faktanya Indoensia undergroung. JIka di CHina, masih terjadi kepala desa atau Camat yang mengintimidasi warga dan petaninya, maka di Indonesia...justru....rakyatnya berdiam diri dengan diskriminasi dan ketidakadilan. tanda-tanda apakah ini? Karena tidak ada PNS yang berdemo ketika Depkeu memotong SPPD dan menaikkan tunjangan mereka sendiri. APakah ini wujud kemunafikan karena nanti juga akan menikmati (one day) atau ini wujud ketidakberdayaan seperti investor yang dipermainkan aturan?
ANy answer?
Posts
No comments:
Post a Comment